Insen%f dan Disinsen%f Fiskal Lahan Gambut
Noeroso L. Wahyudi Peneli% Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Mul%lateral. BKF,Kemenkeu
Kerangka Insen%f dan Disinsen%f Fiskal : Lahan Gambut PPh Penerimaan
PPN
Bea Masuk Infrastruktur Energi
Kebijakan Fiskal
Belanja Pusat
Pengembangan Energi baru terbarukan & Konservasi Energi
Belanja Daerah
Hutan/Lahan Gambut
Belanja
MRV
Penurunan Emisi
GRK
Subsidi Dana Bergulir
Pembiayaan
Pembangunan Hutan (PPPH) Investasi Bersih (PIP)
Perlu memahami mekanisme hibah,dukungan instrumen perpajakan penerusan,mekanisme panyaluran hibah Regulasi Perpajakan Terkait yang Telah Diberikan,Tax Holiday dan Investment allowance, belanja daerah, mekanisme transfer daerah, DAK Kehutanan,jenis-‐waktu-‐ penyedia data dasar DAK,mekanisme penyaluran Hibah, mekanisme pemberian/penerusan Hibah /, Pengembangan Insen2f untuk Bidang Kehutanan berdasarkan kewenangan.
Dukungan Instrumen Perpajakan Kerangka Pemikiran Kebijakan Insen0f Fiskal INTERNAL CONESIDERATION • Economic and sector development strategy • Regional development importance. • Incen%ve goals • Mul%plier effect • Synchroniza%on with other linked policies
Tax Incen0ves to aDract investment
EXTERNAL CONSIDERATION • Interna%onal best prac%ce • Compe%%veness Intensity • Interna%onal commitment
INDUSTRY/ BUSINESS CRITERIA • Pioneer • High Priority
BASIC PRINCIPLES • Equal treatment and taxa%on neutrality • Economic impact (Cost-‐Benefit analysis) • Administra%ve efficiency • Efficient and effec%ve
GENERAL PATTERN IN TAX INCENTIVE
REGIONAL CLASSIFICATION • Developed Region • Developing Region • Undeveloped Region
INCENTIVE BY INDUSTRY/ BUSINESS CRITERIA • Pioneer • High Priority
COMBINATION
INCENTIVE BY REGION • Developed Region • Developing Region • Undeveloped Region
Tax Holiday & Investment Allowance
Tax Holiday
1. Pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun. 2. Tambahan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50% selama 2 tahun.
Investment Allowance
BENTUK INSENTIF
BENTUK INSENTIF
1. Investment allowance (30% dari nilai penanaman modal) 2. Penyusutan dan amor%sasi dipercepat; 3. Pengurangan tarif PPh atas dividen luar negeri; 4. Perpanjangan kompensasi kerugian
Regulasi Perpajakan Terkait Yang Telah Diberikan Tax Allowance
barang/daerah tertentu
Pasal 31A UU PPh
PP 52/2011
UU No.25/2007 Pasal 18 (ayat 5)
PP 94/2010
PPh
Fasilitas Perpajakan
PPN
Impor
Pasal 4 UU PPN Pasal 16B UU PPN
PP 31/2007
Bea Masuk
Pasal 25 & 26 UU No 17/2006 Kepabeanan
PPN impor
PP 31/2007
PPh Ps 22
SKB
Bebas PPh Badan bagi Industri Pionir 130/PMK.011/2011
Pembebasan BM untuk barang modal
76/PMK.011/2012
Bebas PPN BKP strategis
Mekanisme Belanja Daerah
A P B N ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI K/L
ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN)
• RKA - KL
• Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN
Kantor Pusat (KP)
Kantor Daerah (KD)
Dekonsentrasi (DK)
Tugas Pembantuan (TP)
Transfer ke Daerah (DAU, DAK,DBH)
Mendanai Urusan Pusat Dilaksanakan oleh Pemda
Pinjaman dan Hibah
Subsid i
Belanja Lainlain
Mendanai Urusan Daerah (APBD) 6
Mekanisme Transfer Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan DBH Cukai Hasil Tembakau Kehutanan
DBH
Pertambangan Umum SDA
1. DANA PERIMBANGAN
DAU
2. DANA OTONOMI KHUSUS
DAK
3. DANA PENYESUAIAN
Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan Panas Bumi
Bidang Kehutanan Bidang Lingkungan Hidup
Sarana dan Prasarana Kriteria Teknis : Hutan Kritis
DAK BIDANG KEHUTANAN (Lahan Gambut ?) 600
Miliar Rupiah 539.4 489.8
500
400.0
400
300 250.0
200
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
0
2008
100.0 100.0
100
1. Arah Kebijakan TA 2013: a. Peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah, b. mendukung komitmen presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-‐GRK). c. diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan, operasionalisasi dan perkuatan KPHP dan KPHL yang menjadi tanggungjawab kabupaten/ kota. 2. Lingkup Kegiatan TA 2013 : • Rehabilitasi hutan lindung dan lahan kri%s di luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan, turus jalan), kawasan mangrove, hutan pantai, Tahura dan Hutan Kota; • Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan; • Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya; • Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang melipu% dam penahan, dam pengendali, gully plug, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya; • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan; dan • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 8 operasionalisasi KPH.
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
Kriteria Teknis
PAD
T-‐ 2
Daerah & KemKeu
DAU
T-‐ 2
KemKeu
DBH
T-‐2
KemKeu
Belanja Gaji PNSD
T-‐2
Daerah & KemKeu
Daerah Ter0nggal
T-‐1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-‐1
Kem Dalam Negeri
Daerah Rawan Bencana
T-‐1
BNPB
Da Ketahanan Pangan
T-‐1
Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata
T-‐1
Kem Bud Par
Daerah Pesisir
T-‐1
Kem Kelautan & Per
Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah
T-‐1
K/L terkait
Mekanisme Penyaluran Hibah 5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
3
Proses verifikasi teknis
PEMDA 2
K /L
Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga
1 Pelaksanaan pembangunan fisik
KEMENKEU
Mekanisme Pemberian/Penerusan Hibah K/L PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
Mempertimbangkan: a) kapasitas fiskal daerah; b) Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri; c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau d) Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
MENKEU
PEMDA
PENETAPAN MK: PERJANJIAN PEMBERIAN/ HIBAH ANTARA PELAKSANAAN PENERUSAN MK DAN KEPALA KEGIATAN HIBAH KEPADA DAERAH PEMDA
• Sumber Hibah LN: Penetapan setelah Perjanjian Hibah LN ditandatangani • Sumber Pinjaman LN: setelah Pagu APBN • Sumber Penerimaan DN: setelah Pagu APBN
Pemda sebagai Implementing Agency bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis
PENYALURAN DANA HIBAH
Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja yang diverifikasi K/L
11
Pengembangan Insen2f untuk Bidang Kehutanan : Lahan Gambut Sumber Pendanaan Hibah dari LN
APBN
Pelaksana Kegiatan (Kewenangan)
Insen%f Fiskal Penerimaan Pajak/Non Pajak
Kemenkeu
Hibah LN
Dana Sektoral
Pusat (Urusan Pusat)
Pinjaman LN dan Penerimaan DN
Dekon
Provinsi (Urusan Pusat)
TP
Kabupaten atau Kota (Urusan Pusat)
Dana Perwalian Penerimaan APBN
APBN
APBN (Non-‐APBD) Hibah Daerah DAK
APBD Daerah (Prioritas nasional-‐9 )
DID Organisasi, Kelompok Masyarakat, Individu DN Non-‐ APBN
Dana Bergulir
Kemitraan publik dan swasta
Sumber: update dari BKF & GIZ (2012): ditambah
Terima Kasih Mohon Masukannya
