KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Kalian Pembentukan Hukum Internasional di Komite Antariksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) Sugiyono Pengkajian Hukum Kedirgantaraan Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 12, Jakarta Selatan [email protected]

Abstract United Nations Commiteee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) is the first of United Nations Committee which apply using consensus procedures in adopt its decisions. The result of the Committee and the both Subcommittee (Scientific and Technical Subcommitee and Legal Subcommitee) use this method in adopting five United Nations Treaties on Outer Space and become positive international space law and have been ratified by some States. There are several challenge for the implementing of this method such as having much times to make every decisions. This paper investigates how to implement this method in making decisions.This type of research is a normative study. Keywords: International law, United Nation, Outer Space

cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam

Pendahuluan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

penerapan metode konsensus tersebut.

tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Da-

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana cara

mai United Nations Committe on the Peaceful Uses

Komite melaksanakan tugasnya dengan menerapkan

of Outer Space (UNCOPUOS), yang selanjutnya di-

metode konsensus dalam pengambilan keputusan,

sebut Komite, adalah sebuah Komite yang men-

apa yang dimaksud dengan metode konsensus serta

dapat tugas untuk membahas berbagai permasalahan

keuntungan dan kerugian dengan diterapkannya

berkaitan dengan penggunaan antariksa untuk mak-

metode tersebut dalam pembuatan hukum interna-

sud damai dan menyiapkan rancangan hukum inter-

sional tentang penggunaan antariksa untuk maksud

nasional tentang kegiatan keantariksaan. Sejak di-

damai.

dirikannya Komite tersebut, maka dapat dikatakan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui

bahwa ia merupakan titik sentral dalam pemben-

lebih jauh mengenai penggunaan metode konsensus

tukan hukum internasional yang mengatur kegiatan

sekaligus menambah informasi aktual dan perben-

negara-negara di antariksa untuk maksud damai.

daharaan pustaka mengenai eksistensi suatu sistem

Dalam melaksanakan tugasnya Komite ke-

hukum tentang pengambilan keputusan di Komite

antariksaan telah menerapkan suatu metoda pe-

Antariksa PBB, dengan metodologi analisis des-

ngambilan keputusan yang cukup unik yaitu metode

kriptif dengan menggunakan data yang diambil dari

pengambilan keputusan secara konsensus. Terlaksa-

Resolusi Majelis Umum PBB, dokumen Perserika-

nanya ketentuan konsensus sebagai suatu metode

tan Bangsa-Bangsa dan melakukan studi perbandi-

pengambilan keputusan. di komite keantariksaan te-

ngan tentang pengambilan keputusan dari berbagai

lah dapat dibuktikan kesuksesannya dalam membuat

Organisasi Internasional serta merujuk kepada pen-

hukum internasional yang mengatur penggunaan an-

dapat para ahli hukum internasional.

tariksa untuk maksud damai. Akan tetapi dibalik ke-

Permasalahan dalam kajian ini adalah sam-

suksesannya dalam penerapan metode konsensus,

pai sejauh mana keberhasilan pengambilan kepu-

253

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011


tusan dengan cara konsensus di komite antariksa

ini ditugaskan oleh Majelis Umum PBB untuk mem-

PBB dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam

bentuk sebuah Komite PBB tentang Penggunaan

penerapannya?

Antariksa untuk Maksud Damai. Pada tanggal 12

Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan

Desember 1959 Majelis Umum PBB telah mene-

pembentukan hukum internasional di komite anta-

rima sebuah Resolusi No. 1472LXIV), yang pada

riksa PBB dilihat dari manfaat ilmiah dan segi prak-

dasarnya adalah pembentukan Komite PBB tentang

teknya sekaligus untuk dapat menambah informasi

Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai.

aktual dan perbendaharaan kepustakaan mengenai

mite ini telah dilengkapi dengan 2 (dua) Subkomite

eksistensi suatu sistem hukum tentang pengambilan

yaitu Subkomite Ilmiah-Teknik dan Subkomite Hu-

keputusan di komite antariksa PBB.

kum.

Ko-

Metodologi kajian pembentukan hukum internasional di komite antariksa PBB ini adalah me-

Keanggotaan Komite

tode pendekatan yuridis normatif melalui studi ke-

Sejak tahun 1973 keanggotaan komite men-

pustakaan dengan melakukan penelusuran bahan

jadi 37 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya

pustaka dengan menggunakan data yang diambil da-

di samping keanggotaan komite lainnya seperti

ri Resolusi-Resolusi Majelis Umum, dokumen PBB

Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium,

dan melakukan studi perbandingan tentang pengam-

Brazil,

bilan keputusan dari berbagai Organisasi Interna-

Czechoslovakia (Now Czech Republic), Federal Re-

sional serta merujuk kepada pendapat para ahli hu-

public of Germany, Egypt, France, German Demo-

kum internasional yang ahli dibidangnya.

cratic Republic, Hungary, India, Indonesia, Iran,

Bulgaria,

Canada,

Chad,

Chile,

Italy, Japan, Kenya, Lebanon, Mexico, Mongolia,

Pembahasan

Morocco, Nigeria, Pakistan, Poland, Romania,

Komite PBB Tentang Penggunaan Antarik-

Sierra Leone, Sudan, Sweden, the Union of Soviet

sa Untuk Maksud Damai

Socialist Republics (now Russian Federation), the

Pembentukan Komite PBB tentang Penggu-

United Kingdom of Great Britain and Northern

naan Antariksa untuk Maksud Damai dapat dikata-

Ireland, the United States of America, & Venezuela.

kan bersamaan waktunya dengan dimulainya kegia-

Sehingga keanggotaan komite sejak tahun

tan ilmiah di antariksa, sewaktu dilaksanakannya ta-

2007 berjumlah 69 negara seperti Albania, Algeria,

hun Geofisika Internasional (The International Geo-

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin,

physical Year) pada tahun 1958 (Space Exploration

Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon,

and Application, 1968). Dengan Resolusi Majelis

Canada, Chad, Chile, China, Colombia, Cuba,

Umum PBB No. 1348 (XIII) pada tanggal 13

Czech Republic, Ecuador, Egypt, France, Hungary,

Desember 1950 terbentuklah sebuah Panitia Ad Hoc

Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy,

yang terdiri dari 18 (delapan belas) negara yaitu

Japan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Libyan Arab

Argentina,

Brazil, Kanada,

Jamahiriya, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco,

Cekoslovakia, Perancis, India, Iran, Italia, Jepang,

Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan,

Meksiko, Polandia, Swedia, Uni Soviet, Republik

Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of

Arab, Inggris dan Amerika Serikat. Panitia Ad Hoc

Korea, Romania, the Russian Federation, Saudi

Australia,

Belgia,


254


Arabia, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, South

manusia dan sampah antariksa (space objects) yang

Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian

diluncurkannya ke antariksa, sesuai informasi yang

Arab Republic, Thailand, Turkey, the United

disampaikan oleh negara-negara. Hal tersebut telah

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the

merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan

United States of America, Ukraine, Uruguay,

kegiatan komite dalam meningkatkan kerja sama in-

Venezuela & Vietnam.

ternasional

bagi

penggunaan

antariksa

untuk

maksud damai.

Tugas Komite Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa

Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik

untuk Maksud Damai telah ditugaskan untuk me-

Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik adalah

ninjau kemungkinan dilaksanakannya kerja sama in-

untuk membahas mengenai kegiatan dan masalah-

ternasional dalam penggunaan antariksa untuk mak-

masalah yang terkait dengan iptek keantariksaan,

sud damai, dan mempelajari kemungkinan dilak-

seperti: (i) membuat serangkaian rekomendasi me-

sanakannya berbagai program yang telah dirancang

ngenai pertukaran informasi, (ii) meningkatkan pro-

oleh PBB dan mempelajari masalah hukum yang

gram-program internasional khususnya dalam bi-

timbul akibat kegiatan di antariksa.

dang penggunaan antariksa untuk maksud damai,

Pada tahun 1961 Majelis Umum menyata-

termasuk program-program yang telah disusun oleh

kan bahwa PBB seharusnya menjadi titik fokal

PBB yang telah dimulai sejak tahun 1971, (iii) spon-

untuk kerja sama internasional dalam melaksanakan

sor yang diberikan oleh PBB dalam memberikan

ekplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud

fasilitas secara internasional dalam melaksanakan

damai dan komite diminta untuk melakukan kerja

program sounding rocket, dan (iv) pendidikan serta

sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan dapat

latihan terutama dalam penggunaan praktis dalam

menggunakan berbagai fasilitas dan fungsi yang

pelaksanaan teknologi antariksa.

dimiliki Sekretariat Jenderal PBB. Di samping itu Komite juga diminta untuk:

Tugas Subkomite Hukum

(i) menjalin kerja sama dengan organisasi interna-

Tugas Subkomite Hukum antara lain: me-

sional baik pemerintah maupun non penterintah

rancang aturan-aturan hukum tentang masalah-ma-

yang menangani kegiatan antariksa, (ii) mengkoor-

salah keantariksaan yang timbul sebagai akibat dari

dinasikan dan saling memberikan data informasi se-

kegiatan di antariksa. Hasil kegiatan Subkomite Hu-

hubungan dengan kegiatan antariksa dan berbagai

kum yang dapat dicatat hingga saat ini adalah be-

negara dan saling memberikan informasi mengenai

rupa 5 (lima) perjanjian internasional yang mengatur

iptek keantariksaan yang telah dimiliki oleh ber-

kegiatan keantariksaan dan telah menjadi hukum

bagai negara, dan (iii) membantu untuk melakukan

positif. Adapun kelima perjanjian internasional

studi dan mempromosikan kerja sama internasional

tersebut adalah :

dalam melaksanakan kegiatan keantariksaan.

a. Treaty on Principles Governing the Activities of

Resolusi Majelis Umum PBB ini juga me-

States in the Exploration and Use of Outer

minta agar Sekretaris Jenderal PBB untuk membuat

Space, including the Moon and Other Celestial

suatu pendaftaran dari benda antariksa buatan 255



b.

Bodies, 1967 yang telah diratifikasi dengan

Benefit and in the Interest of All States, Taking

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002.

into Particular Account the Needs of Develo-

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Re-

ping Countries, 1996, disahkan berdasarkan

turn of Astronauts and the Return of Objects

Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 53/122,

Launched into Outer Space,1968,. yang telah

14 Desember 1996.

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor

state”, 2005, disahkan berdasarkan Resolusi

4 Tahun 1999. c. Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects, 1972, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No-

d.

Majelis Umum PBB, Nomor 59/115, tanggal 25 Januari 2005. f) Recommendations on enhancing the practice of

mor 20 Tahun 1996.

States and international intergovernmental or-

Convention on Registration of Objects Laun-

ganizations in registering space objects”, 2008,

ched into Outer Space, 1975 yang telah diratifi-

disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum

kasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Ta-

PBB Nomor 62/101, tanggal 10 Januari 2008.

hun 1996. e.

e) Application of the concept of the launching

g) Space Debris Mitigation Guideline, 2008 (Doc

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1984.

A/62/20). h) Prinsip-Prinsip yang berkaitan dengan Pencegahan Perlombaan Persenjataan di Antariksa

Di samping kelima perjanjian internasional

(The Prevention of an Arms Race in Outer

keantarikssa yang telah dapat diselesaikan oleh Sub-

Space -PAROS) Doc A/RES/59/65 adopted on

komite Hukum dan telah merupakan hukum positif,

17 December 2004.

Subkomite Hukum hingga tahun 2008 telah menyelesaikan 8 (delapan) buah rancangan hukum in-

Kedelapan rancangan perjanjian internasio-

ternasional yang mengatur mengenai :

nal tersebut di atas belum merupakan hukum positif,

a) The Principles Governing the Use by States of

karena rancangan tersebut masih dalam bentuk prin-

Artificial Earth Satellites for International

sip-prinsip atau deklarasi Negara-negara. (LAPAN,

Direct Television Broadcasting, 1982, disahkan

2008)

berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB , Nomor 27/92, 10 Desember 1982. b) The Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Space, 1986, Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 41/65, 3 Desember 1986

Prosedur Pengambilan Keputusan di Komite Antariksa PBB Tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai Berbagai masalah berkaitan dengan peng-

c) The Principles Relevant to the Use of Nuclear

gunaan antariksa untuk maksud damai perlu dibahas

Power Sources in Outer Space,1992, disahkan

dan diambil suatu keputusan dalam komite. Dalam

berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB,

periode didirikannya komite telah dibahas pula me-

Nomor 47/68, 14 Desember 1992

ngenai metode pengambilan keputusan yang se-

d) Declaration on International Cooperation in

lanjutnya akan diterapkan di dalam komite. Sebagai-

the Exploration and Use of Outer Space for the

mana diketahui proses pengambilan keputusan da-


256


lam forum internasional merupakan suatu hal yang

Sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai

cukup sensitif, mengingat dalam suatu forum inter-

masalah mengenai penggunaan antariksa telah di-

nasional terdapat bermacam-macam kepentingan

bahas di Komite, termasuk prosedur pengambilan

dan berbagai negara di mana masing masing negara

keputusan, perdebatan yang cukup panjang telah

merasa perlu untuk melindungi kepentingan ne-

berlangsung dan berbagai pendapat telah pula dike-

garanya.

mukakan. Mengenai kesulitan yang dihadapi untuk

Pelaksanaan kegiatan antariksa dirasakan

penerapan metode konsensus telah digambarkan

adanya dua situasi yang saling berhadapan, yaitu

oleh Mr. Demetropoulos dari Yunani, yaitu sebagai

disatu pihak negara-negara maju yang mem-punyai

berikut : Unanimity is certainly something that one

kemampuan teknologi tinggi dalam bidang kean-

should hope for, and delegations make laudoble ef-

tariksaan dan di lain pihak negara-negara ber-

forts to reach by private talks, amendments, com-

kembang yang tidak atau belum memiliki teknologi

promise, avoiding a vote on important resolutions

antariksa tersebut, akan tetapi mereka berkepen-

before an acceptable formula has been found. But

tingan untuk ikut serta atau mendapatkan manfaat

the reguire unanimity a priori would impede the

dari perkembangan kegiatan antariksa tersebut. De-

work of the committee and the possibi1ity of any

ngan situasi tersebut, suatu proses pengambilan

progress. The principle of umanity goes against the

keputusan dengan metode konsensus kiranya sulit

principle of equality, since one state could have

untuk dapat terlaksana. Akan tetapi walaupun ter-

greater importance than all the others.

dapat perbedaan yang cukup menyolok namun

Setelah dilakukan beberapa kali diskusi dan

demikian terdapat suatu kesamaan kehendak di an-

negosiasi suatu rancangan resolusi yang disponsori

tara anggota komite, mengenai masalah yang diang-

oleh negara anggota Komite dan didukung oleh Du-

gap cukup sensitif, yaitu tentang minat bersama me-

ta Besar Amerika Serikat Adlai E. Stevenson yang

ngenai penggunaan antariksa untuk maksud damai

mengatakan bahwa usulan yang baru ini mengenai

dan untuk menghilangkan persaingan antara negara-

konsensus merupakan pemikiran yang terbaik untuk

negara serta memberi penekanan pada kerja sama

melakukan kerjasama dan untuk mencapai hasil

internasional. Dalam situasi dan suasana semacam

yang baik pula bagi semua bangsa. Untuk itu ia

inilah masalah pengambilan keputusan dibahas da-

telah mengatakan sebagai berikut: We look fore-

lam komite.

ward to constructive discussion of these proposals

Perdebatan mengenai masalah pengambilan

and to improvement upon them. They do not re-

keputusan secara konsensus telah memakan waktu

present fixed position. We are prepared to consider

yang cukup lama, terutama dengan adanya perbe-

constructive suggestions from any member of the

daan pendapat antara kedua negara adikuasa,

committee so that the widest possible mesure of

Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga dirasakan

common agreement may be reached. (Golloway

perlu untuk melakukan konsultasi dengan negara-

Eiline, 1979).

negara lain yang menjadi anggota komite. Hasil

Pada mulanya keanggotaan dan Komite se-

pertama yang diperoleh dari perdebatan itu adalah,

bagaimana telah disetujui oleh Majelis Umum PBB

bahwa setiap negara anggota komite diperbolehkan

pada tanggal 12 Desember 1959 terdiri dari 23 (dua

membuat suatu pernyataan mengenai hal tersebut.

puluh empat) negara, yang kemudian diperluas

257



dengan 4 (empat) negara pada tanggal 20 Desember

to reach agreement in its work without need of

1961 sehingga keanggotaan komite menjadi dua

voting. (Golloway Eiline, 1979).

puluh delapan negara dan pada waktu itulah komite

Pengambilan keputusan secara konsensus me-

dihadapkan pada suatu keadaan mengenai pengam-

mang merupakan suatu hal yang ideal, akan tetapi

bilan keputusan apakah secara konsensus ataukah

jalan menuju pencapaian konsensus tersebut sering-

pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Se-

kali memerlukan waktu yang cukup panjang, karena

orang delegasi dari Australia, Phinsoll telah me-

diperlukan pembicaraan yang cukup lama, menia-

lukiskan situasi pada waktu itu sebagai berikut:

dakan pengambilan suara dalam merancang suatu

There were discussions over a period of 2 years bet-

resolusi penting untuk mencapai suatu kompromi

ween the Soviet Union and the United States, each

sehingga tidak menghambat pekerjaan komite.

of them from time to time consulting other Coun-

Kadang-kadang keputusan secara konsensus dirasa-

tries of the Committe so that they could not be re-

kan bertentangan dengan rasa keadilan, karena suatu

garded as speaking only for themselves but rather

negara dapat mempunyai kepentingan yang lebih

each of them speaking for a number of countries. In

besar dari negara lain. Demikian suatu keadaan yang

the end the final position of the United States,

dihadapi untuk sampai kepada suatu keputusan

before the General Assembly meeting, was the fol-

melalui konsensus.

lowing one. It was a position that was adopted after consultation

with

many

countries,

Perdebatan mengenai pengambilan keputu-

including

san telah memakan waktu lama dan hasil perdebatan

Australia. Therefore it is the position of the

dapat meniadakan metode pengambilan keputusan

Australian Government also.

dengan suara terbanyak dan akhirnya komite me-

The position was that there should be statements made as the Committee on the Peaceful Uses

milih dan menyetujui diterapkannya metode pengambilan keputusan dengan konsensus.

of Outer Space by any countries which wish to make

Pada tahun 1962 Komite mulai memprak-

them, including no doubt the Soviet Union and the

tekkan penggunaan konsensus sebagai metode pe-

United States, but posible others, on the principles

ngambilan keputusan, yang diawali oleh Ketua ko-

of voting relating to the Committee, and at the end

mite dan pada waktu itu dijabat oleh Dr. Pranze

of it the Chairman of the Committee would make the

Matsch dari Austria, dengan menyatakan sebagai

following statement, agree in advance with all mem-

berikut: In the first place, I should like to place on

bers. The Chairman of the Committee would say

record that through informal consultations, it has

this; if there is no objection, the committee takes in-

been agreed among the members of the committee

to accaunt the statements which have just been ma-

that it will be the aim of all members of the com-

de by the delegations of the United States and the

mittee and its subcommittee to conduct the com-

Union of Soviet Socialist Republics. While there,

mittee’s work in such a way that the committee will

can be no question but that this Committee is gover-

able to reach agreement in its work without need for

ned by appropriate rules of the General Assembly, I

voting.

interpret what has been said to mean that it will be

Dengan demikian komite telah dapat mele-

the aim of the members to conduct the committee’s

takkan prosedur dalam pengambilan keputusan de-

work in such a way that the committee will be able

ngan mempraktekkan metode konsensus.


258


Analisis Pengertian Konsensus dan Bebe-

tek kerja komite mengenai pengambilan kepu-

rapa Metode Pengambilan Keputusan

tusan telah diterapkan suatu prosedur tidak ber-

Pengambilan keputusan dalam satu orga-

keberatan (no objection procedure), di mana

nisasi internasional merupakan suatu subyek yang

Ketua komite mengamati persetujuan yang telah

menarik untuk dipelajari, oleh karena di dalam or-

dicapai oleh negara-negara anggota Komite, dan

ganisasi tersebut duduk wakil negara-negara yang

jika dilihat tidak ada satu negara pun dari

mewakili bermacam-macam kepentingan negaranya

anggota komite tersebut yang menyatakan kebe-

dan kadang-kadang sangat bertentangan satu dengan

ratannya, maka keputusan diambil dan dite-

lainnya, seperti kepentingan politik, ekonomi, so-

tapkan oleh Ketua komite, dengan demikian ma-

sial, budaya maupun militer. Untuk mencapai satu

ka konsensus telah dapat dicapai serta telah

keputusan dalam suatu organisasi internasional ter-

diterapkannya metode konsensus di komite an-

sebut telah dipergunakan berbagai metode pengam-

tariksa PBB selama ini.

bilan keputusan, diantaranya adalah :

Pengambilan keputusan secara bulat memer-

1. Metode Konsensus

259

2. Pengambilan Keputusan Secara Bulat

Konsensus adalah suatu metode pengambilan

lukan keputusan dari semua anggota yang hadir

keputusan di mana satu kelompok dalam me-

dan memberikan suaranya. Pengambilan kepu-

lakukan musyawarah untuk dapat mencapai

tusan secara bulat pada waktu yang lampau da-

suatu keputusan yang bulat. Suatu proses pe-

pat dikatakan merupakan suatu norma hukum

ngambilan keputusan secara konsensus dapat

pada organisasi internasional publik, dan pada

dilakukan dengan suatu sikap tertentu yang be-

saat ini hal tersebut merupakan suatu penge-

rada jauh sebelumnya persetujuan itu terbentuk

cualian. (Riches, 1940)

dan dimaksud untuk membuat suatu perjanjian

Pengambilan suara secara bulat (Unanimity)

secara formal. Hal mana dapat terjadi karena

merupakan pengambilan keputusan yang sangat

proses negosiasi di mana terdapat berbagai pan-

penting, sehingga apabila keputusan dengan

dangan yang berbeda itu dilakukan dengan pe-

suara bulat tersebut tidak tercapai, maka hal itu

nuh kesabaran, sehingga akhirnya dapat dicapai

dapat merupakan hambatan dalam mencapai

satu titik temu dan tidak satu negara anggotapun

suatu keputusan penting bagi seluruh anggota

menyatakan keberatannya dengan hasil yang

kelompok yang bermusyawarah. Keputusan de-

telah dicapai. Dengan metode konsensus ini

ngan sikap bulat dapat juga berupa suatu kepu-

proses negosiasi dilakukan secara musyawarah

tusan dalam bentuk aklamasi, apabila sikap de-

sampai dicapai suatu kebulatan dalam pengam-

mikian telah dibentuk sebelum dilakukan pe-

bilan keputusan dan tiada suatu anggota kelom-

ngambilan suara yang sekonyong-konyong me-

pok yang merasa dirugikan dengan keputusan

nimbulkan keputusan dengan suara bulat.

yang dicapai.

Bila diteliti lebih lanjut ketentuan suara bulat ini

Walaupun metode konsensus telah dipakai de-

telah diletakkan dasar hukumnya jauh sebelum

ngan sukses di komite, akan tetapi hal ini tidak

pembentukan Komite, yaitu di Perjanjian Liga

ditegaskan secara nyata di dalam prosedur pe-

Bangsa-Bangsa The Covenant of the league of

ngambilan keputusan tensebut. Di dalam prak-

Nations yang terdapat pada article 5 (1) yang



berbunyi:

Except where otherwise expressly

lakukan suatu pemungutan suara, sedangkan pa-

provided in this covenant, or by term of the pre-

da metode keputusan secara bulat diperlukan

sent treaty, decisións at any meeting of the as-

adanya pemungutan suara, sehingga dapat dika-

sembly or of’ the council, shall’ require the

takan bahwa dalam hasil akhir sebagai produk

agreement of all Menbers of the league repre-

hukum adalah sama.

sented at the meeting.

3. Pengambilan Keputusan Secara Mayoritas

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pengam-

(majority rule)

bilan keputusan secara bulat merupakan suatu

Dalam organisasi internasional baik publik mau-

norma hukum pada organisasi internasional pu-

pun sewasta dapat terjadi bahwa suatu anggota

blik waktu itu. Pembenaran mengenai hal ini

terikat oleh keputusan yang telah diambil oleh

adalah untuk melindungi kepentingan dan ke-

organisasi, sedangkan sebenarnya tidak sepen-

daulatan negara. Apabila diadakan pengambilan

dapat dengan keputusan yang diambil. Apa se-

keputusan secara bulat pada waktu ini, itu hanya

benarnya yang menyebabkan pembenaran kea-

merupakan pengambilan keputusan secara prak-

daan seperti itu, untuk menjawab pertanyaan itu

tis dan bukan merupakan suatu prinsip. Akan

kiranya perlu menerapkan analogi dari hukum

tetapi lain halnya dengan Dewan Keamanan

kontrak, yaitu dengan masuknya satu negara ke

PBB yang masih memberlakukan pengambilan

dalam suatu organisasi internasional, sebagai

keputusan secara bulat diantara ke lima anggota

anggota baru maka ia secara hukum terikat de-

Dewan Keamanan tarsebut. Dalam mempertim-

ngan peraturan-peraturan hukum yang berlaku

bangkan hal yang sangat penting, seperti masa-

bagi organisasi tersebut. Analogi ini biasa di-

lah keamanan dunia, maka sangat tidak bijak-

kenal

sana apabila Dewan Keamanan PBB tidak

(Haanapenelitie, 1981). Sebenarnya satu anggo-

menggunakan metode pengambilan keputusan

ta organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja

secara bulat, mengingat hal ini dapat membaha-

dengan adanya keputusan yang diambil oleh or-

yakan kestabilan dunia.

ganisasi tersebut karena ia tidak menyetujui ke-

Dalam kenyataannya metode pengambilan ke-

putusan yang diambil. Bagaimanapun ia mem-

putusan dengan suara bulat mempunyai keku-

punyai kebebasan .untuk menentukan keluar

rangan, karena pengambilan keputusan tersebut

dari keanggotaan onganisasi tersebut sehingga

tidak praktis untuk dipakai dan sulit untuk men-

ia tidak terikat lagi kepada keputusan-keputusan

capai keputusan jika dibandingkan dengan me-

yang diambil oleh organisasi itu.

tode pengambilan keputusan dengan suara ter-

Sejarah dapat memperlihatkan bahwa perkem-

banyak, di samping itu pengambilan keputusan

bangan pengambilan keputusan dalam orga-

dengan kebulatan suara berarti memberi hak

nisasi internasional dari konsensus kearah suara

veto secara efektif kepada setiap anggota.

terbanyak Pengambilan keputusan secara ma-

Akhirnya dapat dikatakan hahwa perbedaan an-

yoritas bergerak sangat lambat. Sedangkan jika

tara metode konsensus dan metode keputusan

dipelajari perkembangan pengambilan keputu-

secara bulat terletak pada proses pemungutan

san secara mayoritas lebih cepat pada organisasi

suara. Metode konsensus dicapai tanpa di-

internasional privat dari pada organisasi inter-

dengan


pacta

sunt

servenda

260


261

nasional publik dan lebih cepat lagi perkem-

hitung suara (voting) dan dengan menghitung

bangannya pada tingkat nasional dari pada ting-

suara inipun dapat beraneka ragam caranya, di

kat internasional. Jika diteliti asal mula pe-

antaranya adalah dengan cara pengambilan ke-

ngambilan keputusan dengan suara mayoritas

putusan secara mayoritas, pengambilan kepu-

berasal dari zaman Yunani kuno, demikian juga

tusan dengan suara 2/3, pengambilan keputusan

yang terjadi di Lembaga Hukum Romawi. Da-

dengan suara 3/4 suara terbanyak, Dengan ba-

lam Parlemen Inggris pengambilan keputusan

nyaknya ragam cara pengambilan keputusan,

dengan suara mayoritas baru berkembang pada

tentunya metode yang dipakai disesuaikan de-

pertengahan abad ke 16. Sedangkan dalam dok-

ngan situasi dan keperluan untuk mencapai sua-

trin hukum,

pengambilan keputusan dengan

tu keputusan dalam melakukan musyawarah.

suara mayoritas telah diterima oleh penganut fa-

Tingkatan pengambilan keputusan sesuai de-

ham hukum murni (school of natural law) dan

ngan cara-cara sebagaimana telah disebutkan di

penganut faham kontrak sosial (school of social

atas tergantung dari kelompok dalam melak-

contract) yang berlangsung pada abad ke 17

sanakan musyawarah dan keputusan yang ingin

dan 18. Sedangkan jika diperhatikan perkemba-

dicapai.

ngan pengambilan keputusan dengan suara ma-

Dengan lahirnya PBB dapat dikatakan telah la-

yoritas dalam hukum internasional publik

hir pula organisasi internasional publik yang

berjalan dengan sangat lambat. (Haanapenelitie,

modern. Untuk pengambilan keputusan dalam

1981)

organisasi internasional publik banyak dipergu-

Dalam hukum internasional publik penerobosan

nakan metode pengambilan keputusan dengan

pengambilan keputusan dari konsensus kepada

suara mayoritas, beberapa contoh diantaranya

pengambilan keputusan secara mayoritas baru

adalah:

terlaksana

a. Pengambilan Keputusan Dengan Suara Ter-

sewaktu

didirikannya

PBB

(Goodrich, 1964). Sesuai dengan Piagam PBB

banyak yang Sederhana

Charter of the United Nations mengenai pe-

Pengambilan keputusan dengan suara ter-

ngambilan keputusan dengan suara terbanyak,

banyak yang sederhana ini merupakan me-

tercantum dalam: Article 18 (1): Each member

tode pengambilan keputusan yang banyak

of the general assembly shall have one vote.

dipergunakan. Yang dimaksud dengan pe-

Dan Article 18 (2): Decisions of the general as-

ngambilan keputusan dengan suara terba-

sembly on important questions shall be made by

nyak yang sederhana adalah 50% ditambah

a two-thirds majority of the mem-bers present

satu suara setuju. Metode ini kadang-kadang

and voting.

disebut dengan suara terbanyak yang mutlak

Jika diperhatikan pengambilan keputusan secara

sebagai penekanan pentingnya tambahan

konsensus bukan merupakan satu-satunya cara

satu suara. Prosedur yang ditempuh dalam

dalam melakukan musyawarah untuk dapat

metode ini adalah, keputusan didasarkan

mencapai suatu keputusan, selain dari pada itu

kepada suara setuju yang terbanyak dari

masih terdapat cara pengambilan keputusan de-

anggota yang hadir dan memberikan sua-

ngan metode lain, misalnya dengan cara meng-

ranya.


Kadang-kadang dibutuhkan suara


terbanyak dari semua anggota yang hadir,

ference takes place

sedangkan anggota yang tidak memberi

thirds of the states present and voting, un-

suara sama sekali (abstain) juga dibutuhkan

less by the same majority they shall decide

untuk keperluan penghitungan suara terba-

to apply a different rule.

nyak yang diperlukan. Pengambilan suara

c.Pengambilan

by the vote of two

Keputusan

Berdasarkan

yang dicapai dengan perbandingan 50 ban-

Kriteria

ding 50 tidak memenuhi qourum untuk pe-

Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria

ngambilan keputusan dengan suara terba-

pengambiian keputusan yang dipakai meto-

nyak yang sederhana. Metode pengambilan

de bahwa satu negara dapat mempunyai be-

keputusan ini lebih baik jika dibandingkan

berapa suara yang didasarkan pada suatu

dengan metode pengambilan keputusan de-

kriteria sesuai dengan kepentingan organi-

ngan suara terbanyak secara kualitatif. Da-

sasi tersebut.

lam beberapa organisasi internasional, jika

keantariksaan International Telecommuni-

terdapat

cations

suara

yang

seimbang,

maka

Misalnya dalam organisasi

Satellite

Organization

(INTEL

Presiden atau ketua yang memimpin sidang

SAT), pengambilan keputusan yang dilaku-

mengharuskan adanya pemungutan suara,

kan dalam The Board of Governours adalah

seperti yang tercantum dalam article 55 (2)

secara Weighted Voting. Hal ini didasarkan

Mahkamah Internasional, yang berbunyi: In

pada banyaknya saham dalam organisasi

the event of an equality of votes, the

tersebut. Ketentuan ini dimuat dalam The

President on the judge who acts in his place

Agreement Relating to the International

shall have a casting vote (Lihat Statute of

Telecommunications Satellite Organization,

the International court of justice)

Article IX.

b. Pengambilan Keputusan dengan Suara Ter-

Satu contoh lain, juga dalam bidang keanta-

banyak Secara Kualitátif

riksaan, yaitu The International Maritime

Pengambilan keputusan dengan suara ter-

Satellite Organizations (INMARSAT). Orga-

banyak secara kualitatif biasanya diper-

nisasi ini juga menerapkan pengambilan ke-

gunakan untuk pengambilan keputusan

putusan dengan Weighted Voting, seperti

yang penting. Ini berarti bahwa pengambi-

yang tercantum dalam article XIV (3). Pe-

lan keputusan didasarkan kepada suara ter-

ngambilan keputusan dengan cara Weighted

banyak, biasanya 2/3 atau 3/4 suara terba-

Voting ini adalah baik untuk organisasi yang

nyak dari anggota yang hadir dan membe-

bergerak di bidang teknik atau perdagangan,

rikan suara. Kadang-kadang diharapkan se-

di mana sistem satu negara satu suara tidak

mua suara yang diberikan oleh para ang-

dapat diterapkan.

gotanya. Konvensi Wina 1969 tentang Hu-

4.

Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan de-

kum Perjanjian Internasional dalam article 9

ngan Metode Konsensus

(2) memberikan ketentuan 2/3 suara, yang

Seperti telah disinggung di atas bahwa pe-

berbunyi sebagai berikut : The adoption of

ngambilan keputusan dengan metode konsen-

a text of a treaty at an international con-

sus masih mengalami beberapa hambatan. Di


262


antara hambatan tersebut adalah sangat dibu-

Hambatan lain yang dirasakan adalah me-

tuhkannya waktu untuk menyatukan pendapat

ngenai jumlah keanggotaan dari Komite. Dapat di-

yang saling berbeda dalam pemecahan per-

katakan bahwa sewaktu keanggotaan Komite masih

masalahan. Jumlah waktu yang diperlukan sa-

relatif kecil jumlahnya maka masih mudah untuk

ngat bergantung dari berbagai faktor seperti

melakukan kontak pribadi yang memudahkan pe-

pentingnya suatu keputusan yang harus di-

ngambilan keputusan. Dengan diperluasnya keang-

ambil dalam menghadapi suatu masalah yang

gotaan Komite hal ini dapat memperlambat terca-

harus diambil berkaitan dengan suatu keja-

painya proses konsensus dan kadang-kadang dirasa-

dian yang harus segera dihindarkan, misalnya

kan menjadi tidak produktif.

(i) faktor-faktor politik dan ekonomi yang berhubungan dengan suatu masalah, sehingga

5. Keberhasilan yang Dicapai Melalui Metode

menimbulkan kelambatan dalam pengambilan

Konsensus

keputusan, (ii) adanya unsur-unsur atau masa-

Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa un-

lah-masalah yang tidak dapat didamaikan dan

tuk Maksud Damai merupakan Komite pertama

dianggap masalah itu belum sempurna untuk

yang menggunakan prosedur konsensus dalam

diselesaikan, (iii) adanya masalah tenggang

melakukan musyawarah. Berikut ini akan di-

waktu Komite untuk bersidang dan (iv) tidak

berikan suatu analisis mengenai keberhasilan

adanya suatu struktur kelembagaan yang di-

dari Kornite beserta kedua Subkomitenya yaitu

sertai suatu otoritas dalam membuat kepu-

Subkomite Ilmiah dan Teknik serta Subkomite

tusan akhir.

Hukum dalam menggunakan metode konsensus,

Dalam beberapa tahun ini ada beberapa ma-

dan telah sukses pula dalam menggunakan me-

salah yang belum dapat diselesaikan oleh Ko-

tode ini dalam menyiapkan 5 (lima) buah per-

mite, belum didapatnya persetujuan menge-

janjian internasional yang telah diratifikasi oleh

nai suatu masalah, sehingga masih perlu di-

banyak negara serta telah menjadi hukum po-

bahas pada persidangan yang berikut. Tidak

sitif.

dapat disangkal bahwa memang lebih mudah

263

dicapai suatu persetujuan dalam kelompok

Dengan dimulainya suatu era baru dalam

kecil dari pada kelompok yang lebih besar.

kegiatan di bidang antariksa, maka dirasakan adanya

Diakui pula bahwa setiap masalah yang diha-

suatu keinginan untuk mengadakan kerjasama in-

dapi di Subkomite Hukum merupakan suatu

ternasional, hal ini disebabkan karena adanya rea-

masalah di mana terdapat unsur yang sangat

lisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

berbeda, sehingga upaya pendekatan atau pe-

antariksa sehingga dapat digunakannya antariksa

nyelesaian masalah adalah sangat sulit dan sa-

untuk maksud damai serta bertujuan untuk menia-

ngat memakan waktu.

Akan tetapi bagai-

dakan situasi konflik, apalagi konflik senjata di an-

manapun dalam setiap permasalahan terdapat

tariksa. Demikian kuatnya motifasi bahwa antariksa

celah-celah yang dapat disetujui sehingga

adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia,

pendekatan secara musyawarah dapat dilan-

sehingga hal ini perlu dituangkan dalam suatu per-

jutkan.

janjian internasional (United Nations Resolution No. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011


1962 I ( (XVIII) at 13 December 1963).

antariksa. Oleh karena sebuah satelit atau wahana

Antariksa merupakan dimensi keempat dari

antariksa berorbit atau mengitari berbagai negara

lingkungan bumi selain daratan, lautan dan ruang

tanpa memandang adanya batas negara, oleh sebab

udara. Ilmu Pengetahuan dan teknologi antariksa te-

itu perlu adanya suatu kerjasama internasional.

lah dapat dikembangkan sehingga merupakan suatu

Permasalahan yang dapat diidentifikasi di

kekuatan yang mempunyai sifat dinamika interna-

kemudian hari adalah masalah multi disipliner dan

sional dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan

perlu adanya suatu analisa yang terintergrasi dari

seperti untuk komunikasi secara global, me-

berbagai faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi,

teorologi, navigasi, pemetaan, monitoring berbagai

politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Bila tin-

polusi baik yang terjadi di daratan, lautan dan di

jauan ke masa depan adalah untuk menghasilkan se-

ruang udara untuk menjaga kelestarian bumi secara

suatu yang bijaksana, maka setiap elemen dari

total, dan merupakan sebagian kegiatan yang dapat

masalah harus dikaji dan dievaluasi dengan mem-

dipergunakan untuk maksud damai bagi seluruh

pertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang

umat manusia. Akan tetapi pada saat yang sama te-

akan timbul. Kadang-kadang masalah teknologi atau

lah diakui pula bahwa antariksa dapat dijadikan sua-

faktor ekonomi merupakan masalah penting dalam

tu arena peperangan, sehingga timbul pendapat atau

menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan pada

motivasi untuk mencegah agar antariksa jangan

keadaan lain, masalah politik atau hukum menjadi

sampai dijadikan tempat bagi konflik bersenjata.

hal yang sangat penting untuk dipecahkan. Dapat di-

Suatu metode untuk menjamin agar anta-

katakan bahwa apapun masalahnya dalam penca-

riksa dapat dipergunakan untuk maksud damai dan

paian suatu keputusan hal ini sangat memakan

bukan ajang tempat peperangan, merupakan pen-

waktu yang banyak. Bila diperhatikan bahwa komite

tingnya suatu kreasi dan terbentuknya Hukum An-

dalam menyiapkan suatu perjanjian internasional,

tariksa. Untuk ini perlu diciptakan suatu pola pe-

apalagi menghadapi hal-hal yang sangat rumit, maka

ngembangan kerjasama internasional yang dapat

dalam menyiapkan perjanjian internasional tersebut

berbentuk bilateral maupun multilateral, dengan de-

dapat memakan waktu kurang iebih sepuluh tahun.

mikian Hukum Antariksa dapat dirancang sesuai

Baik Komite maupun kedua Sub-komitenya

dengan keputusan konsensus diantara anggota Ko-

memegang peranan yang sangat menentukan dalam

mite. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bu-

tercapainya proses konsensus. Ketua komite harus

kan hanya kedua Space Powers saja, Amerika

cukup sensitif dalam memimpin sidang dan dapat

Serikat dan Uni Soviet, yang membuat monopoli

menentukan kapan saat yang paling tepat untuk

pengembangan kegiatan di antariksa, melainkan

penentuan suatu persetujuan, bila diperkirakan tidak

perjanjian-perjanjian yang teláh dicapai dengan ada-

ada lagi keberatan dari para pihak, maka keputusan

nya kerja sama internasional adalah dengan parti-

konsensus dapat dilaksanakan. Ketua Komite harus

sipasi atau keikutsertaan dari banyak negara.

benar-benan netral dalam memimpin sidang dan

Sifat dari ilmu pengetahuan dan teknologi

tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada suatu

antariksa telah memberi tekanan pada penggunaan

negara atau kelompok negara, dan ia harus men-

antariksa untuk maksud damai, hukum hanya me-

dapat persetujuan dari semua pihak dalam menye-

ngatur penggunaan yang beraneka ragam dari

lesaikan suatu masalah. Dapat dikatakan bahwa


264


sukses yang telah dicapai di Komite maupun kedua

sensus untuk penggunaan antariksa untuk maksud

Sub-Komitenya dalam mencapai konsensus dan ter-

damai.

ciptanya perjanjian internasional tentang antariksa adalah berkat peranan para Ketuanya.

Diantara tahun 1967 dan tahun 1979 ada 5 (lima) buah perjanjian internasional yang telah diha-

Untuk mencapai suatu pensetujuan ber-

silkan oleh komite dan berlaku sebagai hukum po-

dasarkan konsensus, proses yang harus ditempuh

sitif, dan pada setiap kasus metode konsensus telah

adalah melaiui perbuatan memberi dan menerima.

diterapkan oleh Subkomite hukum dalam meru-

Apabila suatu masalah dikemukakan dalam batas-

muskan hukum antariksa. Walaupun penggunaan

batas yang wajar, maka hal ini memungkinkan suatu

konsensus sebagai mekanisme pengambilan keputu-

proses yang tidak terlalu panjang atau bertele-tele

san telah dibuktikan dapat bermanfaat dan telah di-

untuk mencapai suatu konsensus. Pengajuan suatu

uji dalam mengatasi berbagai masalah yang cukup

masalah yang cukup tajam akan sulit untuk men-

sulit, tidaklah dapat diharapkan bahwa metode ini

capai kata sepakat secara konsensus. Cukup bukti

secara otomatis dapat memecahkan semua permasa-

mengenai banyaknya masalah yang pelik atau cu-

lahan.

kup sulit yang dihadapi oleh komite maupun kedua Sub-komitenya, akan tetapi secara berangsur, perbedaan pendapat yang cukup tajam dapat didekatkan dan akhirnya konsensus dapat dicapai.

Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: Hing-

Beberapa metode telah dikembangkan un-

ga saat ini komite PBB tentang Penggunaan Anta-

tuk memperlancar pencapaian prosedur konsensus.

riksa untuk Maksud Damai telah berhasil menyiap-

baik oleh komite maupun oleh kedua sub-komitenya

kan 5 (lima) buah perjanjian internasional tentang

telah dibentuk kelompok-kelompok kerja (Working

keantariksaan. Pembahasan dalam komite untuk me-

Group) untuk melaksanakan diskusi-diskusi, dalam

nyiapkan kelima perjanjian tersebut telah memakan

menyelesaikan masalah. Kelompok kerja dapat

waktu yang sangat panjang dan kadang-kadang

membentuk suatu kelompok kerja yang lebih kecil

berlarut-larut. Bagaimanapun hasil yang dicapai

lagi, satu kelompok kerja mini, untuk melakukan

oleh komite telah mempercepat penerimaan hasil

pendekatan yang lebih informal dalam memecahkan

tersebut di Majelis Umum PBB dan diratifikasinya

masalah yang pelik atau membuat suatu perumusan

perjanjian internasional tersebut oleh sebagian besar

perjanjian, hingga akhirnya dicapai suatu ke-

negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kelima

sepakatan yang tentunya sifatnya masih informal.

perjanjian internasional yang dihasilkan komite te-

Dalam praktek biasanya persetujuan dapat dicapai,

lah diterima oleh masyarakat internasional. Hanya

dan dirumuskannya suatu persetujuan, dan untuk

pada perjanjian tentang Bulan agak mengalami ham-

masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan

batan dalam pelaksanaan ratifikasi oleh beberapa

diletakkan dalam tanda kurung, sehingga dapat di-

negara maju, di antaranya oleh Amerika Serikat, hal

ketahui apa yang masih harus dikerjakan untuk

ini disebabkan karena prinsip mengenai eksploitasi

mencapai konsesnsus. Dengan melalui kelompok

bulan belum dapat diterima oleh negara-negara maju

kerja ini telah dirintis suatu pengertian dalam ker-

tersebut, walaupun sudah ada konsesnsus di komite.

jasama internasional, pencapaian pelaksanaan kon-

Memang benar bahwa dalam pengambilan keputu-

265



san secara konsensus terdapat suatu kompromi di-

kepentingan sosial ekonomi yang berlainan dan per-

dalamnya, akan tetapi ini tidak berarti bahwa tidak

bedaan kemajuan dan tingkatan teknologi. Dengan

ada keberatan, itulah sebabnya maka kelima perjan-

suasana semacam ini apakah sistem konsensus

jian internasional yang telah disiapkan oleh komite

senantiasa masih dapat dilaksanakan? Apakah tidak

belum diratifikasi oleh sebagian negara maju karena

sebaiknya dikatakan bahwa sistem konsensus itu

masih ada beberapa prinsip yang merupakan kebe-

telah berhasil dilaksanakan sewaktu anggota komite

ratan dari negara-negara maju tersebut.

masih relatif kecil? Ataukah belum ada suatu pe-

Di samping keberhasilan yang telah dicapai, komite masih mengalami beberapa masalah, salah

mikiran alternatif sistem lain dalam pengambilan keputusan?

satu diantaranya adalah masalah pengambilan keputusan secara konsensus. Bila diperhatikan terdapat

Daftar Pustaka

kepentingan yang berbeda antara negara-negara ber-

Abdurrasyid Priyatna, “Kedaulatan Negara di Ruang

kembang dan negara-negara maju, yang menonjol

Udara”, Pusat Penelitian Hukum Angkasa,

adalah perbedaan di bidang teknologi. Negara-ne-

Jakarta, 1972.

gara berkembang mempunyai keinginan yang besar

Abdurrasyid Priyatna, “Pengantar Hukum Ruang

untuk ikut serta dalam kegiatan antariksa baik se-

Angkasa dan Space Treaty”, Bina Cipta,

karang maupun dikemudian hari dan mereka juga

Bandung, 1977.

mempunyai kepentingan untuk melindungi kedau-

Agreement on Rescue of Astronouts and Return of

latan negaranya sebagai akibat dari kegiatan

Objects Launched into Outer Space of

antariksa. Sedangkan negara-negara maju yang me-

1968 (Rescue Agreement, 1968), yang

miliki teknologi antariksa semakin maju, sehingga

telah diratifikasi dengan Keppres Republik

terdapat suatu perbedaan kepentingan antara negara-

Indonesia Nomor 4 Tahun 1999.

negara maju dan negara-negara berkembang, de-

Bupendra, J., “Outer Space A new Demension of the

ngan demikian sulit diketemukan persamaan penda-

Arms Rase, Stockholn Internasional. Pea-

pat dan ditemukannya kata sepakat di dalam komite.

ce Reserach Institute”, Taylor & Trancis

Masalah lain yang dihadapi komite adalah semakin

Ltd, London, 1982.

besarnya jumlah anggota komite, sehingga semakin

Burgenthal I., “Law Making in the International

sulit untuk mencapai kata sepakat dalam pe-

Civil Aviation Organization”, Syracuse

ngambilan keputusan secara konsensus. Pada

University Press. London, 1969.

umumnya dalam suatu kompromi yang diterima

Convention on International Liability for Damages

masih mengandung unsur suara terbanyak, yang su-

Caused by Space Objects of, 1972

dah barang tentu kurang dapat diterima oleh se-

(Liability Convention, 1972), yang telah

bagian kecil negara, apalagi negara-negara tersebut

diratifikasi

adalah negara-negara maju.

Indonesia Nomor 20 Tahun 1996;

Di masa mendatang perlu dipertimbangkan,

dengan

Keppres

Republik

Convention on Registration of Objects Launched

apakah suatu kompromi itu mungkin dilakukan oleh

into

69 (enam puluh sembilan) negara, yang pada dasar-

Convention, 1975), yang telah diratifikasi

nya mempunyai pandangan politik yang berbeda,

dengan


Outer

Keppres

Space

(Registration

Republik

Indonesia 266


Haanappenelitie P. P.C, “Decision Making and Law

Nomor 5 Tahun 1997. Draf Naskah Akademik RUU tentang Keanta-

Maki~ in the UN.COPUOS”, Center for

riksaan, LAPAN Jakarta, 2008.

Research of Air and Space Law, Mc. Gill

General Assembly Resulution No. 1962 (XVII), of

University, Mountreal-Canada, 1981.

13 December 1963, Declaration of legal

Komar Kantaatmadja Mieke, “Berbagai Masalah

Principles Governing the Activities in

Hukum Udara dan Angkasa”, Remadja

Outer Space.

Karya, Bandung, 1984.

General Assembly Resulution No. 2222 (XXI) of 19

Riches, Majority Rule in International Organiza-

December 1966, Commands the Text of

tion: A Study of the Trend from Unanimity

the Outer Space Treaty.

to Majority Decision, The John Hopkins

General Assembly Resulution, No. 2345 (XXII) of 9 December 1967, Commands the Text_of

Press, Baltimore, 1940. Saefullah E.Wiradipradja, “Hukum Angkasa dan

the Agreement on Rescue and Return of

Perkembangannya”,

Astronauts and Space Objects.

Bandung, 1988.

Remadja

Karya,

General Assembly Resulution, No. 2777 (XXVI) of

Space Exploration and Applications, The United

29 November 1971, Commands the Con-

Nations Conference on the Exploration

vention on International Liability for Da-

and Peacefull Uses of Outer Space,

mage Caused y Space Objects.

Vienna, 14-27 August 1968.

General Assembly Resulution, No. 3235 (XXIV) of

Supancana Ida Bagus Rahmadi, ”Peranan Hukum

12 November 1974, Commands the con-

dalam

vention on Registration of Objects Laun-

Mitra karya, Jakarta, 2003.

ched into Outer Space.

December 1979, on the Report of the SpePolitical

Kedirgantaraan”,

United Nations, Doc. No. A/AC105/193 - 1977 ,

General Assembly Resulution, No. 34/68 of 5

cial

Pembangunan

Committee

Space Activies and Resaurces. United Nations, Doc. No. A/37/646 - 1982.

(A/34/664),

Principle Governing the Use by States of

Agreement Governing the Activities of

Artificial Earth Satellites for International

States on the Moon and Other Celestia]

Direct Television Broadcasting.

Bodies.

Treaty on Principles Governing the Activities of

Goodrich L.M., “The United Nations, Thomas Y, Croweli”, Company, New York, 1964.

States in the Exploration and Use of Outer Space of 1967 (Traktat Antariksa, 1967),

Golloway Eiline., “Consensus Decision making by

yang telah diratifikasi dengan Undang-

the United Nations Committee on the Pea-

Undang Republik Indonesia Nomor 16

ceful Uses of Outer Space”, Journal of

tahun 2002;

Space Law, Volume 7, 1979. Golloway Eiline, “Perspective of Space Law”, Journal of Space Law, Volume 9, 1981.

United Nations, Doc. A/AC.105/358 - 1986, Space Activities of the United Nations and International Organization.

Hambali Yasidi, “Hukum dan Politik Kedirgantaraan”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. 267


KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Recommend Documents