KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR

KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR

Manajemen tata kelola yang baik merupakan salah satu arah kerja Direktur dalam mengembangkan Poltekkes Kemenkes Surabaya menuju institusi dengan PK-BLU yang sehat. Sistem keuangan yang ada sekarang sudah sesuai dengan tuntutan upaya perkembangan sistem yang transparan dan akuntabel. Manajemen tata kelola diperlukan untuk membangun organisasi agar lebih efektif dan efisien, guna memperoleh dukungan masyarakat, dan atau mendapatkan posisi sebagai kekuatan moral yang dapat diperhitungkan. Keadaan organisasi yang efektif dan efisien menuju tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah sebuah hasil dari kajian evaluasi diri yang dipakai sebagai landasan utama bagi Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk berubah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang petunjuk teknis organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan mau tidak mau tata kelola di Poltekkes Kemenkes Surabaya harus berubah. Permasalahannya adalah tidak semua perangkat organisasi yang telah ditetapkan bisa bekerja dengan baik sesuai etika organsiasi manakala tidak di susun sebuah dokumen manajemen tata kelola yang baik dan dikomunikasikan secara terus menerus. Poltekkes Kemenkes Surabaya telah menjadi institusi pendidikan yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum (PK-BLU) dan telah memliki dasar hukum yang lebih jelas yaitu Kepmenkeu nomor 495/KMK.05/2010 dengan status BLU secara penuh. Status BLU ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Poltekkes. Badan Layanan Umum pada prinsipnya adalah Enterprising the government (institusi yang berjiwa bisnis/usaha) yang merupakan paradigma baru yang menjadi jiwa pengelolaan keuangan sektor publik. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltekkes

Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 1

Kemenkes Surabaya, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan pengelolaan keuangan dalam pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Seiring dengan pengelolaan keuangan tersebut, perlu sistem kendali ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya dengan sebuah bangunan yang disebut manajemen tata kelola organisasi. Selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam persiapan dokumen tata kelola dan dokumen lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari status Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai PK-BLU. Saya juga, sangat menghargai partisipasi segenap elemen Poltekkes dan juga dukungan mereka dalam rencana perubahan manajemen tata kelola organisasi ini. Surabaya,

September 2014

Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes NIP. 196204291993031002


Page 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN A. Pengertian Tata Kelola B. Prinsip Tata Kelola C. Tujuan Penerapan Tata Kelola D. Klausul PerPoltekkes Kemenkes Surabayaahan Tata Kelola

BAB II

: ORGANISASI DAN TATA KELOLA A. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya 1. Senat 2. Pimpinan Poltekkes 3. Jurusan 4. Program Studi 5. Sub Bagian 6. Urusan 7. Unit Penunjang 8. SPI 9. Komisi Etik B. Bagan Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya C. Tugas Pokok dan Wewenang 1. Senat 2. Pimpinan Poltekkes 3. Jurusan 4. Program Studi 5. Sub Bagian 6. Urusan 7. Unit Penunjang 8. SPI 9. Komisi Etik


Page 3

D. Prosedur Kerja E. Pengembangan Sumber Daya Manusia BAB III : AKUNTABILITAS A. Akuntabilitas Kinerja 1. Akuntabilitas Kinerja Administrasi Akademik 2. Akuntabilitas Kinerja Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian 3. Akuntabilitas Administrasi Kemahasiswaan 4. Akuntabilitas Kelembagaan dan Kerjasama B. Akuntabilitas Keuangan BAB IV : TRANSPARANSI A. Penyelenggaraan Kinerja Berbasis TI B. Penyebarluasan Informasi Melalui Rapat-Rapat C. Audit Internal BAB V

: ETIKA DAN INTEGRITAS A. Pengertian Etika B. Pengertiaan Integritas C. Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan D. Pengertian Loyalitas E. Pencegahan Gratifikasi F. Perlindungan Aset dan Informasi G. Efisiensi Biaya H. Integritas Pelaporan I.

Pemeliharaan Nama Baik Poltekkes Kemenkes Surabaya

J. Sanksi BAB VI : DAFTAR RUJUKAN BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN


Page 4

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal Poltekkes yang menetapkan: 1.

Organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumberdaya manusia, serta efisiensi biaya.

2.

Akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme / prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.

Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

B. Prinsip Tata Kelola yang Baik Dalam sebuah Badan Layanan Umum pengelolaan organisasi berbasis kinerja hanya dapat dilakukan bila organisasi dilaksanakan atas dasar prinsip‐prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) sebagai berikut: 1. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Poltekkes secara langsung dapat diterima bagi pihak‐pihak yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas,

yaitu

mempertanggungjawabkan

pengelolaan

sumberdaya

serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Poltekkes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 3. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Poltekkes terhadap peraturan perundang‐ undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip organisasi yang sehat. 4. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak‐hak stakeholder Poltekkes yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Kemandirian, yaitu keadaan pengelelolaan Poltekkes tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang‐undangan. Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 5

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Tata Kelola Poltekkes Kemenkes Surabaya diupayakan memenuhi prinsip‐prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan Poltekkes menjadi lebih profesional, berdaya guna dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal Implementasi sistem Tata Kelola, setiap pihak dalam organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya harus dapat secara mudah didorong agar memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. Dalam struktur pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana saat ini, terdapat beberapa potensi yang memungkinkan terjadinya inefisiensi pengelolaan sumberdaya. Perbaikan perlu dilakukan terutama menyangkut kejelasan prosedur dan kewenangan administrasi dengan posisi pengelolaan kegiatan akademik. Dalam hal pengelolaan arus informasi, pengendalian kegiatan maupun pengelolaan aset khususnya pengelolaan keuangan, pengelolaan aset modal dan pengelolaan sumberdaya manusia terdapat sejumlah titik‐titik pokok yang memerlukan perbaikan mendesak. Pedoman tata kelola organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya bertujuan untuk memperbaiki mekanisme kerja khususnya terkait dengan isu‐isu krusial tersebut di atas. Perubahan manajemen tata kelola diperlukan landasan hukum untuk melakukan transformasi keorganisasian. Status sebagai BLU diharapkan dapat memberikan peluang lebih baik bagi Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk melakukan pembenahan Tata Kelola yang mendorong peningkatan

kualitas

layanan

dengan

menumbuh‐kembangkan

efisiensi,

relevansi,

transparansi, akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLU, leadership dapat tumbuh di semua jenjang posisi dalam organisasian. Untuk tujuan ini perbaikan sistem informasi dan kejelasan manual prosedur (SOP) mutlak diperlukan agar dapat mendorong organ‐organ Poltekkes memiliki kapasitas dan kecepatan yang memadai dalam membuat perencanaan dan keputusan. Outcome yang diharapkan adalah ketercapaian misi dan visi Poltekkes Kemenkes Surabaya serta mampu mengangkat kualitas kinerja akademik yang diperhitungkan pada tataran persaingan global. D. Klausul Tentang PerPoltekkes Kemenkes Surabayaahan Tata Kelola Pola Tata Kelola Poltekkes ini akan direvisi apabila terjadi perubahan Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya maupun perundang‐undangan yang terkait dengan pola tata kelola


Page 6

Poltekkes, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ Poltekkes serta perubahan lingkungan Poltekkes. E.

Ruang Lingkup Dokumen Tata Kelola Badan Layanan Umum Satuan Kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya ini meliputi : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Bberisi Organisasi dan Tata Kelola

Bab III

: Akuntabilitas

Bab IV

: Transparansi

Bab V

: Etika dan Integritas

Bab VI

: Daftar Referensi dan Bab VII Penutup.


Page 7

BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA Saat ini Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Perguruan Tinggi Vokasional Tenaga Kesehatan yang secara administratif berada di lingkungan Kementerian Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) dan secara teknis akademik berada dalam pembinaan Dirjen Dikti Kemendikbud. Poltekkes Kemenkes Surabaya dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah koordinasi, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Dalam organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya saat ini segala hal menyangkut pengelolaan keuangan di atur selayaknya sebuah instansi (jawatan) pemerintah yang seringkali tidak bersesuaian dengan tuntutan situasi eksternal sehingga sering mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kepentingan pengelolaan Politeknik dalam menjalankan misinya. Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang lebih otonom merupakan tuntutan situasi yang tidak terhindarkan. Untuk ini Poltekkes Kemenkes Surabaya berusaha melakukan berbagai pembenahan Tata Laksana (sistem pengelolaan) dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi diri institusi secara menyeluruh. Berbagai usulan perubahan sistem pengelolaan organisasi tersebut dikembangkan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Upaya pembenahan telah diupayakan sejak sepuluh tahun terakhir, dan pada tahun 2010, Poltekkes Kemenkes Surabaya ditetapkan sebagai institusi pendidikan yang menerapkan PK BLU. Tata Kelola Poltekkes mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang petunjuk teknis organisasi dan tatalaksana politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan dan Kepmenkes RI nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.03.05/I.2/03086/2012, dinyataka bahwa susunan organisasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas : A. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya Saat Ini. 1.

Direktur

2.

Pembantu Direktur (Pudir)

3.

Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistim informasi

4.

Subbagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

5.

Senat

6.

Jurusan

7.

Program Studi


Page 8

8.

Unit Penunjang

9.

Urusan

10. Tenaga fungsional 11. Dewan Pengawas 12. Satuan Pengawas Internal Secara garis besar, struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan surat keputusan Direktur nomor HK.02.04/I.2/3254/2014 dipaparkan dalam Gambar 2.1 di bawah. Selama ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya telah berupaya meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi layanan. Salah satunya adalah sebuah Tata Kelola untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Awal dari upaya yang dilakukan adalah ketika Direktur membentuk Tim Monitoring dan Evaluation dengan tugas melaksanakan sistem pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan akademik maupun non akademik. Kegiatan Monev yang tadinya lebih bersifat quality control, berkembang menjadi kegiatan yang lengkap dengan quality assurance dan quality improvement bidang akademik termasuk akreditasi program studi (PS). Langkah berikutnya adalah penyediaan tenaga auditor internal yang berasal dari utusan Jurusan dan Program Studi dibawah koordinasi unit penjaminan mutu. Pada tahun 2014 dibentuk unit perencanaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencana dan monitoring anggaran. Keberadaan unit perencanaan merupakan kebutuhan mendesak berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja. Tim monitoring dan evaluasi berada di abwah kendali unit perencanaan sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja bisa selaras dan termonitor melalui e-renggar, e-bugeting, dan e-monitoring.


Page 9

DIREKTUR

DEWAN PENGAWAS

SENAT

PUDIR I

PUDIR II

PUDIR III SATUAN PENGAWAS INTERNAL

ITE ETIK

Sub. Bag.Administrasi. Akademik & Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistim Informasi

JURUSAN

Urusan

Akademik

Unit PPM

lola Organsiasi_2014

Unit Penjamu

Unit Perpustakaan

Urusan Kemahasiswaan

Unit TI & Promosi

Urusan Sistem Informasi

Sub. Bag.Administrasi Umum, Keuangan & Kepegawaian

Urusan Kepegawaian

Unit Bisnis & Kerjasama

Urusan Keuangan

Unit Layanan Pengadaan

Urusan Akuntansi & Pelaporan

Unit Perencanaan

Urusan Hukum dan Humas

Urusan BMN

Unit Laboratorium+Bengkel Kerja

Urusan Umum & Pem &Per Sarpras

Unit Asrama

KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL

Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya (SK No.02.04/I.2/3254/2014) Page 10

B. Kedudukan Organisasi Institusi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Republik Indonesia. C. Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Syarat Menduduki Jabatan 1.

Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Direktur yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu Direktur (Pudir). Direktur adalah pimpinan dan penanggung jawab utama Poltekkes. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI melalui pertimbangan Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan cara yang telah diatur dalam penyelenggaraan sidang/rapat. Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut. Direktur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Direktur dalam melaksanakan tugas sehari‐hari dibantu oleh Pembantu Direktur I Bidang Akademik, Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dan Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaa. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

2.

Tugas Pokok, Fungsi dan Syarat Menduduki Jabatan

2.1 Tugas Pokok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DEWAN PENGAWAS Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta peraturan perundang-undangan. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLU; Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada pejabat pengelola BLU.


Page 11

SENAT 1. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika; 3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 4. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur sebagai Pimpinan PK BLU terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik 5. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) PPK-BLU yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU; 6. Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik 7. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPKBLU atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan RBA PPK-BLU yang telah ditetapkan; 8. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPKBLU Surabaya; 9. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan R I berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, pembantu direktur dan ketua jurusan. Direktur (Sebagai Pimpinan Satker dan Pimpinan BLU) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan civitas akademika, tugas administrasi, dan hubungan dengan lingkungan serta bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan BLU sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pembantu Direktur I Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pembantu Direktur II Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian. Pembantu Direktur III Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan kemahasiswaan. Satuan Pemeriksa Internal 1. Melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insidentil (bila diperlukan) terhadap kinerja keuangan BLU; 2. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur. Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 12

Kepala Sub Bagian ADAK (Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) (Sebagai Pejabat Teknis BLU) Mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan dan perencanaan sistim informasi akademik. Kepala Sub Bagian Keuangan dan ADUM (Administrasi Umum) (Sebagai Pejabat Keuangan BLU) Melakukan tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum &hubungan masyarakat, keuangan, pemeliharaan dan perbaikan Sarpras dan kepegawaian. Kepala Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala Unit Laboratorium dan Perencanaan Memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kepala Unit Perpustakaan Memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Promosi Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala Unit Asrama Memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, membantu pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Kepala Unit Penjaminan Mutu Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas dengan tolok ukur audit mutu internal. Kepala Unit Layanan Perencanaan Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PK BLU dalam perencanaan anggaran, perencanaan bisnis anggaran (RBA), monitoring pelaksanaan anggaran, forcesting penggunaan anggaran dan evaluasi realisasi kinerja keuangan BLU pada tahun berjalan dan tahun berikutnya mengikuti dokumen Renstra dan dokumen RBA. Kepala Unit Bisnis dan Kerjasama 1. Membuat rencana pelaksanaan dan pengembangan Strategi Bisnis Unit (SBU); 2. Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam meningkatkan produktivitas Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam bentuk kerja sama operasional (KSO); 3. Mengeksplorasi sumber daya yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam rangka meningkatkan produktivitas; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 13

4. Melakukan koordinasi dengan jurusan (sub unit) dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan SBU; 5. Menciptakan unit usaha unit usaha yang terkait dengan pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas institusi; Kepala Unit Layanan Pengadaan Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PK BLU dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Jurusan Memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan vokasional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu kesehatan.

2.2 Fungsi SENAT Memberikan nasehat dalam penyelenggaraan teknis administratif pendidikan dan kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Surabaya/ PPK-BLU.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Direktur (Sebagai Pimpinan Satker dan Pimpinan BLU) Penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLU; Pelaksana pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan; Pelaksana penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan; Pelaksana pengabdian pada masyarakat sesuai bidang yang menjadi tugas dan tangungjawabnya; Pelaksana pembinaan civitas akademika hubungannya dengan lingkungan; Pelaksana kegiatan pelayanan administratif.

Pembantu Direktur I 1. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang pendidikan di Poltekkes; 2. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang penelitian di Poltekkes Kemenkes Surabaya; 3. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang pengabdian pada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pembantu Direktur II 1. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang layanan keuangan dan anggaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya; 2. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait di bidang layanan umum, perlengkapan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan layanan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana. 3. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang layanan kepegawaian/SDM di Poltekkes Kemenkes Surabaya.


Page 14

Pembantu Direktur III 1. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang kemahasiswaan dan hubungan alumni di Poltekkes Kemenkes Surabaya; 2. Membantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya/Pimpinan PPK-BLU terkait bidang hubungan masyarakat, dan promosi di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Satuan Pemeriksa Internal 1. Membantu Pimpinan dalam kaitannya dengan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Surabaya/PPK-BLU; 2. Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasional Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan serangkaian program audit yang sistematik. Sub Bag ADAK (Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan) (Sebagai Pejabat Teknis BLU) Penanggungjawab teknis di bidang layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan sistim informasi akademik. Sub Bag Keuangan dan ADUM (Administrasi Umum) (Sebagai Pejabat Keuangan BLU) Penanggungjawab teknis di bidang layanan administrasi umum, administrasi keuangan dan kepegawaian. Unit Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 1. Pelaksana penelitian terapan; 2. Pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 5. Pelaksana pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Poltekkes Kemenkes Surabaya; 6. Pelaksana urusan tatausaha Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta menyusun usulan RBA UPPM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja Penyedia dan pengolahan bahan laboratorium; Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium; Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium; Penyediaan bahan dan peralatan bengkel; Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan bengkel; Produksi berbagai jenis barang/jasa; Pengembangan Perencanaan; Pelaksana urusan tatausaha serta menyusun usulan RBA Unit Laboratorium

1. 2. 3. 4. 5.

Unit Perpustakaan Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka; Pemberian layanan referensi dan pendayagunaan bahan pustaka; Pemeliharaan bahan pustaka; Pengembangan perpustakaan; Pelaksanaan urusan tatausaha serta menyusun Usulan RBA Unit Perpustakaan.


Page 15

Unit Teknologi Informasi dan Promosi 1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; 2. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi; 3. Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Unit Teknologi Informasi dan Promosi. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Unit Asrama Penyediaan dan pengelolaan asrama; Pemberian layanan dan pendayagunaan asrama; Pemeliharaan asrama; Pengembangan asrama; Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Unit Asrama. Unit Penjaminan Mutu Pengoptimalan fungsi Unit Penjaminan Mutu di tingkat direktorat. Penguatan struktur dan penguatan fungsi Unit Penjaminan Mutu di tingkat jurusan dan program studi. Peningkatan budaya dan komitmen penjaminan mutu dari pimpinan poltekkes, jurusan dan program studi. Melakukan audit mutu internal secara periodic dan terukur Unit Perencanaan

1. 2. 3. 4. 5.

Perencanaan RBA Perencanaan anggaran berbasis kinerja Memonitor pelaksanaan anggaran BLU Evaluasi kinerja realisasi anggaran sesuai forcesting RBA Melakukan edukasi terhadap perencanaan, revisi, realisasi belanja dan forcesting anggaran terhadap pengguna anggaran 6. Pemberian layanan revisi anggaran 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan menyusun Usulan RBA Unit Layanan Pengadaan 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3.

Unit Bisnis dan Kerjasama Penyusunan rencana unit usaha/bisnis; Pengelolaan sumber-sumber usaha (bisnis) yang ada di institusi poltekkes untuk meningkatkan pendapatan BLU Pengembangan unit usaha di institusi poltekkes; Peningkatan kegiatan unit usaha yang ada; Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas /pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai institusi BLU Unit Layanan Pengadaan Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim LPSE Mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan Memberikan edukasi kepada pengguna anggaran tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah


Page 16

1. 2. 3.

Ketua Jurusan Pelaksanaan pendidikan di jurusan Pengelolaan pendidikan di jurusan Pengembangan pendidikan di jurusan

2.3 Wewenang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Direktur (Sebagai Pimpinan Satuan Kerja dan Pimpinan BLU) Menetapkan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya/PK-BLU; Menetapkan rencana empat tahunan (Renstra) Politeknik Kesehatan; Menetapkan usulan program dan anggaran tahunan Poltekkes bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah; Menetapkan kinerja Poltekkes; Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) Poltekkes; Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum; Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; Mengusulkan calon Pejabat Keuangan BLU dan Pejabat Teknis BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan pengendalian pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA); Melaksanakan pembinaan staf dengan cara mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di lingkungan Poltekkes agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, tepat waktu dan tepat guna; Menetapkan statuta penyelenggaraan akademik program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Poltekkes sesuai dengan peraturan yang berlaku; Mengusulkan anggota senat ke Badan PPSDM Kesehatan; Menetapkan program kerja senat; Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka penyerapan dan pendayagunan lulusan Poltekkes; Menetapkan usulan pengembangan kelembagaan Poltekkes; Menetapkan usulan pengembangan SDM Poltekkes; Menetapkan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pembinaan civitas akademika; Menetapkan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes secara terpadu; Menetapkan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Poltekkes; Menetapkan kebijakan Direktur tentang pemanfaatan unit-unit usaha Poltekkes secara terpadu; Menetapkan kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender dan peraturan akademik, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar,


Page 17

24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 1. 2. 3. 4.

daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), kelulusan, transkrip, ijazah, pembimbing praktek, cuti, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa; Menetapkan kebijakan Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan, sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Poltekkes; Menetapkan keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes; Menetapkan kebijakan Direktur di bidang adrninistrasi umum, keuangan dan kepegawaian Poltekkes; Menetapkan usulan Direktur tentang pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes kepada Badan PPSDM Kesehatan; Menetapkan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Poltekkes; Menetapkan keputusan pemberian penghargaan bagi pegawai dan mahasiswa berprestasi; Menetapkan usulan calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk disampailkan ke Badan PPSDM Kesehatan; Menetapkan SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes; Mengendalikan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Poltekkes; Menetapkan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes untuk disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan; Menetapkan usulan akreditasi institusi dan sertifikasi Dosen; Menindaklanjuti hasil temuan LHP di lingkungan Poltekkes; Menetapkan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) dan rutin Poltekkes; Menetapkan laporan eksekutif/pimpinan Poltekkes untuk disampaikan ke Badan PPSDM; Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum; Menetapkan SKP untuk penilaian DP3 pegawai di lingkungan Poltekkes dengan menandatangani form SKP dan Form DP3 pegawai yang telah dilakukan penilaian; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Pembantu Direktur I Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah; Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Poltekkes di bidang


Page 18

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1. 2.

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rencana program dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Direktur; Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum (bersama Pudir II dan Pudir III); Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (bersama Pudir II dan Pudir III); Mengusulkan calon Pejabat Keuangan BLU dan Pejabat Teknis BLU kepada Direktur; Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan akademik program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Poltekkes, untuk disampaikan kepada Direktur; Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan Unit-Unit Poltekkes secara terpadu untuk disampaikan kapada Direktur; Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan dan Unit dalam lingkungan Poltekkes secara terpadu untuk disampaikan kepada Direktur; Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender dan peraturan akademik, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing praktek, cuti, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa, juknis pelatihan, seminar dan naskah kerjasama pada Pultekkes, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes; Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; Melaksanakan seleksi akademik calon Tugas Belajar untuk disampailkan ke Direktur; Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada Jurusan, Prodi dan Unit di lingkungan Poltekkes; Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan, Prodi dan Unit di lingkungan Poltekkes; Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin untuk disampaikan kepada Direktur; Menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (bersama Pudir II dan Pudir III); Menyusun rancangan laporan eksekutif Poltekkes di lingkup Pudir I; Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani DP3 Ka.Sub.Bag. ADAK dan Ketua Jurusan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Pembantu Direktur II Menyusun rancangan rumusan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan; Menyusun rancangan rumusan usulan program dan anggaran Poltekkes yang


Page 19

bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah; 3. Menyusun rancangan statuta pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; 4. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes; 5. Menyusun rancangan RPK Poltekkes di bidang pelayanan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian poltekkes; 6. Menyusun rumusan RPK Poltekkes; 7. Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir III); 8. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir III); 9. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan BLU dan Pejabat Teknis BLU kepada Direktur; 10. Hasil koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); 11. Hasil koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA); 12. Menyusun rancangan usulan anggota senat ke Badan PPSDM Kes; 13. Menyusun rancangan program kerja Senat Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 14. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Poltekkes; 15. Menyusun rancangan usulan Poltekkes tentang pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai; 16. Menyusun rancangan usulan pengembangan SDM di lingkungan Poltekkes; 17. Menyusun rancangan Kebijakan Direktur tentang sistem penjaminan mutu di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Poltekkes; 18. Melaksanakan seleksi administrasi calon Tugas Belajar berdasarkan usulan dari Pudir I untuk disampaikan kepada Direktur; 19. Menyusun rancangan usulan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara terpadu; 20. Menyusun laporan hasil pembinaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian Poltekkes; 21. Menyusun rancangan Surat Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 22. Menyusun rancangan SK Direktur Poltekkes tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan struktural) untuk disampaikan kepada Direktur; 23. Menyusun rancangan usulan Direktur tentang pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai keluar lingkungan Poltekkes, serta di lingkungan pengembangan pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 24. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu; 25. Menyusun laporan Mutasi Barang Inventaris Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 26. Menindaklanjuti LHP sesuai dengan permasalahannya; 27. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir II untuk disampaikan kepada Direktur; 28. Menyusun rancangan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 20

29. Menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir III); 30. Menilai kinerja Ka Sub Bagian ADUM· dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ke dalam SKP. 31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanakan tugas. Pembantu Direktur III 1. Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa; 2. Menyusun rancangan usulan rencana program dan anggaran tahunan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa Poltekkes yang bersurnber APBN dan sumber lainnya yang sah; 3. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa di lingkungan Poltekkes; 4. Menyusun rancangan rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Poltekkes di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa di lingkungan Poltekkes; 5. Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir II); 6. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir II); 7. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan BLU dan Pejabat Teknis BLU kepada Direktur; 8. Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan program pembinaan pengabdian kepada masyarakat dan pemberian peiayanan kepada mahasiswa serta alumni; 9. Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal penyerapan dan pendayagunan lulusan Poltekkes; 10. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika/mahasiswa, alumni dan pengabdian pada masyarakat; 11. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes secara terpadu; 12. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa; 13. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan; 14. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan Unit-unit secara terpadu; 15. Menyusun laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan layanan mahasiswa serta alumni Poltekkes; 16. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan mahasiswa Poltekkes; 17. Laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan dan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir III; 18. Menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (bersama Pudir I dan Pudir II); 19. Menyusun rancangan laporan LAKIP / rutin Poltekkes di lingkup Pudir III; 20. Menilai kinerja Kepala Unit dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas DP3; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 21

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. SENAT 1. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes; 2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika; 3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 4. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes; 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; 6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Surabaya; 7. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, pembantu direktur dan ketua jurusan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

Kepala Sub Bagian ADAK (Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan, Persin Akademik) Menyusun rancangan awal rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan lingkup Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; Menyusun rancangan awal usulan program dan anggaran tahunan Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (Subbagian ADAK); Menyusun rancangan rumusan rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes; Menyusun rancangan awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Subbagian ADAK; Menyusun rancangan rumusan rencana pelaksanaan kegiatan Poltekkes; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan SDM dosen; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian kepada masyarakat; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan penggunaan UnitUnit Penunjang secara terpadu; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender akademik, daftar struktur program, SK Dosen, Silabus, GBPP, SAP/RPP, SK Mahasiswa, KRS, UTS, UAS, UAP, PBL/PKL, PKMK, PKK, KHS, SK Kelulusan, SK Peringkat, Transkrip, Ijazah, Legalisir Ijazah dan transkrip, pembimbing praktek, cuti mahasiswa, Perpindahan mahasiswa pemberhentian mahasiswa, SK Pengelola Program Khusus, Juknis Pelatihan, seminar dan naskah kerjasama pada Poltekkes; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, Kepaniteraan


Page 22

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis (kerjasama dengan Subbag ADUM), promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbagian ADAK; Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Subbagian ADAK; Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin pelaksanaan kegiatan Subbagian ADAK; Menyusun rancangan awal laporan berkala (bulanan, triwulan, tahunan)/ rutin pelaksanaan kegiatan Poltekkes; Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes; Menyusun bahan usulan rencana kerjasama dengan pihak lain; Merekapitulasi data pendidikan berdasarkan laporan pendidikan dari jurusan dan program studi; Merekapitu!asi data kemahasiswaan berdasarkan laporan pendidikan dari jurusan dan program studi; Melaksanakan administrasi pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) dari Jurusan bekerjasama dengan Subbag ADUM; Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan; Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana dan Bisnis Anggaran; Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan; Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani SKP dan DP3 Staf Sub Bagian ADAK; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Sub Bagian Keuangan dan ADUM (Administrasi Umum) Menyusun rancangan awal rumusan rencana empat tahunan Poltekkes; Menyusun rancangan awal rumusan usulan program dan anggaran tahunan Poltekkes, termasuk anggaran BLU; Menyusun rancangan awal RPK Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian; Melakukan koordinasi dengan semua ketua jurusan dan ketua unit untuk memberi masukan dalam penyusunan rancangan Rencana dan Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum; Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Melakukan koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), termasuk barang, aset tetap dan investasi BLU; Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), termasuk pendapatan dan belanja BLU; Melakukan pengelolaan kas;


Page 23

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Melakukan pengelolaan utang-piutang; Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang ketatausahaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian; Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pemeliharaan dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu; Menyusun rancangan awal informasi kepegawaian Poltekkes; Menyusun rancangan awal Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes; Menyusun rancangan awal SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan serta kesejahteraan pegawai/karyawan Poltekkes; Menyusun rancangan awal pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai antar jurusan dan ke luar lingkungan Poltekkes, serta pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes; Menyusun rancangan awal usulan anggota Senat Poltekkes ke Badan PPSDM Kesehatan; Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian; Menyusun rancangan rumusan usulan pengadaan, pemeliharaan perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes; Menyusun rancangan pembentukan kepanitiaan-kepanitiaan di lingkungan Poltekkes; Menyusun bahan tindaklanjut LHP; Menyusun rancangan awal laporan eksekutif Poltekkes; Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin pelaksanaan kegiatan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian; Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes; Melakukan evaluasi dan penilaian hasil kinerja pegawai di lingkungan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ke dalam form SKP dan form DP3; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Menyusun Usulan RBA Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Menyusun bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Menyiapkan bahan penyusunan rancangan norma, statuta dan etika penyelenggaraan program penelitian terapan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat; Menyusun usulan pengadaan, pengembangan, mutasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat; Menyusun usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang


Page 24

milik/kekayaan negara di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat; 9. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur; 10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 11. Menyelenggarakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan; 12. Menyusun rancangan awal MoU dengan berbagai pihak dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; 13. Menyusun rancangan awal tim penanggulangan bencana; 14. Membentuk Saka Bhakti Husada; 15. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan; 16. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan; 17. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat; 18. Menyusun laporan berkala/rutin Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur; 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja 1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Laboratorium; 2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Laboratorium; 3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Laboratorium; 4. Menyusun Usulan RBA Unit Laboratorium 5. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan dan perangkat kerja pada Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 7. Menyelenggarakan penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 8. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 9. Menyelenggarakan pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium agar bahan dan peralatan laboratorium selalu siap pakai dan dapat didayagunakan secara maksimal; 10. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir l; 11. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 12. Menyusun laporan SIMAK BMN dan SAKPA pada Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 13. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 14. Menyusun laporan berkala rutin pelaksanaan kegiatan Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; 15. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha laboratorium dalam rangka kelancaran Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 25

pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Laboratorium secara efektif dan efisien; 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kepala Unit Perpustakaan Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Perpustakaan; Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Perpustakaan; Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Perpustakaan; Menyusun Usulan RBA Unit Perpustakaan Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir I; Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Perpustakaan; Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka; Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Menyelenggarakan pemeliharaan bahan pustaka; Menyiapkan bahan usulan, pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan bahan pustaka pada Unit Perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien; Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha perpustakaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Perpustakaan secara efektif dan efisien; Menyiapkan, bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; Menyusun laporan SIMAK BMN dan SAKPA pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Unit Teknologi Informasi dan Promosi 1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Teknologi Informasi dan Promosi; 2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Teknologi Informasi dan Promosi; 3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Teknologi Informasi dan Promosi; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 26

4. Menyusun Usulan RBA Unit Teknologi Informasi dan Promosi 5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 7. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi dengan cara menginput dan memroses data melalui komputer dan media elektronik lain, serta mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 8. Melakukan penyajian dan penyimpanan data dan informasi pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi dengan cara menganalisis dan mengolah data pada komputer untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 9. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan komputer untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 10. Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha Unit Teknologi Informasi dan Promosi; 11. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 12. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 13. Menyusun laporan SIMAK BMN dan SAKPA pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III sebagai bahan penyusunan rancangan SIMAK BMN dan SAKPA Unit Teknologi Informasi dan Promosi Poltekkes; 14. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 15. Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Teknologi Informasi dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Unit Asrama 1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Asrama; 2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Asrama; 3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Asrama; 4. Menyusun Usulan RBA Unit Asrama 5. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Asrama sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, misi dan visi Poltekkes, serta kebutuhan civitas akademika untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Asrama, untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 7. Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan asrama dengan cara mencatat, membukukan nama-nama penghuni asrama, dan memverifikasi data mahasiswa dan kebutuhannya yang tinggal dan keluar, serta alumni mahasiswa Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 27

8. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan serta peralatan asrama dengan cara mencatat, menganalisis dan mendayagunakan bahan dan peralatan kebutuhan asrama untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 9. Menyelenggarakan pemeliharaan Unit Asrama dengan cara membersihkan ruang kamar dan halaman, mengecat dinding, dan sebagainya untuk selalu dalam keadaan bersih, nyaman dan indah; 10. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha Unit Asrama dengan cara mencatat dan memverifikasi pembukuan (data/berkas yang diterima, dan yang keluar) pada Unit Asrama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Asrama secara efektif dan efisien; 11. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai pada Unit Asrama berdasarkan analisis kebutuhan, data kepegawaian, analisis beban kerja unit, serta pengembangan organisasi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 12. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Asrama dengan cara mengolah dan menganalisis data barang inventaris pada unit Asrama disesuaikan dengan beban kerja unit serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 13. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Asrama; 14. Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Asrama untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir III; 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kepala Unit Penjaminan Mutu Menyusun rancangan usulan rencana program dan anggaran tahunan Unit Penjaminan Mutu; Menyusun rancangan RPK Unit Penjaminan Mutu; Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Unit Penjaminan Mutu; Menyusun Usulan RBA Unit Penjaminan Mutu; Mengusulkan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Penjaminan Mutu; Menyusun dokumen mutu dan akademik dengan berkoordinasi ketua subunit - subunit yang ada di jurusan; Merencanakan/membuat jadwal audit mutu akademik internal di lingkungan Poltekkes berkoordinasi dengan jurusan, sub unit SPMPT; Menyusun laporan PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) berdasarkan laporan PDPT dari program studi yang ada di lingkungan Poltekkes; Melakukan koordinasi dengan jurusan (subunit) dalam rangka pelaksanaan SPMPT; Menyusun Laporan kegiatan Unit Penjaminan Mutu; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Unit Perecanaan

1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Layanan Pengadaan 2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit perencanaan Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 28

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Menyusun RKA-KL untuk tahun anggaran berikutnya disertai data dukung yang valid Melakukan desk anggaran dengan pengguna anggaran Melakukan Monev pelaksanaan anggaran di setiap pengguna anggaran Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Layanan Pengadaan; Menyusun Usulan RBA Unit Layanan Pengadaan; Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit pekerjaan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, misi dan visi Poltekkes, serta kebutuhan civitas akademika dan masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha Unit perencanaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit perencanaan secara efektif dan efisien; Menyiapkan bahan usulan pangadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Perencananan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Unit Perencanan; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran di setiap pengguna anggaran Mengkoordinasi revisi anggaran Menghimpun usulan revisi anggaran Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Layanan Pengadaan 1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Layanan Pengadaan 2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Layanan Pengadaan 3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Layanan Pengadaan; 4. Menyusun Usulan RBA Unit Layanan Pengadaan; 5. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit pekerjaan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, misi dan visi Poltekkes, serta kebutuhan civitas akademika dan masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; 6. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha Unit Layanan Pengadaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Layanan Pengadaan secara efektif dan efisien; 7. Mengoordinir penyelenggaraan pelayanan pada Unit Layanan Pengadaan agar pelayanan dapat berjalan lancar secara efektif dan efisien; 8. Menyiapkan bahan usulan pangadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Perencananan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Pudir II; 9. Menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku koordinasi dengan pejabat pengadaan 10. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan RUP dalam portal LPSE


Page 29

Ketua Jurusan 1. Menyiapkan usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup jurusan; 2. Menyiapkan usulan rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup jurusan; 3. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan statuta penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; 4. Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan jurusan; 5. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Jurusan; 6. Menyusun Usulan RBA lingkup Jurusan; 7. Mengusulkan calon anggota senat kepada Direktur; 8. Mengusulkan kerjasama Poltekkes dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup jurusan kepada Direktur; 9. Mengusulkan pengembangan SDM di lingkup jurusan kepada Direktur; 10. Mengusulkan pegawai dan mahasiswa berprestasi lingkup jurusan untuk pemberian penghargaan; 11. Membina kemitraan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 12. Melaksanakan kebijakan Dlrektur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Jurusan; 13. Mengusulkan pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika dan pengabdian masyarakat di lingkup Jurusan; 14. Mengusulkan muatan kurikulum, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Nyata (PKN), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing dan instruktur praktek, pembimbing akademik, pembimbing karya tulis ilmiah, cuti akademik, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa (sistematika diatur kemudian); 15. Mengusulkan muatan peraturan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu; 16. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi dosen; 17. Mengusulkan penggunaan laboratorium, perpustakaan, komputer, bengkel, dan asrama secara terpadu; 18. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terpadu; 19. Mengusulkan kegiatan PPSM (Pengenalan Program Studi Mahasiswa), kepaniteraan, kartu mahasiswa, wisuda, penghargaan, dan sanksi; 20. Mengusulkan pengadaan, pengangkatan, pengembangan, mutasi dan penghargaan bagi pegawai berprestasi, pemberhentian dan pensiun pegawai lingkup jurusan; 21. Melaksanakan kegiatan sipensimaru, PPSM (Pengenalan Program Studi Mahasiswa), bimbingan konseling dan akademik, dies natalis, promosi dan pemasaran, alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, daftar penyerapan lulusan lingkup jurusan; 22. Melaksanakan pembaharuan (updating) data kepegawaian lingkup jurusan; 23. Mengusulkan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara lingkup Jurusan; 24. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup Jurusan; 25. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata persuratan dan kearsipan lingkup jurusan; 26. Menyiapkan bahan penyusunan laporan eksekutif Poltekkes lingkup jurusan; 27. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) dan rutin pelaksanaan kegiatan lingkup jurusan; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 30

28. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup jurusan; 29. Melakukan penilaian SKP dan DP3 pegawai lingkup jurusan; 30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 3

Persyaratan Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SENAT Dosen tetap dengan jabatan Lektor berpendidikan minimal S2 dibuktikan dengan SK PNS, Jabatan Fungsional Dosen dan Kenaikan Pangkat Terakhir Dalam hal dosen tetap dengan jabatan lektor terbatas, maka untuk ditetapkan sebagai calon anggota senat dapat berasal dari jabatan fungsional setingkat dibawahnya Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun; Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah) Anggota Senat dari wakil dosen dipilih dari dan oleh dosen; Tidak dalam status tugas belajar Tidak terlibat dalam kasus hukum Direktur (Sebagai Pimpinan Satuan Kerja dan Pimpinan BLU) Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan Berpendidikan paling rendah Magister (S2) Telah memiliki sertifikasi dosen Telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor, golongan paling rendah III/d DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

Pembantu Direktur I 1. Dosen tetap di lingkungan Poltekkes dengan jabatan Lektor, pangkat minimal III/c, (PNS); dibuktikan dengan SK jabatan fungsional dosen 2. Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan bidang tugasnya, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir (PNS); Dalam pendidikan S2 lain yang sesuai dengan tugas-tugasnya adalah a. S2 manajemen berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan b. S2 Pendidikan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan c. S2 yang relevan dengan kompetensi Jurusan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan 3. Berpengalaman sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes Depkes; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 31

4. 5. 6. 7.

Memiliki sertifikat pendidik Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 60 (enam puluh) tahun,saat diusulkan kepada Kepala badan PPSDMK untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan 8. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik. 9. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat Pembantu Direktur II 1. Dosen tetap di lingkungan Poltekkes dengan jabatan Lektor, pangkat minimal III/c, (PNS); dibuktikan dengan SK jabatan fungsional dosen 2. Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan bidang tugasnya, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir (PNS); 3. Dalam pendidikan S2 lain yang sesuai dengan tugas-tugasnya adalah a) S2 manajemen berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan b) S2 Pendidikan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan c) S2 yang relevan dengan kompetensi Jurusan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan 4. Berpengalaman sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes Depkes; 5. Memiliki sertifikat pendidik 6. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter pemerintah; 7. Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; 8. Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 60 (enam puluh) tahun,saat diusulkan kepada Kepala badan PPSDMK untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan 9. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik. 10. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembantu Direktur III Dosen tetap di lingkungan Poltekkes dengan jabatan Lektor, pangkat minimal III/c, (PNS); dibuktikan dengan SK jabatan fungsional dosen Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan bidang tugasnya, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir (PNS); Dalam pendidikan S2 lain yang sesuai dengan tugas-tugasnya adalah a) S2 manajemen berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan b) S2 Pendidikan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan c) S2 yang relevan dengan kompetensi Jurusan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan Berpengalaman sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes Depkes; Memiliki sertifikat pendidik Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 60 (enam puluh) tahun,saat diusulkan kepada Kepala badan PPSDMK untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat


Page 32

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Satuan Pemeriksa Internal Berijazah minimal S1 Ekonomi bidang Akuntansi; Menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) (PNS); Mempunyai sertifikasi Auditor Keuangan; Mampu bekerja secara efektif dengan beragam orang; Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip audit; Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur audit Poltekkes; Mampu mengembangkan, merencanakan dan mengimplementasikan sasaran jangka pendek dan panjang audit; Mampu mengembangkan dan menerapkan rencana jadwal audit dengan baik; Mampu mengawasi dan melatih staf auditor termasuk mengorganisir, prioritas dan jadwal penugasan kerja; Mengetahui proses pengendalian dan persyaratan dokumentasi secara hukum; Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis; Mampu menyediakan panduan teknis pengauditan; Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan dan menerapkan strategi audit; Mengetahui prinsip dan prosedur masalah pengang;guran, estimasi biaya dan manajemen biaya. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Kepala Sub Bag ADAK (Administrasi Akademik,Kemahasiswaan dan Persin Akademik) Berlatar belakang pendidikan minimal D-IV/S1 kesehatan/non kesehatan yang relevan dengan tugasnya dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jabatan Ka Sub Bag ADAK diutamakan berpengalaman sebagai dosen; Pangkat/golongan minimal Penata/IIIc, (PNS); Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Pemerintah; Telah mengikuti Diklat Pimpinan; Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Kepala Sub Bag Keuangan dan ADUM (Administrasi Umum) Berlatar belakang pendidikan minimal D-IV/S1 kesehatan/non-kesehatan yang relevan dengan tugasnya dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir; Pangkat/golongan minimal Penata/IIIc, (PNS); Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Pemerintah; Telah mengikuti Diklat Pimpinan; Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Kepala Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Dosen tetap dengan jabatan asisten ahli, pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen; Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan bidang keilmuan di Jurusan yang bersangkutan dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir; Pernah melakukan penelitian dan dipublikasikan; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter


Page 33

5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar; Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Tidak terlibat dalam kasus hukum Kepala unit penelitian yang pada saat ini telah menduduki jabatan masih tetap manduduki jabatan tersebut sampai berakhirnya masa jabatannya Kepala Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja Dosen tetap dengan jabatan asisten ahli, pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen; Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang relevan dengan bidang keilmuan di Jurusan yang bersangkutan dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar; Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Tidak terlibat dalam kasus hokum Pernah mengelola Laboratorium Jurusan atau ikut Pelatihan penataan Laboratorium; Kepala Unit Perpustakaan Berpendidikan minimal S1 Perpustakaan; Pernah mengelola perpustakaan; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar; Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Tidak terlibat dalam kasus hukum Kepala Unit Teknologi Informasi dan Promosi Berpendidikan minimal S1 Komputer; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; Tidak dalam status tugas belajar ; Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik; Tidak terlibat dalam kasus hukum Kepala Unit Asrama

1. Berpendidikan minimal S1; 2. Pernah berpengalaman mengelola asrama; 3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 4. Tidak dalam status tugas belajar; 5. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. 7. Tidak terlibat dalam kasus hukum Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 34

Kepala Unit Penjaminan Mutu 1. Dosen berpendidikan minimal S-2; 2. Memiliki sertifikat pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 4. Tidak dalam status tugas belajar; 5. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. 7. Tidak terlibat dalam kasus hukum Kepala Unit Layanan Pengadaan 1. Dosen berpendidikan minimal S1 Kesehatan / non kesehatan; 2. Memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; 3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 4. Tidak dalam status tugas belajar; 5. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Kepala Unit Perencanaan 1. Dosen berpendidikan minimal S-2; 2. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan anggaran; 3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 4. Tidak dalam status tugas belajar; 5. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. 7. Tidak terlibat dalam kasus hukum Kepala Unit Bisnis dan Kerja Sama 1. Berpendidikan minimal S-1; 2. Memiliki minat dan mempunyai visi dalam mengembangkan bidang usaha Poltekkes Surabaya; 3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 4. Tidak dalam status tugas belajar; 5. Usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. 7. Tidak terlibat dalam kasus hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Jurusan Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal Lektor, dengan pangkat/golongan minimal Penata/IIIc, (PNS); Berpendidikan S2 Kesehatan atau S2 lainnya yang sesuai dengan bidang keilmuan di Jurusan, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir; Berpengalaman sebagai Dosen minimal 3 (tiga) tahun; Tidak berstatus tugas belajar atau izin belajar; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir baik. Tidak terlibat dalam kasus hukum


Page 35

D. Prosedur Kerja Prosedur Kerja disusun sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Prosedur kerja ditetapkan berdasarkan pada standar ISO 9001:2008 tentang SMM dan standar SPM-PT (standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi). Beberapa standar operasional prosedur (SOP) sebagai prosedur kerja yang sudah di susun dalam bentuk dokumen antara lain : 1.

SOP pembayaran

2.

SOP pemeliharaan gedung dan halaman

3.

SOP keamanan kampus

4.

SOP kebersihan dan pertamanan

5.

SOP penatausahaan Ijazah

6.

SOP penerbitan KHS

7.

SOP registerasi mahasiswa

8.

SOP pengusulan SK Direktur

9.

SOP ujian kompetensi

10. SOP persiapan perkuliahan 11. SOP ujian akhir program 12. SOP penyerahan soal ujian 13. SOP pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester 14. SOP yudicium 15. SOP pembuatan silabus 16. SOP pembuatan RPP 17. SOP pembuatan modul ajar 18. SOP permohonan ijin praktik 19. SOP bimbingan praktik 20. SOP pengunduran diri mahasiswa 21. SOP cuti akademik 22. SOP bimbingan akademik 23. SOP penelitian dosen 24. SOP pengabdian kepada masyarakat 25. SOP pengelolaan bahan pustaka


Page 36

26. SOP sirkulasi bahan pustaka 27. SOP pelaksanaan SPMI 28. SOP pemantauan/kontrol dokumen 29. SOP usulan CPNS menjadi PNS 30. SOP usulan kenaikan pangkat dalam tugas belajar 31. SOP pengangkatan pertama dalam jabatan dosen 32. SOP pemeliharaan dan perbaikan 33. SOP usulan tugas belajar 34. SOP pembebasan sementara dalam jabatan fungsional dosen 35. SOP pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dosen 36. SOP kenaikan gaji berkala 37. SOP kenaikan pangkat reguler 38. SOP kenaikan pangkat fungsional 39. SOP kehadiran pegawai 40. SOP pengadaan barang inventaris barang 41. SOP pengadministrasian inventaris barang 42. SOP penghapusan inventaris barang 43. SOP pengusulan ATK 44. SOP penggunaan kendaraan dinas 45. SOP audit internal 46. SOP bimbingan KTI 47. SOP keluhan pelanggan 48. SOP evaluasi kinerja dosen 49. SOP retensi arsip 50. SOP mengukur kepuasan pelanggan 51. SOP ujian KTI 52. SOP usulan pengadaan barang dan jasa 53. SOP pelaporan evaluasi diri kinerja Prodi 54. SOP audit SPI 55. SOP rapat tinjauan manajemen 56. SOP rekruitmen pegawai 57. SOP penilaian kinerja pegawai 58. SOP penerimaan mahasiswa baru Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 37

59. SOP pelaksanaan PPSM 60. SOP pelaksanaan wisuda 61. SOP kegiatan BEM 62. SOP penilaian dosen berprestasi 63. SOP penerbitan SK Direktur 64. SOP penerbitan ijazah 65. SOP penerbitan KTM 66. SOP penggunaan SIAK 67. SOP legalisir ijazah dan transkrip) 68. SOP penerbitan transkrip 69. SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah / sertifikat kompetensi 70. SOP pelaporan keuangan (SPJ) 71. SOP usulan anggaran (RKA K/L) 72. SOP desk anggaran 73. SOP penerbitan jurnal penelitian 74. SOP pengembangan dan peningkatan SDM Standar Prosedur Kerja merupakan acuan bagi seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan pekerjaan, merupakan bagian utama dan penting dalam pengelolaan pendidikan yang harus dibuat sebagai standar baku sehingga tingkat pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang ditetapkan. Contoh-contoh Prosedur Kerja adalah: Prosedur Kerja Penerimaan Mahasiswa Baru


Page 38

Gb.3.3 Bagan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru a) Tujuan: 1. Untuk menerangkan proses seleksi mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya supaya setiap bagian seleksi menjalankan tugasnya 2. Sebagai acuan untuk melakukan seleksi secara efektif b) Ruang Lingkup 1. Prosedur ini mencakup mulai penjelasan dari meja informasi tentang jurusan, pembelian formulir, pengembalian formulir, pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu peserta ujian 2. Prosedur ini berlaku hanya untuk proses seleksi mahasiswa baru jalur umum, khusus dan PMDP D-III Kesehatan c) Definisi/Pengertian Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah kajian secara menyeluruh terhadap proses seleksi mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya yang meliputi uji tulis, uji kesehatan dan psikotes khusus untuk jurusan kebidanan Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 39

d) Ketentuan Umum 1. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru ini mencakup seleksi jalur umum, khusus dan prestasi (PMDP), 2. Proses seleksi mahasiswa baru jalur PMDP dilaksanakan lebih awal (sebelum pengumuman kelulusan UNAS SMU/SMK), 3. Proses seleksi harus divisitasi oleh Ketua Panitia/Ketua Jurusan agar setiap permasalahan segera diambil keputusan melalui koordinasi dengan Direktur, 4. Proses seleksi mahasiswa baru jalur umum, khusus dan PMDP untuk memastikan agar seleksi berjalan secara efektif dan efisien, dan dilakukan sesuai tahapannya, 5. Setiap visitor membuat laporan hasil kegiatan seleksi setiap hari, 6. Seleksi mahasiswa baru dilakukan setiap 1 tahun sekali. Prosedur Kerja Pemeliharaan/Perbaikan Barang Milik Negara MULAI

IDENTIFIKASI INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KERJA

PEMBUATAN KETENTUAN PEMELIHARAAN

PEMBUATAN JADWAL PEMELIHARAAN

PENDISTRIBUSIAN JADWAL PEMELIHARAAN

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

TIDAK SESUAI ?

Y

PEMBUATAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

T

PELAKSANAAN PERBAIKAN DENGAN PIHAK KETIGA

PEMBUATAN CATATAN PEMELIHARAAN

T

OK ? Y

SELESAI

PEMBUATAN BERITA ACARA PERBAIKAN

Gb.3.4 Bagan Prosedur Pemeliharaan Infrastruktur Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 40

a) Tujuan: Agar pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan barang pemerintah yang dibiayai dengan APBN atau dana sah yang lain dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel. b) Ruang Lingkup: Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan barang di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. c) Definisi: 1. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi barang / alat agar dapat berfungsi saat diperlukan sesuai dengan masa pakai dan peruntukannya. 2. Pemeliharan / perbaikan meliputi pemeliharaan gedung dan taman, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sarana transportasi, komunikasi dan lain-lain d) Ketentuan Umum: 1. Jadwal pemeliharaan infrastruktur dibuat setiap bulan 2. Usulan pemeliharaan / perbaikan barang dilakukan dengan surat resmi yang berisikan daftar, jumlah spesifikasi dan kerusakan barang 3. Surat usulan ditujukan kepada Direktur Politeknik Kementerian Kesehatan Surabaya untuk disetujui 4. Pemeliharaan / perbaikan barang dilaksanakan setelah diterbitkan surat perintah kerja dari Direktur 5. Setelah pemeliharaan / perbaikan barang dilakukan, maka dibuatlah berita acara serah terima. Prosedur Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia a) Tujuan: 1. Agar pelaksanaan pengembangan SDM di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel. 2. Pengembangan SDM merupakan salah satu reward atau kesejahteraan pegawai dalam hal

peningkatan kemampuan profesional dan kemampuan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. b) Ruang Lingkup:


Page 41

Prosedur ini meliputi kegiatan identifikasi kompetensi, identifikasi kebutuhan pengembangan SDM, penyusunan program pengembangan, pelaksanaan sampai evaluasi program pengembangan pegawai baik dosen ataupun non dosen c) Definisi: Pengembangan SDM adalah kegiatan merencanakan dan mengusulkan pengembangan SDM untuk memenuhi standar kompetensi tenaga dosen dan non dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. d) Ketentuan Umum: 1. Pengembangan SDM dilakukan secara terus-menerus melalui tugas belajar, ijin belajar dan pelatihan 2. Perencanaan pengembangan SDM merupakan kebijakan Direktur 3. Penentuan pengembangan SDM disahkan melalui surat ijin Direktur 4. Pengembangan SDM berupa tugas belajar diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan

Gb.3.5 Bagan Prosedur Pengembangan SDM Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 42

Prosedur Kerja Perencanaan Anggaran a) Tujuan: Agar pelaksanaan perencanaan anggaran dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan prioritas program dari kebutuhan stake holder. b) Ruang Lingkup: Prosedur ini memberi panduan tentang pelaksanaan perencanaan anggaran di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya. Prosedur ini dimulai dari usulan Jurusan/Unit/SPoltekkes

Kemenkes

Surabayabag

sampai

dengan

diterbitkannya/dikeluarkannya DIPA. c) Definisi: 1. Usulan adalah usulan perencanaan anggaran tahun yang akan datang yang ditandatangani Ketua Jurusan / Ketua Unit / Kasubbag Poltekkes Kemenkes Surabaya dan disampaikan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya 2. Rencana Anggaran adalah dokumen usulan rencana anggaran setelah melalui proses penelaahan, ditandatangani oleh Direktur dan disahkan oleh Senat Poltekkes 3. DIPA adalah dokumen perencanaan anggaran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. d) Ketentuan Umum: 1. Perencanaan anggaran diusulkan oleh masing-masing ketua jurusan / ketua unit / kasPoltekkes Kemenkes Surabayabag mengacu pada Visi, misi, kebijakan mutu dan sasaran Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Perencanaan Anggaran diajukan 1(satu) tahun sebelum anggaran berjalan.


Page 43

MULAI

USULAN JURUSANJURUSAN

USULAN UNIT-UNIT DRAFT USULAN DIREKTUR

PENENTUAN PRIORITAS USULAN

USULAN DIUBAH MENJADI RENCANA ANGGARAN

PENGESAHAN SENAT

RENCANA ANGGARAN DISAMPAIKAN KE BADAN PPSDM

REVISI RENCANA ANGGARAN

T DISETUJUI ? Y

DIPA TERBIT/KELUAR

SELESAI

Gb.3.6 Bagan Prosedur Perencanaan Anggaran Gambar-gambar prosedur kerja yang lain ada di lampiran. D. Ketersediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 517 orang. Jumlah SDM terbanyak ada pada Jurusan Keperawatan yaitu sebanyak 134 orang, disusul Jurusan Kebidanan sebanyak 132 orang dan Kesehatan Lingkungan 94 orang. Selanjutnya adalah Jurusan Analis Kesehatan 35 orang, Keperawatan Gigi 34 orang, Teknik Elektromedik 31 orang, jurusan gizi 14 orang dan Direktorat memiliki jumlah SDM sebanyak 43 orang. Gambaran data pegawai sebagaimana tabel 3.2 berikut :


Page 44

Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jurusan Keperawatan Kebidanan Kesehatan Lingkungan Teknik Elektromedik Keperawatan Gigi Analis Kesehatan Gizi Direktorat

Jumlah

Jumlah Dosen 65 56 47 17 13 20 8 0 226

Jumlah Tenaga Kependidikan 69 76 47 14 21 15 6 43 291

Jumlah 134 132 94 31 34 35 14 43 517

1.1 Ketersediaan Dosen Tetap Dari sejumlah 517 pegawai, terdapat 226 pegawai berstatus dosen tetap dan 291 pegawai berstatus tenaga kependidikan. Rincian jumlah dosen tetap tiap Jurusan sebagaimana tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 : Ketersediaan Dosen Tetap Per Jurusan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8


Jumlah

Jumlah Dosen 65 56 47 17 13 20 8 0 226

DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pendidikan S1 S2 10 51 13 41 0 46 0 14 5 8 0 18 0 7 0 0 28 185

S3 4 2 1 3 0 2 1 0 13

1.2 Ketersediaan Tenaga Kependidikan Ketersediaan tenaga kependidikan yang tersebar di masing-masing Jurusan dan Direktorat dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :


Page 45

Tabel 3.3 : Ketersediaan Tenaga Kependidikan Tiap Jurusan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Penempatan

Keperawatan Kebidanan Kesehatan Lingkungan Teknik Elektromedik Keperawatan Gigi Analis Kesehatan Gizi Direktorat

Jumlah 69 76 47 14 21 15 6 43 291

Jumlah

Dari tabel 3.3 di atas Komposisi SDM tenaga kependidikan berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 : Ketersediaan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3

Jenis Pustakawan Laboran/Teknisi/Analis Operator/Programer Tenaga Administrasi

Pendidikan Terakhir S3

S2

S1

D4

D3

D2

D1

SMA

SMP

SD

1

5

0

5

0

0

6

0

0

0

12

36

0

0

0

0

0

0

7

43

18

16

0

2

98

14

11

8

60

54

21

0

2

114

14

11

Berdasarkan aturan dari Pusdiknakes tentang rasio dosen dan mahasiswa adalah 1 :12. Untuk Jurusan yang rasio dosen dan mahasiswa yang belum sesuai dengan aturan yaitu Jurusan Teknik Elektromedik, Keperawatan Gigi dan Analis Kesehatan karena belum ada formasi pengangkatan dosen sesuai dengan kualifikasi. Di Poltekkes kemenkes Surabaya rasio Dosen dengan mahasiswa di Jurusan Kesehatan Lingkungan paling ideal karena jumlah dosen banyak, selanjutnya disusul oleh Jurusan Keperawatan dan Kebidanan. Sedangkan Jurusan Teknik Elektromedik, Kesehatan Gigi dan Analis Kesehatan belum memenuhi standar, untuk itu perlu menambah dosen.


Page 46

Tabel 3.5 : Rasio Dosen Dibanding Mahasiswa tahun 2014 Jurusan

Target Rasio

Jumlah dosen Tetap

Jumlah mahasiswa

Realisasi

Keperawatan

1:12

65

866

1:12

Kebidanan

1:12

56

680

1:12

Kesehatan Lingkungan

1:12

47

469

1:10

Teknik Elektromedik

1:12

17

294

1:17

Keperawatan Gigi

1:12

13

265

1:20

Analis Kesehatan

1:12

20

275

1:13

Gizi

1:12

8

105

1:13

Poltekkes

1:12

226

2954

1:13

Rasio tenaga Administrasi pendidikan merupakan kelompok yang mendukung agar Proses belajar mengajar berjalan lancar dan pelayanan administrasi mahasiswa dan institusi adalah 1 : 20 ( Pusdiknakes, 2008) Tabel.3.6 Rasio Tenaga Administrasi - Mahasiswa tahun 2014 Jumlah

Jumlah

Realisasi

Tenaga administrasi

Mahasiswa

Rasio

1 : < 20

69

866

1:13

Kebidanan

1 : < 20

76

680

1:9

Kesehatan Lingkungan

1 : < 20

47

469

1:10

Teknik Elektromedik

1 : < 20

14

294

1:20

Keperawatan Gigi

1 : < 20

21

265

1:13

Analis Kesehatan

1 : < 20

15

275

1:18

Gizi

1 : < 20

6

105

1:18

Jurusan

Target Rasio

Keperawatan


Page 47

Berdasarkan rasio tenaga Adminitrasi dengan mahasiswa menurut Pusdiklatnakes yaitu 1 : 20 Dari tabel tersebut di atas semua Jurusan rasio antara tenaga kependidikan dibanding dengan jumlah mahasiswa sudah standar. 2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Rencana pengembangan SDM Dosen mengacu pada Standar Dosen yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014. Kondisi SDM dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah: Tabel.3.7 Jenjang Pendidikan Dosen No 1 2 3 4 5 6 7 8


Jumlah

Jumlah Dosen 65 56 47 17 13 20 8 0 226

DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pendidikan S1 S2 10 51 13 41 0 46 0 14 5 8 0 18 0 7 0 0 28 185

S3 4 2 1 3 0 2 1 0 13

Pengembangan SDM Dosen dilakukan sebagai antisipasi dari: 

Kekurangan SDM Dosen dimana seorang Dosen harus mempunyai jenjang pendidikan minimal S-2 dan disiplin ilmu yang sesuai Standar Dosen



Program pendidikan vokasional bisa menyelenggarakan program studi sampai jenjang Magister Saint Terapan dan program Doktoral Terapan.

Kebutuhan SDM Dosen dipenuhi dengan meningkatkan jenjang pendidikan Dosen, tabel berikut ini menunjukkan proyeksi SDM Dosen sampai Tahun 2014. Tabel.3.8 Proyeksi Pengembangan SDM Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya Yang Mengikuti Dikjut Sampai Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Jurusan

Keperawatan Kebidanan Kesehatan Lingkungan Teknik Elektromedik Keperawatan Gigi Analis Kesehatan Gizi


Dikjut S2/Sp-1 Dikjut S3/Sp-2 15 4 7 3 1 1 5 2 4 1 2 2 0 0 Jumlah 34 13 Page 48

Pengembangan lain di bidang akademik adalah: a.

b.

c.

d.

e.

f.

Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2014

2015

2016

2017

2018

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

Penyusunan Silabus dan RPP (Rencana Program Pembelajaran) 2014

2015

2016

2017

2018

2 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

Pelatihan Assesor Kompetensi 2014

2015

2016

2017

2018

15 orang

-

15 orang

-

-

Pelatihan auditor mutu internal 2014

2015

2016

2017

2018

21 orang

-

21 orang

-

21 orang

Pelatihan Pembuatan jurnal internasional 2014

2015

2016

2017

2018

-

54 orang

-

54 orang

-

Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Teori dan Praktik 2014

2015

2016

2017

2018

-

54 orang

54 orang

54 orang

54 orang

Pengembangan SDM Non Dosen dilakukan sebagai antisipasi dari Program institusi untuk menjadikan layanan kependidikan yang profesional sesuai dengan standar yang ditentukan Pusdiknakes Badan PPSDM Kesehatan. a. Pengembangan tenaga kependidikan 2014

2015

2016

2017

2018

6 org

6 org

8 org

10 org

12 org


Page 49

b.Penambahan tenaga kependidikan 2014

2015

2016

2017

2018

6 org

8 org

10 org

10 org

10 org

3. Pola Penambahan Sumber Daya Manusia Berdasarkan PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pasal 33 dicantumkan bahwa Pejabat Pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari PNS dan/atau tenaga profesional Non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Untuk itu Poltekkes Kemenkes Surabaya memperoleh penambahan sumber daya manusia berasal dari: a. PNS


Page 50

Gb.3.7 Bagan Prosedur Penambahan PNS Penambahan PNS berasal dari formasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ketua Jurusan mengajukan permintaan kebutuhan SDM ke Kasubag ADUM, selanjutnya Kasubbag ADUM mengajukan usulan penambahan SDM ke Pudir II, Pudir II memverifikasi usulan tersebut dan apabila disetujui akan dilanjutkan pengusulan ke Direktur, Direktur mengajukan permintaan SDM ke PPSDM. Apabila PPSDM menyetujui maka akan dikirimkan tenaga SDM PNS yang akan diterima oleh Kasubbag ADUM dan pegawai tersebut melaksanakan orientasi selama 3 (tiga) bulan sebelum ditempatkan pada jurusan yang mengusulkan. Selama orientasi Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 51

akan dilakukan evaluasi oleh Kasubag ADUM disertai penyimpanan rekaman pegawai tersebut. Selanjutnya pegawai tersebut akan ditempatkan ke jurusan sesuai kebutuhan. Gambar 3.8 menunjukkan alur penambahan PNS. b. Non PNS Penambahan dilakukan karena dari SDM yang dimiliki tidak dapat dikembangkan lagi. Hal ini seringkali terjadi pada tenaga administrasi atau tenaga kependidikan. Dari Tabel 3.6 tentang Rasio Tenaga Administrasi terhadap Mahasiswa Tahun 2014, maka jurusan yang masih kurang tenaga administrasinya adalah Jurusan Teknik Elektromedik (1:21) dan Jurusan Analis Kesehatan (1:18). Ketua Jurusan mengajukan permintaan kebutuhan SDM ke kasubbag ADUM, selanjutnya Kasubbag ADUM mengajukan usulan penambahan SDM ke Pudir II, Pudir II memverifikasi usulan tersebut dan apabila disetujui akan dilanjutkan pengusulan ke Direktur, apabila Direktur menyetujui permintaan tersebut akan dibuat pengumuman kebutuhan SDM dan melakukan seleksi SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, selanjutnya SDM yang diterima sesuai kualifikasi akan ditempatkan pada jurusan sesuai kebutuhan. Gambar 3.8 di bawah menunjukkan alur penambahan pegawai kontrak.


Page 52

Gb.3.8 Bagan Prosedur Penambahan Pegawai Kontrak Selain dengan cara penambahan SDM, upaya pemenuhan SDM bisa dilakukan dengan mutasi antar jurusan dalam lingkup Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.


Page 53

BAB III AKUNTABILITAS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global. Sebagai instansi pemerintah, setiap tahunnya Poltekkes Kemenkes Surabaya diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan administratif atau manajemen disetiap organisasi dikenal lima prinsip pokok, yaitu: a.) Perencanaan (planning), b.) Pelaksanaan (actuating), c.) Pengukuran (measurement), d.) Pelaporan (reporting), e.) Pemantauan (controlling). Lima prinsip pokok manajemen tersebut selalu dilakukan setiap tahun sebagai sebuah proses yang berbentuk siklus dengan bertumpu pada prinsip-prinsip check and balance yang bermuara kepada akuntabilitas, baik personal maupun kelembagaan. Dalam hal ini instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI merupakan ketentuan yang dikenal dengan sebutan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Poltekkes Kemenkes Surabaya mencakup pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan. A. Akuntabilitas Program Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka dirancang susunan program sebagai berikut: a.) Bidang Administrasi Akademik Beberapa program bidang Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagai berikut : 1.) Sistem Penjaminan Mutu internal 2.) Standarisasi Proses Pembelajaran Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 54

3.) Standarisasi Pelaksanaan Pembelajaran 4.) Standirasasi Evaluasi Pembelajaran 5.) Standarisasi Penilaian Pembelajaran 6.) Standarisasi pelaksanaan penelitian 7.) Standarisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 8.) Standarisasi dan Sertifikasi Dosen 9.) Pemberdayaan Dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi 10.) Pelayanan Administrasi Akademik Terpadu 11.) Pelayanan Perpustakaan Terpadu 12.) Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran 13.) Review Kurikulum dan Evaluasi Kompetensi 14.) Sistem Pembelajaran Terpadu 15.) Penelitian Bidang Profesi Kesehatan 16.) Sistem Informasi dan Publikasi Ilmiah Bidang Profesi Kesehatan 17.) Kemitraan Bidang Pendidikan 18.) Pelayanan Pengabdian Masyarakat 19.) Pelayanan Sarana dan Fasilitas Asrama 20.) Pemberdayaan Sarana Laboratorium Dan Workshop 21.) Pembinaan dan Pendampingan Organisasi Kemahasiswaan (BEM) 22.) Sistem Informasi, Jejaring Kerja dan Pangsa Pasar Lulusan b.) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 1)

Pengembangan Kelembagaan/Institusi Pendidikan

2)

Pengembangan Organisasi berbasis Kinerja dan Pelayanan

3)

Standarisasi Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan

4)

Membangun Unit Usaha

5)

Pengelolaan Keuangan berbasis Kinerja dan Akuntabilitas.

6)

Pengembangan Pola Tarif Biaya dan Jasa Pelayanan Pendidikan

7)

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran

Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas program adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planning) Proses penyusunan program di Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan melalui Rapat Pimpinan, yaitu Direktur, Pembantu Direktur, Kasubbag ADAK, Kasubbag Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 55

ADUMKUPEG, Ketua Unit, Ketua Urusan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua sub Unit Jurusan, koordinator. Setiap Jurusan dan Unit menyampaikan usulan anggaran, menghasilkan usulan Direktur. Selanjutnya Direktur menyeleksi usulan dengan menentukan prioritas. Berikutnya Usulan Anggaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Rapat Senat mengesahkan RBA dan kemudian dikirimkan ke Badan PPSDM. Bila RBA ini tidak disetujui maka dilakukan revisi oleh Direktur, disahkan kembali oleh Senat dan dikirim kembali ke Badan PPSDM. Bila RBA ini disetujui maka DIPA dapat diterbitkan. 2. Pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan akuntabilitas program dilaksanakan 1) berdasarkan RBA 2). menunjuk penanggungjawab program yang bertanggungjawab menjalankan dan melaporkan program yang telah dilaksanakan kepada Direktur. 3. Pengukuran (Measurement) Pencapaian program dibandingkan dengan indikator output di ukur berdasarkan persentasi realisasi capaian program oleh setiap unit. 4. Pelaporan (Reporting) a). Pelaporan program dilakukan oleh penanggungjawab program secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun. b). Pelaporan secara keseluruhan oleh Pimpinan BLU dan disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan setiap akhir tahun.. Sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi pemerintah. Isi laporan memuat pencapaian program disertai dengan fakta penyebab keberhasilan program dan kegagalannya 5. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Pengawas dan SPI (Satuan Pengawas Internal) melakukan Tugas Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan yang dilaksanakan

secara

bulanan,

triwulanan,

semesteran

dan

tahunan

dari

penanggungjawab masing-masing unit kepada Pembantu Direktur I untuk bidang administrasi akademik, Pembantu Direktur II untuk program administrasi umum dan keuangan serta Pembantu Direktur III untuk program administrasi kemahasiswaan. Di samping itu kegiatan audit mutu internal dilakukan minimal setahun dua kali untuk menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ( akademik maupun non


Page 56

akademik) sudah sesuai dengan standar atau belum. Kinerja layanan apakah sudah sesuai dengan manual prosedur atau belum. B. Akuntabilitas Kegiatan Akuntabilitas kegiatan merupakan uraian kegiatan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai wujud pengimplementasian dari program yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Bidang Administrasi Akademik a. Workshop Sosialisasi SPMI dan Penyusunan Dokumen Mutu SPMI. b. Workshop Auditor Mutu Internal c. Penyusunan standar-standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat d. Penetapan manual-manual prosedur layanan administrasi akademik dan layanan administrasi non akademik e. Sosialisasi dan Implementasi standarisasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat f.

Implementasi Pengelolaan PBM dengan sistem PDCA.

g. Workshop

bagi

dosen

dalam

menerapkan

metoda

pembelajaran

dan

pengembangan bahan-bahan ajar serta evaluasi proses pendidikan. h. Pemberlakuan standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat i.

Penyempurnaan peraturan akademik

j.

Sosialisasi peraturan akademik

k. Monitor dan evaluasi manajemen PBM secara berkesinambungan l.

Pengelolaan Komplain “Customer”

m. Persiapan dan Pendataan Dosen dalam rangka Sertifikasi dosen n. Sosialisasi Sistem Sertifikasi Dosen. o. Workshop persiapan dosen untuk mengikuti sertifikasi. p. Merevisi dan Mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar. q. Pelatihan metodologi penelitian untuk dosen r.

Mempublikasikan (seminar) hasil penelitian

s. Mengikuti pelatihan pengelolaan jurnal nasional maupun internasional t.

Mengoptimalisasi fungsi mitra bestari


Page 57

u. Meningkatkan jumlah tiras buletin dan jurnal v. Meningkatkan jumlah pelanggan buletin dan jurnal w. Merencanakan program penelitian setiap tahun (anggaran, dosen yang meneliti dan scope masalah penelitian) x. Membangun unit penerbitan dan publikasi ilmiah yang terakreditasi. y. Pengembangan pelatihan-pelatihan yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. z. Mengembangkan kompetensi tenaga penunjang pendidikan dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi aa. Menyediakan software dan hardware perpustakaan sesuai kebutuhan bb. Menyediakan E-learning dan E-journal cc. Menambah jumlah tenaga administrasi akademik yang kompeten dd. Melakukan evaluasi diri/Audit internal 2. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan a. Pemantapan kelembagaan pendidikan Poltekkes Kemenkes menjadi lembaga pendidikan vokasional sampai jenjang doktoral terapan b. Melakukan advokasi untuk promosi dan kemitraan institusi c. Menyempurnakan pedoman organisasi dan tatalaksana Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai kebutuhan d. Menerapkan dan mengevaluasi penerapan organisasi dan tatalaksana e. Menjalin kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan f.

Menjalin kerjasama dengan lembaga/unit riset

g. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan atau sektor terkait. h. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan i.

Menyusun rencana anggaran dengan menggunakan acuan RBA jurusan dituangkan RKA-KL

j.

Menyusun laporan keuangan dengan sistem akuntansi instansi

k. Menyusun perencanaan menggunakan SIMKA untuk dituangkan dalam RKA-KL l.

Menyusun RAB jurusan dengan mengacu pada standar unit cost yang sudah ada

m. Membuat perencanaan institusional fee untuk setiap jasa yang diberikan kepada pihak lain Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 58

n. Merumuskan penentuan tarif untuk setiap jasa yang diberikan kepada pihak lain o. Merehabilitasi dam memelihara sarana dan prasarana pendidikan p. Memenuhi sarana prasarana pendidikan secara bertahap menuju pemenuhan standarisasi q. Mengoptimalisasi Sistem Informasi Akademik (SIAK) di ADAK dan jurusan r.

Mengadakan pelatihan SDM kependidikan untuk pengoperasian SIAK

s. Pengalokasian dana pemeliharaan Teknologi Informasi dan langganan internet yang memadai. 3. Bidang Administrasi Kemahasiswaan a. Membangun hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai institusi pelanggan lulusan dari dalam maupun luar negeri. b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kegiatan ilmiah bagi mahasiswa. c. Membangun kerjasama dalam meningkatkan kemampuan berbahasa inggris bagi mahasiswa. d. Menyediakan media informasi bagi lulusan dan pelanggan lulusan. e. Menambah dan melengkapi sarana dan prasarana asrama f.

Melaksanakan pelatihan karya ilmiah produktif mahasiswa

g. Meningkatkan kualitas pelayanan asrama h. Membangun dan mengembangkan wilayah binaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. i.

Melaksanakan pelatihan-pelatihan keadaan darurat / bencana

j.

Menyediakan perlengkapan keadaan darurat/bencana

k. Promosi institusi untuk mendapat raw input yang memadai. l.

Mendapatkan otonomi dalam melaksanakan Sipenmaru

m. Melaksanakan Tracer Study Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planning) Kegiatan dibagi dalam tiga jenis yaitu kegiatan rutin, insidentil dan kontraktual. Perencanaan kegiatan diajukan dua bulan sebelum realisasi kegiatan dilaksanakan.


Page 59

Perencanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk proposal untuk dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2. Pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh unit yang mengajukan proposal baik menyangkut metode dan penempatan seluruh sumber dayanya. 3. Pengukuran (Measurement) Ukuran pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya kegiatan sesuai dengan laporan realisasi kegiatan. Ukuran pencapaian dilakukan dengan membandingkan jadual dalam proposal dengan realisasinya. 4. Pelaporan (Reporting) Pelaporan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dilakukan satu minggu setelah kegaiatan diselesaikan. Kegiatan yang bersifat rutin dilaporkan secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan. Sedangkan kegiatan yang menggunakan kontraktual dilaporkan sesuai dengan termin dan prestasi pekerjaan. 5. Pemantauan dan Pengawasan (Controlling) Pemantauan dan Pengawasan kegiatan dilakukan dengan melaporkan keuangan (SPJ) satu minggu setelah kegiatan selesai. Laporan diperiksa oleh Dewan Pengawas dan SPI. Untuk kegiatan rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan). Sedangkan kegiatan kontraktual dimonitor sesuai dengan termin yang diajukan. C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang keuangan dalam menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka dilaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan sebagai berikut: 1. Perencanaan anggaran disusun secara terpadu berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Jurusan,unit-unit dan Direktorat. 2. Melakukan pembahasan dan prioritasi bersama dengan SPI sesuai dengan tahapan waktu pelaksanaan program yang telah di susun pada Renstra Bisnis Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas (Dewas) untuk mendapatkan rekomendasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA)


Page 60

4. Dilakukan pengesahan rencana anggaran tahunan (RBA) oleh Senat, dalam Sidang Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan diusulkan ke Badan PPSDM untuk diteruskan dan disetujui oleh Departemen Keuangan. 5. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib administrasi sesuai dengan peraturan keuangan BLU (pencairan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban) 6. Ketepatan (tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna) penggunaan anggaran dan berorientasi efisiensi. Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planning) Perencanaan keuangan dilakukan sesuai dengan masukan dari masing-masing unit yang akan dinilai dengan prinsip skala prioritas oleh bagian keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan dana, maka dalam menggunakan dana mengutamakan, mendahulukan dan mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih strategis dan mempunyai manfaat yang lebih besar bagi perkembangan dan kemajuan Poltekkes. 2. Pelaksanaan (actuating) Pelaksanaan kegiatan keuangan bersumber dari DIPA, alurnya adalah sebagai berikut:

Gb.4.2 Bagan Prosedur Pencairan DIPA


Page 61

Tatacara permohonan pencairan dana DIPA adalah: 1) Program Studi membuat Usulan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan menyerahkan ke Jurusan 2) Jurusan membuat SPP dari usulan Program Studi 3) Jurusan mengirimkan SPP ke Direktorat 4) SPP diuji oleh Pejabat Penguji SPP 5) Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM dan SP2D dari SPP yang telah lolos uji 6) Bendahara Pengeluaran mengirimkan SPM ke KPPN setiap 3 bulan 7) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan 8) Bendahara Pengeluaran membayarkan dana ke tiap jurusan tanpa menunggu pengesahan dari KPPN 3. Pengukuran (measurement) Ukuran untuk pencapaian kegiatan keuangan adalah prosentase antara pagu dengan realisasi dengan berpedoman pada efisiensi, serta ketepatan waktu penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan. 4. Pelaporan (reporting) Dasar penyusunan laporan keuangan adalah SAI dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan yang selama ini mengacu pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Setelah Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi instansi PPK-BLU, maka sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan SAI yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan membuat Sistem Pelaporan Keuangan BLU yang berdasar pada Sistem Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. 5. Pemantauan dan Pengawasan (controlling) Pemantauan dan Pengawasan keuangan dilakukan pada unit masing-masing melalui Surat Pertanggungjawaban Laporan (Laporan SPJ) yang dibuat. SPJ berisi pelaporan pengeluaran uang yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang mendukung. Laporan ini dikirimkan ke Bagian Keuangan Poltekkes untuk diteliti dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas dan SPI. Laporan realisasi keuangan dan penyerapan uang dilaporkan ke BP PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 62

BAB IV TRANSPARANSI

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat diterima oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan pelayanan publik, pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat. Seluruh proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Sebagai salah satu upaya transparansi dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dalam bidang informasi, Poltekkes Kemenkes Surabaya telah memanfaatkan media dan fasilitas informasi yang ada untuk dapat diakses oleh masyarakat. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah mulai diintegrasikan dengan adanya beberapa pengembangan jaringan dan pemberian fasilitas email dan : Website: www.poltekkesdepkessby.ac.id dan e-mail [email protected] (Jenis layanan, Profil, Laporan Keuangan setelah diaudit) bagi staf dan masyarakat umum sehingga perpindahan data dan pembaharuan informasi yang terjadi tetap diketahui di beberapa tempat dan selalu update. Situs ini merupakan situs institusional yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi bagi kalangan civitas dan umum tanpa adanya batas tempat dan waktu. Hal ini sekaligus menjadikan media informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam menunjang berjalannya transparansi proses pendidikan. Sebenarnya sejak tahun 2006 telah mempunyai Website untuk memberi informasi kepada masyarakat, namun implementasi secara nyata baru dimulai tahun 2010 seperti proses penerimaan mahasiswa baru secara on line, registrasi mahasiswa secara on line, dan sekaligus semua informasi kegiatan Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat diakses oleh masyarakat. Selain hal tersebut juga sedang dikembangkan pelayanan mahasiswa dalam hal perolehan Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Kalender Akademik, dan pengelolaan akademik lainnya. Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 63

Ketersediaan informasi kegiatan maupun pelayanan pendidikan untuk publik dapat diakses melalui media cetak dan media elektronik. Bentuk Media Cetak antara lain berupa : a.

Jurnal Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam periode tiga bulan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya

b.

Jurnal Gema Kesehatan Lingkungan merupakan jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam periode empat bulan oleh jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

c.

Jurnal Teknokes merupakan jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam periode semester oleh jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya

d.

Jurnal Keperawatan merupakan jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam periode empat bulan oleh jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya

e.

Brosur/leaflet/spanduk

f.

Profil institusi, dsb

Sedangkan Media elektronik melalui website dan email : a.

Website: www.poltekkesdepkes-sby.ac.id

b.

Email : [email protected]

Media-media lain yang dapat diakses melalui : a.

Papan-papan pengumuman

b.

Kotak saran

c.

Ceramah

d.

Sistem Informasi Pendidikan lainnya.


Page 64

BAB V ETIKA DAN INTEGRITAS

A. Menjaga Komitmen Etika Akademik 1.

Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki Kode Etik Akademik yang wajib dihayati dan dijadikan acuan dalam berperilaku bagi sivitas akademika dan/atau warga Poltekkes.

2.

Segenap unsur pimpinan Poltekkes wajib menunjukkan komitmen pribadi yang kuat dan memberikan contoh keteladanan kepada seluruh warga Poltekkes tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Akademik.

3.

Poltekkes dapat membentuk Dewan Kehormatan Etika Akademik yang kepengurusannya ditentukan oleh Senat.

B. Pengertian Integritas Akademik 1.

Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Poltekkes.

2.

Sivitas akademika wajib menjaga integritas akademik, dengan tidak melakukan hal‐hal seperti memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel, melakukan plagiasi karya ilmiah, menggunakan ijazah atau gelar akademik untuk berbagai tindakan lain yang menyimpang dari prinsip dasar integritas akademik.

C. Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 1. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Poltekkes 2. Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berbudaya agamis, dan pembangunan kemanusiaan. 3. Poltekkes menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat. 4. Setiap warga Poltekkes wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya.


Page 65

5. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Poltekkes kepada mahasiswa sejak masa awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya. 6. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan kode etik dirumuskan dan diatur oleh Direktur dengan persetujuan Senat. D. Pengertian Loyalitas kepada Poltekkes 1.

Pimpinan dan pegawai Poltekkes wajib melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam surat pengangkatannya.

2.

Pimpinan dan pegawai Poltekkes yang melakukan kegiatan rangkap di luar Poltekkes wajib memperoleh izin dari Direktur.

3.

Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Poltekkes harus mendapatkan izin dari Direktur.

4.

Kegiatan sivitas akademika atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

E.

Pencegahan Tindak Gratifikasi Pimpinan dan pegawai Poltekkes beserta keluarganya tidak diperbolehkan menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak ketiga yang diyakini atau diinterpretasikan oleh pihak lain memiliki keterkaitan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di Poltekkes, kecuali: 1.

Honorarium,

tiket

perjalanan,

fasilitas

antar

jemput

sebagai

peserta,

narasumber/pembicara dalam kegiatan seminar, lokakarya, ataupun diskusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. 2.

Honorarium atau imbalan atas hasil karya tulis yang dimuat di media massa ataupun dipublikasikan dalam bentuk buku sebagai sarana peningkatan kapasitas atau pengembangan profesi.

3.

Hadiah yang didasarkan pada hubungan keluarga/kekerabatan yang jelas, yang diberikan atau diterima dengan maksud‐maksud yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan, misalnya dalam acara resepsi perkawinan, ulang tahun,syukuran, sakit, duka cita, dan sejenisnya).


Page 66

4.

Barang‐barang untuk tujuan promosi seperti buku agenda, kalender, gantungan kunci, pensil/alat tulis, kaos, dan barang sejenis lainnya yang berlogo/beratribut tertentu yang secara intrinsik bernilai rendah.

5.

Honorarium dan hadiah lainnya yang tidak bertentangan dengan Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemnterian Kesehatan

F.

Kewajiban Menghindari Suap Pimpinan dan pegawai Poltekkes beserta keluarganya wajib menghindarkan diri dari tindakan suap dengan tidak menerima atau memberi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengarahkan suatu tindakan keberpihakan secara tidak wajar kepada pihak‐pihak tertentu, perlakuan istimewa, ataupun pengambilan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan dan nilai‐nilai etika.

G. Perlindungan Aset dan Informasi Warga Poltekkes berkewajiban: 1.

Melindungi aset Poltekkes dari pengambilalihan, perusakan, kebakaran, pencurian /perampokan, atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.

2.

Peminjaman aset/fasilitas Poltekkes seperti kendaraan operasional kantor, dan rumah dinas, untuk keperluan pribadi dan anggota keluarganya dapat dibenarkan dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi prinsip kewajaran.

3.

Informasi Poltekkes yang bersifat rahasia (misalnya strategi bisnis, proyeksi keuangan, atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) tidak diperbolehkan untuk diberikan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang, kecuali untuk kepentingan Poltekkes dan negara.

H. Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya Setiap warga Universitas wajib melakukan upaya‐upaya efisiensi biaya, sebagai berikut: 1.

Menggunakan sumberdaya Poltekkes secara hemat sesuai dengan kebutuhan, termasuk penghematan pemakaian air, listrik, telepon, dan alat tulis/perlengkapan kantor.

2.

Tidak mengajukan usulan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan Poltekkes


Page 67

3.

Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran dan tanggung jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan aturan dan kebijakan Poltekkes.

I.

Membangun Integritas Pelaporan Setiap pimpinan dan pegawai Poltekkes wajib menjaga integritas pelaporan dengan: 1.

Melakukan dan mencatat transaksi keuangan dan non‐keuangan dengan benar dan tidak menyesatkan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.

2.

Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat kewenangannya.

3.

Tidak memberikan keterangan palsu yang merugikan Poltekkes misalnya mengubah data akademik atau memalsu tanda tangan dan identitas diri beserta anggota keluarganya.

J.

Larangan Aktivitas Politik 1.

Pimpinan dan pegawai Poltekkes tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, dan eksekutif. Pimpinan dan pegawai Poltekkes yang aktif dalam aktivitas politik wajib mengundurkan diri dari Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

2.

Poltekkes tidak memperbolehkan dana atau aset Poltekkes digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon anggota legislatif, dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah misalnya pemberian sumbangan dana secara langsung, kegiatan kampanye, dan penggalangan dana untuk aktivitas politik.

K. Pemeliharaan Nama Baik Universitas Dalam rangka menjaga dan memelihara citra/nama baik Poltekkes, setiap warga Poltekkes tidak diperbolehkan: 1. Melakukan perbuatan/tindakan yang menyebabkan tercemarnya nama baik Poltekkes 2. Memberikan keterangan yang bukan wewenangnya kepada pihak lain yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan Poltekkes. L.

Pengenaan Sanksi


Page 68

1. Sivitas akademika dan/atau warga Poltekkes yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pengenaan sanksi terhadap sivitas akademika dan/atau warga Poltekkes yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik merupakan kewenangan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat. 3. Pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan bobot atau tingkat pelanggaran yang dilakukan, berupa: a.

Teguran lisan

b.

Peringatan tertulis I, II, dan III

c.

Skorsing

d.

Pencabutan gelar akademik/sebutan lulusan

e.

Tuntutan ganti rugi

f.

Penundaan kenaikan pangkat/golongan

g.

Penurunan pangkat/golongan

h.

Pembebasan dari jabatan

i.

Pemecatan (bagi mahasiswa)

j.

Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (bagi pimpinan dan pegawai)

k.

Diserahkan kepada yang berwajib untuk proses penyelidikan lebih lanjut untuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Poltekkes dengan jumlah yang material/besar dan dikategorikan sebagai tindakan pidana.

4. Warga Poltekkes yang akan dikenakan sanksi wajib diberikan kesempatan atau hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pada forum Senat. 5. Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Poltekkes karena pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh Direktur atas dasar pertimbangan hasil Tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat. 6. Pemecatan mahasiswa dengan alasan non‐akademik hanya dapat dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Senat .


Page 69

BAB VI REFERENSI

Sumber referensi dalam penyusunan Dokumen Tata Kelola poltekkes Kemenkes Surabaya adalah : 1.

Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen;

5.

Peraturan pemerintah No.60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;

6.

Peraturan Pemerintah No.100/2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

7.

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8.

Peraturan Pemerintah No.23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9.

Peraturan Pemerintah No.94/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.45/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi; 12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2013 13. Peraturan Menteri Keuangan

No.08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 15. Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 16. Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Tata Kelola Organsiasi_2014

Page 70

17. Peraturan Menteri Kesehatan No.890/2007 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.855/MENKES/ SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan; 19. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tentang Standar Dosen Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2009; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17/2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 21. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Tindak Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 22. Dokumen Akreditasi Program Studi Diploma, Buku III B Borang Unit Pengelola Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2014 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang petunjuk teknis organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan mau tidak mau tata kelola di Poltekkes Kemenkes Surabaya 24. Kepmenkeu nomor 495/KMK.05/2010 tentang penunjukkan Poltekkes Surabaya dengan sebagai institusi Badan Layanan Umum


Page 71

BAB VIII PENUTUP

Pola tatakelola BLU Poltekkes Kemenkes Surabaya mengacu pada PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pola tatakelola BLU ini dikemukakan pola organinsasi sebelum menjadi BLU dan setelah menjadi BLU beserta tugas pokok dan fungsinya setiap bagian dalam organisasi tersebut. Khususnya Organisasi BLU Poltekkes Kemenkes Surabaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman aturan pada pola tata kelola yang ada. Pola tatakelola merupakan pedoman dalam pengelolaan Institusi pendidikan dalam rangka menuju PPK-BLU. Dengan demikian diharapkan melalui pola tatakelola ini dapat meningkatkan dinamika pengelolaan institusi pendidikan yang berbasis kinerja yang memfokuskan pada produktivitas dan efisiensi. Semoga pola tatakelola dapat diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan cita-cita bersama.


Page 72

KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR

Recommend Documents