Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)

Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) Ralli Dibyaguna, Yetty Komalasari Dewi, Wenny Setiawati Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Tulisan ini membahas tentang karakteristik bentuk Usaha Bersama dan bentuk tanggung jawab hukum dari AJB Bumiputera 1912. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yuridis ini mengungkapkan bahwa Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai badan hukum; perkumpulan orang yang tidak menerbitkan saham; setiap anggotanya juga merupakan tertanggung; diselenggarakan dengan prinsip demokrasi dan solidaritas; dan laba perusahaan dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan berbentuk Usaha Bersama tidak menyatakan dengan jelas bentuk tanggung jawab hukumnya dan hanya menentukan bahwa para anggota dapat juga dibebakankan tanggung jawab hukum, dalam kondisi tertentu. Namun berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 20 Oktober 1865 jo. pasal 1661 KUHPER diketahui bahwa bentuk tanggung jawab Usaha Bersama adalah terbatas (limited).

Characteristic and Liability of a Mutual Insurance Form in Insurance Company (Case Study: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) Abstract This article discusses the characteristic of a Mutual Insurance and the liability of an insurance company named AJB Bumiputera 1912. By conducting a normative legal research, it reveals that the Mutual Insurance has the characteristic as a legal entity; is an association of people who do not issue shares; each member is also an insured; organized by the principles of democracy and solidarity; and the profits will be used for the benefit of its members. Statutes of AJB Bumiputera 1912 does not clearly state the form of its liability and only determine that, in certain situations, the members can also be held liable. However based on the Hoge Raad Arrest dated October 20, 1865 and Article 1661 of the Civil Code, it is known that the liability of Mutual Insurance is limited.

Keyword: Usaha Bersama; Mutual Insurance; Insurance; Legal Entity; Liability

Pendahuluan Di Indonesia, kegiatan usaha asuransi datang bersama dengan orang-orang Belanda yang dipakai untuk kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian.1 Masuknya perasuransian ke Indonesia adalah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ke Indonesia pada tahun 1848.2 UU No. 2 Tahun 1992 tentang 1

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50. 2

Ibid., hal. 51.

Karakteristik dan…, Ralli Dibyaguna, FH UI, 2014

Usaha Perasuransian3 (UU Asuransi) merupakan peraturan utama yang mengatur mengenai kegiatan usaha asuransi di Indonesia. UU Asuransi menyatakan bahwa bentuk badan hukum yang dapat melaksanakan kegiatan usaha asuransi adalah Perusahaan Perseroan (PT), Koperasi atau Usaha Bersama.4 Namun sejak tahun 1992 hingga saat Penulis melakukan riset, tidak terdapat Undang-Undang yang lebih khusus mengatur tentang Usaha Bersama sebagaimana UU Asuransi memerintahkannya.5 Sebagian besar perusahaan asuransi di Indonesia sampai saat ini berbentuk Perseroan Terbatas.6 Satu-satunya Perusahaan Asuransi di Indonesia yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera).7 AJB Bumiputera menyatakan dasar pendiriannya pada Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No. 2 Stb. 64 sesuai Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.8 Otoritas Jasa Keuangan9 (OJK) juga menyatakan bahwa sejak lahirnya UU Asuransi sampai saat ini, belum ada perusahaan asuransi baru yang berdiri dengan bentuk Usaha Bersama.10

3

Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, LN. No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467 4

Ibid., Ps. 7 ayat (1).

5

_____, "MK Perintahkan DPR buat UU Usaha Bersama" http://nasional.kontan.co.id/ news/mkperintahkan-dpr-buat-uu-usaha-bersama-asuransi (diakses 23 April 2014). Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang tentang Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lama 2 Tahun 6 Bulan. UU tentang Usaha Bersama tersebut tidak pernah ada selama 22 tahun. 6

Indonesia, Naskah Akademik RUU tentang Usaha Perasuransian, hal. 130. Pada kenyataannya sebagian besar perusahaan asuransi di Indonesia adalah berbentuk PT yang jumlahnya terbilang banyak berdasarkan data pada Lampiran I dan II yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep347/KM.10/2011 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada Lini Usaha Suretyship. 7

Bumiputera, "Informasi Umum AJB Bumiputera 1912" http://bumiputera.com /download/document/Fact_Sheet_Media_Launch_Bumiputera_010212_13.pdf (diakses 7 April 2014) 8

Mukadimah Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, hal.1.

9

Mulai tanggal 31 Desember 2012, maka fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan di sektor perasuransian beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam ke OJK yang merupakan lembaga independen yang berwenang. Lihat: Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 55 ayat (1) jo. ps. 1 angka 1. 10

_____, "OJK Pastikan Bumiputera Tetap Beroperasi" http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5122cb287a95a/ojk-pastikan-bumiputera-tetap-beroperasi (diakses 27 Maret 2014)


Di Belanda, bentuk Usaha Bersama menurut sejarahnya di Belanda adalah diakui sebagai badan usaha yang dapat bertindak sendiri seperti badan hukum.11 Bahkan klasifikasi tentang Usaha Bersama dalam bidang asuransi di Belanda saat ini mempunyai pengaturan sendiri yaitu dalam Buku II tentang Badan Hukum dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek.12 Saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian (RUU Asuransi), yang pada pasal 6 RUU Asuransi menyatakan bahwa semua perusahaan asuransi wajib

berbentuk Perseroan Terbatas. Pengaturan di RUU

Asuransi ini menghilangkan bentuk Koperasi dan Usaha Bersama yang dinyatakan pada UU Asuransi. Sampai saat Penulis melakukan penelitian ini, alasan penghapusan tersebut belum diketahui,13 sehingga muncul pendapat bahwa penghapusan tanpa alasan yang memadai merupakan bentuk diskriminasi oleh regulator.14 Terdapat dua pendapat saat ini terkait pengaturan Usaha Bersama di Indonesia, yaitu pihak Pemerintah yang ingin menyeragamkan semua perusahaan asuransi dalam bentuk PT. Sedangkan pihak OJK berpendapat bahwa bentuk Usaha Bersama harus dipertahankan dengan mengubah keberlakuan pasal 65 RUU hanya kepada perusahaan asuransi yang baru.15 Sementara terjadi perbedaan pendapat di Indonesia untuk mempertahankan atau tidak bentuk Usaha Bersama, di Belanda bentuk tersebut sudah lebih stabil kedudukannya karena mempunyai pengaturan tersendiri yaitu dalam Buku II Nieuw Burgerlijk Wetboek. Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk membuat kajian lebih dalam untuk mengetahui bentuk dan karakteristik dari sebuah Usaha Bersama dengan judul

11

H. Van Barneveld, Pengantar dalam Pengetahuan Umum Asuransi [Inleiding tot de Algemene Assurantiekennis], diterjemahkan oleh C.H Strumphler dan Noear Moerasad, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hal. 55. 12

BW Belanda menyatakan pengaturan secara spesifik mengenai Usaha Bersama dalam Titel 2.3 yaitu pasal 53-63k dan tidak menutup kemungkinan adanya keberlakuan pasal selain dalam titel ini. 13

_____, "Bumiputera Tolak Usul Penghapusan Asuransi Mutual" http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt510677b95aa13/bumiputera-tolak-usul-penghapusan-asuransi-mutual (diakses 24 April 2014). Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa intinya usul penghapusan adalah berasal dari Pemerintah dan bukan Legislatif. Dia mengaku belum mengetahui alasan pemerintah menyeragamkan semuanya menjadi PT. 14

______, "Penghapusan Badan Usaha Mutual di Industri Asuransi Tidak Beralasan" http://www.tribunnews.coom/bisnis/2013/03/04/penghapusan-badan-usaha-mutual-di-industri-asuransi-tidakberalasan (diakses 24 April 2014). Pendapat ini diucapkan oleh Hasbullah Thabrany selaku Guru Besar FK UI sekaligus pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia. 15

_____, "OJK: Usaha Mutual AJB Bumiputera Tak Dihapus" http://www.hukumonline .com /berita/baca/lt5107a61dc21ca/ojk--usaha-mutual-ajb-bumiputera-tak-dihapus (diakses 27 Maret 2014)


"Karakteristik dan Tanggung Jawab Usaha Bersama Perusasaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)" Pokok Permasalahan Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka pokok permaslahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: 1. Bagaimanakah karakteristik bentuk badan hukum Usaha Bersama dalam kegiatan usaha asuransi? 2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 kepada Pihak Ketiga? Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui karakteristik bentuk Usaha Bersama dalam kegiatan usaha Asuransi. 2. Memahami bentuk tanggung jawab hukum Usaha Bersama "AJB Bumiputera 1912" kepada pihak ketiga.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, keputusan pengadilan, dan norma yang hidup dalam masyarakat.16 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.17 Dalam penelitian ini, legal research18 dilakukan terhadap hukum positif, yaitu peraturan hukum tentang kegiatan usaha asuransi dan tentang Usaha Bersama di Indonesia dan Belanda. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah mengenai 16

William J. Filstead, “Qualitative Methode : A needed Perspective in Evaluation Research”, dalam Thomas D. Cook and Charles S. Reichard, eds., Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research, (London: Sage Publications, 1978), hal. 38. 17

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 57-61. Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum mengenai Usaha Bersama di Indonesia selama 22 tahun sejak berlakunya UU Asuransi sampai saat Penulis melakukan penelitian ini. 18

Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, Legal Research, (St. Paul: West Publishing Company, 1992), hal. 1. Menurut Morris L. Cohen, Legal Research atau penelitian hukum dilakukan untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat.


bentuk dan karakteristik dari Usaha Bersama serta kepastian hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban AJB Bumiputera 1912 kepada Pihak Ketiga sebagai Usaha Bersama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.19 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Usaha Bersama seperti Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, KUHD, dan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.20 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku hukum, jurnal, naskah akademis dan data dari internet terkait dengan Usaha Bersama. Buku yang digunakan antara lain adalah buku yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungan," karya H.M.N. Purwosutjipto, buku ini berisi tinjauan tentang Hukum Asuransi di Indonesia. Selain itu termasuk juga buku yang berjudul "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi" karya Sri Rejeki Hartono, yang berisi sejarah asuransi di dunia dan kedatangan asuransi di Indonesia merupakan hal asing yang dibawa oleh Belanda melalui KUHD. Terakhir, Naskah Akademik RUU Asuransi juga membantu Penulis untuk menemukan fakta-fakta terkait penggunaan bentuk Usaha Bersama di Indonesia. Alat pengumpul data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian

kepustakaan (library research) atas data sekunder, yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan Usaha Bersama.21 Data dikumpulkan dengan studi dokumen baik melalui riset atau penelitian literatur maupun data-data elektronik.

19

Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 52. 20

Ibid.

21

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.


Setelah

semua

data

terkumpul,

akan

dilakukan

proses

analisis

dengan

menghubungkan data-data yang dihasilkan dari studi dokumen yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif,22 agar Penulis dapat mengetahui bentuk dan karakteristik Usaha Bersama serta bentuk pertanggungjawaban AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama di Indonesia kepada pihak ketiga.

Tinjauan Teoritis Konsep Usaha Bersama di Eropa berawal dari sebuah gagasan untuk saling melindungi masing-masing risiko melalui kontribusi dana yang dimiliki oleh para anggotanya.23 Di akhir abad pertengahan Eropa, gagasan diatas berlaku dalam bidang pemberian bantuan finansial pada korban kebakaran.24 Usaha Bersama dalam bidang kebakaran ternyata tidak hanya berkembang di Eropa namun juga pada Amerika Serikat. Sama halnya seperti Eropa yang diawali dengan adanya kebakaran, di Amerika Serikat pada saat itu tetangga serta penduduk sekitar akan memberikan kontribusi untuk meringankan beban si korban kebakaran.25 Gagasan untuk saling menanggung inilah yang kemudian berkembang lebih pesat di Eropa pada abad ke 19 yaitu ketika terjadi revolusi industri dan depopulasi dari desa ke kotakota besar yang mengancam solidaritas antar teman dan keluarga pada saat itu, yang kemudian menyebabkan para pekerja di sektor-sektor industri harus menggalang dana untuk bisa saling bantu menutupi kerugian dalam hal kesehatan, kecacatan akibat kecelakaan kerja dan bahkan hari tua.26 Kegiatan usaha asuransi pertama kali dibawa masuk ke dalam Indonesia bersama orang-orang Belanda untuk kepentingan perdagangan mereka.27 Selain 22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah bertujuan untuk memahami makna dari data yang dikumpulkan.. Lihat: Daniel Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, (London: Westview Press, 1991), hal. 68-69. 23

Douwe Grijpstra, et.al., The Role of Mutual Societies in 21st Century, (Brussels: European Parliament, 2011), hal. 15. 24

European Commission, Consultation Document: Mutual Societies in an enlarged Europe, (2003), hal. 7. Peristiwa Great Fire of London tahun 1666 di Inggris merupakan titik awal dari berkembangnya lembaga berbentuk mutual yang kemudian meluas ke seluruh Eropa pada abad ke 19. Konsep dari lembaga mutual ini adalah saling berbagi untuk mencegah dan meminimalisir kerugian. Lihat: K.M. Frost dan S.P. Stoyles, Rooted in Community: A History of Oxford Mutual Insurance Company, (2003), hal. 12. 25

Charles Kelley Knight, The History of Life Insurance in the United States to 1870, (Philadelphia, 1920), hal. 51. 26

Douwe Grijpstra, et.al., Loc. Cit.

27

Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hal. 50.


untuk kepentingan perdagangan, bentuk kegiatan usaha asuransi lain seperti Asuransi Jiwa, ternyata juga dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia.28 Seiring berjalannya waktu, konsep asuransi yang dibawa oleh kaum Belanda diadopsi oleh orang Indonesia, termasuk bentuk badan usahanya. Hal ini dibuktikan bahwa sampai dengan sebelum meletusnya Perang Pasifik pada tahun 1924 terdapat 13 perusahaan asuransi jiwa milik Indonesia yang berbentuk Usaha Bersama.29 Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat diatas bahwa mutual sebenarnya tersebar di berbagai Negara dalam konteks dunia internasional, baik negara maju maupun negara berkembang saat ini. Konsep dasar dari mutual yang dianut secara luas oleh negara-negara di Eropa memiliki definisi sebagai, "Voluntary groups of persons (natural or legal) whose purpose is primarily to meet the needs of their members rather than achieve a return on investment."30 Ciri-ciri secara umum dari mutual, tanpa membedakan lingkup aktivitasnya adalah sama pada negara-negara di Eropa. Ciri-ciri umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:31 a. Berbadan Hukum Privat Bahwa lembaga mutual bukan termasuk ke ranah hukum publik dan tidak dimiliki oleh negara ataupun oleh publik. b. Merupakan Perkumpulan Orang Merupakan anggota dari lembaga itu sendiri. Bukan perkumpulan modal sehingga tidak terdapat saham32 dalam bentuk ini.

28

Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Djiwa Di Indonesia, (Jakarta: Bhratara, 1969), hal. 46. 29

Ibid., hal. 49-50. Kemudian delapan perusahaan lainnya antara lain adalah O.L.Mij. Ngesti Hardjo Mataram, O.L.Mij. Oud Kweekscholieren Bond, O.L.Mij. Riekti Woeri, O.L.Mij. Reksa Djiwangga, O.L.Mij. Spaarhulp, O.L.Mij. Indonesia, O.L.Mij. Oesaha Moelja, dan O.L.Mij. De Vorstenlanden. 30

European Commission, Op.Cit., hal. 5.

31

Ciri-ciri umum ini disadur oleh Penulis melalui beberapa sumber. Lihat: CIRIEC, Manual for Drawing Up The Satellite Accounts of Companies in Social Economy: Co-operatives and Mutual Societies, (Liege: CIRIEC, 2006), hal. 43 - 44; Douwe Grijpstra, et.al., The Role of Mutual Societies in 21st Century, (Brussels: European Parliament, 2011), hal. 19 ; Simon Broek, et.al., Final Report: Study on The Current Situation and Prospects of Mutuals in Europe, (Zoetermeer: Panteia, 2012), hal. 30. 32

Saham adalah surat berharga tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam bentuk PT. Lihat: Iswi Haryani dan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasu, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal. 198.


c. Beroperasi dengan Prinsip Demokrasi Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yakni berlaku prinsip "One Man, One vote". Jadi hak suara tidak berdasarkan besarnya jumlah kepemilikan saham sebagaimana dalam PT. Pelaksanaan prinsip demokrasi terbagi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.33 d. Terdapat Prinsip Solidaritas Prinsip solidaritas berakar dari abad ke 19 di Eropa dahulu, yaitu ketika para tenaga kerja menciptakan wadah untuk saling membantu mencegah kerugian ataupun risikorisiko sosial lainnya. Penerapan konsep tersebut saat ini, dibuktikan bahwa para anggotanya saling membantu mencegah kerugian akibat terjadinya risiko dengan mengumpulkan sejumlah uang. e. Laba Dimanfaatkan untuk Kepentingan Anggota, bahwa semua anggota akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh lembaga mutual. Laba dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemotongan premi, peningkatan pelayanan kepada anggota atau bentuk-bentuk lain yang membantu perkembangan lembaga mutual. f. Dikenal dan Diatur dalam Hukum sebagai Lembaga Mutual, secara spesifik disebutkan sebagai "mutual" dalam peraturannya dan terpisah dari bentuk koperasi dan asosiasi.34 Usaha Bersama atau yang dikenal di Belanda dengan istilah Onderlinge Waarborgmaatschappij (mutual insurance society), mempunyai pengaturan secara khusus dalam Buku II BW Belanda tentang Badan Hukum yaitu pada Titel 2.3, pasal 53-63k.35 33

AISAM, Governance of Mutual Insurance Companies: The Current State of Legislation, (Liege: Massoz, 2006), hal. 7. Pada konsep Demokrasi Langsung, semua anggota dari Usaha Bersama ikut andil dalam rapat umum. Sedangkan pada Demokrasi Tidak Langsung, yang mengikuti Rapat Umum hanyalah delegasi dari para anggota yang dipilih berdasarkan mekanisme tertentu. 34

Contohnya adalah Usaha Bersama pada peraturan Belanda. Titel 2.3 Buku II BW Belanda mengatur tentang Koperasi dan Usaha Bersama, walaupun kedua bentuk tersebut berada dalam satu titel namun sepanjang pasal 53-63k terlihat dengan jelas pemisahan peraturan kedua bentuk itu. 35

Titel yang berjudul "Cooperatives and Mutual Insurance Societies", mengatur kedua bentuk ini dalam pasal 53 -63k secara bersamaan. Namun hal ini tidak membatasi keberlakuan ketentuan yang ada di luar titel ini selama dinyatakan demikian.


Walaupun demikian, ketentuan yang ada pada Titel 2.2 tentang Asosiasi atau Vereniging36 tetap berlaku pada bentuk Usaha Bersama kecuali pasal 26 ayat (3)37 dan pasal 44 ayat (2) serta selama ketentuan yang ada pada Titel 2.2 tidak mengaturnya.38 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mutual di Eropa mempunyai ciri-ciri umum yang menjadi karakteristiknya. Apabila diterapkan pada Mutual Insurance Society menurut BW Belanda, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut: a. Merupakan Badan Hukum Privat Bahwa Usaha Bersama merupakan badan hukum karena pengaturannya berada dalam dalam Buku II BW Belanda tentang recthpersoon.39 b. Merupakan Perkumpulan Orang Bahwa Usaha Bersama merupakan perkumpulan orang yang tak lain merupakan anggota dari Usaha Bersama itu sendiri.40 c. Beroperasi dengan Prinsip Demokrasi Selama tidak diatur dalam AD maka sejak awal yang berlaku adalah prinsip "One Man, One Vote", yaitu setiap anggota mempunyai satu hak suara saja.41 d. Laba Dimanfaatkan untuk Kepentingan Anggota, bahwa semua anggota akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh Usaha Bersama.42 36

Pasal 26 ayat (1) Buku II BW Belanda menyatakan definisi Vereniging atau Asosiasi sebagai badan hukum yang memiliki anggota dan mempunyai tujuan yang berbeda dengan Koperasi dan Usaha Bersama yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah Asosiasi di Belanda pasti merupakan bentuk badan hukum. Sedangkan istilah Vereniging di Indonesia menurut H.M.N. Purwosujtipto, dapat diartikan sebagai perkumpulan dalam arti sempit, yaitu perkumpulan yang tidak bertujuan untuk mencari laba, tidak menjalankan perusahaan dan tidak termasuk dalam bidang hukum dagang. Lihat: Chidir Ali, Badan Hukum, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 119-120. 37

Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa asosiasi tidak dapat membagikan keuntungan kepada para anggotanya. 38

Buku II BW Belanda, Ps. 53a ayat (1).

39

Karena Recthpersoon adalah Badan Hukum dalam Bahasa Belanda, maka semua ketentuan yang ada dalam Buku II BW Belanda adalah tentang badan hukum tak terkecuali Usaha Bersama. 40


41


42

Ibid., Ps. 53 ayat (2) jo. Ps. 26 ayat (3). Kedua pasal tersebut menyatakan profit dan benefit, dengan demikian keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya dapat berupa uang ataupun bentuk lain yang


e. Dikenal dan Diatur dalam Hukum sebagai Mutual, bahwa Usaha Bersama telah secara spesifik dinyatakan sebagai mutual dalam BW Belanda.43 Sedangkan prinsip solidaritas tidak dapat terlihat dari peraturan karena penerapan prinsip solidaritas tersebut merupakan karakteristik yang ada karena pendekatan historis, sesuai dengan latar belakang lahirnya mutual di Eropa. Di Indonesia, penjelasan lebih dalam mengenai Usaha Bersama yang dimaksud dalam UU Asuransi saat ini masih sangat terbatas, karena amanat untuk membuat Undang-Undang mengenai Usaha Bersama sampai saat ini belum terlaksanakan.44 Namun, apabila kita merujuk pada beberapa peraturan di Indonesia, dapat ditemui istilah-istilah yang sebenarnya sama dengan Usaha Bersama walaupun penyebutan istilahnya cukup berbeda dalam literatur yang memberi penjelasannya. Seperti pada literatur karya

H.M.N. Purwosujipto

menggunakan istilah perkumpulan saling menanggung dan perkumpulan asuransi jiwa timbal balik dalam menerjemahkan pasal 286 dan 308 KUHD, sedangkan Santoso Poedjosoebroto menyebut istilah dalam kedua pasal tersebut dengan Maskapai Bersama, dan pada buku lain karya Sutantya R. tetap menyatakan sebagai Usaha Bersama.45 Mengenai adanya perkataan "Saling Menanggung" atau "Timbal Balik", bahwa pada dasarnya konsep asuransi adalah sama dengan saling menangggung ataupun timbal balik, yaitu tertanggung membayar premi dan penanggung akan memberikan ganti rugi apabila telah terjadi suatu peristiwa tak pasti dan merugikan tertanggung pada suatu perjanjian asuransi.46 Namun, menurut Purwosutjipto, terdapat suatu ciri khas pada perkumpulan saling

bermanfaat bagi anggotanya. Namun BW tidak mengatur lebih lanjut jenis atau bentuk dari manfaat yang didapat oleh anggota. 43 Lihat Buku II BW Belanda, bahwa Titel 2.3 mengatur Koperasi dan Usaha Bersama, walaupun kedua bentuk tersebut berada dalam satu titel namun sepanjang pasal 53-63k terlihat dengan jelas pemisahan peraturan kedua bentuk itu. 44

Pasal 7 ayat (3) UU Asuransi menyatakan bahwa ketentuan tentang kegiatan usaha perasuransian berbentuk Usaha Bersama adalah harus diatur oleh Undang-Undang. 45

Kedua istilah ini merujuk pada bentuk Usaha Bersama, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dalam kedua buku yang menyatakan contoh konkritnya dari bentuk tersebut adalah AJB Bumiputera 1912. Lihat: H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Cet. 7, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 237.; Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Djiwa Di Indonesia, (Jakarta: Bhratara, 1969), hal. 239. 46

Ibid., hal. 234.


menanggung, yaitu bahwa adanya kedudukan rangkap, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang merangkap sebagai tertanggung.47 Secara teoritis di Indonesia bentuk Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu: a. Bersifat gotong royong.48 Hal ini dibuktikan oleh para anggotanya yang bersama-sama menanggulangi kerugian yang diderita oleh sesama anggota. b. Merupakan badan hukum Berdasarkan Arrest H.R. tanggal 20 Oktober 1865 yang menyatakan Usaha Bersama adalah Zedelijke Lichaam sehingga mengikuti ketentuan pasal 1654 KUHPER.49 c. Bahwa Tertanggung merangkap sebagai Anggota Terjadi ketika yang bersangkutan menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama.50 Sedangkan karakteristik "Mutual dikenal dan diatur dalam hukum sebagai Mutual" pada Mutual di Eropa ataupun Belanda ternyata juga berlaku dalam konteks Usaha Bersama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Asuransi yang dengan jelas menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dapat berbentuk badan hukum PT, Koperasi atau Usaha Bersama.51

47

Ibid., hal. 235.

48

Menurut R. Sutantya, suatu badan yang berbentuk Usaha Bersama merupakan swadaya masyarakat yang didukung oleh semangat gotong royong. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian negara disusun dengan semangat gotong royong sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia. Lihat: Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 161 dan 162. 49

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Cet. 7, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 236. Pasal 1654 KUHPER menyatakan bahwa perkumpulan saling menanggung itu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, perkumpulan saling menanggung adalah badan hukum. 50

Santoso Poedjosoebroto, Op.Cit., hal. 236.

51

Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, Loc.Cit.


Berdasarkan karakteristik dari Usaha Bersama yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, maka telah diketahui karakteristik dari Usaha Bersama berdasarkan teori yang ada. Kemudian untuk mempermudah perbandingannya akan digunakan tabel berikut: Tabel Perbandingan Karakteristik Usaha Bersama Secara Umum.52 No.

Eropa

Belanda

Indonesia

1.

Berbadan Hukum Privat

Berbadan Hukum Privat

Berbadan Hukum

2.

Perkumpulan Orang, dengan

Perkumpulan Orang,

Tertanggung merangkap

tertanggung merangkap

dengan Tertanggung

sebagai Anggota.

sebagai Anggota.

merangkap sebagai Anggota

Berprinsip Demokrasi

Berprinsip Demokrasi

dalam konteks "One Man

dalam konteks "One Man

One Vote"

One Vote"

Prinsip Solidaritas

Berprinsip Solidaritas

3.

4.

Tidak Diketahui

Berprinsip Gotong Royong

5.

6.

Laba dimanfaatkan untuk

Laba dimanfaatkan untuk

Tidak Diketahui

kepentingan anggota

kepentingan anggota

Dikenal dan diatur dalam

Dikenal dan diatur dalam

Dikenal dalam hukum

Hukum sebagai Mutual

Hukum sebagai Mutual

sebagai Usaha Bersama

Pembahasan Ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum Usaha Bersama berdasarkan AD AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut: 1. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari Direksi dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari AD.53 2. Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pengelolaan Perusahaan yang diputuskan dalam Rapat Direksi yang menyimpang dari AD.54 52

Agar lebih jelas, lihat lagi penjelasan masing-masing karakteristik pada halaman-halaman sebelumnya. 53

Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, Op.Cit., Ps. 26 ayat (2).

54



3. Apabila Perusahaan menderita kerugian, maka kerugian akan ditutup dengan Dana Cadangan, yang dalam konteks ini adalah Dana Cadangan Umum dan Dana Jaminan.55 4. Kemudian apabila Dana Jaminan masih belum cukup untuk menutupi kerugian, maka akan diadakan Sidang Luar Biasa BPA untuk memutuskan apakah Perusahaan akan dilikuidasi atau tetap lanjut berdiri dengan mempertahankan bentuk Usaha Bersama atau mengubah bentuk badan usahanya.56 5. Apabila Sidang BPA menyatakan bahwa Perusahaan tetap berdiri tanpa mengubah bentuk Usaha Bersama menjadi bentuk yang lain, maka sisa kerugian akan dibagi diantara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya sehingga uang pertanggungannya menjadi lebih kecil.57 Dengan tidak adanya Undang-Undang tentang Usaha Bersama yang diamanatkan dalam UU Asuransi, maka dasar hukum mengenai bentuk Usaha Bersama di Indonesia sampai saat ini adalah pasal 10 Stb. 1870 No. 64 yang mengecualikan keberlakuan Staatsblad tersebut terhadap Usaha Bersama dan tetap memberlakukan ketentuan dalam KUHD dan KUHPER. Bagian dalam KUHPER ditentukan secara spesifik oleh Arrest H.R. tanggal 20 Oktober 1865, yang menetapkan bahwa Usaha Bersama merupakan zedelijke lichaam, sehingga ketentuan pada Buku III Bab IX KUHPER menjadi berlaku pada Usaha Bersama.58 Pasal 1660 KUHPER menyatakan bahwa pada intinya apabila peraturan dari Pemerintah yang seharusnya mengatur mengenai hak dan kewajiban tiap anggota badan hukum tersebut tidak ada, maka ketentuan dalam Bab IX Buku III KUHPER ini wajib diikuti.59 Sayangnya ketentuan pada KUHPER tersebut tidaklah lengkap seperti pada UUPT ataupun UU Koperasi yang memberikan kepastian hukum pada PT dan Koperasi. Sedangkan 55

Ibid., Ps. 33 ayat (1) dan (2) jo. Ps. 32 ayat (1) -(3). Dana Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan Dana Jaminan adalah dana yang dibentuk untuk menambah jaminan kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis. Pemasukan Dana-Dana Cadangan ini berasal dari 20% laba Perusahaan dan 80% sisanya adalah untuk Pemegang Polis jenis asuransi yang memiliki hak Reversionary Bonus. Lihat: Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, Ps. 31 ayat (3). 56


57


58

Chidir Ali, Op.Cit., hal. 84.

59

KUHPER, Ps. 1660. Pasal ini juga menyatakan bahwa hak-hak serta kewajiban dari anggota badan hukum itu setidaknya harus diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan menyesuaikan pada ketentuan ini.


apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai Usaha Bersama (Mutual Insurance Society) yang ada pada BW Belanda, maka dapat dilihat bahwa Usaha Bersama di Belanda memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Hal ini karena Usaha Bersama di Belanda mempunyai pengaturannya tersendiri yaitu dalam Buku II tentang Badan Hukum. Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum Usaha Bersama yang terdapat

pada

BW

Belanda

terbagi

menjadi

dua,

yaitu

ketentuan

mengenai

pertanggungjawaban oleh anggota Usaha Bersama serta pertanggungjawaban oleh Directors dan Supervisory Director yang selalu dikaitkan dengan keadaan defisit dan kebangkrutan. Ketentuan yang pertama menyatakan bahwa anggota-anggota dari Usaha Bersama termasuk yang merupakan anggota pada tahun lalu, ikut bertanggung jawab apabila badan hukum yang bersangkutan mengalami pembubaran karena badan usaha yang bersangkutan berada dalam keadaan insolven setelah dinyatakan bangkrut.60 Bagian pertanggungjawaban tiap-tiap anggota adalah sama rata jika tidak diatur oleh AD.61 Apabila terdapat bagian pertanggungjawaban yang tidak tertutup oleh satu atau beberapa anggota, maka anggota yang lain akan mengambil alih sisa bagian yang kurang tersebut tanpa melebihi bagian tanggung jawab masing-masing.62 Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban anggota Usaha Bersama di Belanda yang mempengaruhi bentuk dari Usaha Bersama berdasarkan ketentuan pasal 56 jo. pasal 54 ayat (2) BW, yaitu:63 1. Exclusion of Liability (Uitsluiting van Aansprakelijkheid) 2. Limited Liability (Beperkte Aansprakelijkheid); atau 3. Statutory Liability (Wettelijke Aansprakelijkheid). AD dari Usaha Bersama dapat menentukan satu dari ketiga bentuk diatas yang berakibat bahwa diakhir nama badan usaha harus terdapat keterangan bentuk pertanggungjawaban anggota yang mana yang dipakai. Pemakaian kata U.A. berakibat bahwa anggotanya 60

Buku II BW Belanda, Op.Cit., Ps. 55 ayat (1). Kriteria anggota yang ikut bertanggung jawab adalah mereka yang merupakan anggota pada saat badan hukum tersebut bubar atau mereka yang merupakan anggota setidaknya sampai satu tahun sebelum pengumuman badan hukum tersebut bangkrut karena keadaan insolven. Dengan kata lain, baik anggota ataupun yang pernah jadi anggota Usaha Bersama ikut bertanggung jawab. AD juga juga membolehkan pengaturan mengenai jangka waktu periode pertanggungjawaban anggota adalah lebih dari satu tahun. 61


62


63

Houthoff Buruma, Guide to Doing Business in the Netherlands 2012, (Amsterdam: Lex Mundi, 2012), hal. 25. Secara urutan, singkatan yang dipakai adalah U.A., B.A. dan W.A.


dikecualikan dari tanggung jawab, sedangkan badan usaha dengan kata B.A. diakhir namanya mempunyai arti bahwa anggotanya hanya dapat bertanggungjawab sebatas apa yang diatur dalam AD dan apabila tidak ada ketentuan seperti dua yang sebelumnya, maka badan usaha yang bersangkutan harus menambahkan kata W.A.64 Sedangkan ketentuan kedua mengenai pertanggungjawaban oleh Directors dan Supervisory Directors adalah mengacu pada pasal 131, 138, 149 dan 150.65 Ketentuanketentuan terkait dengan pertanggungjawaban Directors dan Supervisory Directors adalah sebagai berikut: 1. Setiap Directors akan bertanggung jawab secara pribadi apabila aset dari perusahaan tidak cukup untuk membayar utang yang ada dan dapat dibuktikan yang menjadi penyebab utama dari kepailitan yang dialami oleh perusahaan adalah bahwa Board of Directors tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.66 Pengadilan dapat mengurangi jumlah pertanggungjawaban masingmasing Directors apabila ternyata beban tersebut dinilai berlebihan atau tidak sesuai dengan keadaan.67 2. Apabila terjadi misrepresentasi terhadap kondisi finansial dari perusahaan yang bersangkutan dalam laporan berkala, maka Directors akan bertanggung jawab secara pribadi kepada Pihak Ketiga atas kerugian yang diderita.68 3. Ketentuan pasal 9, 138 dan 139 Buku II BW Belanda juga berlaku terhadap Supervisory Directors sebagaimana telah dijelaskan di atas.69

64

Kluwer Law International, Introduction to Dutch Law, (Amsterdam, 2006), hal. 177.

65

BW Belanda, Op.Cit., Ps. 50a.

66

Ibid., Ps. 138 ayat (1) dan ayat (3). Setiap Director yang dapat membuktikan dirinya tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya serta telah mengambil langkah pencegahan maka ketentuan pada ayat (1) tentang pertanggungjawaban secara pribadi adalah tidak berlaku padanya. 67


68

Ibid., Ps. 139. Ketentuan ini tidak berlaku selama anggota direksi dapat membuktikan bahwa misrepresentasi tersebut bukanlah kesalahannya. 69

Ibid., Ps. 149 jo. Ps. 9 dan 138, serta Ps. 150. Ps. 9 pada intinya menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka melalui AD dan bertanggung jawab pernuh atas konsekuensi dari pelaksanaan kinerjanya yang tidak tepat, kecuali telah berusaha dengan melakukan tindakan pencegahan. Walaupun pasa-pasal ini merujuk pada pertanggungjawaban Direksi, ternyata ketentuan yang bersangkutan juga beraku pada Supervisory Directors. Mengenai misrepresentasi kondisi finansial perusahaan dalam laporan berkala, kedudukan pertanggungjawaban Supervisory Directors adalah secara pribadi dan setelah pertanggungjawaban anggota Direksi.


Sebagai tambahan ada sudut pandang lain yang menurut penulis bisa dicermati. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang Pemegang Polis sebagai anggota sekaligus nasabah AJB Bumiputera 1912. Pasal 1661 KUHPER menyatakan para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya dan semua utang perkumpulan hanya dapat dilunasi dengan harta kekayaan perkumpulan itu.70 Namun AJB Bumiputera 1912 tidak mengikuti ketentuan ini, yang dibuktikan dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (5) AD AJB Bumiputera 1912. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian yang hingga Dana Jaminan tidak sanggup menutupinya, maka akan terjadi pembagian kerugian pada para anggota dengan pemotongan uang pertanggungan. Menurut Penulis, ketentuan tentang pemotongan uang pertanggungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi anggota Usaha Bersama. Dengan kata lain apabila diasumsikan perusahaan mengalami kerugian, sementara penyebab perusahaan merugi bukan karena Direksi sehingga Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi maka dana yang dipakai adalah dana cadangan. Kemudian apabila dana cadangan tersebut tidak mampu menutup kerugiannya, maka yang dilakukan adalah pemotongan uang pertanggungan anggota. Dalam kondisi seperti ini, maka anggota secara tidak langsung akan terpaksa ikut bertanggung jawab secara pribadi. Dengan demikian ketentuan ini adalah berlawanan dengan pasal 1661 KUHPER yang mirip dengan konsep Exclusion of Liability pada BW Belanda. Pengaturan tentang keterlibatan anggota dalam suatu pertanggungjawaban apabila badan hukum yang bersangkutan mengalami kebangkrutan sudah dinyatakan secara jelas di Belanda. Sehingga jika ada AD Usaha Bersama di Belanda yang menyatakan demikian, maka tidak menjadi masalah. Ketentuan ini menurut Penulis juga menyalahi teori kedudukan badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri sehingga mempunyai kekayaan yang terpisah. Badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah, dengan demikian akan menyebabkan bahwa harta kekayaan yang terpisah itulah yang menjadi objek tuntutan bagi pihak-pihak ketiga sekalipun harta kekayaan tersebut merupakan pemasukan anggota-anggota.71 Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, kekayaannya tidak dipisah. Hal ini menyebabkan harta pribadi para sekutunya akan terpakai untuk memenuhi kewajiban badan 70

KUHPER, Op.Cit., Ps. 1661.

71

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet. 4, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 50.


usahanya.72 Oleh karena itu ketentuan dalam AD ini menurut Penulis adalah menjadi tidak tepat.

Kesimpulan Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kegiatan usaha asuransi, tidak ditemukan ketentuan yang secara jelas mengatur karakteristik bentuk perusahaan "Usaha Bersama" dalam kegiatan asuransi. Namun demikian, dari berbagai teori hukum keperdataan, dapat diketahui bahwa karakteristik bentuk perusahaan Usaha Bersama dalam kegiatan usaha asuransi, diantaranya, adalah suatu badan hukum; bersifat gotong royong karena sesama anggota akan saling menanggung kerugian yang dihadapi oleh anggota lainnya; dan tertanggung merupakan anggota dari Usaha Bersama. Sebagai perbandingan, karakteristik Mutual Insurance di Belanda diatur secara tegas dalam Nieuw Burgerlijke Wetboek (BW Belanda) dan Mutual Insurance di Eropa dapat diketahui dalam Laporan Penelitian Komisi Eropa. Karakteristik Mutual Insurance tersebut, antara lain adalah suatu badan hukum yang terdiri dari perkumpulan orang dan bukan modal; diselenggarakan dengan prinsip demokrasi sehingga anggotanya mempunya hak suara yang sama; berprinsip solidaritas karena berakar dari konsel saling menanggung kerugian sesama dengan suatu kontribusi dana pada masa revolusi industri; dan laba akan dimanfaat untuk kepentingan anggota. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undangundang yang khusus mengatur tentang Usaha Bersama, namun demikian keberadaan perusahaan dengan bentuk Usaha Bersama sebenarnya telah diakui sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c UU Asuransi dan pasal 286 serta 308 KUHD yang disebut sebagai perkumpulan saling menanggung dan perkumpulan asuransi jiwa timbal balik. Sedangkan pada Mutual Insurance di Belanda dan Eropa sudah mempunya undang-undang tersendiri.

72

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 23.


2. Bentuk tanggung jawab Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 adalah tanggung jawab terbatas (limited liabilty). Walaupun anggaran dasarnya tidak menyatakan dengan jelas bentuk tanggung jawabnya, namun berdasarkan Arrest H.R. tanggal 20 Oktober 1865 jo. pasal 1661 KUHPER dapat diketahui bentuk tanggung jawab dari Usaha Bersama adalah tanggung jawab terbatas karena harta kekayaan dari Usaha Bersama sebagai badan hukum akan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya,

Anggaran

Dasar

menyatakan

pengurus,

yaitu

Direksi

akan

bertanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng terhadap kerugian peusahaan yang disebabkan oleh kelalaian mereka dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir, terdapat ketentuan dalam Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa anggota AJB Bumiputera 1912 selaku pemegang polis, yang sebenarnya adalah nasabah untuk bertanggung jawab juga secara pribadi apabila perusahaan mengalami kerugian yang dana-dana cadangan dari AJB Bumiputera 1912 tidak cukup menutupinya. Ketentuan tentang tanggung jawab pribadi anggota ini adalah tidak tepat karena selain bertentangan dengan pasal 1661 KUHPER yang menyatakan bahwa anggota tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh badan usaha, juga tidak adil bagi anggota yang tidak tahu menahu jalannya badan usaha untuk juga ikut bertanggungjawab.

Saran Agar kegiatan usaha asuransi di Indoensia dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi keuangan dalam pembangungan ekonomi, maka sebaiknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merancang Undang-Undang tentang Usaha Bersama sebagai alternatif bentuk perususahaan dalam kegiatan usaha asuransi. Adapun materi muatan pengaturan tersebut antara lain seperti prosedur pendirian, status hukum, dan tanggung jawab badan usaha, pengurus dan anggotanya. Sebagai bahan pertimbangan, aturan tentang Mutual Insurance yang secara lengkap dan jelas telah dimuat dalam BW Belanda, dapat dijadikan sebagai acuan dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya terhadap nilainilai yang berlaku di Indonesia.


Daftar Referensi Buku AISAM. Governance of Mutual Insurance Companies: The Current State of Legislation. Liege: Massoz, 2006. Ali, Chidir. Badan Hukum. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1991. Barneveld, H. Van. Pengantar dalam Pengetahuan Umum Asuransi. [Inleiding tot de Algemene Assurantiekennis]. diterjemahkan oleh C.H Strumphler dan Noear Moerasad. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980. Broek, Simon. et.al. Final Report: Study on The Current Situation and Prospects of Mutuals in Europe. Zoetermeer: Panteia, 2012. Buruma, Houthoff. Guide to Doing Business in the Netherlands 2012. Amsterdam: Lex Mundi, 2012. CIRIEC. Manual for Drawing Up The Satellite Accounts of Companies in Social Economy: Co-operatives and Mutual Societies. Liege: CIRIEC, 2006. Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. Legal Research. St. Paul: West Publishing Company, 1992. Cook, Thomas D. dan Charles S. Reichard. Eds. Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research. London: Sage Publications, 1978. European Commission. Consultation Document: Mutual Societies in an enlarged Europe. 2003. Frost, K.M. dan S.P. Stoyles. Rooted in Community: A History of Oxford Mutual Insurance Company. 2003. Grijpstra, Douwe. et.al. The Role of Mutual Societies in 21st Century. Brussels: European Parliament, 2011. Hadhikusuma, Sutantya R. dan Sumantoro. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Haryani, Iswi dan R. Serfianto. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah. Jakarta: Visimedia, 2010. Kluwer Law International. Introduction to Dutch Law. Amsterdam, 2006. Knight, Charles Kelley , The History of Life Insurance in the United States to 1870, (Philadelphia, 1920) Little, Daniel. Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science. London: Westview Press, 1991. Mamudji, Sri. et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007. Poedjosoebroto, Santoso. Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Djiwa Di Indonesia. Jakarta: Bhratara, 1969. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk - Bentuk Perusahaan. Cet. 7. Jakarta: Djambatan, 1992. Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Data Internet Bumiputera. "Informasi Umum AJB Bumiputera 1912" http://bumiputera.com/download/document/ Fact_Sheet_Media_Launch_Bumiputera_010212_13.pdf (diakses 7 April 2014). "Bumiputera Tolak Usul Penghapusan Asuransi Mutual" http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt510677b95aa13/bumiputera-tolak-usul-penghapusan-asuransi-mutual (diakses 24 April 2014). "MK Perintahkan DPR buat UU Usaha Bersama Asuransi" http://nasional.kontan.co.id/news/mk-perintahkandpr-buat-uu-usaha-bersama-asuransi (diakses 23 April 2014). "OJK Pastikan Bumiputera Tetap Beroperasi" http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5122cb287a95a/ojkpastikan-bumiputera-tetap-beroperasi (diakses 27 Maret 2014) "OJK:

Usaha Mutual AJB Bumiputera Tak Dihapus" http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5107a61dc21ca/ojk--usaha-mutual-ajb-bumiputera-tak-dihapus (diakses 27 Maret 2014)

"Penghapusan Badan Usaha Mutual di Industri Asuransi Tidak Beralasan" http://www.tribunnews.coom/bisnis/2013/03/04/penghapusan-badan usaha-mutual-di-industri-asuransitidak-beralasan (diakses 24 April 2014) Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. ________. Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. LN. No. 13 Tahun 1992. TLN No. 3467. ________. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. LN. No. 111 Tahun 2011. TLN No. 5253. Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Warendrof, H.C.S. dan R.L. Thomas. Companies and other legal persons under Netherlands Law and Netherlands Antilles Law: A Translation of Book 2 of the Netherlands Civil Code. Deventer: Kluwer Law and Taxation. Lain-Lain Bumiputera, Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Naskah Akademik RUU tentang Usaha Perasuransian.


Karakteristik dan Tanggung Jawab Bentuk Usaha Bersama Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)

Recommend Documents