SEMINAR LINGKUNGAN HIDUP LEMBAGA MAPALHI Hotel NARITA Surabaya, 17 November 2016
URGENSI AUDIT LINGKUNGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Dr. Ir. Mohammad Razif, MM Jurusan Teknik Lingkungan ITS
PENGERTIAN AUDIT LINGKUNGAN Menurut UU 32/2009 dan PermenLH 03/2013:
Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Audit lingkungan adalah salah satu dari Instrumen Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup menurut Ps 14 UU 32/2009 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
KLHS Tata Ruang Baku Mutu Lingkungan Hidup Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Amdal UKL-UPL Perizinan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Peraturan Perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup Anggaran berbasis Lingkungan Hidup Analisis Resiko Lingkungan Hidup Audit Lingkungan Hidup Instrumen lain sesuai kebutuhan
Ketentuan Audit Lingkungan dalam UU 32/2009 Pasal 48 Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup Pasal 49 (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada : a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peratura n perundang-undangan (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala
Tata Laksana Audit Lingkungan menurut PermenLH 3/2013 Pasal 17 Audit lingkungan hidup diwajibkan oleh menteri kepada : a. Usaha dan/atau kegitan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. Usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 19 Usaha dan /atau kegiatan sebagimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b ditetapkanberdasarkan kriteria: a. Adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi terjadi lagi di masa datang; dan c. Belum diketahui sumber dan/ata penyebab ketidaktaatannya
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT PS 85 UU 32/2009 Ayat 1 : Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : a. bentuk dan besarnya ganti rugi b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
Urgensi Audit Lingkungan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi Auditor Lingkungan yang mempunyai kompetensi , kode etik, dan yang bersifat independen dan obyektif dapat : a. Melakukan kegiatan audit lingkungan sesuai dengan metodologi yang disepakati, misal mengacu ke SNI 19011-2005 untuk mencari bukti temuan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
b. Melakukan perhitungan besarnya ganti rugi dengan mengacu ke metodologi yang disepakati, misal mengacu ke PermenLH 7/2014 Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Urgensi Audit Lingkungan 1 : menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan
Auditor Lingkungan yang berkompeten dapat melakukan : a. Penilaian besarnya ganti rugi akibat pencemaran dan atau perusakan yang terjadi dengan mengacu ke PermenLH 7/2014 b. Kajian beberapa alternatif bentuk ganti rugi yang dimungkinkan c. Pemilihan alternatif bentuk ganti rugi akibat pencemaran dan perusakan yang terjadi dengan pendekatan “win-win solution”, apakah berbentuk kompensasi atau CSR
Urgensi Audit Lingkungan 2 : menentukan tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
Auditor Lingkungan yang berkompeten dapat melakukan : a. Penilaian besarnya pencemaran dan atau perusakan yang terjadi b. Pemilihan alternatif teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan c. Percobaan penelitian skala lab untuk menguji alternatif teknologi pemulihan pencemaran dan/atau perusakan d. Pemilihan alternatif teknologi dengan pertimbangan hasil percobaan skala lab, biaya dan kemudahan pengoperasian
Urgensi Audit Lingkungan 3 : menentukan tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan Auditor Lingkungan yang kompeten dapat melakukan : a. Pemeriksaan efektifitas alat pengendali pencemaran yang dipakai, seperti IPAL, alat pengendali emisi gas buang, incinerator pemusnah limbah dsb b. Jika peralatan masih efektif, maka auditor lingkungan bisa menyusunkan SOP agar tidak terjadi pencemaran dan/atau perusakan c. Jika peralatan eksisting tidak efektif, maka auditor lingkungan bisa mengusulkan alternatif peralatan yang lebih efektif agar tidak terjadi pencemaran dan/atau perusakan d. Peralatan yang diusulkan dilengkapi juga dengan SOP agar tidak terjadi pencemaran dan/atau perusakan
Urgensi Audit Lingkungan 4: menentukan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup Auditor Lingkungan yang kompeten dapat melakukan : a. Pembuatan dokumen DELH atau DPLH jika kegiatan belum mempunyai dokumen Amdal atau UKL-UPL b. Pada dokumen DELH ada upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bentuk RKL-RPL yang berfungsi untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup c. Pada dokumen DPLH ada upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bentuk UKL-UPL yang berfungsi untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup d. Penyusunan RKL-RPL dan UKL-UPL disesuaikan dengan dampak lingkungan yang sudah terjadi saat operasional kegiatan
Urgensi Audit Lingkungan 5: membuat pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan
Auditor Lingkungan yang kompeten dapat melakukan : a. Pengumpulan dan analisis data dari kegiatan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL b. Penyusunan pelaporan RKL-RPL atau UKL-UPL sesuai sistematika yang berlaku (KepmenLH 45/2005) c. Revisi dokumen RKL-RPL atau UKL-UPL berdasarkan hasil pelaporan (menambah pengelolaan dan pemantauan dampak yang belum ada dan menghilangkan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tidak terjadi)
Terima Kasih, Semoga Bermanfaat
