PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Oleh: Unit Kerja Asdep Penyelesaian Sengketa LH KLH
Rapat Koordinasi Program Dekonsentrasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta, 18-19 Maret 2014
POKOK BAHASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Pengertian Mengapa setiap orang berhak meyampaikan pengaduan Mengapa Instansi LH Wajib Menyelesaikan Sengketa LH Peran Instansi LH dalam Penyelesaian Sengketa LH Pembagian tanggung jawab PSLH Cara Penyelesaian Sengketa LH PSLH di Luar Pengadilan a. Keuntungan & Kelemahan b. Mekanisme 8. PSLH Melalui Pengadilan a. Keuntungan & Kelemahan b. Mekanisme 9. Ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan LH 10. Evaluasi pelaksanaan PSLH 11. Capaian KLH dalam PSLH dan Contoh PSLH di luar pengadilan dan melalui pengadilan (MENLH sbg penggugat)
INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PENGADUAN & PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI 1 PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN
UU 2a
NO. 32 / 2009 PLH 3
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
2b
PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UMUM DAN/ATAU INDIVIDUAL) MELALUI PENGAWASAN DAN PENERAPAN (ATAU ANCAMAN) SARANA HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA (Rangkuti, 1996:190)
SENGKETA LH Perselisihan antara 2 pihak atau lebih yg timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 1 angka 25 UU 32/2009)
MENGAPA SETIAP ORANG BERHAK MENGADU TTG DUGAAN PENC/PERUSAKAN LH
Pasal 65 ayat (1) dan (5) UU No.32 Th 2009
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
MENGAPA INSTANSI LH DAERAH WAJIB MENYELESAIKAN SENGKETA LH?
Mandat Pasal 63 ayat (1) huruf q dan huruf aa: Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan LH Pemerintah bertugas dan berwenang: q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa LH aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan
Mandat Pasal 63 ayat (2) huruf k dan s: Dalam perlindungan dan pengelolaan LH pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa LH; s. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat propinsi
Mandat Pasal 63 ayat (3) huruf h dan p Dalam perlindungan dan pengelolaan LH pemerintah kab/kota bertugas dan berwenang: h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan; p. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat kab/kota
PERAN INSTANSI LH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LH
Terjadi pencemaran dan/atau perusakan LH yg mengakibatkan kerugian lingkungan (negara)
Terjadi pencemaran dan/atau perusakan LH yg mengakibatkan kerugian masyarakat
Sebagai pihak yg mewakili Negara untuk menyelesaikan sengketa LH dg pencemar dan/atau perusak LH, di luar atau melalui pengadilan
Sebagai Fasilitator dalam penyelesaian sengketa LH (di luar atau melalui pengadilan) antara masyarakat korban dengan pencemar dan/atau perusak LH
Cara Penyelesaian Sengketa LH
DI LUAR PENGADILAN (out-court)
MELALUI PENGADILAN (In-court)
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PSLH ANTAR INSTANSI LH KLH Penyelesaian sengketa LH ttg: 1. Usaha/keg yg izin LH diterbitkan MENLH; 2. Usaha/keg yg izin LH diterbitkan Gub/Bupati/Walikota, terjadi pelanggaran serius, namun tdk dilakukan PSLH; 3. Sengketa LH yang diadukan ke BLH Prov/Kab/Kota, namun tdk ditindaklanjuti; 4. Sengketa LH lintas batas negara & lintas provinsi.
BLH Provinsi Penyelesaian sengketa LH ttg: 1. Usaha/keg yg izin LH diterbitkan Gubernur; 2. Usaha/keg yg izin LH diterbitkan Bupati/Walikota, namun tdk dilakukan PSLH setelah dilakukan pembinaan oleh BLH Kab/Kota; 3. Sengketa LH yg diadukan ke BLH Kab/Kota, namun tidak ditindaklanjuti; 4. Sengketa LH lintas kab/kota;
BLH Kab/Kota Penyelesaian sengketa LH ttg: 1. Usaha/keg yg izin LH diterbitkan Bupati/Walikota; 2. Sengketa LH yg terjadi di wilayah kab/kota;
PENYELESAIAN SENGKETA LH LINGKUNGAN MELALUI MUSYAWARAH DI LUAR PENGADILAN
TATA CARA PENGADUAN & PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN (berdasarkan PerMenLH No. 9/2010) Pengadu (lisan atau tertulis)
kades/lurah/camat bupati/BLH kab/kota gubernur/BLH provinsi Menteri LH/KLH
unit kerja / instansi terkait
telaah & klasifikasi
non-lingkungan instansi sektoral
lingkungan bukan kewenangan IPP instansi LH berwenang
max 21 hari
kewenangan IPP Verifikasi lap tindak lanjut
yang diadukan
tdk terbukti
Sanksi administrasi
terbukti
Penyelesaian Sengketa LH
Penegakan hukum pidana
BAGAIMANA MENENTUKAN TINDAK LANJUT VERIFIKASI LAPANGAN 1
tidak melanggar peraturan/izin LH/ pengaduan tidak terbukti Info ke pengadu & yg diadukan
2
• langgar peraturan/ izin LH • LH belum tercemar /rusak/tercemar/ rusak ringan
sanksi administrasi
4
3
Langgar peraturan/ izin • LH cemar/ rusak • Menimbulkan kerugian org/ LH •
Para pihak bersedia bermusyawarah
Para pihak tdk bersedia bermusyawarah
Langgar peraturan/ izin • tdk taat sanksi administrasi • LH cemar/ rusak • memenuhi unsur tindak pidana formil atau materiil •
Penegakan hukum pidana
Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan
Penyelesaian sengketa LH melalui pengadilan
TINDAK LANJUT HASIL VERIFIKASI PENGADUAN (terbukti) Penerapan Sanksi Administrasi 1. Terjadi pelanggaran thd izin lingkungan
2. Belum terjadi pencemaran/perusakan lingkungan atau terjadi ringan
Rekomendasi Penegakan Hukum Perdata(PSLH) 1. Berpotensi atau telah menimbulkan penc/perusakan lingkungan LH. 2. Berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau LH
3. Telah terjadi sengketa LH.
Rekomendasi Penegakan Hukum Pidana 1.
Tidak menaati sanksi administrasi
2.
Ada bukti awal terjadinya tindak pidana formil atau materiil sbgmn diatur dlm Pasal 98, 99, 101 s/d 115 UU 32/2009
PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN (Ps 85-86)
KAPAN 1. TERJADI PENC/ DAN ATAU PERUSAKAN LH 2. TIMBUL KERUGIAN LH/ORANG
3. ADA SENGKETA PARA PIHAK 4. PARA PIHAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH
TUJUAN
FORUM
TIDAK BERLAKU
1. NEGOSIASI 2. MEDIASI 3. ARBITRASI
TINDAK PIDANA YG DIATUR DALAM UU 32/2009
Kesepakatan mengenai: 1. Bentuk & besarnya ganti rugi. 2. Tindakan pemulihan akibat penc/ perusakan LH . 3. Tindakan tertentu utk menjamin tdk terulangnya penc/perusakan LH 4. Tindakan utk mencegah timbulnya dampak negatif thd LH.
PRINSIP DASAR Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditempuh di luar pengadilan, pada prinsipnya adalah: Suatu upaya untuk mendorong peningkatan dan pengutamaan musyawarah dalam penyelesaian setiap sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara para pihak, yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak akibat perbuatan pihak lain.
Lanjutan......... Prinsip mengutamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah melalui kesepakatan secara musyawarah dan mufakat. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai yang berasaskan musyawarah.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN OLEH INSTANSI LH Rekomendasi tindak lanjut Verifikasi pengaduan
Identifikasi sengketa LH
Mengundang pencemar/perusak (klarifikasi sengketa LH)
Mengakui dan mau bermusyawarah
Tidak Mengakui
Undang masyarakat & Para pihak
Negosiasi
Mediasi
Arbitrasi
Proses negosiasi atau mediasi atau arbitrasi
Tidak ada kesepakatan Pengadilan
Ada kesepakatan Pelaksanaan & pengawasan
Pengadilan
PARA PIHAK YANG BERSENGKETA PERUSAHAAN
vs
PERUSAHAAN
MASYARAKAT
vs
PERUSAHAAN
vs
PERUSAHAAN
NEGARA/PEMERINTAH
IDENTIFIKASI SENGKETA LH
1. Memeriksa kebenaran terjadinya kerugian akibat
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 2. Identifikasi jenis kerugian yg timbul; 3. Identifikasi tindakan tertentu (untuk pemulihan lingkungan dan mencegah dampak lingkungan yang lebih parah); 4. Menghitung nilai kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
KLARIFIKASI SENGKETA LH DENGAN MENGUNDANG PARA PIHAK YG BERSENGKETA
1. Temui pihak pencemar/perusak LH terlebih
dahulu, selanjutnya temui pihak yang dirugikan untuk presentasi hasil verifikasi pengaduan/ sengketa & advokasi PSLH di luar pengadilan, agar tidak terjadi perdebatan yg mempersulit terjadinya kesepakatan untuk musyawarah 2. Selanjutnya pertemukan para pihak utk
meyakinkan keuntungan penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan sekaligus menawarkan pilihan forum musyawarah PSLH di luar pengadilan
FASILITASI/NEGOSIASI/MEDIASI PSLH DI LUAR PENGADILAN
KERUGIAN MASYARAKAT
Memfasilitasi para pihak utk PSLH di luar pengadilan: a. Fasilitasi tempat, data/informasi, konsultasi b. Menyediakan mediator, Arbiter
KERUGIAN NEGARA
Negosiasi dg pencemar/ perusak LH untuk membayar ganti kerugian dan atau tindakan tertentu
KEUNTUNGAN PSLH DI LUAR PENGADILAN 1. Win-win solution 2. Efisiensi biaya dan waktu 3. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap
proses perundingan 4. Tercipta hubungan baik antara para pihak 5. Selaras dengan budaya
KELEMAHAN PSLH DI LUAR PENGADILAN
1. Kurang memiliki kekuatan hukum untuk
ditaati oleh para pihak, khususnya bagi penanggung jawab usaha /kegiatan; 2. Yang diselesaikan seringkali bukan
sengketa lingkungan hidup, tetapi sengketa sosialnya
CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI PIHAK
SEBAGAI FASILITATOR 1. Kesepakatan antara PT. Pertamina RU VI Balongan dengan masyarakat di 22 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Indramayu, membayar ganti kerugian masyarakat sebesar Rp. 11.479.555.860 untuk 1788 nelayan dan petani tambak, tahap II (2012), tahap I (2009 sebesar 86.313.191.600 milyar untuk 8.196 nelayan dan petani tambak). 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara Masyarakat Desa Bulan-bulan, Desa Perupuk dan Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN IV Kabun Tanah Itam Ulu, PT. Socfindo Kebun Tanah Gambus, dengan melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan terhadap kanal Titi Merah di Provinsi Sumatera Utara (2012). 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara PT. PGE Area Lahendong dengan petani yang terkena dampak uap panas akibat kegiatan PT. PGE Area Lahendong, Kota Tomohon, Sulut, melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup (2011).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kesepakatan antara KLH dengan PT. PZ Cusson Indonesia Tangerang, melakukan tindakan tertentu dan mebayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 1. 099.696.500 (2012). Kesepakatan antara KLH dengan PT. Injatama Bengkulu, melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan (2012). Kesepakatan antara KLH dengan RSUD Bangli, Provinsi Bali melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan (2012). Kesepakatan antara KLH dengan PT. S2P (Cilacap) melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan (2012). Kesepakatan antara KLH dengan PT. HEC (Gresik) melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan (2012). Kesepakatan antara KLH dengan Masyarakat Pemotong dan Peternak Hewan Desa Segoroyoso, Pleret, bantul, DIY (2012). Kesepakatan antara KLH dengan PT. Madubaru, DIY (2012).
CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI PIHAK
SEBAGAI FASILITATOR 4.
5.
6.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara Masyarakat RW 013, Jatibening Estate, Jatibening,Pondok Gede, Bekasi dengan PT. Jasa Marga Cabang Jakarta – Cikampek ( 2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara Keluarga Besar Suku Kapauku (Amungme) dengan PT. Freeport Indonesia , Mimika Papua (2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara Keluarga Besar Suku Kapawe (Kamoro) dengan PT. Freeport Indonesia, Mimika Papua (2013).
8.
Kesepakatan antara KLH dengan PT. BIG Tangerang, melakukan tindakan tertentu dan mebayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 193.750.581 (2013). 9. Kesepakatan antara KLH dengan PT. SC Kota Cimahi, melakukan tindakan tertentu dan membayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 140.407.470 (2013). 10. Kesepakatan antara KLH dengan PT. GNM Banten, melakukan tindakan tertentu dan membayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 112.774.145 (2013). 11. Kesepakatan antara KLH dengan PT. Dewa Sutratex II Cimahi, melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan dan membayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 747.015.500 (2013). 12. Kesepakatan antara KLH dengan PT. TBJ Lingga, Kepulauan Riau, melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan dan membayar ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 162.000.000. (2013).
PENYELESAIAN SENGKETA LH LINGKUNGAN MELALUI MELALUI PENGADILAN
PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN
(Ps 87-92) 1
KAPAN 1. TERJADI PENC/
PERUSAKAN LH 2. TIMBUL
KERUGIAN LH/ORANG 3. ADA SENGKETA
PARA PIHAK 4. PARA PIHAK
TIDAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH
2 TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)
3
4
5
HAK GUGAT PEM
HAK GUGAT MASY
HAK GUGAT LSM
1. Unsur kesalahan tidak Perlu dibuktikan oleh penggugat 2. Besarnya nilai ganti rugi yg dibebankan pd pencemar/ perusak LH dpt ditetapkan sampai batas tertentu 3. Berlaku bg keg/ usaha yg menggunakan B3, menghasilkan limbah B3/ menimbulkan ancaman serius bg LH
K N L H
I S N S T A N S I L H D A E R A H
1. Gugatan utk melakukan tindakan tertentu
P E R O R A N G A N
P E R W A K I L A N
2. Tanpa tuntutan ganti rugi,kecuali pengeluaran riil 3. Persyaratan LSM: a. berbadan hukum b. AD/ART melestarikan fungsi LH c. melaksanakan keg sesuai AD/ ART minimal 2 th
KEUNTUNGAN PSLH MELALUI PENGADILAN
Memiliki kekuatan hukum untuk ditaati (daya paksa)
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN
TATA CARA PENGADUAN & PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN (berdasarkan PerMenLH No. 9/2010) Pengadu (lisan atau tertulis)
kades/lurah/camat bupati/BLH kab/kota gubernur/BLH provinsi Menteri LH/KLH
unit kerja / instansi terkait
telaah & klasifikasi
non-lingkungan instansi sektoral
lingkungan bukan kewenangan IPP instansi LH berwenang
max 21 hari
kewenangan IPP Verifikasi lap tindak lanjut
yang diadukan
tdk terbukti
Sanksi administrasi
terbukti
Penyelesaian Sengketa LH
Penegakan hukum pidana
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN OLEH INSTANSI LH
Rekomendasi tindak lanjut verifikasi pengaduan
inventarisasi data sengketa LH
Kerugian masyarakat
Kergian negara
Fasilitasi masy dalam pengajuan gugatan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu ke PN
Mengajukan gugatan ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu Ke PN Persidangan
Persidangan Putusan
Eksekusi
Putusan
Eksekusi
KELEMAHAN PSLH MELALUI PENGADILAN
1. Win-lose solution 2. Tidak efisien biaya dan waktu 3. Tercipta hubungan buruk antara para
pihak 4. Masalah LH tidak cepat ditanggulangi
PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LH
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Negara LH No.13 Th 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan LH
Jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan LH
1. Kerugian krn tdk dikelolanya air limbah, emisi, limbah B3; atau 2. Kerugian utk mengganti biaya verifikasi pengaduan dan inventarisasi sengketa LH; 3. Kerugian utk mengganti biaya penanggulangan & pemulihan LH; 4. Kerugian LH (hak milik publik); 5. Kerugian masyarakat.
EVALUASI PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LH
CAPAIAN KLH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LH TH 2013
PROSES VERIFIKASI SENGKETA LH 65 SENGKETA LH SELESAI DILAKUKAN VERIFIKASI
PSLH DI LUAR PENGADILAN 13 KESEPAKATAN PSLH DI LUAR PENGADILAN
PSLH MELALUI PENGADILAN 6 GUGATAN YANG DIDAFTARKAN KE PN DAN 3 PERKARA PERDATA SERTA TUN YANG DIPUTUS PN/PT/PTUN/PTTUN/MA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LH OLEH INSTANSI LH DAERAH 1. 2.
3.
4. 5. 6.
Diprioritaskan pada cara penyelesaian snegketa LH melalui musyawarah di luar pengadilan. Yang diselesaikan lebih pada masalah sosialnya, bukan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan LH dan/atau tindakan mitigasi LH. Kesepakatan penyelesaian sengketa LH yang telah ditandatangani dan dilaksanakan pembayaran ganti ruginya, masih menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang dirugikan. Hak Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi LH Provinsi atau Kab/Kota belum pernah didayagunakan. Adanya kendala psikologis dan politis dalam penerapan hak gugat tersebut. Peran instansi LH Daerah sebagai pihak yg mewakili negara menyelesaikan sengketa LH dg pihak pencemar dan/atau perusak LH belum diterapkan.
PELAKSANAAN HAK GUGAT MASYARAKAT DAN ORGANISASI LH 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Pelaksanaan hak gugat masyarakat secara perwakilan (Class Action) sering dirancukan dengan pelaksanaan hak gugat Organisasi LH. Masyarakat dan Organisasi LH mengalami kesulitan biaya dan pembuktian dalam pelaksanaan hak gugat tersebut. Sebagian Organisasi LH belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Organisasi LH masih mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk uang sbg konversi pencemaran dan/atau kerusakan LH. Sebagian Organisasi LH menuntut terlalu banyak terhadap KLH. Instansi LH Daerah belum berperan maksimak dalam pemberian bantuan atau bimbingan dalam penerapan gugat masyarakat dan organisasi LH.
CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN (MENLH sbg PENGGUGAT) PT. DUPANTEX (Pekalongan, 2008) 1. Pencemaran air limbah (melebihi BML dan saluran ilegal), open dumping limbah sludge IPAL & pencemaran air tanah 2. Gugatan : a. Perbaikan pengelolaan air limbah dan limbah B3 b. Ganti rugi materiil 8,7 M & imateriil 100 M c. Biaya pemulihan tanah tercemar : 3.933.936 dolar US 3. Putusan PN:
a. Menerima sebagian gugatan yi memerintahkan PT.Dupantex utk memperbaiki pengelolaan air limbah dan limbah B3 & b. Menolak gugatan pembayaran ganti rugi & biaya pemulihan LH 4. Putusan PT : menguatkan
putusan PN 5. Putusan Kasasi: menolak
kasasi yang diajukan MENLH
PT. BARAWAJA (Makasar,2009) 1. Gangguan kebisingan, pencemaran udara, open dumping slag & pencemaran air tanah 2. Gugatan : a. Perbaikan pengelolaan lingkungan b. Ganti rugi materiil 10 M & imateriil 4,45 Milyar. 3.
4.
Putusan PN Makasar : Seluruh gugatan tdk diterima Putusan PT: menguatkan putusan PN
SELAT NASIK (Belitung,2009) 1.
2.
3.
4. 5.
6. 7.
8.
Kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir kwarsa Gugatan: a. Pemulihan LH b. Ganti rugi materiil 32 M Putusan PN: Membayar Ganti rugi sebesar 32 Milyar Putusan PT: Menguatkan putusan PN PT. Indo Pasir Kwarsa mengajukan kasasi Putusan MA menerima permohonan Kasasi. MENLH mengajukan peninjauan kembali (PK, 2014); Status terakhir menunggu putusan PK dari MA.
CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN (MENLH sbg PENGGUGAT) PT. Kalista Alam (Aceh, 2013) 1. Kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan/atau lahan di kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kab. Nagan Raya, Aceh. 2. Gugatan : a. Tindakan pemulihan lahan yang terbakar sebesar Rp. 251.765.250.000 b. Ganti rugi materiil melalui kas negara sebesar Rp. 114.303.419.000 c. Memerintahkan tergugat utk tdk membakar di lahan gambut yang terbakar seluas 1.000 ha. 3. Putusan PN: a. Menerima sebagian gugatan yi memerintahkan PT. Kalista Alam membayar ganti rugi sebesar 114.303.419.000 b. melakukan tindakan pemulihan sebesar Rp. 251.765.250. 4. Status terakhir: Tergugat mengajukan banding ke PT Aceh.
PT. Merbau Pelalawan (Riau, 2013) 1.
Kerusakan lingkungan akibat illegal logging di Kabupaten Pelalawan, Riau
2.
Gugatan : a. Tergugat melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum. b. Ganti kerugian lingkungan sebesar Rp. 16.244.574.805.000.
3.
Putusan PN Pekanbaru : Seluruh gugatan tidak diterima
4.
Status terakhir Penggugat mengajukan banding ke PT. Riau
CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN (MENLH sbg TERGUGAT) GUGATAN WALHI Cs dan Bupati SUMBAWA BARAT (2012) 1. Perpanjangan izin penempatan tailing ke dasar laut kepada PT. NNT. a. MENLH tdk berwenang menerbitkan izin; b. Penerbitan izin tdk sesuai dg prosedur (PUU). 2. Gugatan : Pencabutan izin 3. Putusan PTUN Jkt: a. Mengakui hak gugat Bupati Sumbawa Barat. b. Menolak gugatan pencabutan izin krn MENLH berwenang menerbitkan izin & telah sesuai prosedur (PUU). 4. WALHI mengajukan banding ke PTTUN Jakarta (13-42012). 5. Putusan PTTUN menguatkan putusan PTUN Jkt; 6. Putusan Kasasi MA: menolak permohonan kasasi dari penggugat.
GUGATAN PT.JOM (Batam, 2011) 1.
2.
3.
4. 5.
Penyidikan dugaan tindakan pidana impor limbah B3 oleh PT. JOM (MENLH melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengganggu investasi. Gugatan : a. KLH melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). b. Ganti rugi materiil & imateriil serta penyitaan seluruh aset KLH. Putusan PN Jaktim; KLH telah melakukan PMH dan menolak gugatan materiil, imateriil dan sita aset KLH (13-11-2009.) MENLH mengajukan banding ke PT (2-12-2010). Putusan PT menguatkan PN Jaktim
GUGATAN YAYASAN CITRA KEADILAN (SUMUT, 2014))
1. Keberatan kegiatan PLTA PT. Inalum yg mengakibatkan pencemaran LH. 2. Gugatan: a. Tuntutan biaya pemulihan lingkungan sebesar 2 trilun dan b. Ganti rugi materiil sebesar 1 milyar. 3. Penggugat mencabut gugatan
T E R IM A K A S I H SELESAI
