ISSUE STRATEGIS Manajemen ASN Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara 2016
ISSUE STRATEGIS Beberapa issue strategis terkait pelaksanaan manajemen ASN, antara lain: 1. PENGALIHAN PNS DAN IMPLIKASINYA 2. PNS YANG TERKENA TINDAK PIDANA KORUPSI 3. PENGANGKATAN DALAM JABATAN SEBELUM DAN SETELAH PILKADA
BEBERAPA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIALIHKAN Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan yang dialihkan yaitu: 1. Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan (Perka BKN Nomor 48/2015) 2. Bidang Pendidikan Menengah (Perka BKN Nomor 1/2016) 3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan (Perka BKN Nomor 2/2016) 4. Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB (Perka BKN Nomor 6/2016) 5. Bidang penyuluh perikanan nasional (Perka BKN Nomor 7/2016) 6. Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B (Perka BKN Nomor 8/2016) 7. Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) (Perka BKN Nomor 9/2016) 8. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perka BKN Nomor 10/2016) 9. Bidang Urusan pemerintah umum (menunggu Peraturan pemerintah)
KETENTUAN PENGALIHAN • Pengalihan PNS berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. • Pembayaran gaji dan tunjangan untuk bulan Oktober, November dan Desember 2016 tetap dibebankan pada instansi asal.
KETENTUAN PENGALIHAN • Kenaikan pangkat bagi PNS yang dialihkan untuk periode 1 Oktober 2016 diusulkan dan ditetapkan oleh PPK instansi asal sebelum dialihkan; • Pejabat Penetap PAK, Pejabat Pengusul, dan Tim Penilai bagi jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2016 dan periode 1 April 2017, apabila belum terbentuk pada instansi yang baru, maka masih menjadi kewenangan instansi asal sebelum dialihkan. • Bagi PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, hasil pemeriksaannya disampaikan kepada PPK pada instansi baru dapat dipergunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum pada instansi baru.
PNS YANG TERMASUK DIALIHKAN PNS yang termasuk dialihkan: 1. sedang melaksanakan Tugas Belajar; 2. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit; 3. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); PNS yang menduduki jabatan fungsional yang sedang menjalani CLTN, dibebaskan sementara dari jabatannya, sehingga yang bersangkutan ikut dialihkan. Pengaktifan kembali dilakukan oleh pejabat pada instansi baru, setelah mendapat persetujuan teknis dari BKN/Kanreg BKN. 4. diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana; dan 5. dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain. Contoh: Guru SMA yang dpk/dpb pada sekolah swasta Dalam Pasal 44 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
SANKSI BAGI PNS YANG TIDAK BERSEDIA DIALIHKAN 1) membuat surat pernyataan bermaterai tidak bersedia dialihkan yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan; 2) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembinaan karier PNS yang bersangkutan tidak diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. PNS yang bersangkutan dikeluarkan dari database PNS nasional yang berimplikasi tidak diproses kenaikan pangkatnya.
PNS YANG TERKENA TIPIKOR Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Catatan: Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana korupsi, akan tetapi tindak pidana korupsi pasti terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan apabila mengakibatkan kerugian negara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No.5 Tahun 2014 tersebut, maka apabila terdapat PNS yang telah dijatuhi pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana korupsi maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan; Pemberhentian terhadap PNS yang bersangkutan berlaku mulai akhir bulan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
TINDAKAN BKN Apabila PPK tidak menindaklanjuti ketentuan tersebut (dalam hal ini tidak menetapkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang bersangkutan) maka : • BKN akan melakukan Pemberitahuan kepada PPK untuk memberhentikan PNS yang bersangkutan; • Apabila tidak diberhentikan maka BKN akan mengeluarkan PNS yang bersangkutan dari database PNS nasional yang berimplikasi pada pembinaan karier kepegawaiannya (tidak diproses kenaikan pangkat dan pensiunnya).
PENGANGKATAN PEJABAT PRA DAN PASCA PILKADA Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 163 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Kepala Daerah terpilih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum dan setelah dilantik tidak boleh melakukan mutasi.” Pertimbangan ini lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 71 ayat (2) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa: Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Pengisian jabatan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan (Penjelasan Pasal 71 Ayat (2)) Pasal 162 ayat (3) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa: Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 132A ayat (1) Huruf a dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.100-2/99 (Angka 2 huruf b) Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Meneteri Dalam Negeri.
SANKSI Sanksi yang diberikan apabila terdapat PNS yang diangkat dalam atau diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas oleh: 1. Petahana dalam tenggang waktu sebelum 6 (enam) bulan; atau 2. Kepala Daerah definitif sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, maka BKN tidak memproses pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
TERIMA KASIH
