INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM ; UNTUK SIAPA DAN UNTUK APA Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KYRI Megamendung, 13 Juni 2013
1
INDEPENDENSI
I.
DAN AKUNTABILITAS HAKIM
PENDAHULUAN
Independensi
pengadilan mencakup individu dan instutusi. Independensi pengadilan harus dilengkapi dengan akuntabilitas. Dalam sistem Demokrasi, tak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas. Semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggung jawabkan. Hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini.
2
Aturan
konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsial dan profesional dalam proses ajudikasi.
3
Mekanisme
akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.
4
• Hakim harus bebas dr pengaruh baik dr internal maupun eksternal pengadilan. • Putusan hakim tunduk pd appellate review dan bukan pd cabang nonjudicial. • Mereka juga harusnya menikmati immunity for action taken within the scope of judges' official duties. • Hakim harus terhindar dari rasa aman dari ancaman fisik maupun psikhis.
• But judicial independence does not mean that judges and court officials should have free rein to behave as they please. • prof Peter. H. Russel mengatakan bahwa , independence is not a goal, but rather a means to an end.
5
• Indeed, judicial independence is founded on public trust and, to maintain it, judges must uphold the highest standards of integrity and be held accountable to them. • Where judges or court personnel are suspected of breaching the public’s trust, fair measures must be in place to detect, investigate and sanction corrupt practices.
6
In
everyday terms, accountability is simply the ability to hold an individual or Hakim hrs bertanggungjawab pd hukum dlm arti putusan dibuat berdasarkan atas hukum dan tdk sewenang-wenang. Seperti hlnya dg cabang pemerintahan lainnya, hakim juga harus bertanggungjawab pada publik yg dilayani (public trust)
7
• Holding the judiciary accountable to an external body, such as a ministry of justice, however, raises questions as to whether this same body could be used to undermine judicial independence. • External accountability mechanisms can expose the judiciary to the risk of harassment or intimidation by aggrieved parties. • On the other hand, reliance on internal accountability mechanisms alone raises issues of legitimacy and transparency.
8
Mendorong budaya independen, imparsialitas, dan akuntabilitas sesama hakim. Sejalan dg ini, pada cabang-cabang pelaksanaan kekuasaan lainnya juga harus tecipta kondisi yg sama.
Menyusun kode etik dan pedoman prilaku hakim juga merupakan sarana penting untuk membantu akuntabilitas pengadilan krn menjadi pedoman dan ukuran tingkah laku hakim.
9
• Strong and independent judges associations, meanwhile, can provide a safe point of reference for judges, allowing them to interact with the state in an accountable, yet robustly independent manner. • Ultimately, though, the judiciary must be responsible to the citizens of a country, and civil society actors, including the media and NGOs, must play an enhanced role in demanding judicial accountability.
10
11
Roger
K Warren dalam Judicial Accontability, fairness, and Independece menganalogikan bahwa jika hakim menikmati tingkat independensi yang tinggi, itu tidak berarti hakim berada diatas hukum atau tak tunduk pada asas akuntabilitas. Justru akuntabilitas diperlukan agar indepedensi yang tinggi itu tidak disalahgunakan.
12
Jika
tidak, seperti kata Brian Z Tamanaha dalam On the rule of Law, kekuasaan hakim itu akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. (Abuse of Power-Judicial Corruption) Pada titik inilah rule of Law berubah jadi rule by judges. Maka
hakim harus akuntabel. Putusan dan prilakunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
13
Mekanisme
akuntabilitas tak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban; juga memperkuat independensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Abuse of Power) Untuk Memastikan berjalannya mekanisme akuntabilitas, Pasal 24B UUD 1945 mendelegasikan tugas itu kepada Komisi Yudisial.
14
Kewenangan
pengawasan hakim oleh KY untuk memperkuat akuntabilitas
bertujuan peradilan. Walau pernah dibatalkan MK, kewenangan pengawasan ini akhirnya dipulihkan dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
15
Diatur
dalam pasal 32 A UU MA dan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengawasan ekternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY. Pengawasan ini berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disahkan bersama oleh Ketua MA dan Ketua KY.2 2 Oce Madril,Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, dalam Opini Kompas " KY dan Akuntabilitas Hakim", 30 Juni 2011.
16
Upaya
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah sebuah perburuan yang tiada henti (Unrelenting Hunt)
17
Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,L.LM Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
18
