Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Skenario Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISI 1
Pengantar
2
Kebijakan Umum Wajib Belajar 12 Tahun
3
Roadmap Pelaksanaan UU 23 Tahun 2014
2
1 1 Pengantar
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 3
....Indonesia’s economy has enormous promise... .... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood ....
Perlu dipersiapkan social engineering
Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)
4
Modal Sumber Daya Manusia Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik...
100 tahun kemerdekaan
"Bonus Demografi"
Sumber: Menko Perekonomian
Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. 5 5
Pembanding Komposisi Pendidikan INDONESIA 7.20% 22.40% 70.40%
Universitas Tinggi Menengah Dasar
56.30% 24.30%
Tinggi Menengah Dasar
Diploma I,II,III
40.30%
Tinggi
39.30%
Menengah Dasar
19% di 2025
175%
7.80% 6.20% 5.50%
2006
MENENGAH
2001 SMA
SMP
OECD
20.40%
TINGGI 2.70% 2.20% 1.60%
2010 SMK
MALAYSIA 20.30%
4.60% 3.20% 1.80%
14.60% 12.70% 10.30%
44% di 2025
18.90% 20.20% 17.70%
DASAR 51.50% 55.50% 63.00%
SD atau tidak tamat SD 0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
Data Kemdiknas, Diolah dari: Encyclopedia of Nations, http://www.nationsencyclopedia.com/ diakses Januari 2011
100% PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH
Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan Wajib Belajar vs PDB per Kapita
Wajib Belajar vs GCI
6.00
30000
25000
Y = -26025,17 + 4251,5 x
5.00
r = 0,93 (Koef. Korelasi)
4.00
Indeks GCI
PDB per Kapita (USD)
35000
20000 15000 10000 5000 0
2. 3.
3.00 2.00
Y = 2,27 + 0,22 x r = 0,96 (Koef. Korelasi)
1.00 Indonesia (dibawah rata-rata)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314 Wajib Belajar (tahun) 1.
Indonesia (diatas rata-rata)
0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
7
Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan) Wajib Belajar vs IPM Pendidikan
Wajib Belajar vs IPM Total
0.7
0.6 0.5 0.4
Indonesia (dibawah ratarata)
0.3
0.2 0.1
Y = 0,43 + 0,019 x r = 0,97 (Koef. Korelasi)
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314 Wajib belajar (tahun) 1. 2.
Indeks HDI Total
Indeks HDI Pendidikan
0.8
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
Indonesia (dibawah rata-rata)
Y = 0,23 + 0,052 x r = 0,99 (Koef. Korelasi)
Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99? Hal ini menunjukan bahwa wajib belajar memiliki multiplier effects yang sangat kuat terhadap ekonomi, daya saing dan kesehatan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314 Wajib belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
8
Menghadapi Tantangan Persaingan Global Gross National Duration of Mean years Income (GNI) COUNTRY Compulsory of schooling per capita Education (USD/year) Indonesia
5,8
9
3.716
India Singapore
4,4 8,8
9 6
3.468 52.569
Malaysia
9,5
9
13.685
Philippines
8,9
7
3.478
Japan
11,6
9
32.295
Korea Rep.
11,6
9
28.230
China
7,5
9
7.476
6,6
9
7.694
Thailand
Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP
MP3EI (6 Koridor Ekonomi)
9
Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan Tidak Lulus SMA
Lulusan SMA/K
Lulusan Diploma-2
Lulusan Universitas
Perbandingan Gaji (Internasional, OECD)
80
100
125
170
Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans)
50
100
130
190
Tingkat Kesehatan (%)
60
75
-
82
Minat Berpolitik (%)
33
48
-
63
Rasa saling Percaya (%)
33
41
-
52
Kriteria
Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011
10
Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dalam rupiah
Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Gaji rata-rata / bulan
≤ SD/MI/Paket A
691.425
SMP/MTs/Paket B
870.608
SMA/SMK/MA/Paket C
1.527.238
Diploma I/II/III/Akademi
2.105.304
Universitas
2.914.768
Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)
… Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..
11
Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2011/2012
Rata-Rata Nas APK SD 111,04%
-150
Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Maluku Utara Aceh Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bengkulu Riau Sulawesi Barat Sumatera Utara Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau Jambi Kalimantan Tengah Banten Gorontalo Jawa Tengah Jawa Barat Papua Sulawesi Tengah Lampung Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Kalimantan Barat
-100
-50
76,44%v APK SD (115,43%)
Rata-Rata Nas APK SMP 101,57%
0
50
100
150
-150
Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Maluku Utara Aceh Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bengkulu Riau Sulawesi Barat Sumatera Utara Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau Jambi Kalimantan Tengah Banten Gorontalo Jawa Tengah Jawa Barat Papua Sulawesi Tengah Lampung Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Kalimantan Barat
-100
76,44%v APK SMP (99,47%)
-50
Rata-Rata Nas APK SM 79,22%
0
50
100
76,44% APK SM (76,40%)
150
12
2 1 Kebijakan Umum Wajib Belajar 12 Tahun
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13 13
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN dan Struktur Tenaga Kerja Indonesia ke Depan
BOS Efektif
Pendidikan
Semua Siswa sampai SMA/K/MA
Wajar 9 Tahun Sukses
(BPS)
≥ S1/D4 : Diploma I/II/III: SMK: SMA/MA : SMP/MTs : ≤ SD/MI : Catatan: (..) tahun 2011
Kebijakan WAJIB BELAJAR 12 TH
2010
Input Calon Mahasiswa di PT Naik
Lulusan PT ↑ Naker Lebih Kompetitif
Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA
Naker lulusan SMA/K/MA ↑ Naker Lebih Kompetitif
2025
2015
(Perkiraan)
4,8% (5%) 2,8% (3%)
(Perkiraan)
6%
8%
4%
8%
8,2% 8,2 (8,7%)
10 %
14,7% (14,7%)
19,1% (19,1%)
16% 20%
19.5%
50,4% (49,5%)
44%
20%
19.5% 21%
14
Kebijakan Umum Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 1
Nawacita 1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2
Arahan Khusus Presiden 2.1. Wajib Belajar 12 Tahun.
2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP). 2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim. 2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.
3
Program Generik 3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan. 3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. 3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata. 3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik. 15
Amanah Nawacita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia . Program “Indonesia Pintar” melalui WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Kenapa Dibutuhkan
• Memanfaatkan momentum BONUS DEMOGRAFI untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia …Indonesia panen
penduduk usia produktif (65 % dari total penduduk) pada kurun 2015-2035 yang harus berpendidikan minimal lulus SMA/K/MA agar menjadi BONUS..
• Meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan.
• Memberi kontribusi positif terhadap kehidupan sosial mencegah pernikahan usia dini, pengangguran, …
• Melanjutkan kesinambungan Wajib Belajar 9 Tahun menampung lulusan SMP/MTs.
• Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
dirasa perlu dikeluarkan INPRES WAJIB BELAJAR 12 TAHUN 16
Wajib Belajar 12 Tahun Tujuan
Memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia usia s.d 21 tahun 17
Prinsip Dasar Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun 4. Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah
1. Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung
2. Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 3. Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.
Prinsip Dasar Implementasi Wajar 12 Tahun
5. Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK)
6. diperlukan Data yang Cepat, Lengkap, Up to date, Akurat, dan Akuntabel 18
Intervensi Program Wajib Belajar 12 Tahun Satuan Pendidikan
1
3
• • • • • • • •
Pembangunan USB Pembangunan RKB Ruang Belajar lainnya Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Peralatan Pendidikan Sekolah Terbuka Manajemen dan Kultur Sekolah
2
Peserta Didik
4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sistem Pembelajaran • • • • • • •
Kurikulum dan Pendidikan Karakter Bahan Pembelajaran Kewirausahaan Penyelerasan Sistem Evaluasi dan Penilaian Link & Macth Sekolah Menengah Kejuruan Technopark dan Teaching Factory
• • • •
• • • • • • •
BOS SM Program Indonesia Pintar Pengembangan Bakat dan Minat Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan 19
Sasaran WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Sampai 2019 2019
2014 30,2juta siswa
111,04%
SD/MI
APK SD/MI
13,5 juta siswa
101,57%
SMP/MTs
APK SMP/MTs
10,5 juta siswa
79,22%
SM
APK SM
54,2 juta siswa
1,2% siswa SD/MI 1,0% siswa SMP/MTs 1,7% siswa SM
1,2%
menurunkan putus sekolah (drop out)
91,2%
meningkatkan lulusan yang melanjutkan
92,5% siswa SD/MI 89,7% siswa SMP/MTs
meningkatkan jumlah siswa bersekolah
75% SD/SMP memenuhi SPM 50% SMK
50% SMA
meningkatkan kualitas layanan meningkatkan relevansi
>59,4 juta siswa
32,8 juta siswa
113,98%
SD/MI
APK SD/MI
14,2 juta siswa
103.42%
SMP/MTs
APK SMP/MTs
12,4 juta siswa
91,62%
SM
APK SM
0,5% siswa SD/MI
<0,6%
0,6% siswa SMP/MTs 0,9% siswa SM 95,0% siswa SD/MI
>94,5%
94,0% siswa SMP/MTs
> 90% sekolah memenuhi SPM 60% SMK
40% SMA
20 20
Kebutuhan Infrastruktur WAJIB BELAJAR 12 Tahun Untuk Meningkatkan Daya Tampung dan Mutu
69,0 T
61,4 juta siswa Tahun 2020 Target WAJAR 12 Th: semua anak bisa bersekolah dan lulus SMA/SMK/MA Siswa : SD/MI = 33,0 jt SMP/MTs = 14,5 jt SMA/K/MA = 13,9 jt
+6,4 Juta siswa
• • • • •
...diperlukan Rp. untuk membangun infrastruktur sekolah untuk menampung tambahan 5,3 juta siswa sampai tahun 2020… 120.000 Ruang Kelas Baru (RKB) 77% SMP+SMA/K 6.000 Unit Sekolah Baru (USB) 92% SMP+SMA/K 35.700 Laboratorium baru 100% SMP+SMA/K 148.200 Rehab Ruang Kelas 73% SMP+SMA/K 30.100Perpustakaan 71% SMP+SMA/K
55,0 juta siswa Tahun 2015 Siswa : SD/MI = 30,7 jt SMP/MTs = 13,6 jt SMA/K/MA = 10,7 jt
Tahapan Pembanguan Instrastruktur 2015 - 2019 2015
2016
2017
2018
2019
RKB
11.450
14.446
29.060
27.990
25.756
USB
255
686
1.787
1.505
1196
Laboratorium
1.484
6.085
9.795
8.981
7.789
Rehab Ruang Kelas
8.109
11.465
40.913
43.308
44.654
Perpustakaan
4.388
2.170
8.423
7.527
7.608
3 1 Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah” Ke Provinsi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22 22
RUANG LINGKUP PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan bidang pendidikan dalam UU 23 tahun 2014 yaitu:
1 Kebijakan Pendidikan 2 Kurikulum 3 Akreditasi 4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Perizinan Pendidikan 23
ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KAB./KOTA KE PROPINSI Oktober 2014 Ditetapkan UU nomor 23 Tahun 2014 16 Januari 2015 SE Mendagri nomor 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014
1
2
3
28 Mei 2015 Konsolidasi Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
Agustus - Desember 2015 Pendampingan Inventarisasi P3D dalam bentuk
Koordinasi/Bimtek/ Workshop Asistensi dalam 7 region dan 2 tahap: • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Kab./Kota • Pusat (Kemendikbud dan K/L terkait)
4
5
Juni – Agustus 2015 Inisiasi Koordinasi oleh Provinsi*
Januari – Februari 2016 Validasi dan Pemantauan hasil inventarisasi aset
Maret - 2 Oktober 2016 Pelaksanaan serah terima P2D
6
7 1 Januari 2017 Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Ket:* Inisiasi Koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota sudah ada yang memulai sebelum konsolidasi nasional tanggal 28 Mei 2015
8
24
25
