BAB V PENUTUP
A.
KESIMPULAN Secara umum efektivitas implementasi dari kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo bisa dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator dari tujuan yang tertera pada Surat Keputusan Bupati. Untuk melihatefektivitas implementasi dari Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo secara lebih menyeluruh dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian tujuan berikut ini: 1.
Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Angka putus sekolah di Kabupaten Sukoharjo memang belum mencapai 100%, namun seiring berjalannya waktu, dampak dari kebijakan pendidikan gratis ini mampu menurunkan angka putus sekolah setiap tahunnya. Hal positif ini jelas dapat memberikan apresiasi bagi pemerintah untuk terus berupaya menuntaskan semua siswa tingkat dasar dan menengah
2.
Membantu Meringankan Biaya Pendidikan Menengah Kebijakan Pendidikan Gratis ini memberikan senyuman bagi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Masyarakat merasakan langsung adanya kemurahan dalam biaya pendidikan. Sasaran dari tujuan ini memang berdampak positif,
85
86
tetapi pelaksana kebijakan yang harus berusaha keras untuk mencari dana tambahan untuk membiayai operasional sekolah.
3.
Pemerataan Memperoleh Kesempatan Belajar Kebijakan pendidikan gratis ini tidak murni membebaskan biaya sekolah. Kebutuhan akan seragam tidak ter-cover dalam pembebasan biaya operasional sekolah. Masyarakat tetap harus mengeluarkan dana untuk seragam. Dan pemerintah memberikan dana tambahan yang dinamakan Bantuan Siswa Miskin. Tidak berhenti di situ, pihak sekolah juga ikut ambil bagian. Agar semua siswa sama rata sama rasa.
4.
Meningkatkan Manajemen Pendidikan dalam Rangka Mewujudkan Standar Biaya Pendidikan Berbanding Lurus dengan Kualitas Pendidikan Adanya Kebijakan Pendidikan Gratis ini, memotivasi dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diawali peningkatan kualitas tenaga pengajar, diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi siswa untuk dapat menjadi lebih kritis dan kreatif. Agar kebijakan ini tidak menjadi sia-sia. Dan pemerintah pun juga memberikan program daerah binaan untuk masing-masing kecamatan. Supaya masing-masing daerah dapat bertukar ide.
87
5.
Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keberhasilan Kebijakan Pendidikan Gratis ini dapat terjadi jika adannya interaksi dan hubungan timbal balik antara pelaksana yakni pihak sekolah dan kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekolah memfasilitasi masyarakat. Dan masyarakat mau untuk mendukung programprogram dari sekolah. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa dapat diminimalis.
B.
SARAN Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang diberikan Peneliti untuk keberlanjutan dari kebijakan ini, antara lain: 1.
Bagi
pemerintah,
harus
memberikan
dana
tambahan
untuk
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Sehingga para pelaksana tidak kesulitan dalam menjalankan kebijakan ini akibat dari kekurangan dana. 2.
Sampai saat ini, ketidaktahuan masyarakat akan apa saja yang digratiskan masih banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
88
3.
Bagi masyarakat, untuk terus terlibat dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Anak diberi motivasi untuk terus belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan sampai membiarkannya putus sekolah.
4.
Bagi mahasiswa atau masyarakat umum, untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Karena, penelitian ini masih sangat sedikit. Dan diharapkan, dengan adanya penelitianpenelitian yang sana, dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan pendidikan gratis ini. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan gratis ini.
89
DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William N.2003.Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ekowati, Mas Roro L.2009.Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program.Surakarta: Pustaka Cakra. Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nakamura, Robert T dan Frank Smallwood.1980.The Politics of Policy Implementations.New York: St. Martin’s Press. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ratminto dan Atik Septi Winarsih.2005.Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual Pencapaian Citizen’t Charter & Standar Pelayanan Minimal).Yogyakarja: Pustaka Pelajar. Subarsono, A.G. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Jurnal Internasional Chris, I. Nwagboso (Ph.D In-View).2012.Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World. British Journal of Humanities and Social Sciences; Vol. 5, No. 1
90
Internet http://www.academia.edu/6415739/KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_GRATIS_DI_ TINGKAT_REGIONAL_Konsep_dan_Pelaksanaan_di_Kabupaten_Remba ng http://sukoharjokab.go.id/tentang-sukoharjo-2/ http://uzwa-khazana-aquino-mypaper.blogspot.co.id/2011/06/analisis-kebijakansekolah-gratis.html
Peraturan Perundang-undangan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Keputusan Bupati Nomor 912/449.a/2007 tanggal 5 Jauari 2007 tentang Pemberian biaya operasional sekolah kepada SD negeri, SMP negeri, SMA dan SMK negeri di jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Sumber Lain Agata Ika - D0106003, Tahun 2010, dalam skripsinya Evektifitas Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.
