Kebijakan tersebut dituangkan dalam program peningkatan pelayanan angkutan. IV.B.16. Urusan Wajib Perhubungan

IV.B.16. Urusan Wajib Perhubungan

16. URUSAN PERHUBUNGAN Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara. Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan)dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Wonosobo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas. Dalam RPJMD disebutkan bahwa kebijakan terkait dengan sektor perhubungan yaitu pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi. Di samping itu, Peningkatan Pelayanan Angkutan dan perhubungan, melalui perbaikan sistem dan jaringan transportasi didalam kota Wonosobo, Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan transportasi pedesaaan. Untuk mendukung pencapaian kebijakan dalam RPJMD, maka perlu dituangkan dalam kebijakan RKPD untuk jangka tahunannya dan melihat permasalahannya. Dalam RKPD 2013, kebijakan urusan perhubungan yang menjadi tupoksi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika yaitu: 1.

Peningkatan percepatan dan perluasan jangkauan pembangunan infrastruktur prasarana jalan dan perhubungan

2.

Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Perhubungan

3.

Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui pembangunan kemitraan dan penataan usaha secara efisien, transparan dan profesional

4.

Peningkatan kualitas dan efektvitas pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

5.

Peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan pendukung transportasi

Kebijakan tersebut dituangkan dalam program peningkatan pelayanan angkutan.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

154


a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan Perhubungan, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.787.357.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.256.916.819,00 atau 50,53 % dari rencana. Proporsi realisasi belanja urusan tersebut adalah 0,55 % dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp Rp 988.103.772.409,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut in: Tabel. IV.B.16.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan Tahun 2013 No.

Nama Program

A

Belanja Langsung

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2 3

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

8.457.674.200,00

3.256.916.819,00

50.000.000,00

49.434.000,00

415.000.000,00

411.427.600,00

6.000.000.000,00

917.464.275,00

4

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu – lintas

692.783.200,00

670.780.200,00

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

784.781.000,00

724,263.967,00

515.110.000,00

483.546.777,00

2.329.683.000,00

2.193.719.829,00

6 B

Belanja Tidak langsung

1

Belanja Pegawai

2.329.683.000,00

2.193.719.829,00

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.048.891.000,00

1.955.857.829,00

232.000.000,00

189.070.000,00

48.792.000,00

48.792.000,00

-

-

10.787.357.200,00

5.450.636.648,00

Belanja Tunjangan Penghasilan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah Jumlah total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Dengan semakin padatnya arus lalu lintas di kabupaten Wonosobo dari origindestination (asal-tujuan) transportasi sering menimbulkan kemacetan/kepadatan lalu lintas sehingga waktu tempuh menjadi terhambat, utamanya pada peak hour (jam-jam padat) sehingga diperlukan rekayasa transportasi. Rekayasa transportasi inilah yang diwujudkan dalam program kegiatan seperti dibawah ini :


155


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan bermotor, Pengadaan Alat uji Kendaraan Smoketester, Redesign Lay out alat uji kendaraan, Penyediaan Bantuan Bus Angkutan Lebaran dan Pengadaan SIM Pengujian Kendaraan. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini diwujudkan dalam kegiatan Studi Pengembangan Kawasan Terminal Mendolo, Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perhubungan, Studi Perencanaan dan DED Lokasi Rest Area di Desa Beran Kecamatan Kepil, Studi Perencanaan dan DED Lokasi Rest Area di Bedakah Kecamatan Kertek, Pengadaan Alat Penerangan Jalan, Studi Perencanaan Pengembangan Transportasi di Kawasan Perkotaan, Studi Perencanaan Sistem sirkulasi dan Parkir Moda Transportasi di kawasan pusat Kota Wonosobo, Seleksi Kerjasama Pengelolaan Parkir dan Pelatihan Petugas Parkir, Pengadaan Alat Perbengkelan, Pengadaan dan Pemasangan Alat Transportasi Kelengkapan jalan, dan Pengadaan dan Perlengkapan Pakaian Dinas.

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini bertujuan meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Beberapa aktifitas untuk mendukung program ini antara lain kegiatan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Keselamatan transportasi darat, Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan, Pengadaan dan pemasangan Apill, Pembinaa Perparkiraan, Pembinaan Andong/Sais Dokar. Melihat pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tajam dan kondisi pertumbuhan prasarana yang hampir relatif tetap dibutuhkan bentuk pelayanan transportasi yang perlu dilakukan dengan menggunakan traffic restrain. Salah satu upaya ini dengan melakukan pengendalian kendaraan pribadi. Selain itu juga dapat dengan pengembangan pedestrian, pengembangan manajamen lalu lintas, penataan simpang dengan penambahan Alat Pengendali Lalu Lintas (APILL), dan sistem Automatic Traffic Control System (ATCS) Untuk Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat yang dananya bersumber dari Dana APBN hasil kegiatannya berupa pengadaan dan pemasangan marka, pita penggaduh dan trafic cone, pemasangan rambu-rambu, dan pengadaan dan pemasangan lampu peringatan tenaga surya (warning light solar cell). Ada 31 rambu-rambu terpasang di Jalan lingkar Utara sampai dengan simpang andongsili, 69 rambu-rambu dipsang di Wilayah Perkotan dan 23 rambu-rambu F dipasang di wilayah perkotaan.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini diwujudkan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


156


c. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Beberapa capaian urusan perhubungan dapat dilihat dengan menganalisa elemen data pada tabel dibawah ini : Tabel IV.B.16.2 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Capaian Kinerja (%) No. 1

Indikator Kinerja

2012

2013

Angkutan Darat (Jumlah angkutan darat) / (Jumlah penumpang angkutan darat) x 100%

0,23

0,548

Sumber : Dishubkominfo, 2014

Tabel IV.B.16.3 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang % Standar Fasilitas Angkutan Umum Jumlah pengurusan perijinan trayek Jumlah jalur trayek

Capaian Pembangunan 2012

2013 183,59

182,48

100,00

100,00

495,00

536

28,00

28,00

Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum % Kendaraan Laik Jalan

2.790,00

3.102

69,77

71,19

Alat Uji yang memenuhi standar % Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi % Kawasan parkir yang teratur

5,00

5,00

100,00

100,000

75,00

78,049

21,56

26,182

2,00

2,00

8,00

8,00

% Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir



157

Commented [vie1]: samakan dengan data EPPD di exel...


Tabel IV.B.16.4 Elemen Data Urusan Perhubungan Tahun 2013 Capaian Kinerja (%) No.

Indikator Kinerja

2012

2013

1

Jumlah kendaraan angkutan barang

6.942

7.995

2

Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum

1.139

1.181

3

Jumlah kendaraan roda 4 (empat)

18,985

21.792


Kendaraan yang diuji mengalami peningkatan, pada tahun 2013 berjumlah 10.947 meningkat menjadi 11.461 di tahun 2012, dari jumlah ini yang termasuk kendaraan umum sejumlah 2.790 sedangkan yang bukan umum sejumlah 8.487. Dari data elemen urusan perhubungan terlihat trend kenaikan capaian kinerja ini menunjukan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2013 semakin meningkat, sementara kapasitas jalan tetap hal ini diperlukan rekayasa transportasi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari Peningkatan kinerja ini juga menunjukkan upaya pengendalian keamanan berkendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendaraan disamping itu memberikan peningkatan PAD Kabupaten Wonosobo.

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perhubungan masih sama dengan tahun yang lalu antara lain:  Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang dengan penyediaan prasarana transportasi yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jam sibuk (peak hour).  Belum berfungsinya saluran drainase jalan, sehingga apabila musim penghujan datang terjadi genangan di beberapa titik badan jalan yang pada akhirnya mempercepat kerusakan jalan  Masih banyaknya jalan berlobang akibat curah hujan yang tinggi yang tidak segera ditangani sehingga menyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan  Banyak rambu-rambu lalu lintas pada daerah rawan bahaya yang hilang  Lalu lintas campur antara pergerakan antar kabupaten dengan pergerakan lokal seringkali menimbulkan konflik baik kemacetan, kecelakaan maupun ketidaknyamanan di dalam perjalanan.  Pengaruh persimpangan pada kondisi topografis turunan curam yang rawan kecelakaan.  Sepinya pengguna angkutan menyebabkan banyaknya angkutan yang berhenti LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

158

Commented [vie2]: poin ini tidak ad apertanyaannya di file jawaban kueisioer dishub yang skrg..kalo tahn lalu ada...


menunggu penumpang di pinggir jalan, mengakibatkan munculnya terminal bayangan/pangkalan kendaraan angkot/microbus pada titik titik tertentu.  Tidak meratanya persebaran angkutan, sehingga ada yang kelebihan angkutan (over supply) dan ada yang kekurangan angkutan (over demand) pada pelayanan angkutan umum  Belum optimalnya pelaksanaan manajemen transportasi perhubungan darat  Masih adanya angkutan barang yang melebihi muatan  Masih adanya angkutan/kendaraan yang yang melebihi tonase dan tidak sesuai dengan kelas jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan  Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena manuver parkir  Belum optimalnya manajemen transportasi perhubungan darat  Masih rendahnya kualitas prasarana perhubungan darat  Masih kurangnya jaringan transportasi perhubungan darat

Solusi pemecahan yang dilakukan, antara lain :  pengembangan sistem pelayanan transportasi angkutan umum  pengendalian penggunaan kendaraan pribadi  perlu dilakukan pemeliharaan dan pengecekan drainase jalan secara berkala  pengaturan parkir progesif dan berlangganan  Menggalakan program safety riding dan sosialisasi kesadaran berlalu lintas  Penambahan pemasangan perlengkapan keselamatan jalan.  Audit keselamatan jalan  Pemberian training terutama untuk pengemudi angkutan umum  Pengontrolan muatan pada untuk angkutan barang di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan timbangan portabel untuk mengukur tonase angkutan barang dan dilakukan penertiban secara berkala  Pembangunan kawasan terminal angkutan barang  Pengujian KIR kendaraan bermotor sampai dengan pada uji kendaraan pribadi.  Penggalakkan program uji secara priodik pada ruas jalan terpilih untuk uji emisi.  Pengembangan angkutan umum massal dan teknologi mesin ramah lingkungan


159

Kebijakan tersebut dituangkan dalam program peningkatan pelayanan angkutan. IV.B.16. Urusan Wajib Perhubungan

Recommend Documents