Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64
KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KECAMATAN DARUL MAKMUR 1) George Herisusanto, M. Pd Guru SMA Negeri 1 Darul Makmur Dinas pendidikan Nagan Raya email:
[email protected]
1
2) Radhiah, S.Pd Guru SMA Negeri 1 Darul Makmur Dinas pendidikan Nagan Raya email:
[email protected]
2
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat dan dampak dari program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:(1) pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kecamatan Darul Makmur secara kuantitatif telah berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APK dan APM dari tahun 2008 sampai dengan 2010; rendahnya anak yang putus sekolah; dan tidak ada perbedaan dalam memperoleh pendidikan. (2) faktor pendukung pelaksanaannya adalah berkaitan dengan tersedianya biaya, partisipasi masyarakat, SDM pengelola, sarana, prasarana, peran pemerintah dan peran media. (3) faktor penghambat pelaksanaannya adalah keadaan ekonomi orang tua siswa, tingkat pendidikan orang tua siswa, konflik internal keluarga dan jarak dari rumah ke sekolah. (4) keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut akan berdampak kepada pemerintah, masyarakat dan individu murid. Kata Kunci: kebijakan dan wajib belajar pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
1. PENDAHULUAN Setiap warga negara berhak untuk memperoleh
pendidikan
dan
pemerintah
memberdayakan berkembangan
semua
warganya
agar
menjadi
manusia
yang
berkewajiban menenuhi hak-hak warganya.
berkualitas.
Hak-hak tersebut telah tertuang dalam Undang-
pendidikan
nasional
Undang
perluasan
dan
Dasar
(UUD)
Negara
Republik
Sedangkan
salah
adalah
satu
misi
mengupayakan
pemerataan
kesempatan
Indonesia (RI) tahun 1945 baik pada pembukaan
memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat
maupun batang tubuhnya (Shaleh, 2004:307).
Indonesia”.
Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional
Sementara makna pendidikan dalam
harus mengarah pada visi dan misi pendidikan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
nasional.
menurut
Murniati
dan
Usman
(2009:28)
Djojonegoro
(1998:18)
bahwa
menjelaskan bahwa: “Visi pendidikan nasional
“Pendidikan harus berorientasi dalam upaya
adalah untuk terwujudnya pendidikan sebagai
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
yang
57
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 diwujudkan melalui program pemerataan dan
sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan
perluasan akses belajar yang seluas-luasnya bagi
evaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan
seluruh warga negara” (Usman, 2007:27).
berbagai informasi dan peristiwa atau fakta-
Namun berbagai persoalan muncul dalam
fakta
pemenuhan
dalam
pelaksanaan,
umum
pelaksanaan dan dampak pelaksanaan kebijakan
hak-hak
memperoleh
warga
negara
pendidikan.
Secara
persoalan-persoalan pendidikan nasional adalah
tertentu
terkait pendukung
dengan
kemajuan
dan
penghabat
tersebut.
berhubungan dengan pemerataan dan perluasan
Berdasarkan asumsi dan pengamatan
akses memperoleh pendidikan, mutu, relevansi,
awal, pada saat peneliti berada di daerah
daya saing, efektifitas dan efesiansi.
tersebut, ada sejumlah anak-anak di Kecamatan
Persoalan pendidikan yang sampai saat ini
belum
yang
belum
menikmati
pendidikan. Padahal apabila kita cermati uraian
pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
di atas, setiap masyarakat memiliki hak untuk
Sebab persoalan tersebut berkaitan dengan hak-
memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Hak
hak
memperoleh
masyarakat tersebut telah dijamin oleh berbagai
pendidikan. Salah satu upaya yang telah
peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah
dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan
pusat maupun pemerintah daerah.
negara
adalah
Makmur
masalah
warga
terselesaikan
Darul
untuk
persoalan pemerataan dan perluasan akses untuk
Berdasarkan uraian di atas, maka yang
memperoleh pendidikan adalah melalui program
menjadi
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
bagaimanakah implementasi kebijakan wajib
Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program prioritas
pemerintah
penelitian
ini
adalah
belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur?
pembangunan
Sedangkan yang menjadi pertanyaan
pendidikan nasional. Tujuan utama kebijakan
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
tersebut adalah untuk memfasilitasi setiap warga
pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan
negara untuk dapat menikmati pendidikan secara
dasar sembilan tahun di Kecamatan Darul
merata
Makmur; (2) faktor pendukung pelaksanaan
dan
dalam
fokus
kemudahan
akses
tanpa
ada
diskriminasi. Untuk
kebijakan mengetahui
wajib
belajar
pendidikan
dasar
keberhasilan
sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur;
pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan
(3) faktor penghambat pelaksanaan kebijakan
dasar
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di
sembilan
tahun,
pemerintah
telah
menentukan beberapa indikator antara lain: APK
Kecamatan
(angka
(angka
pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan
partisipasi murni), angka mengulang kelas,
dasar sembilan tahun di Kecamatan Darul
AAPS (angka anak putus sekolah) dan lain-lain.
Makmur.
partisipasi
kasar),
APM
Darul
Makmur;
(4)
dampak
Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan
Secara umum penelitian ini bertujuan
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan wajib 58
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur.
Secara umum pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur bila ditinjau dari aspek tujuan dan target telah berhasil dengan
2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode
baik.
Pandangan
tersebut
didukung
oleh
kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah
berbagai data-data sebagai berikut: (1) hampir
pendekatan
Interactive
tidak ada anak yang mengulang kelas; (2)
(IQI). Menurut Garna (1996:29-30) bahwa
rendahnya anak yang putus sekolah; (3) tidak
“Metode kualitatif yaitu salah satu pendekatan
ada perbedaan kesempatan bersekolah antara
penelitian khusus dalam ilmu sosial untuk
laki-laki dan perempuan; dan (4) semakin
memahami objek kajian” (Usman, 2007:147).
banyaknya
Sementra
pendekatan IQI menurut McMillan
melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat
dan Schunacher (2001:35) (Usman, 2007:3)
SMP/sederajat. Sementara Target-target tersebut
Inquiry
berminat
untuk
untuk
ke jenjang SMP/sederajat, berkurangnya anak
sesui
putus sekolah pada senjang pendidikan dasar,
dengan keadaan yang sesungguhnya tanpa ada
dan semakin banyaknya anak usia sekolah yang
rekayasa”.
dapat bersekolah.
mengumpulkan
cara data
mendalam
yang
antara lain: terjadi peningkatan anak yang masuk
menggunakan
studi
anak
yang
bahwa
“Sebuah
Qualitative
tertentu dari
responden
Subjek data penelitian ini adalah semua
Bila ditinjau pada aspek Indikator utama
responden yang dapat memberikan informasi
untuk
untuk memenuhi tujuan penelitian. Subjek
kebijakan tersebut adalah dengan melihat APK
dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD
dan APM, baik untuk jenjang pendidikan
pendidikan Kecamatan Darul Makmur, Tokoh
SD/sederajat
Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, beberapa
SMP/sederajat. Dimana pada tahun 2008 APK
Kepala Sekolah SD dan beberapa Kepala
SD =124%, tahun 2009 =106 % dan tahun 2010
Sekolah SMP se-Kecamatan Darul Makmur.
=99%. Sementara APM-nya tahun 2008 =115%,
Teknik
pengumpulan
data
yang
melihat
keberhasilan
maupun
jenjang
pelaksanaan
pendidikan
tahun 2009 =113% dan tahun 2010=93%.
digunakan dalam penelitian inia adalah metode
Sedangkan
wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
=89,95%, pada tahun 2009 =92,81% dan pada
Teknik wawancara digunakan untuk menggali
tahun 2010 =93,00%.
informasi langsung dari subjek penelitian ini.
pada tahun 2008 =74,36%, pada tahun 2009
Sementara studi dokumentasi dan kegiatan
=90,23% dan pada tahun 2011 naik menjadi
observasi merupakan teknik yang digunakan
91,00%.
untuk mendukung teknik wawancara.
APK
Faktor
SMP
pada
tahun
2008
Sementara APM-nya
pendukung
pelaksanaan
kebijakan wajib belajar pendidikan sembilan 3. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Hasil Penelitian
tahun di Kecamatan Darul Makmur, antara lain: (1) tersedianya biaya/anggaran yang cukup; (2) 59
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 partisipasi masyarakat yang baik; (3) SDM
di
pengelola yang cukup; dan (4) sumber sarana
dampak
dan prasarana yang cukup; serta (5) peran
pelaksanaan kebijakan tersebut adalah murid
pemerintah yang baik; dan (6) sosialisasi dari
dapat menikmati pendidikan dasar dengan
media yang cukup.
merata dan murid mendapatkan kemudahan
Faktor kebijakan
penghambat
wajib
belajar
pelaksanaan
pendidikan
dasar
sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur
Kecamatan bagi
Darul
Makmur.
individu
Sementara
murid
terhadap
dalam memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah sampai pada pendidikan dasar. b. Pembahasan Hasil Penelitian
antara lain: (1) keadaan ekonomi orang tua
Tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu
siswa; (2) rendahnya tingkat pendidikan orang
kebijakan dapat ditentukan dengan melihat
tua siswa; (3) jarak tempat tinggal dengan
tujuan, sasaran, dan indikator yang telah
sekolah di beberapa daerah yang masih cukup
dirumuskan sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan
jauh; (4) konflik rumah tangga orang tua siswa.
kebijaksanan dapat dilakukan pada saat awal
Dampak
bagi
pemerintah
terhadap
pelaksanaan
kebijaksanan,
pada
saat
pelaksanaan kebijakan tersebut, baik pemerintah
pelaksanaan atau pada akhir dari pelaksanaan.
pusat, pemerintah daerah, khususnya pemerintah
Evaluasi
tingkat
adalah
sebagai sarana untuk mengetahui pelaksanaan di
penambahan jumlah warga negara yang dapat
lapangan, apakah sudah berjalan sesuai yang
menikmati pendidikan tanpa ada diskriminasi;
diharapkan atau tidak. Bila dalam evaluasi
berkurangnya jumlah warga negara yang buta
terdapat sesuatu yang baik maka dengan
huruf setingkat pendidikan dasar; mengurangi
sendirinya perlu diteruskan dan apabila terdapat
angka
sesuatu yang tidak baik maka perlu dihapuskan.
Kecamatan
secara
pemerataan
Darul
nasional
dan
Makmur
terkait
perluasan
indikator
akses
untuk
pelaksanaan
kebijakan
diperlukan
Evaluasi pelaksanaan juga perlu dilakukan untuk
memperoleh pendidikan bagi warga negara;
membuat
mengurangi pengangguran dan menghindari
kebijakan baru yang di buat oleh pemerintah.
konflik antar individu maupun masyarakat
Evaluasi juga perlu dilakukan untuk menghemat
dengan
telah
anggaran, sebab dengan mengetahui telah
masyarakat
berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan maka
pemerintah
berpendidikan.
sebab
Dampak
meraka
bagi
di
buat
terhadap
apa
terciptanya SDM masyarakat sehingga akan
menghentikan kebijakan dan menggantinya
memudahkan masyarakat menerima berbagai
dengan program baru yang lebih membutukan
informasi dari pemerintah maupun dari non
perhatian pemerintah sehingga akan menghemat
pemerintah. Sebab, selama ini banyak terjadi
anggaran. Bagaimanapun
kebijakan
berbagai
terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut adalah
konflik disebabkan oleh adanya mis komunikasi
perlu
rekomendasi
baru
kesuksesan
atau
setiap
antara pemerintah dengan masyarakat atau
pelaksanaan suatu kebijakan selalu ada faktor
masyarakat dengan non pemerintah disebabkan
pendukung dan faktor penghambat. Faktor
oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
pendukung perlu diketahui untuk menjadi 60
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 pedoman dalam pembuatan kebijakan baru, itu
99% dan APM SD tahun 2010 adalah 93%.
artinya faktor pendukung dapat dipertahankan
Sedangkan APK SMP pada tahun 2010
apabila dibuat kebijakan baru. Sementara faktor
adalah 93,00% dan APM SMP tahun 2010
penghambat perlu diketahui sebagai pedoman
adalah 91,00%. Sementara bila ditinjau dari
agar penghambat pelaksanaan kebijakan wajib
aspek
belajar pendidikan dasar sembilan tahun atau
kebijaksanaan tersebut adalah pada tahun
kebijakan baru sebagai lanjutan dari kebijakan
2009 tidak ada lagi anak usia sekolah yang
sebelumnya dapat diketahui.
tidak dapat bersekolah pada pendidikan
target
keberhasilan
pelaksanaan
Dampak pelaksanaan suatu kebijakan
dasar, baik pada lembaga formal maupun non
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
formal. Kemudian bila ditinjau dari aspek
akan berpengaruh kepada pemerintah yang
indikator
merupakan penanggung jawab terhadap hak-hak
kebijaksanaan
warga
terpenuhinya beberapa indikator penentu
negara
pendidikan.
untuk
dapat
adalah
telah
keberhasilan yang ditandai dengan adanya
kepada
peningkatan anak yang dapat bersekolah
merupakan
pada jenjang pendidikan dasar, rendahnya
kelompok yang menerima program. Sementara
anak putus sekolah pada jenjang pendidikan
dampak lain dari pelaksanaan kebijakan wajib
dasar dan rendahnya anak mengulang kelas
belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah
serta
kepada individu murid yang merupakan unsur
memperoleh pendidikan pada pendidikan
penting penerima manfaat dari pelaksanaan
dasar.
juga
masyarakat/warga
akan
berdampak
tersebut
pelaksanaan
pada
pemerintah
Disamping
menikmati
keberhasilan
berdampak
negara
yang
kebijakan yang dimaksud.
tidak
adanya
b. Faktor
pendukung
kebijaksanaan berikut:
4. KESIMPULAN Kesimpulan
penelitian
ini
adalah
sebagai berikut:
diskriminasi
pelaksanaan
tersebut
sumber
dalam
adalah
pendanaan;
sebagai partisipasi
masyarakat; SDM pengelola; sarana dan prasarana; peran pemerintah; dan media.
a. Pelaksanaan kebijaksanaan wajib belajar
c. Faktor
penghambat
pelaksanaan
sembilan tahun di Kecamatan Darul Makmur
kebijaksanaan tersebut adalah orang tua
bila ditinjau dengan aspek tujuan dan target
siswa berkaitan dengan masalah ekonomi,
maka dinyatakan telah berhasil. Secara aspek
pendidikan dan masalah konflik kelurga; dan
tujuan
jarak tempat tinggal dengan sekolah di
keberhasilan
pelaksanaan
kebijaksanaan tersebut ditandai dengan telah
beberapa daerah ada yang masih cukup jauh.
terpenuhinya hak-hak anak usia 7-15 tahun
d. Dampak pelaksanaan kebijaksanaan tersebut
untuk menikmati pendidikan dasar secara
bagi pemerintah adalah penambahan jumlah
merata tanpa ada diskriminasi, hal tersebut
warga
ditandai dengan APM dan APK tahun 2010
pendidikan
sebagai berikut: APK SD tahun 2010 adalah
berkurangnya jumlah warga negara yang buta
negara
untuk
tanpa
dapat ada
menikmati diskriminasi;
61
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 huruf
setingkat
dan
dibuat tidak mungkin dapat berjalan dengan
mengurangi angka secara nasional terkait
baik apabila tidak ada kerjasama yang baik
indikator pemerataan dan perluasan akses
seluruh
untuk memperoleh pendidikan bagi warga
kerjasama yang baik dalam pelaksanaan
negara. Dampak bagi masyarakat, khususnya
suatu kebijakan maka secara tidak langsung
masyarakat di Kecamatan Darul Makmur
akan tersusun suatu pranata sosial yang rapih
adalah terciptanya SDM masyarakat yang
dan
baik sehingga akan memudahkan menerima
menghilangkan berbagai macam penyakit
berbagai informasi dari pemerintah maupun
masyarakat, seperti tawuran antar warga,
dari non pemerintah, dengan demikian
terorisme, dan penyakit-penyakit masyarakat
konflik
dengan
lainnya.
masyakatnya, masyarakat dengan masyarakat
c. Dengan
antar
pendidikan
dasar
pemerintah
komponen.
ideal.
Dengan
Dengan
mengetahui
adanya
sendirinya
faktor
akan
penghambat
tidak akan terjadi. Sementara dampak bagi
seperti keadaan orang tua siswa dan jarak
individu
dapat
tempuh dari rumah ke sekolah yang terlalu
menikmati pendidikan dasar dengan mudah
jauh maka dalam pelaksanaan kebijakan
dan merata.
wajib belajar pendidikan dasar sembilan
murid
Berdasarkan
adalah
murid
pemikiran-pemikiran
di
tahun di Kecamatan Darul Makmur akan
atas maka dapat ditarik implikasi-imlpikasi
berimplikasi
sebagai berikut:
pemerintah, masyarakat, orang tua murid,
a. Ketuntasan pendidikan
pelaksanaan dasar
kebijaksanaan
sembilan
tahun
di
pada
munculnya
kesadaran
dan dunia usaha bahwa masih ada anak-anak yang
perlu
mendapat
tentang
dari segi tujuan, target maupun indikotr maka
pendidikan dengan mudah dan merata.
akan berimplikasi pada peningkatan SDM
Apabila
yang berkualitas, minimal kemampuan dasar.
mendapat persiapan minimal kemampuan
Tuntasnya
dasar,
akan
segelintir
maka
untuk
terkait
Kecamatan Darul Makmur, baik bila ditinjau
program tersebut juga
hak-haknya
perhatian
anak
mendapat
tersebut
dikemudian
hari
tidak
akan
berimplikasi pada peningkatan rasa percaya
menyulitkan semua pihak, bias jadi akan
diri dalam menghadapi tantangan zaman di
menjadi
kemudian hari.
masyarakat.
b. Dengan mengetahui faktor pendukung seperti
salah
satu
pelaku
penyakit
d. Pelaksanaan kebijaksanaan wajib belajar
sumber pendanaan, partisipasi masyarakat,
pendidikan
sarana, prasarana, peran pemerintah, SDM
berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak
pengelola dan media maka akan berimplikasi
warga
pada
pendidikan
munculnya
Stakeholder
akan
kesadaran pentingnya
seluruh
dasar
negara
sembilan
untuk
secara
tahun
dapat
merata
akan
menikmati dan
tanpa
kerjasama
diskriminasi. Hal ini bagi pemerintah akan
dalam menjalankan suatu program. Sebab
besar implikasinya, baik pemerintah pusat
sebesar dan sebagus apapun kebijakan yang
maupun
pemerintah
daerah
sampai 62
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64 pemerintah
kabupaten
sebab
telah
menyarankan agar pemerintah daerah tetap
tersedianya SDM yang dapat menghadapi
mempertahankan
tantangan
pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
zaman.
keberhasilan
Bagi
masyarakat
pelaksanaan
kebijaksanan
c. Dengan
apa
yang
mengetahui
menjadi
faktor-faktor
tersebut akan memberi implikasi terhadap
penghambat pelaksanaan kebijakan wajib
kemudahan
dapat
belajar pendidikan dasar sembilan tahun,
bersekolah tanpa ada kendala. Sementara
penulis menyarankan agar pemerintah daerah
bagi individu murid/anak tersebut akan
mengusahakan agar memcari penyelesaian
berimplikasi pada adanya kematangan diri
penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
sehingga akan dapat menjalani hidup di dunia
d. Dampak pelaksanaan kebijakan wajib belajar
dengan penuh percaya diri. Karena telah
pendidikan dasar sembilan tahun sangat besar
memiliki modal untuk menjalaninya dengan
pengaruhnya terhadap peningkatan SDM,
adanya kemampuan dasar setelah mereka
oleh karena itu pemerintah perlu membuat
menjalani pendidikan dasar di sekolah.
program lanjutan, seperti program wajib
anak-anaknya
untuk
Sehubungan dengan implikasi-implikasi sebagaimana
dipaparkan
tersebut,
belajar 12 tahun.
maka
penelitian ini secara teoretis merekomendasikan sebagai berikut:
5. REFERENSI Arikunto, Suharsimi dan Jabar A. B. (2004)
a. Dengan tuntanya pelaksanaan program wajib
Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman
belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di
Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan,
Kecamatan
Bumi Aksara, Jakarta.
Darul
Makmur
maka
ada
beberapa rekomendasi yang dapat penulis
Depdiknas (2005) Pelaksanaan Wajib Relajar 9
tuliskan dalam tesis ini sebagai berikut: (1)
Tahun, e-smartschool.com, PT. Bangun
perlu
Satya Wacana, Jakarta [08 Januari 2005].
dilakukan
penelitian
pendahuluan
seperti analisis SWOT guna menjajaki
Dunn,
William
N.
(2003a),
Analisis
program lanjutan, (2) setelah menemukan
Kebijaksanaan Publik; Kerangka Analisis
gambaran umum melalui analisis SWOT
dan
maka perlu melakukan perencanaan strategik
Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
guna memantapkan program lanjutan seperti
______________ (2003b), Pengantar Analisis
apa yang perlu dibuat. (3) setelah perencanan
Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadjah
strategik
Mada Universitas Press, Yogyakarta.
selesai
selanjutnya
pemerintah
Prosedur
Perumusan
Masalah,
daerah perlu membuat kebijakan, baik dalam
Gunawan, Dadang (2006), Konsep Hasil
bentuk qanun maupun kebijakan teknis di
Pemeriksaan Atas Program Wajib
suatu lembaga sampai yang paling rendah.
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
b. Dengan mengetahui faktor-faktor pendukung
dan Program Bantuan Operasional
pelaksanaan
kebijakan
wajib
belajar
Sekolah (Bos) Tahun Anggaran 2005
pendidikan dasar sembilan tahun, penulis 63
Jurnal Bina Gogik Vol. 2, No.2. September 2015-Februari 2016, hlm 57-64
dan 2006 pada Kantor
Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
Di
Bandung,
Pemeriksaan
Keuangan
Badan Republik
Ali
(2008),
Pendidikan
di
Kebijaksanaan
Indonesia,
Bumi
Aksara, Jakarta Maslan,
M.
Optimis
Rizal
(2007),
Wajib Belajar
Mendiknas 9 Tahun
Tercapai 2009, detik com, Jakarta [19 September 2007]. Murniati, AR dan Usman, Nasir (2009), Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan
Persada, Jakarta. Subarsono (2006), Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustak Pelajar. Suharto, Edi (2005), Analisis Kebijakan Publik,
Indonesia, Bandung. Imron,
aksi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindi
Sekolah
Manajemen
Bandung, Alfabeta.
Suyanto,
(2006),
Arah
Pengembangan
Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jenderal
Dokumen,
Direktorat
Manajemen
Pendidikan
Dasar Dan Menengah,
Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta. Syafaruddin (2008), Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi
Kebijakan
Menuju
Kejuruan, Bandung: Citapustaka Media
Organisasi Sekolah Efektif, Jakarta:
Perintis.
Reneka Cipta.
Sagala, Saiful (2008), Administrasi Pendidikan Kontemporer, Alfabeta, Bandung. Shaleh, Abdul Rachman (2004), Madrasah dan
Usman, Nasir (2007), Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, Cetakan Pertama, Mutiara Ilmu, Bandung.
Pendidikan Anak Bangsa; visi, misi dan
64
