Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerja sama dengan Bagian PKSDM Ditjen DIKTI DEPDIKNAS pada 11-20 September 2006 di Hotel Graha Dinar, Cisarua
KEBIJAKAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN Bambang Purwono
Kementerian Lingkungan Hidup
LATAR BELAKANG
Meningkatnya keperdulian internasional akan kerusakan lingkungan dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, maka semua barang dan jasa harus harus ramah lingkungan. Mendorong masyarakat global merumuskan standar untuk produk-produk ramah lingkungan: - ISO 14000 ; - EKOLABEL - Standar lainnya Audit lingkungan menjadi persyaratan bagi lembaga-lembaga keuangan internasional (World Bank, ADB, Europian Bank for Reconstruction and Development, OECF dll) bagi dunia usaha yang akan meminjam dana.
PENGERTIAN 1. Suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penang-gung jawab usaha dan atau kegiatan utk menilai tingkat ketaatan thd persyaratan hukum yg berlaku dan atau kebijakan dan standar yg ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yg bersangkutan (UU No. 23 Tahun 1997)
2. Adalah suatu alat managemen yg meliputi evaluasi secara sistimatik, terdokumentasi, periodik dan obyektif ttg bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem managemen dan fasilitas dgn tujuan utk mempermudah kontrol managemen thd pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penaatan kebijakan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994)
3.
Systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating audit evidence to determine whether specified environmental activities, event, conditions, management systems or an information about this matter conform with audit criteria and communicating the result of this process to the client (ISO 14010).
4.
A management tool comprising a systematic, documented, periodic and objective evaluation of how well organization, management and equipment are performing with the aim of contributing of safeguard the environment by the performance of organization management system process designed to protect the environment with the aim of : - facilitating management control of environmental practices with may have impact on the environment; - assessing compliance with company policies, which would include meeting regulatory requirement and standard applicable (EMAS, 1998)
DASAR HUKUM 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 (audit sukarela) dan Pasal 29 (audit Wajib); Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pedoman umum Pelkasanaan Audit Lingkungan; Keputusan menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan Audit Lingkungan yang diwajibkan SNI Seri ISO 14000
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN A.AUDIT SUKARELA :
Audit sukarela (pasal 28 UU 23/1997) pemerintah mendorong organisasi, produk dan jasa untuk melakukan audit dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Audit sukarela (voluntary) ini dapat dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh sertifikasi karena tuntutan buyer maupun atas kemauan sendiri dengan tujuan : meningkatkan penaatan thd peraturan, kebijakan dan standar; upaya utk efisiensi penggunaan sumberdaya (air, bahan baku, energi); upaya untuk mengurangi limbah (cleaner production); Sebagai perangkat utk mengidentifikasi kecenderungan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
-
Upaya utk meningkatkan tindakan yang telag dilaksanakan utk memenuhi kepentingan lingkungan, misal : tuntutan pembanguna berkelanjutan, proses daur ulang dan efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dokumen audit lingkungan sukarela yg dilaksanakan oleh konsultan independen atau lembaga sertifikasi dapat digunakan sebagai alat pembelaan di pengadilan bila menghadapi tuntutan hukum yang diajukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dapat pula digunakan sebagai pembuktian pengelolaan lingkungan yang baik dalam proses akuisisi atau keperluan “go public”.
B. AUDIT WAJIB 1.
Ruang lingkup audit wajib : ketidak patuhan penanggung jawab usaha/kegiatan.
2.
Tujuan : - mengetahui ketidak patuhan penanggung jawab kegiatan thd ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; - menelusuri penyebab ketidak patuhan/pelangaran; - memberika rekomendasi atas temuan ketidak patuhan.
3.
Kriteria ketidak patuhan : - ketidak patuhan thd beku mutu lingkungan yang telah ditetapkan; - ketidak patuhan terhadap baku kerusakan lingkungan; - ketidak patuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam AMDAL atau UKL/UPL; - ketidak petuan thp ketentuan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup, misal kewajiban melaporkan hasil pemantauan kualitas lingkungan; - ketidak patuhan yg mengindikasikan penanggung jawab kegiatan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelanggaran : -
Ketidak patuhan terhadap kriteria tsb dikategorikan melakukan pelanggaran bila terjadi berulangkali dan atau
-
telah diberikan peringatan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sekurang-kurang 3 kali dalam jangka waktu satu tahun terakhir dan atau patut akan terjadi lagi di masa mendatang.
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT WAJIB 1.
Menteri berwenang memrintahkan kepada penanggung jawab kegiatan utk membuat audit wajib bila menunjukan ketidak patuhan/peanggaran;
2.
Gubernur/Bupati/Walikota menilai bila terdapat penanggung jawan kegiatan menunjukan ketidak patuhan/pelanggaran mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan membuat audit wajib;
3.
Tata laksana audit lingkungan wajib dilakukan sesuai dengan SNI nomor 19-14010-1997;
MEKANISME 1.
2.
3.
4.
Pihak-pihak yang berkepetingan dpt memberikan masukan/informasi tertulis ttg terjadinya ketidak patuhan suatu kegiatan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan Bapedalda utk memeriksa ketidak patuhan peanggung jawab kegiatan tdp ketentuan lingkungan hidup; Apabila Bapedalda menemukan unsur ketidak patuhan maka melaporkan kepada Gubernur/Bupati/walikota; Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan kepada Menteri LH disertai dgn data pendukung utk mengeluarkan perintah melakukan audit lingkungan;
4.
5.
6.
7.
Selain Gubernur/Bupati/Walikota, Deputi Menteri KLH juga dapat mengusulkan kepada Menteri LH diserta data pendukung utk memerintahkan penanggung jawab kegiatan membuat audit lingkungan wajib; Berdasarkan usulan tersebut selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja Menteri membentuk Tim Evaluasi utk mengevaluasi usulan tsb; Tim terdiri dari unsur-unsur Pemda, Unit yg menangani audit di KLH dan para ahli; Tim evaluasi melakukan evaluasi paling lama 30 hari kerja melaporkan kepada Menteri LH;
8.
9.
10.
11.
Tim Evaluasi menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri selambat-lambat 5 hari kerja setelah evaluasi selesai dilakukan; Apabila rekomendasi layak dan Menteri menyetujuinya maka maka Menteri mengeluarkan surat perintah melaksanakan audit; Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima perintah tsb penangung jawab kegiatan menunjuk auditor dan memberitahukan kepada Menteri; Apabila penanggung jawab kegiatan menolak maka Menteri dapat menunjuk Tim audit atau pihak ketiga untuk melaksanakan audit;
12.
13.
14.
15.
16.
Biaya pelaksanaan audit ditetapkan oleh Menteri; Tim audit merumuskan Kerangka Acuan paling lama 7 hari kerja; Tim audit melaksanakan audit lingkungan selambatlambatnya 14 hari kerja sejak kerangka acuan disetujui Menteri; Tim audit melaporkan hasil audit secara tertulis kepada Menteri; Apabila diperlukan Menteri dapat membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi hasil audit;
17.
18.
19.
20.
Tugas tim verifikasi : - melakukan kajian thd laporan hasil audit; - dapat melakukan kajian lapangan; - menyusun laporan hasil verifikasi. Tim verifikasi melaksanakan tugasnya paling lama 14 hari kerja; Berdasarkan laporan audit Menteri mengeluarkan urat perintah kepada penanggung jawab kegiatan utuk melakukan perbaikan lingkungan; Gubernur/Bupati/Walikota atau Unit kerja yang berwenang dlm audit lingkungan melakukan pengawasan.
