KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Kajian Pembentukan Hukum Internasional di Komite Antariksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) Soegiyono Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (Pussisfogan), LAPAN, Jakarta Jl. Cisadane Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, 10330 [email protected]

ABSTRACT United Nations Commiteee on Peaceful Uses of Outer Space is the first of United Nations Committee which apply using consensus procedures in adopt its decisions. The result of the Committee and the both Subcommittee (Scientific and Technical Subcommitee and Legal Subcommitee) use this method in adopting five United Nations Treaties on Outer Space and become positive international space law and have been ratified by some States. There are several challenge for the implementing of this method such as having much times to make every decisions. This paper investigates how to implement this method in making decisions. Keywords: International Law, United Nations Commiteee, Peaceful

kesuksesannya dalam penerapan metode konsensus,

Pendahuluan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Da-

cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam penerapan metode konsensus tersebut.

mai United Nations Committe on the Peaceful Uses

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana cara

of Outer Space (UNCOPUOS), yang selanjutnya

Komite melaksanakan tugasnya dengan menerapkan

disebut Komite, adalah sebuah Komite yang men-

metode konsensus dalam pengambilan keputusan,

dapat tugas untuk membahas berbagai permasalahan

apa yang dimaksud dengan metode konsensus serta

berkaitan dengan penggunaan antariksa untuk mak-

keuntungan dan kerugian dengan diterapkannya

sud damai dan menyiapkan rancangan hukum inter-

metode tersebut dalam pembuatan hukum interna-

nasional tentang kegiatan keantariksaan. Sejak didi-

sional tentang penggunaan antariksa untuk maksud

rikannya Komite tersebut, maka dapat dikatakan

damai.

bahwa ia merupakan titik sentral dalam pembentu-

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui

kan hukum internasional yang mengatur kegiatan

lebih jauh mengenai penggunaan metode konsensus

negara-negara di antariksa untuk maksud damai.

sekaligus menambah informasi aktual dan perbenda-

Dalam melaksanakan tugasnya Komite kean-

haraan pustaka mengenai eksistensi suatu sistem hu-

tariksaan telah menerapkan suatu metoda pengam-

kum tentang pengambilan keputusan di Komite An-

bilan keputusan yang cukup unik yaitu metode

tariksa PBB, dengan metodologi analisis deskriptif

pengambilan keputusan secara konsensus. Terlak-

dengan menggunakan data yang diambil dari Reso-

sananya ketentuan konsensus sebagai suatu metode

lusi Majelis Umum PBB, dokumen Perserikatan

pengambilan keputusan. di komite keantariksaan te-

Bangsa-Bangsa dan melakukan studi perbandingan

lah dapat dibuktikan kesuksesannya dalam membuat

tentang pengambilan keputusan dari berbagai Orga-

hukum internasional yang mengatur penggunaan an-

nisasi Internasional serta merujuk kepada pendapat

tariksa untuk maksud damai. Akan tetapi dibalik

para ahli hukum internasional.

102

Lex Jurnalica Vol. 6 No.2, April 2009


Permasalahan dalam kajian ini adalah sampai sejauh

siko, Polandia, Swedia, Uni Soviet, Republik Arab,

mana keberhasilan pengambilan keputusan dengan

Inggris dan Amerika Serikat. Panitia Ad Hoc ini di-

cara konsensus di komite antariksa PBB dan ham-

tugaskan oleh Majelis Umum PBB untuk mem-

batan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya?

bentuk sebuah Komite PBB tentang Penggunaan

Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan

Antariksa untuk Maksud Damai. Pada tanggal 12

pembentukan hukum internasional di komite anta-

Desember 1959 Majelis Umum PBB telah mene-

riksa PBB dilihat dari manfaat ilmiah dan segi prak-

rima sebuah Resolusi No. 1472LXIV), yang pada

teknya sekaligus untuk dapat menambah informasi

dasarnya adalah pembentukan Komite PBB tentang

aktual dan perbendaharaan kepustakaan mengenai

Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai. Ko-

eksistensi suatu sistem hukum tentang pengambilan

mite ini telah dilengkapi dengan 2 (dua) Subkomite

keputusan di komite antariksa PBB.

yaitu Subkomite Ilmiah-Teknik dan Subkomite Hu-

Metodologi kajian pembentukan hukum in-

kum.

ternasional di komite antariksa PBB ini adalah metode pendekatan yuridis normatif melalui studi ke-

Keanggotaan Komite

pustakaan dengan melakukan penelusuran bahan

Sejak tahun 1973 keanggotaan komite men-

pustaka dengan menggunakan data yang diambil

jadi 37 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya

dari Resolusi-Resolusi Majelis Umum, dokumen

di samping keanggotaan komite lainnya seperti Al

PBB dan melakukan studi perbandingan tentang pe-

bania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bra

ngambilan keputusan dari berbagai Organisasi Inter-

zil, Bulgaria, Canada, Chad, Chile, Czechoslovakia

nasional serta merujuk kepada pendapat para ahli

(now Czech Republic), Federal Republic of Ger

hukum internasional yang ahli dibidangnya.

many, Egypt, France, German Democratic Republic, Hungary, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Ke

Pembahasan

nya, Lebanon, Mexico, Mongolia, Morocco, Ni

Komite PBB Tentang Penggunaan Antarik-

geria, Pakistan, Poland, Romania, Sierra Leone,

sa Untuk Maksud Damai

Sudan, Sweden, the Union of Soviet Socialist

Pembentukan Komite PBB tentang Penggu-

Republics (now Russian Federation), the United

naan Antariksa untuk Maksud Damai dapat dikata-

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the

kan bersamaan waktunya dengan dimulainya kegia-

United States of America, & Venezuela.

tan ilmiah di antariksa, sewaktu dilaksanakannya ta-

Sehingga keanggotaan komite sejak tahun

hun Geofisika Internasional (The International Geo-

2007 berjumlah 69 negara seperti Albania, Algeria,

physical Year) pada tahun 1958 (Space Exploration

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bo

and Application, 1968). Dengan Resolusi Majelis

livia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Ca

Umum PBB No. 1348 (XIII) pada tanggal 13 De-

nada, Chad, Chile, China, Colombia, Cuba, Czech

sember 1950 terbentuklah sebuah Panitia Ad Hoc

Republic, Ecuador, Egypt, France, Hungary, Ger

yang terdiri dari 18 (delapan belas) negara yaitu Ar-

many, Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy,

gentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Cekoslo

Japan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Libyan Arab

vakia, Perancis, India, Iran, Italia, Jepang, Mek

Jamahiriya, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco,


103


Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan,

dalam melaksanakan kegiatan keantariksaan.

Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of

Resolusi Majelis Umum PBB ini juga me-

Korea, Romania, the Russian Federation, Saudi

minta agar Sekretaris Jenderal PBB untuk membuat

Arabia, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, South

suatu pendaftaran dari benda antariksa buatan

Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian

manusia dan sampah antariksa (space objects) yang

Arab Republic, Thailand, Turkey, the United

diluncurkannya ke antariksa, sesuai informasi yang

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the

disampaikan oleh negara-negara. Hal tersebut telah

United States of America, Ukraine, Uruguay, Vene

merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan ke-

zuela & Vietnam.

giatan komite dalam meningkatkan kerja sama internasional bagi penggunaan antariksa untuk maksud damai.

Tugas Komite Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai telah ditugaskan untuk me-

Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik

ninjau kemungkinan dilaksanakannya kerja sama

Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik adalah

internasional dalam penggunaan antariksa untuk

untuk membahas mengenai kegiatan dan masalah-

maksud damai, dan mempelajari kemungkinan di-

masalah yang terkait dengan iptek keantariksaan,

laksanakannya berbagai program yang telah di-

seperti: (i) membuat serangkaian rekomendasi me-

rancang oleh PBB dan mempelajari masalah hukum

ngenai pertukaran informasi, (ii) meningkatkan pro-

yang timbul akibat kegiatan di antariksa.

gram-program internasional khususnya dalam bi-

Pada tahun 1961 Majelis Umum menyata-

dang penggunaan antariksa untuk maksud damai,

kan bahwa PBB seharusnya menjadi titik fokal un-

termasuk program-program yang telah disusun oleh

tuk kerja sama internasional dalam melaksanakan

PBB yang telah dimulai sejak tahun 1971, (iii) spon-

ekplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud

sor yang diberikan oleh PBB dalam memberikan fa-

damai dan komite diminta untuk melakukan kerja

silitas secara internasional dalam melaksanakan pro-

sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan dapat

gram sounding rocket, dan (iv) pendidikan serta lati-

menggunakan berbagai fasilitas dan fungsi yang

han terutama dalam penggunaan praktis dalam pe-

dimiliki Sekretariat Jenderal PBB.

laksanaan teknologi antariksa.

Di samping itu Komite juga diminta untuk: (i) menjalin kerja sama dengan organisasi interna-

Tugas Subkomite Hukum

sional baik pemerintah maupun non penterintah

Tugas Subkomite Hukum antara lain: me-

yang menangani kegiatan antariksa, (ii) mengkoor-

rancang aturan-aturan hukum tentang masalah-ma-

dinasikan dan saling memberikan data informasi

salah keantariksaan yang timbul sebagai akibat dari

sehubungan dengan kegiatan antariksa dan berbagai

kegiatan di antariksa. Hasil kegiatan Subkomite

negara dan saling memberikan informasi mengenai

Hukum yang dapat dicatat hingga saat ini adalah

iptek keantariksaan yang telah dimiliki oleh ber-

berupa 5 (lima) perjanjian internasional yang meng-

bagai negara, dan (iii) membantu untuk melakukan

atur kegiatan keantariksaan dan telah menjadi hu-

studi dan mempromosikan kerja sama internasional 104



kum positif. Adapun kelima perjanjian internasional

c) The Principles Relevant to the Use of Nuclear

tersebut adalah :

Power Sources in Outer Space,1992, disahkan

a. Treaty on Principles Governing the Activities of

berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, No-

States in the Exploration and Use of Outer Spa-

b.

mor 47/68, 14 Desember 1992

ce, including the Moon and Other Celestial Bo-

d) Declaration on International Cooperation in the

dies, 1967 yang telah diratifikasi dengan Un-

Exploration and Use of Outer Space for the

dang-Undang Nomor 16 tahun 2002.

Benefit and in the Interest of All States, Taking

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Re-

into Particular Account the Needs of Deve-

turn of Astronauts and the Return of Objects

loping Countries, 1996, disahkan berdasarkan

Launched into Outer Space,1968,. yang telah

Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 53/122,

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor

14 Desember 1996.

4 Tahun 1999.

e) Application of the concept of the launching sta-

c. Convention on International Liability for Da-

te”, 2005, disahkan berdasarkan Resolusi Ma-

mage caused by Space Objects, 1972, yang te-

jelis Umum PBB, Nomor 59/115, tanggal 25 Ja-

lah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No-

nuari 2005.

mor 20 Tahun 1996. d.

e.

f) Recommendations on enhancing the practice of

Convention on Registration of Objects Laun-

States and international intergovernmental or-

ched into Outer Space, 1975 yang telah dirati-

ganizations in registering space objects”, 2008,

fikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20

disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum

Tahun 1996.

PBB Nomor 62/101, tanggal 10 Januari 2008.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1984.

g) Space Debris Mitigation Guideline, 2008 (Doc A/62/20).

Di samping kelima perjanjian internasional

h) Prinsip-Prinsip yang berkaitan dengan Pencega-

keantarikssa yang telah dapat diselesaikan oleh Sub-

han Perlombaan Persenjataan di Antariksa (The

komite Hukum dan telah merupakan hukum positif,

Prevention of an Arms Race in Outer Space -

Subkomite Hukum hingga tahun 2008 telah menye-

PAROS) Doc A/RES/59/65 adopted on 17 De-

lesaikan 8 (delapan) buah rancangan hukum inter-

cember 2004.

nasional yang mengatur mengenai :

Kedelapan rancangan perjanjian internasio-

a) The Principles Governing the Use by States of

nal tersebut di atas belum merupakan hukum positif,

Artificial Earth Satellites for International Di-

karena rancangan tersebut masih dalam bentuk prin-

rect Television Broadcasting, 1982, disahkan

sip-prinsip atau deklarasi Negara-negara. (LAPAN,

berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, No-

2008)

mor 27/92, 10 Desember 1982. b) The Principles Relating to Remote Sensing of

Prosedur Pengambilan Keputusan di Komite

the Earth from Space, 1986, Resolusi Majelis

Antariksa PBB Tentang Penggunaan Anta-

Umum PBB, Nomor 41/65, 3 Desember 1986

riksa Untuk Maksud Damai Berbagai


masalah

berkaitan

dengan 105


penggunaan an-tariksa untuk maksud damai perlu

daan pendapat antara kedua negara adikuasa,

dibahas dan di-ambil suatu keputusan dalam komite.

Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga dirasakan

Dalam perio-de didirikannya komite telah dibahas

perlu untuk melakukan konsultasi dengan negara -

pula mengenai metode pengambilan keputusan yang

negara lain yang menjadi anggota komite. Hasil

selanjutnya akan diterapkan di dalam komite.

pertama yang diperoleh dari perdebatan itu adalah,

Sebagaimana

bahwa setiap negara anggota komite diperbolehkan

di-ketahui

proses

pengambilan

keputusan dalam forum internasional merupakan

membuat suatu pernyataan mengenai hal tersebut.

suatu hal yang cukup sen-sitif, mengingat dalam

Sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai

suatu forum internasional terdapat bermacam--

masalah mengenai penggunaan antariksa telah di-

macam kepentingan dan ber-bagai negara di mana

bahas di Komite, termasuk prosedur pengambilan

masing

keputusan, perdebatan yang cukup panjang telah

masing

negara

merasa

perlu

untuk

melindungi kepentingan negaranya.

berlangsung dan berbagai pendapat telah pula dike-

Dalam pelaksanaan kegiatan antariksa dira-

mukakan. Mengenai kesulitan yang dihadapi untuk

sakan adanya dua situasi yang saling berhadapan,

penerapan metode konsensus telah digambarkan

yaitu disatu pihak negara-negara maju yang mem-

oleh Mr. Demetropoulos dari Yunani, yaitu sebagai

punyai kemampuan teknologi tinggi dalam bidang

berikut : Unanimity is certainly something that one

keantariksaan dan di lain pihak negara-negara ber-

should hope for, and delegations make laudoble ef-

kembang yang tidak atau belum memiliki teknologi

forts to reach by private talks, amendments, com-

antariksa tersebut, akan tetapi mereka berkepen-

promise, avoiding a vote on important resolutions

tingan untuk ikut serta atau mendapatkan manfaat

before an acceptable formula has been found. But

dari perkembangan kegiatan antariksa tersebut. De-

the reguire unanimity a priori would impede the

ngan situasi tersebut, suatu proses pengambilan ke-

work of the committee and the possibi1ity of any

putusan dengan metode konsensus kiranya sulit un-

progress. The principle of umanity goes against the

tuk dapat terlaksana. Akan tetapi walaupun terdapat

principle of equality, since one state could have

perbedaan yang cukup menyolok namun demikian

greater importance than all the others.

terdapat suatu kesamaan kehendak di antara anggota

Setelah dilakukan beberapa kali diskusi dan

komite, mengenai masalah yang dianggap cukup

negosiasi suatu rancangan resolusi yang disponsori

sensitif, yaitu tentang minat bersama mengenai

oleh negara anggota Komite dan didukung oleh Du-

penggunaan antariksa untuk maksud damai dan un-

ta Besar Amerika Serikat Adlai E. Stevenson yang

tuk menghilangkan persaingan antara negara-negara

mengatakan bahwa usulan yang baru ini mengenai

serta memberi penekanan pada kerja sama inter-

konsensus merupakan pemikiran yang terbaik untuk

nasional. Dalam situasi dan suasana semacam inilah

melakukan kerjasama dan untuk mencapai hasil

masalah pengambilan keputusan dibahas dalam ko-

yang baik pula bagi semua bangsa. Untuk itu ia te-

mite.

lah mengatakan sebagai berikut: We look foreward Perdebatan mengenai masalah pengambilan

to constructive discussion of these proposals and to

keputusan secara konsensus telah memakan waktu

improvement upon them. They do not represent fixed

yang cukup lama, terutama dengan adanya perbe-

position. We are prepared to consider constructive

106



suggestions from any member of the committee so

into accaunt the statements which have just been

that the widest possible mesure of common agree-

made by the delegations of the United States and the

ment may be reached. (Golloway Eiline, 1979).

Union of Soviet Socialist Republics. While there,

Pada mulanya keanggotaan dan Komite se-

can be no question but that this Committee is gover-

bagaimana telah disetujui oleh Majelis Umum PBB

ned by appropriate rules of the General Assembly, I

pada tanggal 12 Desember 1959 terdiri dari 23 (dua

interpret what has been said to mean that it will be

puluh empat) negara, yang kemudian diperluas de-

the aim of the members to conduct the committee’s

ngan 4 (empat) negara pada tanggal 20 Desember

work in such a way that the committee will be able

1961 sehingga keanggotaan komite menjadi dua

to reach agreement in its work without need of

puluh delapan negara dan pada waktu itulah komite

voting. (Golloway Eiline, 1979).

dihadapkan pada suatu keadaan mengenai pengam-

Pengambilan keputusan secara konsensus

bilan keputusan apakah secara konsensus ataukah

memang merupakan suatu hal yang ideal, akan

pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Se-

tetapi jalan menuju pencapaian konsensus tersebut

orang delegasi dari Australia, Phinsoll telah melu-

seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang,

kiskan situasi pada waktu itu sebagai berikut : The-

karena diperlukan pembicaraan yang cukup lama,

re were discussions over a period of 2 years bet-

meniadakan pengambilan suara dalam merancang

ween the Soviet Union and the United States, each

suatu resolusi penting untuk mencapai suatu kom-

of them from time to time consulting other Coun-

promi sehingga tidak menghambat pekerjaan ko-

tries of the Committe so that they could not be re-

mite. Kadang-kadang keputusan secara konsensus

garded as speaking only for themselves but rather

dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan, karena

each of them speaking for a number of countries. In

suatu negara dapat mempunyai kepentingan yang

the end the final position of the United States, be-

lebih besar dari negara lain. Demikian suatu kea-

fore the General Assembly meeting, was the follo-

daan yang dihadapi untuk sampai kepada suatu ke-

wing one. It was a position that was adopted after

putusan melalui konsensus.

consultation

with

many

countries,

including

Perdebatan mengenai pengambilan keputu-

Australia.Therefore it is the position of the Austra-

san telah memakan waktu lama dan hasil perdebatan

lian Government also.

dapat meniadakan metode pengambilan keputusan

The position was that there should be state-

dengan suara terbanyak dan akhirnya komite memi-

ments made as the Committee on the Peaceful Uses

lih dan menyetujui diterapkannya metode pengam-

of Outer Space by any countries which wish to make

bilan keputusan dengan konsensus.

them, including no doubt the Soviet Union and the

Pada tahun 1962 Komite mulai memprak-

United States, but posible others, on the principles

tekkan penggunaan konsensus sebagai metode pe-

of voting relating to the Committee, and at the end

ngambilan keputusan, yang diawali oleh Ketua ko-

of it the Chairman of the Committee would make the

mite dan pada waktu itu dijabat oleh Pranze Matsch

following statement, agree in advance with all mem-

dari Austria, dengan menyatakan sebagai berikut:

bers. The Chairman of the Committee would say

In the first place, I should like to place on record

this; if there is no objection, the committee takes

that through informal consultations, it has been


107


agreed among the members of the committee that it

dicapai. Dengan metode konsensus ini proses

will be the aim of all members of the committee and

negosiasi dilakukan secara musyawarah sampai

its subcommittee to conduct the committee’s work in

dicapai suatu kebulatan dalam pengambilan keputu-

such a way that the committee will able to reach

san dan tiada suatu anggota kelompok yang merasa

agreement in its work without need for voting.

dirugikan dengan keputusan yang dicapai.

Dengan demikian komite telah dapat mele-

Walaupun metode konsensus telah dipakai

takkan prosedur dalam pengambilan keputusan de-

dengan sukses di komite, akan tetapi hal ini tidak

ngan mempraktekkan metode konsensus.

ditegaskan secara nyata di dalam prosedur pengambilan keputusan tensebut. Di dalam praktek kerja

Analisis Pengertian Konsensus dan Bebera-

komite mengenai pengambilan keputusan telah

pa Metode Pengambilan Keputusan

diterapkan suatu prosedur tidak berkeberatan (no

Pengambilan keputusan dalam satu orga-

objection procedure), di mana Ketua komite me-

nisasi internasional merupakan suatu subyek yang

ngamati persetujuan yang telah dicapai oleh negara-

menarik untuk dipelajari, oleh karena di dalam or-

negara anggota Komite, dan jika dilihat tidak ada sa-

ganisasi tersebut duduk wakil negara-negara yang

tu negara pun dari anggota komite tersebut yang me-

mewakili bermacam-macam kepentingan negaranya

nyatakan keberatannya, maka keputusan diambil

dan kadang-kadang sangat bertentangan satu dengan

dan ditetapkan oleh Ketua komite, dengan demikian

lainnya, seperti kepentingan politik, ekonomi, so-

maka konsensus telah dapat dicapai serta telah dite-

sial, budaya maupun militer. Untuk mencapai satu

rapkannya metode konsensus di komite antariksa

keputusan dalam suatu organisasi internasional ter-

PBB selama ini.

sebut telah dipergunakan berbagai metode pengambilan keputusan, diantaranya adalah :

Pengambilan Keputusan Secara Bulat Pengambilan keputusan secara bulat memerlukan keputusan dari semua anggota yang hadir dan

Metode Konsensus Konsensus adalah suatu metode pengam-

memberikan suaranya. Pengambilan keputusan se-

bilan keputusan di mana satu kelompok dalam me-

cara bulat pada waktu yang lampau dapat dikatakan

lakukan musyawarah untuk dapat mencapai suatu

merupakan suatu norma hukum pada organisasi in-

keputusan yang bulat. Suatu proses pengambilan ke-

ternasional publik, dan pada saat ini hal tersebut me-

putusan secara konsensus dapat dilakukan dengan

rupakan suatu pengecualian. (Riches, 1940).

suatu sikap tertentu yang berada jauh sebelumnya

Pengambilan suara secara bulat (Unanimity)

persetujuan itu terbentuk dan dimaksud untuk mem-

merupakan pengambilan keputusan yang sangat

buat suatu perjanjian secara formal. Hal mana dapat

penting, sehingga apabila keputusan dengan suara

terjadi karena proses negosiasi di mana terdapat ber-

bulat tersebut tidak tercapai, maka hal itu dapat me-

bagai pandangan yang berbeda itu dilakukan dengan

rupakan hambatan dalam mencapai suatu keputusan

penuh kesabaran, sehingga akhirnya dapat dicapai

penting bagi seluruh anggota kelompok yang ber-

satu titik temu dan tidak satu negara anggotapun

musyawarah. Keputusan dengan sikap bulat dapat

menyatakan keberatannya dengan hasil yang telah

juga berupa suatu keputusan dalam bentuk aklamasi,

108



apabila sikap demikian telah dibentuk sebelum dila-

itu pengambilan keputusan dengan kebulatan suara

kukan pengambilan suara yang sekonyong-konyong

berarti memberi hak veto secara efektif kepada

menimbulkan keputusan dengan suara bulat.

setiap anggota.

Bila diteliti lebih lanjut ketentuan suara bu-

Akhirnya dapat dikatakan hahwa perbedaan

lat ini telah diletakkan dasar hukumnya jauh sebe-

antara metode konsensus dan metode keputusan

lum pembentukan Komite, yaitu di Perjanjian Liga

secara bulat terletak pada proses pemungutan suara.

Bangsa-Bangsa The Covenant of the league of Na-

Metode konsensus dicapai tanpa dilakukan suatu

tions yang terdapat pada article 5 (1) yang ber-

pemungutan suara, sedangkan pada metode kepu-

bunyi : Except where otherwise expressly provided

tusan secara bulat diperlukan adanya pemungutan

in this covenant, or by term of the present treaty,

suara, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hasil

decisións at any meeting of the assembly or of’ the

akhir sebagai produk hukum adalah sama.

council, shall’ require the agreement of all Menbers of the league represented at the meeting. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pe-

Pengambilan Keputusan Secara Mayoritas (majority rule)

ngambilan keputusan secara bulat merupakan suatu

Dalam organisasi internasional baik publik

norma hukum pada organisasi internasional publik

maupun sewasta dapat terjadi bahwa suatu anggota

waktu itu. Pembenaran mengenai hal ini adalah un-

terikat oleh keputusan yang telah diambil oleh or-

tuk melindungi kepentingan dan kedaulatan negara.

ganisasi,

Apabila diadakan pengambilan keputusan secara

dengan keputusan yang diambil. Apa sebenarnya

bulat pada waktu ini, itu hanya merupakan pengam-

yang menyebabkan pembenaran keadaan seperti itu,

bilan keputusan secara praktis dan bukan meru-

untuk menjawab pertanyaan itu kiranya perlu me-

pakan suatu prinsip. Akan tetapi lain halnya dengan

nerapkan analogi dari hukum kontrak, yaitu dengan

Dewan Keamanan PBB yang masih memberlakukan

masuknya satu negara ke dalam suatu organisasi in-

pengambilan keputusan secara bulat diantara ke

ternasional, sebagai anggota baru maka ia secara

lima anggota Dewan Keamanan tarsebut. Dalam

hukum terikat dengan peraturan-peraturan hukum

mempertimbangkan hal yang sangat penting, seperti

yang berlaku bagi organisasi tersebut. Analogi ini

masalah keamanan dunia, maka sangat tidak bijak-

biasa

sana apabila Dewan Keamanan PBB tidak meng-

(Haanappenelitie, 1981). Sebenarnya satu anggota

gunakan metode pengambilan keputusan secara bu-

organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja dengan

lat, mengingat hal ini dapat membahayakan kesta-

adanya keputusan yang diambil oleh organisasi ter-

bilan dunia.

sebut karena ia tidak menyetujui keputusan yang di-

sedangkan sebenarnya tidak sependapat

dikenal

dengan

pacta

sunt

servenda.

Dalam kenyataannya metode pengambilan

ambil. Bagaimanapun ia mempunyai kebebasan un-

keputusan dengan suara bulat mempunyai kekura-

tuk menentukan keluar dari keanggotaan onganisasi

ngan, karena pengambilan keputusan tersebut tidak

tersebut sehingga ia tidak terikat lagi kepada kepu-

praktis untuk dipakai dan sulit untuk mencapai ke-

tusan-keputusan yang diambil oleh organisasi itu.

putusan jika dibandingkan dengan metode pengam-

Sejarah dapat memperlihatkan bahwa per-

bilan keputusan dengan suara terbanyak, di samping

kembangan pengambilan keputusan dalam orga-


109


nisasi internasional dari konsensus kearah suara ter-

capai suatu keputusan, selain dari pada itu masih ter-

banyak Pengambilan keputusan secara mayoritas

dapat cara pengambilan keputusan dengan metode

bergerak sangat lambat. Sedangkan jika dipelajari

lain, misalnya dengan cara menghitung suara (vo-

perkembangan pengambilan keputusan secara ma-

ting) dan dengan menghitung suara inipun dapat

yoritas lebih cepat pada organisasi internasional pri-

beraneka ragam caranya, di antaranya adalah dengan

vat dari pada organisasi internasional publik dan le-

cara pengambilan keputusan secara mayoritas, pe-

bih cepat lagi perkembangannya pada tingkat nasio-

ngambilan keputusan dengan suara 2/3, pengam-

nal dari pada tingkat internasional. Jika diteliti asal

bilan keputusan dengan suara 3/4 suara terbanyak,

mula pengambilan keputusan dengan suara mayo-

Dengan banyaknya ragam cara pengambilan kepu-

ritas berasal dari zaman Yunani kuno, demikian ju-

tusan, tentunya metode yang dipakai disesuaikan de-

ga yang terjadi di Lembaga Hukum Romawi. Dalam

ngan situasi dan keperluan untuk mencapai suatu ke-

Parlemen Inggris pengambilan keputusan dengan

putusan dalam melakukan musyawarah. Tingkatan

suara mayoritas baru berkembang pada pertengahan

pengambilan keputusan sesuai dengan cara-cara se-

abad ke 16. Sedangkan dalam doktrin hokum, pe-

bagaimana telah disebutkan di atas tergantung dari

ngambilan keputusan dengan suara mayoritas telah

kelompok dalam melaksanakan musyawarah dan

diterima oleh penganut faham hukum murni (school

keputusan yang ingin dicapai.

of natural law) dan penganut faham kontrak sosial

Dengan lahirnya PBB dapat dikatakan telah

(school of social contract) yang berlangsung pada

lahir pula organisasi internasional publik yang mo-

abad ke 17 dan 18. Sedangkan jika diperhatikan per-

dern. Untuk pengambilan keputusan dalam orga-

kembangan pengambilan keputusan dengan suara

nisasi internasional publik banyak dipergunakan me-

mayoritas dalam hukum internasional publik ber-

tode pengambilan keputusan dengan suara mayo-

jalan dengan sangat lambat.

ritas, beberapa contoh diantaranya adalah:

Dalam hukum internasional publik penero-

a. Pengambilan Keputusan Dengan Suara Ter-

bosan pengambilan keputusan dari konsensus ke-

banyak yang Sederhana

pada pengambilan keputusan secara mayoritas baru

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak

terlaksana sewaktu didirikannya PBB. (Goodrich,

yang sederhana ini merupakan metode pengam-

1964). Sesuai dengan Piagam PBB Charter of the

bilan keputusan yang banyak dipergunakan.

United Nations mengenai pengambilan keputusan

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan

dengan suara terbanyak, tercantum dalam: Article

dengan suara terbanyak yang sederhana adalah

18 (1): Each member of the general assembly shall

50% ditambah satu suara setuju. Metode ini ka-

have one vote. Dan Article 18 (2): Decisions of the

dang-kadang disebut dengan suara terbanyak

general assembly on important questions shall be

yang mutlak sebagai penekanan pentingnya

made by a two-thirds majority of the members

tambahan satu suara. Prosedur yang ditempuh

present and voting.

dalam metode ini adalah, keputusan didasarkan

Jika diperhatikan pengambilan keputusan se-

kepada suara setuju yang terbanyak dari anggota

cara konsensus bukan merupakan satu-satunya cara

yang hadir dan memberikan suaranya. Kadang-

dalam melakukan musyawarah untuk dapat men-

kadang dibutuhkan suara terbanyak dari semua

110



anggota yang hadir, sedangkan anggota yang ti-

they shall decide to apply a different rule.

dak memberi suara sama sekali (abstain) juga

c. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kriteria

dibutuhkan untuk keperluan penghitungan suara

Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria.

terbanyak yang diperlukan. Pengambilan suara

Pengambiian keputusan yang dipakai metode

yang dicapai dengan perbandingan 50 banding

bahwa satu negara dapat mempunyai beberapa

50 tidak memenuhi qourum untuk pengambilan

suara yang didasarkan pada suatu kriteria sesuai

keputusan dengan suara terbanyak yang seder-

dengan kepentingan organisasi tersebut. Misal-

hana. Metode pengambilan keputusan ini lebih

nya dalam organisasi keantariksaan Internatio-

baik jika dibandingkan dengan metode pengam-

nal Telecommunications Satellite Organization

bilan keputusan dengan suara terbanyak secara

(INTELSAT), pengambilan keputusan yang di-

kualitatif. Dalam beberapa organisasi interna-

lakukan dalam The Board of Governours adalah

sional, jika terdapat suara yang seimbang, maka

secara Weighted Voting. Hal ini didasarkan pa-

Presiden atau ketua yang memimpin sidang

da banyaknya saham dalam organisasi tersebut.

mengharuskan adanya pemungutan suara, se-

Ketentuan ini dimuat dalam The Agreement

perti yang tercantum dalam article 55 (2) Mah-

Relating to the International Telecommunica-

kamah Internasional, yang berbunyi : In the e-

tions Satellite Organization, Article IX.

vent of an equality of votes, the President on the judge who acts in his place

shall have a cas-

Satu contoh lain, juga dalam bidang ke-

ting vote ( Lihat Statute of the International

antariksaan, yaitu The International Maritime Sate-

court of justice)

llite Organizations (INMARSAT). Organisasi ini ju-

b. Pengambilan Keputusan dengan Suara Ter-

ga menerapkan pengambilan keputusan dengan

banyak Secara Kualitátif

Weighted Voting, seperti yang tercantum dalam

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak

article XIV (3). Pengambilan keputusan dengan ca-

secara kualitatif biasanya dipergunakan untuk

ra Weighted Voting ini adalah baik untuk organisasi

pengambilan keputusan yang penting. Ini berarti

yang bergerak di bidang teknik atau perdagangan, di

bahwa

mana sistem satu negara satu suara tidak dapat di-

pengambilan

keputusan

didasarkan

kepada suara terbanyak, biasanya 2/3 atau 3/4

terapkan.

suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Kadang-kadang diharapkan

Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan

semua suara yang diberikan oleh para anggo-

dengan Metode Konsensus

tanya. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum

Seperti telah disinggung di atas bahwa pe-

Perjanjian Internasional dalam article 9 (2)

ngambilan keputusan dengan metode konsensus ma-

memberikan ketentuan 2/3 suara, yang berbunyi

sih mengalami beberapa hambatan. Di antara ham-

sebagai berikut: The adoption of a text of a

batan tersebut adalah sangat dibutuhkannya waktu

treaty at an international conference takes pla-

untuk menyatukan pendapat yang saling berbeda da-

ce

by the vote of two thirds of the states pre-

lam pemecahan permasalahan. Jumlah waktu yang

sent and voting, unless by the same majority

diperlukan sangat bergantung dari berbagai faktor


111


seperti pentingnya suatu keputusan yang harus di-

sakan menjadi tidak produktif.

ambil dalam menghadapi suatu masalah yang harus diambil berkaitan dengan suatu kejadian yang harus

Keberhasilan yang Dicapai Melalui Metode

segera dihindarkan, misalnya : (i) faktor-faktor po-

Konsensus

litik dan ekonomi yang berhubungan dengan suatu

Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa

masalah, sehingga menimbulkan kelambatan dalam

untuk Maksud Damai merupakan Komite pertama

pengambilan keputusan, (ii) adanya unsur-unsur

yang menggunakan prosedur konsensus dalam me-

atau masalah-masalah yang tidak dapat didamaikan

lakukan musyawarah. Berikut ini akan diberikan

dan dianggap masalah itu belum sempurna untuk di-

suatu analisis mengenai keberhasilan dari Kornite

selesaikan, (iii) adanya masalah tenggang waktu

beserta kedua Subkomitenya yaitu Subkomite Il-

Komite untuk bersidang dan (iv) tidak adanya suatu

miah dan Teknik serta Subkomite Hukum dalam

struktur kelembagaan yang disertai suatu otoritas

menggunakan metode konsensus, dan telah sukses

dalam membuat keputusan akhir.

pula dalam menggunakan metode ini dalam me-

Dalam beberapa tahun ini ada beberapa ma-

nyiapkan 5 (lima) buah perjanjian internasional

salah yang belum dapat diselesaikan oleh Komite,

yang telah diratifikasi oleh banyak negara serta telah

belum didapatnya persetujuan mengenai suatu ma-

menjadi hukum positif.

salah, sehingga masih perlu dibahas pada per-

a. Dengan dimulainya suatu era baru dalam kegia-

sidangan yang berikut. Tidak dapat disangkal bahwa

tan di bidang antariksa, maka dirasakan adanya

memang lebih mudah dicapai suatu persetujuan da-

suatu keinginan untuk mengadakan kerjasama

lam kelompok kecil dari pada kelompok yang lebih

internasional, hal ini disebabkan karena adanya

besar. Diakui pula bahwa setiap masalah yang diha-

realisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

dapi di Subkomite Hukum merupakan suatu ma-

teknologi antariksa sehingga dapat digunakan-

salah di mana terdapat unsur yang sangat berbeda,

nya antariksa untuk maksud damai serta ber-

sehingga upaya pendekatan atau penyelesaian ma-

tujuan untuk meniadakan situasi konflik, apalagi

salah adalah sangat sulit dan sangat memakan wak-

konflik senjata di antariksa. Demikian kuatnya

tu. Akan tetapi bagaimanapun dalam setiap per-

motifasi bahwa antariksa adalah untuk kepen-

masalahan terdapat celah-celah yang dapat disetujui

tingan seluruh umat manusia, sehingga hal ini

sehingga pendekatan secara musyawarah dapat di-

perlu dituangkan dalam suatu perjanjian inter-

lanjutkan.

nasional (United Nations Resolution No. 1962 I

Hambatan lain yang dirasakan adalah me-

( (XVIII) at 13 December 1963).

ngenai jumlah keanggotaan dari Komite. Dapat di-

b. Antariksa merupakan dimensi keempat dari

katakan bahwa sewaktu keanggotaan Komite masih

lingkungan bumi selain daratan, lautan dan ru-

relatif kecil jumlahnya maka masih mudah untuk

ang udara. Ilmu Pengetahuan dan teknologi an-

melakukan kontak pribadi yang memudahkan pe-

tariksa telah dapat dikembangkan sehingga me-

ngambilan keputusan. Dengan diperluasnya keang-

rupakan suatu kekuatan yang mempunyai sifat

gotaan Komite hal ini dapat memperlambat ter-

dinamika internasional dan dapat digunakan un-

capainya proses konsensus dan kadang-kadang dira-

tuk berbagai kegiatan seperti untuk komunikasi

112



secara global, meteorologi, navigasi, pemetaan,

jasama internasional.

monitoring berbagai polusi baik yang terjadi di

e. Permasalahan yang dapat diidentifikasi di ke-

daratan, lautan dan di ruang udara untuk men-

mudian hari adalah masalah multi disipliner dan

jaga kelestarian bumi secara total, dan merupa-

perlu adanya suatu analisa yang terintergrasi da-

kan sebagian kegiatan yang dapat dipergunakan

ri berbagai faktor seperti ilmu pengetahuan, tek-

untuk maksud damai bagi seluruh umat ma-

nologi, politik, ekonomi, hukum, dan kebudaya-

nusia. Akan tetapi pada saat yang sama telah

an. Bila tinjauan ke masa depan adalah untuk

diakui pula bahwa antariksa dapat dijadikan

menghasilkan sesuatu yang bijaksana, maka se-

suatu arena peperangan, sehingga timbul panda-

tiap elemen dari masalah harus dikaji dan di-

pat atau motivasi untuk mencegah agar anta-

evaluasi dengan mempertimbangkan kemungki-

riksa jangan sampai dijadikan tempat bagi kon-

nan konsekuensi yang akan timbul. Kadang-ka-

flik bersenjata.

dang masalah teknologi atau faktor ekonomi

c. Suatu metode untuk menjamin agar antariksa

merupakan masalah penting dalam menyelesai-

dapat dipergunakan untuk maksud damai dan

kan suatu permasalahan, sedangkan pada kea-

bukan ajang tempat peperangan, merupakan

daan lain, masalah politik atau hukum menjadi

pentingnya suatu kreasi dan terbentuknya Hu-

hal yang sangat penting untuk dipecahkan. Da-

kum Antariksa. Untuk ini perlu diciptakan suatu

pat dikatakan bahwa apapun masalahnya dalam

pola pengembangan kerjasama internasional

pencapaian suatu keputusan hal ini sangat me-

yang dapat berbentuk bilateral maupun mul-

makan waktu yang banyak. Bila diperhatikan

tilateral, dengan demikian Hukum Antariksa da-

bahwa komite dalam menyiapkan suatu perjan-

pat dirancang sesuai dengan keputusan kon-

jian internasional, apalagi menghadapi hal-hal

sensus diantara anggota Komite. Dengan demi-

yang sangat rumit, maka dalam menyiapkan

kian dapat dikatakan bahwa bukan hanya kedua

perjanjian internasional tersebut dapat memakan

Space Powers saja, Amerika Serikat dan Uni

waktu kurang iebih sepuluh tahun.

Soviet, yang membuat monopoli pengembangan

f.

Baik Komite maupun kedua Sub-komitenya me-

kegiatan di antariksa, melainkan perjanjian-per-

megang peranan yang sangat menentukan dalam

janjian yang teláh dicapai dengan adanya kerja

tercapainya proses konsensus. Ketua komite ha-

sama internasional adalah dengan partisipasi

rus cukup sensitif dalam memimpin sidang dan

atau keikutsertaan dari banyak negara.

dapat menentukan kapan saat yang paling tepat

d. Sifat dari ilmu pengetahuan dan teknologi anta-

untuk penentuan suatu persetujuan, bila di-

riksa telah memberi tekanan pada penggunaan

perkirakan tidak ada lagi keberatan dari para

antariksa untuk maksud damai, hukum hanya

pihak, maka keputusan konsensus dapat dilak-

mengatur penggunaan yang beraneka ragam

sanakan. Ketua Komite harus benar-benan netral

dari antariksa. Oleh karena sebuah satelit atau

dalam memimpin sidang dan tidak boleh me-

wahana antariksa berorbit atau mengitari ber-

maksakan kehendaknya kepada suatu negara

bagai negara tanpa memandang adanya batas

atau kelompok negara, dan ia harus mendapat

negara, oleh sebab itu perlu adanya suatu ker-

persetujuan dari semua pihak dalam menyele-


113


saikan suatu masalah. Dapat dikatakan bahwa

dipecahkan diletakkan dalam tanda kurung, se-

sukses yang telah dicapai di Komite maupun

hingga dapat diketahui apa yang masih harus

kedua Sub-Komitenya dalam mencapai konsen-

dikerjakan untuk mencapai konsesnsus. Dengan

sus dan terciptanya perjanjian internasional ten-

melalui kelompok kerja ini telah dirintis suatu

tang antariksa adalah berkat peranan para Ke-

pengertian dalam kerjasama internasional, pen-

tuanya.

capaian pelaksanaan konsensus untuk penggu-

g. Untuk mencapai suatu pensetujuan berdasarkan konsensus, proses yang harus ditempuh adalah

naan antariksa untuk maksud damai. i.

Diantara tahun 1967 dan tahun 1979 ada 5 (li-

melaiui perbuatan memberi dan menerima.

ma) buah perjanjian internasional yang telah di-

Apabila suatu masalah dikemukakan dalam

hasilkan oleh komite dan berlaku sebagai hu-

batas-batas yang wajar, maka hal ini memung-

kum positif, dan pada setiap kasus metode kon-

kinkan suatu proses yang tidak terlalu panjang

sensus telah diterapkan oleh Subkomite hukum

atau bertele-tele untuk mencapai suatu konsen-

dalam merumuskan hukum antariksa.

sus. Pengajuan suatu masalah yang cukup tajam

j.

Walaupun penggunaan konsensus sebagai me-

akan sulit untuk mencapai kata sepakat secara

kanisme pengambilan keputusan telah dibuk-

konsensus. Cukup bukti mengenai banyaknya

tikan dapat bermanfaat dan telah diuji dalam

masalah yang pelik atau cukup sulit yang

mengatasi berbagai masalah yang cukup sulit,

dihadapi oleh komite maupun kedua Sub-ko-

tidaklah dapat diharapkan bahwa metode ini se-

mitenya, akan tetapi secara berangsur, perbe-

cara otomatis dapat memecahkan semua per-

daan pendapat yang cukup tajam dapat didekat-

masalahan.

kan dan akhirnya konsensus dapat dicapai. h. Beberapa metode telah dikembangkan untuk

114

Kesimpulan

memperlancar pencapaian prosedur konsensus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di-

baik oleh komite maupun oleh kedua sub-ko-

tarik kesimpulan bahwa, hingga saat ini komite PBB

mitenya telah dibentuk kelompok-kelompok

tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai

kerja (Working Group) untuk melaksanakan

telah berhasil menyiapkan 5 (lima) buah perjanjian

diskusi-diskusi, dalam menyelesaikan masalah.

internasional tentang keantariksaan. Pembahasan da-

Kelompok kerja dapat membentuk suatu ke-

lam komite untuk menyiapkan kelima perjanjian

lompok kerja yang lebih kecil lagi, satu kelom-

tersebut telah memakan waktu yang sangat panjang

pok kerja mini, untuk melakukan pendekatan

dan kadang-kadang berlarut-larut. Bagaimanapun

yang lebih informal dalam memecahkan ma-

hasil yang dicapai oleh komite telah mempercepat

salah yang pelik atau membuat suatu perumusan

penerimaan hasil tersebut di Majeiis Umum PBB

perjanjian, hingga akhirnya dicapai suatu ke-

dan diratifikasinya perjanjian internasional tersebut

sepakatan yang tentunya sifatnya masih infor-

oleh sebagian besar negara. Secara umum dapat di-

mal. Dalam praktek biasanya persetujuan dapat

katakan bahwa kelima perjanjian internasional yang

dicapai, dan dirumuskannya suatu persetujuan,

dihasilkan komite telah diterima oleh masyarakat

dan untuk masalah-masalah yang belum dapat

internasional. Hanya pada perjanjian tentang Bulan



agak mengalami hambatan dalam pelaksanaan rati-

masih mengandung unsur suara terbanyak, yang

fikasi oleh beberapa negara maju, di antaranya oleh

sudah barang tentu kurang dapat diterima oleh seba-

Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena prinsip

gian kecil negara, apalagi negara-negara tersebut

mengenai eksploitasi bulan belum dapat diterima

adalah negara-negara maju.

oleh negara-negara maju tersebut, walaupun sudah

Di masa mendatang perlu dipertimbangkan,

ada konsesnsus di komite. Memang benar bahwa

apakah suatu kompromi itu mungkin dilakukan oleh

dalam pengambilan keputusan secara konsensus ter-

69 (enam puluh sembilan) negara, yang pada dasar-

dapat suatu kompromi didalamnya, akan tetapi ini

nya mempunyai pandangan politik yang berbeda,

tidak berarti bahwa tidak ada keberatan, itulah

kepentingan sosial ekonomi yang berlainan dan

sebabnya maka kelima perjanjian internasional yang

perbedaan kemajuan dan tingkatan teknologi. De-

telah disiapkan oleh komite belum diratifikasi oleh

ngan suasana semacam ini apakah sistem konsensus

sebagian negara maju kanena masih ada beberapa

senantiasa masih dapat dilaksanakan? Apakah tidak

prinsip yang merupakan keberatan dari negara-ne-

sebaiknya dikatakan bahwa sistem konsensus itu

gara maju tersebut.

telah berhasil dilaksanakan sewaktu anggota komite

Di samping keberhasilan yang telah dicapai,

masih relatif kecil? Ataukah belum ada suatu pemi-

komite masih mengalami beberapa masalah, salah

kiran alternatif sistem lain dalam pengambilan

satu diantaranya adalah masalah pengambilan kepu-

keputusan.

tusan secara konsensus. Bila diperhatikan terdapat kepentingan yang berbeda antara negara-negara ber-

Daftar Pustaka

kembang dan negara-negara maju, yang menonjol

Abdurrasyid Priyatna, “Kedaulatan Negara Di Ru-

adalah perbedaan di bidang teknologi. Negara-ne-

ang Udara”, Pusat Penelitian Hukum Ang-

gara berkembang mempunyai keinginan yang besar

kasa, Jakarta, 1972.

untuk ikut serta dalam kegiatan antariksa baik seka-

Abdurrasyid Priyatna, “Pengantar Hukum Ruang

rang maupun dikemudian hari dan mereka juga

Angkasa dan Space Treaty, 1967”, Bina

mempunyai kepentingan untuk melindungi kedau-

Cipta, Bandung, 1977.

latan negaranya sebagai akibat dari kegiatan an-

Agreement on Rescue of Astronouts and Return of

tariksa. Sedangkan negara-negara maju yang me-

Objects Launched into Outer Space of 1968

miliki teknologi antariksa semakin maju, sehingga

(Rescue Agreement, 1968), yang telah

terdapat suatu perbedaan kepentingan antara negara-

diratifikasi

negara maju dan negara-negara berkembang, de-

Indonesia Nomor 4 Tahun 1999.

dengan

Keppres

Republik

ngan demikian sulit diketemukan persamaan pen-

Bupendra, J., dalam buku “Outer Space A new

dapat dan ditemukannya kata sepakat di dalam ko-

Demension of the Arms Rase, Stockholn

mite. Masalah lain yang dihadapi komite adalah se-

Internasional”, Peace Reserach Institute.

makin besarnya jumlah anggota komite, sehingga

Taylor & Trancis Ltd, London, 1982.

semakin sulit untuk mencapai kata sepakat dalam

Burgenthal I., “Law Making in the International

pengambilan keputusan secara konsensus. Pada

Civil Aviation Organization”, Syracuse

umumnya dalam suatu kompromi yang diterima

University Press, 1969.


115


Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects of, 1972 (Liability

Croweli, Company, New York, 1964.

Convention, 1972), yang telah diratifikasi

Golloway Eiline., “Consensus Decision making by

dengan Keppres Republik Indonesia Nomor

the United Nations Committee on the

20 Tahun 1996.

Peaceful Uses of Outer Space”, Journal of

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention, 1975),

yang

telah

diratifikasi

dengan

Keppres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Draf

Naskah

Space Law, Volume 7, 1979. Golloway Eiline, “Perspective of Space Law”, Journal of Space Law, Volume 9, 1981. Hambali Yasidi, “Hukum dan Politik Kedirgantaraan”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Akademik

RUU

tentang

keantariksaan, LAPAN Jakarta, 2008.

Haanappenelitie P. P.C, “Decision Making and Law Maki~ in the UN.COPUOS”, Center for

General Assembly Resulution No. 1962 (XVII), of

Research of Air and Space Law, Mc. Gill

13 December 1963, Declaration of legal

University, Mountreal-Canada, 1981.

Principles Governing the Activities in Outer

Komar Kantaatmadja Mieke, “Berbagai Masalah

Space.

Hukum Udara dan Angkasa”, Remadja Kar-

General Assembly Resulution No. 2222 (XXI) of 19 December 1966, Commands the Text of the Outer Space Treaty.

9 December 1967, Commands the Text_of the Agreement on Rescue and Return of Astronauts and Space Objects.

November

1971,

Riches, “Majority Rule in International Organi-

Commands

mity to Majority Decision”, The John Hopkins Press, Baltimore, 1940. Saefullah. E.Wiradipradja, “Hukum Angkasa dan Perkembangannya”,

General Assembly Resulution, No. 2777 (XXVI) of 29

ya, Bandung, 1984.

zation : A Study of the Trend from Unani-

General Assembly Resulution, No. 2345 (XXII) of

Remadja

Karya,

Bandung, 1988.

the

Space Exploration and Applications, The United

Convention on International Liability for

Nations Conference on the Exploration and

Damage Caused y Space Objects.

Peacefull Uses of Outer Space, Vienna, 14-

General Assembly Resulution, No. 3235 (XXIV) of 12

November

1974,

Commands

the

27 August 1968. Supancana Ida Bagus Rahmadi, “Peranan Hukum

convention on Registration of Objects

dalam

Launched into Outer Space.

Mitra karya, Jakarta, 2003.

General Assembly Resulution, No. 34/68 of 5 December 1979, on the Report of the

116

Goodrich L.M., “The United Nations”, Thomas Y,

Pembangunan

Kedirgantaraan”,

United Nations, Doc. No. A/AC105/193 - 1977 , Space Activies and Resaurces.

Special Political Committee (A/34/664),

United Nations, Doc. No. A/37/646 - 1982.

Agreement Governing the Activities of

Principle Governing the Use by States of

States on the Moon and Other Celestia]

Artificial Earth Satellites for International

Bodies.

Direct Television Broadcasting. Lex Jurnalica Vol. 6 No.2, April 2009


Treaty on Principles Governing the Activities of

United Nations, Doc. A/AC.105/358 - 1986, Space

States in the Exploration and Use of Outer

Activities of the United Nations and

Space of 1967 (Traktat Antariksa, 1967),

International Organization.

yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2002;

United Nations, Doc. No. A/41/751 - 1987, Principles Relating to Remote Sensing. Vienna Convention 1969, on the Law of Treaties.


117

KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Recommend Documents