PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Disampaikan dalam Kuliah S2 KMPK-IKM UGM “Hukum, Etika dan Regulasi Kesehatan Masyarakat” Oleh : Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum Yogyakarta, 21 Maret 2016
Dinar 2016
Penegakan Hukum - UUPPLH 1.Sanksi Administratif (Pasal 71-83) 2.Sanksi Keperdataan (Pasal 84-93) a. Litigasi i. Proses acara perdata ii. Class Action iii. Legal Standing iv. Citizen Law Suit – Actio Popularis b. Non Litigasi ADR (UU No 30 Tahun 1999) 3. Sanksi Pidana (Pasal 94-120)
Sanksi Administrasi (UUPPLH) 1. Teguran tertulis 2. Paksaan Pemerintah 3. Pembekuan izin lingkungan 4. Pencabutan izin lingkungan
Dinar 2016
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan • Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa • Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa
Dinar 2016
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : 1. Bentuk dan besarnya ganti rugi 2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan 3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan 4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup Dinar 2016
Pengecualian : Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan dijelaskan dalam pasal 87-93 UUPPLH. Penyelesaian sengketa LH melalui pengadilan :
1. Dengan gugatan biasa 2. Class Action 3. Legal Standing 4. Actio Popularis 5. Citizen Law Suit
Dinar 2016
Definisi Class Action (2) * PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok * Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. * PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai berikut: suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Dinar 2016
Unsur-unsur Class Action 1. 2. 3. 4. 5.
Gugatan secara perdata Wakil kelompok (class representative) Anggota Kelompok (class members) Adanya Kerugian class representative & class member benar2 mengalami kerugian Kesamaan peristiwa/fakta dan dasar hukum
Dinar 2016
Class Action dalam UUPPLH Pasal 91 Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Syarat-syarat gugatan dapat diajukan apabila : 1. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa 2. Kesamaan dasar hukum 3. Kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya Dinar 2016
Legal Standing dalam UUPPLH Pasal 92 Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : 1. Berbentuk badan hukum 2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun Dinar 2016
Citizen Law Suit Citizen Lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dinar 2016
Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR = Alternative Dispute Resolution) UU No 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase & alternative Penyelesaian Sengketa
Keuntungan mekanisme ADR :
1. Sifat kesukarelaan dalam proses 2. Prosedurnya cepat
- Arbitrase - Mediasi - Negosiasi - Konsiliasi
3. Keputusan non-judicial 4. Kontrol oleh manajer yg paling tahu ttg kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (confidential) 6. Fleksibilitas yg besar dalam penyelesaian masalah 7. Hemat waktu & biaya 8. Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi 9. Kesepakatan yg lebih baik daripada sekedar kompromi 10. Keputusan bertahan sepanjang waktu
Dinar 2016
Fungsi Arbitrase Terdapat beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan arbitrase, yaitu : a. Adanya kebebasan, kepercayaan, & keamanan b. Wasit/Arbiter memiliki keahlian c. Lebih cepat & hemat biaya d. Bersifat rahasia e. Adanya kepekaan arbiter Dinar 2016 f. Bersifat nonpreseden g. Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan
