KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman Km 3,5 By pass Bungur kecamatan LKIP

KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman Km 3,5 By pass Bungur 71153 email :kecamatan [email protected] LKIP [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bungur Tahun 2015. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bungur disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

sebagai

media

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Bungur. LKIP Kecamatan Bungur Tahun 2015 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kecamatan Piani yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : ” TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA” Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

i


Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKIP ini disampaikan terima kasih. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungur Tahun 2015 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Bungur,

Mei 2016

Camat Bungur,

SOEGIAN NOOR.S.Sos NIP. 19620807 198510 1 002

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................................... iii Ringkasan Eksekutif .......................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................................1 B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi ..............................................2 C. Isu Strategis ...................................................................................................8 D. Landasan Hukum ...........................................................................................9 E. Sistematika Penyajian....................................................................................9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................11 B. Rencana Strategi ..........................................................................................12 1. Visi dan Misi .........................................................................................12 2. Tujuan dan Sasaran Strategi ..................................................................14 C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)................................................................17 D. Perjanjian Kinerja ........................................................................................18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ..........................................................19 B. Pencapaian Sasaran Strategis ......................................................................21 C. Akuntabilitas Keuangan ..............................................................................28 BAB IV PENUTUP .........................................................................................................29 A. Kesimpulan ..................................................................................................29 B. Saran ............................................................................................................30

LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Kinerja IKU Kecamatan Bungur Yang Baru LRA Kecamatan Bungur.

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten.

Untuk itu Kecamatan Bungur dalam

melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015. LKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Bungur adalah 100 %. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Bungur ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan stratejik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Bungur dalam tahun 2015, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

iv

KECAMATAN BUNGUR Jalan Bay Passs Km. 3,5 Bungur, Rantau email :[email protected] LKIP Bungur 2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

merupakan

media

untuk

menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah KecamatanBungurmelaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat KecamatanBungur. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilatas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Bungur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi Aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Bungur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aspek Stratejik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonisan antara keahlian

1


sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.Visi, Misi danstrategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Bungur adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan : 1.

Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagianurusan otonomi daerah sertamen yelenggarakan tugas umum pemerintahan

2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

administrasi

seluruh

perangkat/aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

rumahtangga,

perlengkapan,

keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. b.

Sub Bagian Program danPelaporan, Sub

Bagian Program dan Pelapora nmempunyai

tugas melakanakan

pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan

2


c.

Sub BagianKeuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5.

SeksiPerekonomian Seksi Perekonomian mempunyai tuga smembantu Camat dalam menyiapkan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6.

Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7.

Seksi Kesejahteraan Rakyat SeksiKesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam me nyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

1.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

3


1.

TugasPokok : Melaksanakankewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan,denganuraiantugas : a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;

c.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

e.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

f.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;

4


g.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

yang

dilimpahkan

kepada

kecamatan; h.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan

umum

yang

belum

dapat

dilaksanakan oleh desa atau kelurahan; i.

mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahan;

j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

2.

F u n g s i: a.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;

b.

pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;

c.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

d.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;

e.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;

f.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan

g.

pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5


3.

StrukturOrganisasi Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, maka untuk terlaksananya pemerintahan Kecamatan Bungur, secara rinci struktur organisasi Kecamatan Bungur sebagai berikut :

6


CAMAT

SEKCAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG UMPEG

1. PL.KB 2. MANTAN 3. MANTIS 4. PRANATA KOMPUTER

SEKSI PEMERINTAHAN

STAF

SEKSI TRANTIB

STAF

KASUBAG PROG.& PELP

STAF

SEKSI PEREKONOMIAN

STAF

7

STAF

SEKSI PEMBANGUNAN

STAF

KASUBAG KEUANGAN

STAF

SEKSI KESRA

STAF


C.

Isu Strategis Perencanaan

pembangunan

hendaknya

selalu

memperhatikan

isu-isu

dan

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governanace and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : a.

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

b.

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan

c.

Meningkatkankuantitasdankualitassumberdayaaparaturdibidangpelayanan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sabagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup stretegi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungur sebagai berikut : 1.

Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.

2.

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3.

Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4.

Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

8


D.

LandasanHukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017. 7. Surat Keputusan Camat Bungur nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Kecamatan Bungur Tahun 2013-2017

E.

SistematikaPenyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Bungur selama Tahun 2015 Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan BungurTahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

9


IkhtisarEksekutif Bab I – Pendahuluan Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika Bab II – PerencanaanKinerja Meliputi perencanaan strategis sebelum dan setelah review Bab III – AkuntabilitasKinerjaTahun 2015 Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan Bab IV – Penutup

10

KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman Km 3,5 by pass Bungur 71153 email :kecamatan [email protected] [email protected] LKIP Bungur 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kecamatan Bungur

juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Bungurserta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017.Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Kecamatan Bungur tahun 2013-2017 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas

internal

organisasi)

tidak

dijadikan

sebagai

Indikator

Kinerja

Utama.Indikator kinerja utama Kecamatan Bungur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2013-2017 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Bungur, sebagai berikut

11


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase

Layaanan

Masyarakat

Dengan Indeks Minimal 75 2. Meningkatnya penyelesaian

Persentase pengaduan masyarakat yang

pengaduan

Diselesikan

3. Meningkatnya pengelolaan

Persentase Desa yang melaksanakan

administrasi pemerintahan Desa

administrasi

pemerintahan

Desa

Sesuai ketentuan

B.

Rencana Strategi

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Bungur memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Bungur sebagai berikut :

1.

Visi dan Misi Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan

dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Bungur harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya

12


semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin. Visi Bupati Tapin adalah : “TERWUJUDNYA TAPIN MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG AGAMIS” Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten 5 tahun kedepan adalah : 1.

Meningkatkan

pembinaan

keagamaan

dengan

mengutamakan

partisapasi

masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan. 2.

Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.

Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.

4.

Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.

5.

Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, maka visi Kecamatan Bungur dirumuskan sebagai berikut ; “TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA” Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut : 1.

Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);

13


2.

Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Sedangkan untuk mencapai visi Kecamatan bungur tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah : 1.

Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

2.

Misi Kedua

: Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Bungur Yang Efektif, Efisien, transparan dan Akuntabel

2.

Tujuan dan Sasaran Strategi Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungur Tahun 2015. Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisiindikator kinerja pada sebagian sasaran, menambah indikator, dan ada juga indikator kinerja dihilangkan. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Renstra Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah : a.

Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tapin -

Indikator kinerja utama dibuat yang menunjukkan jati diri kenapa instansi kita ada.

-

Diarahkan membuat Indikator yang benar-benar urusan kecamatan.

-

Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja utama sebanyak 3 buah yaitu : 1. Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik

14


2. Persentase Desa yang melaksanakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan 3. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan a.

Rekomendasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapin menyarankan kepada semua SKPD untuk berkonsultasi dan mereview kembali secara mandiri ke Setda Provinsi Kalimantan Selatan agar Indikator kinerja utama ini lebih tajam dan lebih baik lagi untuk meningkatkan akuntabilitas. -

Penambahan indikator kinerja utama karena dirasa perlu.

-

Indikator kinerja utama ada yang dihilangkan

-

Indikator disarankan lebih smart dan aoutcome.

-

Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja utama sebanyak 4 buah yaitu : 1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Persentase

penyelesaian

pengaduan

masyarakat

yang

telah

ditindaklanjuti 3. Persentase aparatur yang terampil dalam penyelengaraan pemerintahan desa 4. Persentase desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan. a.

Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tapin juga melakukan review terhadap indikator kinerja, mulai dari Pemerintah Daerah itu sendiri sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. -

Penambahan indikator kinerja utama yaitu Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal 75

-

Perbaikan indikator yang kedua yaitu persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.

15


-

Indikator yang ketiga dihilangkan karena merupakan urusan internal

-

Indikator persentase desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan perlu diperjelas kreteria sesuai ketentuan itu seperti apa.

Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sebelum dan Sesudah Review dengan Kemenpan RB Kecamatan Bungur

NO

KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS

1.

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

2.

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN

3.

MENINGKATNYA SDM APARATUR DESA

4.

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW

INIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG TELAH DITINDAK LANJUTI PERSENTASE APARATUR YANG TERAMPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN

* Satu sasaran dan satu indikator kinerja dihilangkan

16

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN

PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN


2.1

Tujuan Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2.2

Sasaran Strategi Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Bungur menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Bungur

C.

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan

2.

Meningkatnya penyelesaian pengaduan

3.

Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa

4.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh PimpinanInstansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikanprespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukanoleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber danayang terbatas, Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan danmengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatanInstansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana

Kinerja

Tahunan

Kecamatan

Bungur

Kabupaten

Tapin

merupakanRencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dariSasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana

17


diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Bungur melaporkan beberapa pelayananyang

berhubungan

dengan

masyarakat

antara

lain

Sasaran,

Strategis,IndikatorKinerja dan target tahun 2015. Data tersaji pada lampiran.

D.

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja.Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah

dengan

pemberi

amanah,

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian rewardatau penghargaan dan sanksi. Kecamatan Bungur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Bungurdan RJMD Kabupaten Tapin tahun 20132017. Oleh karena itu indikator–indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Bungur tahun 20132017.Perjanjian

Kinerja

tingkat

Kecamatan

BungurTahun

2015

yang

telah

ditandatangani pada bulan Februari 2015tersaji pada lampiran : Namun Perjanjian Kinerja yang tersaji pada lampiran tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja yang dibuat karena Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kecamatan Bungur melakukan Perubahan Renstra dengan memakai IKU yang baru.

18

KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman km 3,5 by pass. 71153 email :[email protected] [email protected] LKIP Bungur 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Bungur selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Kecamatan Bungur yang sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bungur. A.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada awal Tahun Anggaran 2015, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Kecamatan Bungur telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

17


Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 3.1 Kategori capaian kinerja Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 90 %

Sangat Baik

II

80 % hingga 90 %

Baik

III

60 % hingga 80 %

Cukup

IV

Kurang dari 60 %

Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Bungurtahun 2015 adalah sebagai berikut :

18


Tabel 3.2 Pencapaian IKU PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN : TAPIN UNIT KERJA : KECAMATAN BUNGUR TAHUN : 2015 Indikator Kinerja Sasaran Capaian No Satuan Target Realisasi Utama Strategis % 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Nilai Kualitas Masyarakat Dalam Pelayanan Pelayanan Persentase % Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 2 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 % Penyelesaian Pengaduan Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan 3 Meningkatnya Persentase Desa % 100 100 100 % Pengelolaan Yang Administrasi Melaksanakan Pemerintahan Administrasi Desa Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan RATA-RATA 100 % CAPAIAN IKU Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Bungur tahun 2015 sebesar 100 % B.

Pencapaian Sasaran Strategis Implementasi rencana strategis Kecamatan Bungur selama Tahun Anggaran 2015

mencakup pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasi sasaran strategis, melalui pengukuran kinerja kegiatan pada indikator keluaran (output).

19


Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Bungurmempunyai3 sasaran.Namun hanya 2 Sasaran yang dilaksanakan, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 100 %.Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik. 1. Analisis Pencapaian Kinerja Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Bungur pada LKIP tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2015. Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a.

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tabel 3.3 Analisa Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

NO

Indikator Kinerja

1

Tahun 2014

Satuan

Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai

Target -

%

Realisasi -

-

Dalam Pelayanan

-

Faktor Keberhasilan  Nihil

-

Hambatan / Permasalahan  Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pada tahun 2015 belum terlaksana karena Indikator Kinerja ini baru.

-

Upaya Pemecahan  Survey kepada masyarakat dalam pelayanan pada tahun berikutnya akan dilaksanakan.

20


b.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tabel 3.4 Analisa Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

NO 1

Indikator Kinerja Persentase

Satuan

Penyelesaian

Tahun 2014 Target

Realisasi

100

100

%

% 100%

Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti

Capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti adalah 100%

atau dalam arti semua

pengaduan sudah ditindaklanjuti. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Data Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti

No 1

Jenis Keluhan/Pengaduan Tanah Longsor

Laporan 1

Tindak Lanjut 1

Capaian 100%

Bagian Yang Menangani Pihak Kecamatan

&

Instansi terkait 2

Jembatan Rusak

1 /2015, 1 /2016

1

10%

Pihak Kecamatan masyarakat.

21

&


3

Kebakaran Lahan

1

1

100%

Pihak Kecamatan

&

Instansi terkait 4

Masalah Debu

1

1

100%

Pihak Kecamatan

&

Instansi terkait JUMLAH

4

4

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut 1.

Keluhan / Pengaduan Tentang Tanah Longsor Tanah longsor sering terjadi di beberapa Desa di Kecamtan Bungur, diantaranya Desa rantau Bujur, Desa Timbung. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang tanah longsor Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Aparat Desa untuk terjun langsung ke lokasi bencana tanah longsor serta melakukan tindakan pembersihan secara gotong royong dengan semua lapisan masyarakat.

2.

Keluhan Jembatan Rusak Jembatan besi yang terletak diDesa Tebing tinggi Kec.Bungur yang menghubungkan beberapa desa diKecamatan Bungur mengalami rusak berat akibat hujan dan banjir sehingga terjadi pergeseran tanah dan mengakibatkan jembatan ambruk. Sedangkan yang terjadi di Desa hangui jembatan penghubung antara Desa hangui dan desa Miawa mengalami kerusakan berat akibat hujan deras dan banjir sehingga mengakibatkan terlambatnya hubungan komunikasi antar desa. Tindak lanjut dari keluhan tentang jembatan rusak. Melakukan koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa untuk melihat langsung kelokasi kejadian dan melakukan tindakan perbaikan sementara agar masyarakat untuk sementara bisa melewati jembatan tersebut. Untuk tindak lanjut berikutnya masih menunggui anggaran th 2016.

3.

Keluhan / Pengaduan Tentang Kebakaran Lahan

22


Di wilayah Kecamtan Bungur khususnya Desa Shabah,Desa kalumpang dan Desa Linuh sering tejadi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu akibat tumpahan batu bara kalori rendah dan lokasi bekas tempat pembuangan akhir. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang kebakaran lahan Camat dan Aparat Kecamatan beserta anggota Muspika melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) untuk melakukan pengawasan di jalur angkutan batu bara yang dekat dengan kebun masyarakat. Sedangkan tindak lanjut pemadamannya, Muspika di bantu Aparat Desa dan masyarakat serta dibackup oleh Dandim 1010 Rantau melakukan pemadaman terhadap lokasi kebakaran hutan lahan yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung 4.

Keluhan / Pengaduan Tentang Masalah Debu Debu yang diakibatkan oleh transportasi angkutan pasir galian C yang banyak melewati wilayah pemukiman penduduk. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang masalah debu Melakukan koordinasi dengan pihak penambang Galian C untuk melakukan penyiraman secara berkala dan rutin pada jalur yang berdekatan dengan wilayah pemukiman masyarakat.

23


c.

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Tabel 3.8 Analisa Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

NO 1

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Satuan

Persentase Desa Yang

Target

Realisasi

100

100

%

% 100%

Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

Pada Kecamatan Bungur terdiri dari 12 desa. Pada tahun 2015 dari hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai. Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll). Tabel 3.9 Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

Bgr Baru

Timbung

B.P. Hilir

Bn.Padang

Kalumpag

Shabah

Linuh

Prg.guling

Rtu.Bujur

Hangui

purut

Desa

1

Adanyan Dokumen √ RPJMDesa.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

Adanya Dokumen √ RKPDesa (Tiap Tahun)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kreteria Bungur

No

24


3

Adanya Dokumen Perdes APBDesa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

Adanya Laporan Realisasi I dan II

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

Adanya Dokumen LKPJ Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6

Adanya Dokumen LPPD Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan ada diKec.Bungur 12 desa, dari 12 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada table di atas.

25

A

KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman Km 3,5 By Pass Bungur 71153 email :[email protected] [email protected] LKIP Bungur 2015

Adapun untuk perbandingan realisasi pencapaian sasaran dengan tahun sebelumnya (2015dengan 2014) dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2015 DENGAN 2014) UNIT SKPD : KECAMATAN BUNGUR TAHUN : 2015

(4) Nilai

Capaian Sasaran 2015 (5) -

Capaian Sasaran 2014 (6) -

%

100%

-

%

128%

-

%

100%

-

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

(1) 1

(2)

(3)

2

3

4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti Meningkatnya Persentase Aparatur SDM Aparatur Yang Terampil Dalam Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan

Ket (7)

Dilihat dari tabel tersebut diatas, maka untuk pencapaian sasaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami perubahan karena pada tahun 2015 Kecamatan Bungur baru memperbaiki Indikator Kinerja Utama dari tahun 2014.

26

A


C.

Akuntabilitas Keuangan Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Bungur yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bungur dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp.2.685.813.803,- yang bersumber dari dana APBD. Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Bungur untuk tahun anggaran 2015 adalah tersaji sebagai berikut : Tabel 3.11 Data anggaran dan relaisasi 2015 No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

I.

II.

III .

PENDAPATAN

140.000.000,00

139.910.500,00

99,94

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

140.000.000,00

139.910.500,00

99,94

1) Pendapatan Retribusi Daerah

140.000.000,00

139.910.500,,00

99,94

BELANJA

2.825.813.803,00

2.577.886.886,00

91,23

1.BELANJA OPERASI

2.368.937.563,00

2.163.616.886,00

91.33

(1) Belanja Pegawai

1.920.413.803,00

1.757.129.325,00

91,50

(2) Belanj a Barang

448.523.760,00

406.487.561,00

90.63

2. BELANJA MODAL

456.876.240,00

414.270.000,00

90,67

20.200.000,00

19.780.000,00

97,92

436.676.240.000

394.490.000,00

90,34

SURPLUS / (DEFISIT)

(2.685.813.803,00)

(2.437.976.386,00)

90,77

SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)

(2.685.813.803,00)

(2.437.976.386,00)

90,77

(1)

Belanja Peralatan & Mesin

(2)

Belanja Bangunan & Gedung

27

A


Tabel 3.12 Realisasi anggaranper kegiatan TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Nama SKPD Tahun Anggaran

: Kecamatan Bungur : 2015

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti

100 %

Anggaran (Rp) (6) 4.500.000

Realisasi (Rp) % (7) (8) 4.486.000 99,70

Sisa Anggaran (9) 13.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10.000.000

7.733.393

77,33

2.266.607

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Perjalanan Dinas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Jasa

11.000.000

10.999.000

99,99

1.000

6.000.000

5.966.400

99,44

33.600

3.500.000

3.400.000

97,14

22.000.000

21.950.000

99,77

50.000

90.000.000 2.500.000

89.812.268 2.400.000

98,79 96,00

187.732 100.000

12.000.000

12.000.000

100

0,00

Program/Kegiatan (4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %

(5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

28

100.000

A


100 % 100 % 100 % 100% 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

29

Keamanan Kantor PengirimanKafilah MTQ/STQ Penyediaan jasa eKTP Pemeliharaan kebersihan lingkungan Pengadaan mebeleur Pengadaan pagar kantor Pengadaan bangunan parkir kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas Pemeliharaan rutin/mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin

4.500.000

4.500.000

100

0

18.000.000

18.000.000

100

0

30.000.000

29.580.000

98,60

320.000

10.000.000

9.680.000

95,65

217.500

322.585.000

280.403.000

86,93

42.182.000

161.535.000

161.265.000

99,83

270.000

5.000.000

4.922.500

98,45

77.500

35.000.000

34.987.500

99,96

12.500

33.000.000

32.169..000

97,48

831.000

5.000.000

4.940.000

98,80

60.000

3.500.000

3.500.000

100

0,00

2.500.000

2.480.000

99,20

20.000

25.000.000

18.700.000

74,80

6.300.000

A


Terwujudnya Tata Kelola Pemeintahan Yang Transparan dan Akuntabel

Persentase Temuan BPK / Inspektorat Yang Suadh Ditindak Lanjuti

100%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% Meningkatnya SDM Aparatur Desa

Persentase Aparatur Yang Terampil Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100%

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

100% Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

/ berkala peralatan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD Penyusunan LPPD kecamatan Penyusunan LKPJ Kecamatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan JUMLAH

100%

30

2.256..000

2.065.000

91,53

191.000

4.512.000

4.127.000

91,47

385.000

2.256.000

2.065.000

91,53

191.000

2.256.000

2.035.000

90,20

221.000

13.000.000

12.995.000

99,96

5.000

13.000.000

12.988.000

99,91

12.000

14.000.000

13.533.000

96,66

467.000

10.000.000

9.948.000

99,48

52.000

10.000.000

9.948.000

99,48

52.000

905.400.000

850.573.561

93,94

54.826.439

A


31

A


2


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bungur Tahun Anggaran 2015. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bungur berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya. Dalam tahun 2015 Kecamatan Bungur menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangatbaik, dengan capaian kinerja rata-rata 109 %. Walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mancapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain : 1.Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. 2.

Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( Goog Governance ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya. Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi

kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2015 sudahdirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga

diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan

pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah : 1.

Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu

31


mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 2.

Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalandenganmeningkatnyakualitaspersonil.

3.

Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Bungur dalam pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2015serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun2015 antara lain : 1.

Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;

2.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinas iantar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;

3.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data daninformasi yang berkualitas

B.

Saran Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Bungur sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain : 1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Bungur; 2.

Meningkatkan sumberdaya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikut sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;

3.

Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;

4.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 31


5.

Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

6.

Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Bungur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bungur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisiapasi aktif untuk membangun Kecamatan Bungur.

Bungur,Mei 2016 Camat Bungur,

SOEGIAN NOOR.S.Sos NIP. 19620807 198510 1 002.

31

KECAMATAN BUNGUR Jalan Jend.Sudirman Km 3,5 By pass Bungur kecamatan LKIP

Recommend Documents