MENYOROT KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh:
Hayie Muhammad Disampaikan Pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hotel Nikko, Jakarta, 23 Agustus 2006
Kronikal Pengadaan Barang/JasaPemerintah Melibatkan dana yang sangat besar Lahan korupsi yang paling subur dan merajalela (Donald Stromboom WB)
Paling mudah dilakukan Terjadi korupsi 10 – 50 % (CPAR, ADB,GOI) 43 kasus yang ditangani KPK 33 kasus (77%) masalah Pengadaan BPK, 20 – 50 %* BPKP 10 – 30 %*
BELANJA APBN TAHUN 2006 BELANJA PEMERINTAH PUSAT Rp 427,6 triliun – – – – – – –
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Bantuan Sosial Bantuan Belanja lain-lain
BELANJA DAERAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
79,9 triliun 55,2 triliun 63,3 triliun 76,6 triliun 79,5 triliun 36,9 triliun 36,5 triliun
Rp 220,1 triliun
Sumber: UU No. 13/2005 tentang APBN 2006
Aktor utama korupsi Sebagian besar korupsi dalam masyarakat melibatkan dua aktor utama yakni; Pemerintah dan Sektor Swasta. Masyarakat sipil biasanya menjadi korban utama (Jeremy Pope, Transparansi Internasional)
Kemauan politik Nasional
Problem PBJ
???
Sistem kontrol DPR/DPRD Kelemahan Kerangka hukum (Afsel=Konstitusi
Kelemahan Lembaga Pengawas Tidak ada (BPK) Tidak ada Lembaga Harga standar Pengadaan nasional Independen
???
Kelemahan Kapasitas dan Manajemen
Darimana Korupsi Dimulai? Perencanaan
Pengadaan
Pelaksanaan
Kondisi Tertutup dalam Sistem Pengadaan Pemerintah
PEMERINTAH (User)
SWASTA (provider)
MASYARAKAT
Kerangka legal dan praktek pengadaan pemerintah yang hanya mengatur dua pihak terkait sangat rawan terhadap KKN
Berbagai Upaya Perbaikan Membuat UU ttg Pengadaan Barang/Jasa yang lengkap Membentuk Lembaga Independen yang memiliki kewenangan menyusun berbagai kebijakan, regulasi dan sbg lembaga pengawas sekaligus sebagai lembaga tempat penyelesaian sengketa yang muncul dalam proses pbj Membuat Harga Standar secara nasional, sebagai acuan atau rujukan resmi penyusunan harga satuan Memperkuat lembaga pengawasan seperti BPK (BPKP?). DPR-RI dan DPRD menjalankan fungsi kontrol Memperbaiki kualifikasi, pengetahuan pejabat penyelenggara pengadaan Adanya UU kebebasan memperoleh informasi dan UU perlindungan saksi (pendukung pengawasan masyarakat)
Kondisi Terbuka dalam Sistem Pengadaan Pemerintah DIMASA DATANG PEMERINTAH (User)
SWASTA (provider)
MASYARAKAT (Beneficiaries)
Keterlibatan masyarakat sebagai stakeholders dan beneficiaries pengadaan pemerintah dalam memantau kegiatan pengadaan barang pemerintah, akan dapat menjamin proses pengadaan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat target dan tepat anggaran
Prinsip Tata Pemerintahan yang baik atau Good Governance: Akuntabilitas Publik, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Supremasi Hukum Good Public Procurement PEMERINTAH (User)
SWASTA (provider)
COMMUNITY (Beneficiaries) ETIKA & NILAI SOSIAL
ASPEK LEGAL ASPEK MANAJEMEN FORMAL PENGADAAN.
PENGEMBANGAN SDM
ASPEK KELEMBAGAAN
Menciptakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah yang bebas KKN Dengan membangun “Jaring Pengaman Anti Korupsi”
Pengadaan Barang
N K K
Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun jaring pengaman antara lain:
Menerapkan Integrity Pact (IP) Sebagai alat publik untuk mencegah ‘niat’ ber kkn Suatu perjanjian tertulis khusus antara pemerintah, peserta tender dan disaksikan oleh LSM, yang menjamin masing-masing pihak untuk tidak melakukan tindak korupsi dalam proses lelang bersangkutan, serta sanksi bila dilanggar Manfaatnya: memberikan jaminan moral dan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat bahwa pengadaan tersebut benar-benar dilakukan secara fair dan bebas korupsi Contoh Sukses: Argentina, Korea, Nepal, Colombia
Membangun Pengawasan Masyarakat Mengembangkan partisipasi masyarakat untuk mengorganisasikan pengawasan dalam proses pengadaan di lingkungannya, secara pribadi, jalur organisasi profesi, politik atau melalui LSM. Selain melakukan fungsi ‘watchdog’ atau ‘whistleblower’ juga melakukan kajian-kajian mendalam, pelatihan SDM, riset untuk mengoptimalkan proses pengadaan bagi kepentingan masyarakat. Contoh: Filipina, Korea
Membangun
Tripartite Partnership Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam strategi, program dan berbagai kegiatan yang terpadu dalam memerangi korupsi dibidang pengadaan barang publik. Kekuatan bersama yang solid dalam suatu forum, lebih berarti dibanding upaya ‘parsial’ atau ‘unilateral’, yang terpecah-pecah dengan tujuan yang berbeda-beda, menghabiskan energi, waktu dan biaya. Pengalaman: Bulgaria dengan Koalisi 2000-nya
Menerapkan Public Hearing Melakukan ‘dengar pendapat’ sebelum proyek dilaunching atau ditenderkan, khusus untuk Proyek Besar yang melibatkan masyarakat luas (Dam, Jalan Raya, Jaringan Kereta Api dll) Masyarakat boleh memberi masukan dan keluhan, sementara pihak proyek menjelaskan rencana lelang, biaya proyek, waktu pelaksanaan dll. Mengoptimalkan partisipasi publik dengan forum terbuka sebelum proses pengadaan untuk menampung segala aspirasi Berhasil Meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang korupsi Pengalaman: Argentina, Nepal, Colombia, dsb.
Menerapkan E-Procurement Memanfaatkan infrastruktur jaringan internet dan sistem informasi elektronik Proses Pengadaan dilakukan secara on-line, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui kompetisi terbuka, dan penghematan waktu Mengurangi kontak langsung dengan pejabat dan mengurangi praktek KKN, dapat menghemat tenaga serta biaya. Pengalaman: Chili, Filipina, di Indonesia dalam tahap ujicoba di Dep. Kimpraswil RI, Migas.
HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI DKI JAKARTA 1) No.
Nama Proyek
Owner Estimate (OE) Rp
Hasil Lelang (HL) Ratio (HL/OE) Rp
%
1 Peningkatan Jl Panjang (Rute D) Jakarta Barat
3,111,475,000.00
2,411,286,000.00
77.50
2 Jembatan Duren SawitSawit-Tegal Amba, Amba, Jakarta Timur
1,115,980,000.00
777,777,000.00
69.69
3 Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Pusat
1,892,900,000.00
1,122,167,681.00
59.28
1,134,460,000.00
850,594,800.00
74.98
5 Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Selatan
1,892,900,000.00
1,058,526,396.00
55.92
6 Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Timur
1,892,900,000.00
1,103,930,415.00
58.32
10,660,500,000.00
7,900,971,923.00
74.11
8 Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Barat
1,892,900,000.00
1,103,953,478.00
58.32
9 Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Utara
1,892,900,000.00
1,122,896,351.00
59.32
4
Pelebaran Jembatan Kembangan (Jl. Jl. Pilar) Pilar) Jakarta Barat
7 Under Pass Pasar Minggu
1) Sumber: Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Prop DKI Jakarta
HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI JAWA TENGAH 2) No.
Nama Proyek
Owner Estimate (OE)
Hasil Lelang (HL)
Ratio (HL/OE)
Rp
Rp
%
Jumlah Peserta
1
RSU Tugu Rejo Semarang
9,483,000,000.00
5,893,191,000.00
62.14
20
2
Jembatan Tarakan
3,313,961,000.00
2,282,400,000.00
68.87
31
3
Jembatan Sogo
3,049,978,000.00
1,734,480,000.00
56.87
21
4
Jalan Mewek - Grecol
4,149,998,000.00
3,259,425,000.00
78.54
26
5
Jl. Jl. Losari Tegal
4,071,182,000.00
2,849,000,000.00
69.98
24
6
Kali Bodri Proyek Sumber Daya Air (PSDA)
1,500,000,000.00
900,900,000.00
60.06
49
7
Kali S. Tajum
1,500,000,000.00
899,529,000.00
59.97
49
8
Jratunseluna
1,431,000,000.00
858,600,000.00
60.00
67
2) Sumber: Sumber: GAPENSI Jawa Tengah
HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI KOTA SURABAYA 3)
No.
Nama Proyek
Owner Estimate (OE)
Hasil Lelang (HL)
Ratio (HL/OE)
Rp
Rp
%
Jumlah Peserta
1 Pemeliharaan Saluran Greges (Primer & Sekunder) Sekunder)
1,500,000,000
1,052,777,000
70.19
31
2 Pemeiharaan Saluran kali Bokor
1,000,000,000
699,838,000
69.98
22
3 Pembuatan Saluran Wiyung
3,810,673,000
3,062,923,000
80.38
22
4 Peningkatan Saluran Medokan Ayu
1,499,430,000
1,059,108,000
70.63
30
5 Rehab/Pemeliharaan Rehab/Pemeliharaan Jl. Jl. Kertajaya
2,130,571,000
1,576,632,000
74.00
28
6 Peningkatan Jalan Bungkal
1,666,290,000
1,184,364,000
71.08
30
7 Peningkatan Jl. Jl. HR Muhamad
4,637,943,000
3,097,119,000
66.78
23
8 Pengadaan Komponen Lampu Jalan
1,712,776,000
899,708,000
52.53
19
9 Pengurugan Lahan Makam Keputih
3,280,406,800
1,648,360,000
50.25
17
10 Peningkatan Jl Akses Benowo Tahap IV
5,875,501,000
3,582,276,000
60.97
38
3) Sumber: Sumber: Bagian Pembangunan Pemkot Surabaya (dikutip (dikutip dari Ikak, Ikak, Bappenas
