Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 19 - 30
ISSN. 1907-0489 April 2015
IMPLEMENTASI PROGRAM NESIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) IN PONTIANAK Sri Maryuni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura email:
[email protected] ABSTRAK Kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan disebabkan banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru mengenai implementasi kebijakan publik dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa implementasi program melibatkan unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, kelompok sasaran dan lingkungan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak disebabkan oleh kebijakan (program) yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga membentuk policy cycle. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dengan difasilitasi oleh lembaga keswadayaan masyarakat. Kenyataannya sangat sulit untuk mendorong masyarakat miskin berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ini. Untuk itu relawan masyarakat harus bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin melalui rembug kesiapan warga dan Musrenbang yang dilaksanakan secara periodik. Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Kemandirian, Relawan ABSTRACT The unsuccessful implementation of national community empowerment program in urban areas (in Indonesia: PNPM) is due to many factors; both internal and external factors. This study aims to acquire insight and understanding a new concept of public policy implementation by applying qualitative descriptive methods. The implementation of PNPM program was involving many elements including: implementer, the program itself, the target groups and environment. The results revealed that the unsuccessful implementation of PNPM in Pontianak was caused by the idealized policy (program), the target groups, the implementing organization (implementer) and environmental factors. The four factors mentioned before were interrelated and influenced each other to form a policy cycle. In implementing this program, the approach used was the empowerment of communities to establish independence of the community and
19
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
local government agencies that were facilitated by community self-reliance organization. In reality it is very difficult to encourage the poor to participate in the planning and implementation of this empowerment program. For that reason, the community volunteers had to work hard to gain the aspirations of poor communities through Citizen Preparation Meeting (in Indonesia: Rembug Kesiapan Warga) and Development Planning Meeting (in Indonesia: Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Keywords: Implementation, Empowerment, Independence, Voluntary
bagi masyarakat. PNPM Mandiri
Pendahuluan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri
dirancang
merupakan media pembelajaran dan pengembangan
kemampuan
para
sebagai upaya untuk melaksanakan
pelaku pembangunan serta media
proses pembangunan yang bertumpu
mewujudkan
pada
penggagas dalam sebuah kegiatan
pemberdayaan
sekaligus
ruang
learned)
masyarakat,
belajar
dalam
(lesson
pengambilan
pembangunan. konsep diarahkan
tahap
pemerintahan
pelaksanaan,
sebagai
Pengembangan
PNPM
keputusan secara demokratis pada perencanaan,
masyarakat
Mandiri
pada
juga
penyelenggaraan
yang
baik
(good
pengawasan dan pengendalian dalam
governance). Beberapa proses dan
setiap proses pembangunan yang
kegiatan yang dilaksanakan dalam
melibatkan masyarakat secara aktif.
PNPM
Pelaksananaan PNPM didesain untuk
mempertimbangkan
memberdayakan masyarakat, dimana
mendukung
masyarakat berpartisipasi
Mandiri
diajarkan
untuk
pemerintahan
dalam
proses
governance).
pembangunan melalui organisasi. PNPM Mandiri yang bertujuan
agar
dapat
pencapaian yang
Dalam administrasi
selalu
baik
(good
perkembangan publik,
good
untuk penanggulangan kemiskinan
governance merupakan paradigma
lebih
pada
yang berorientasi kepada masyarakat
pemberdayaan masyarakat sebagai
(publik), dan bukan lagi kepada
pendekatan operasional dan wujud
birokrasi.
komitmen
dalam
(kepemerintahan yang baik) dapat
merealisasikan kesejahteraan sosial
tercipta apabila keseluruhan aktor
20
menitikberatkan
pemerintah
Good
governance
Sri Maryuni : Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak aktif terlibat dalam proses pembuatan
menanggulangi kemiskinan secara
dan implementasi kebijakan. Paling
berkelanjutan yang dimulai sejak
tidak ada 8 karakteristik agar good
tahun 2008. Penelitian ini lebih
governance dapat tercipta, yaitu :
difokuskan
partisipasi, rule of law, akuntabilitas,
PNPM Mandiri Peroktaan di Kota
transparansi, responsive, efektif dan
Pontianak Tahun Anggaran 2010.
efisien, orientasi konsensus, dan
Program ini sangat strategis, karena
equity and inclusiveness. Agar dalam
menyiapkan landasan kemandirian
pelaksanaannya terhindar dari KKN
masyarakat
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
kepemimpinan
harus mendasarkan diri pada prinsip-
representatif, mengakar dan kondusif
prinsip good governance tersebut.
bagi perkembangan modal sosial
Penelitian ini difokuskan pada
mendatang
Pontianak
program
merupakan
implementasi
berupa
‘lembaga
masyarakat’
yang
(social capital) masyarakat di masa
PNPM Mandiri Perkotaan di Kota yang
pada
serta
menyiapkan
masyarakat
jangka
pengganti Program Penanggulangan
menengah dalam penanggulangan
Kemiskinan
(P2KP).
kemiskin an yang menjadi pengikat
Dasar hukum pelaksanaan program
dalam kemitraan masyarakat dengan
ini adalah Nota Kesepakatan antara
pemerintah daerah dan kelompok
Direktorat
peduli setempat.
diPerkotaan
Jendral
Departemen
Cipta
Pekerjaan
Karya Umum
Tujuan
Program
Nasional
Dengan Pemerintah Kota Pontianak
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
No
Mandiri Perkotaan ini adalah sebagai
56.1/PKS-DC/2007
Pelaksanaan
Tentang Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
berikut: 1) Mewujudkan masyarakat berdaya
Terpadu Program Penanggulangan
dan
Kemiskinan Di Perkotaan Di Kota
mengatasi
Pontianak-Provinsi
kemiskinan di wilayahnya.
Kalimantan
mandiri,
yang
berbagai
Barat. Program ini merupakan suatu
2)
upaya pemerintah untuk membangun
Pemerintah
kemandirian
masyarakat
menerapkan model
pemerintah
daerah
dan dalam
Meningkatkan
mampu persoalan
kapasitas
Daerah
dalam
pembangunan
partisipatif yang berbasis kemitraan
21
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
dengan masyarakat dan kelompok
pelaksanaan
peduli setempat.
Perkotaan di Kota Pontianak Tahun
3) Mewujudkan harmonisasi dan
Anggaran
sinergi
dalam mencapai tujuannya.
berbagai
pemberdayaan
program
masyarakat
optimalisasi
untuk
penanggulangan
PNPM
2010
Mandiri
kurang
berhasil
Untuk itu, rumusan masalah dalam
penelitian
ini
adalah:
implementasi
Program
kemiskinan.
‘Mengapa
4) Meningkatkan capaian manfaat
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
bagi
untuk
(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota
mendorong peningkatan IPM dan
Pontianak kurang berhasil dalam
pencapaian sasaran MDG’s.
mencapai tujuannya?’
masyarakat
miskin
Masalahnya bahwa implementasi Program
Nasional
Masyarakat
Pemberdayaan
Mandiri
(PNPM)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman
pengetahuan, dan
konsep
baru
Perkotaan di Kota Pontianak kurang
mengenai implementasi kebijakan
berhasil dalam mencapai tujuannya,
publik dalam pengembangan ilmu
seperti belum dapat mewujudkan
administrasi publik.
masyarakat perkotaan berdaya dan mandiri dalam mengatasi persoalan kemiskinan,
belum
dapat
Metode Penelitian
ini
menggunakan
mewujudkan model pembangunan
pendekatan
partisipatif yang berbasis kemitraan,
membahas fenomena yang terjadi
belum
mewujudkan
dalam proses implementasi Program
harmonisasi dan berbagai program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat . Dalam
(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota
kenyataannya menunjukkan bahwa
Pontianak dan faktor-faktor yang
BKM atau LKM yang dibentuk di
mempengaruhinya.
Untuk
masing-masing kecamatan se Kota
mendeskripsikan
proses
Pontianak
implementasi
dapat
belum
bekerja
secara
kualitatif
Program
dalam
Nasional
maksimal, seperti yang dinyatakan
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
oleh Koordinator PNPM Mandiri
Mandiri
Perkotaan Kota Pontianak, bahwa
pendekatan deskriptif kualitatif yang
22
Perkotaandigunakan
Sri Maryuni : Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak memusatkan perhatian pada suatu
masing-masing kelurahan se Kota
unit tertentu dari berbagai fenomena
Pontianak. Jumlah BKM yang ada di
yang
Kota Pontianak adalah 29 BKM.
bertujuan
untuk
menggambarkan berbagai kondisi, situasi
atau
berbagai
fenomena
realitas sosial masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah
Tim
Koordinasi
Penanggulangan (TKPK)
Kota
ditetapkan Walikota
Kemiskinan Pontianak
dengan Pontianak
yang
keputusan Nomor
422
Kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian
ini
kegiatan
yang
bersamaan, penyajian
terjadi
yaitu data
secara
reduksi dan
alur
data,
penarikan Aktifitas
dalam
kualitatif
analisis
dilakukan
data
secara
interaktif
dan
berlangsung secara terus menerus sampai
pelaksana
jenuh.
Nasional
3
kesimpulan/verifikasi.
Tahun 2010, yang terdiri dari aparat Program
meliputi
tuntas
sehingga
datanya
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Pemerintah Kota
Pontianak.
(implementor)
Pelaksana
program
yang
dijadikan informan adalah :
Hasil dan Pembahasan Dalam implementasi kebijakan publik, paling tidak ada 3 unsur yang multak harus ada, yaitu : unsur
1) Kepala Kantor Pemberdayaan
pelaksana
(implementor),
adanya
Masyarakat Kota Pontianak : 1 orang
program yang akan dilaksanakan dan
2) Konsultan PNPM Mandiri
kelompok sasaran (target group).
Perkotaan Kota Pontianak : 1 orang 3) Camat dan Kepala Kelurahan di Kota Pontianak : 5 orang
Ketiga
unsur
tersebut
berkaitan dan berinteraksi antara unsur yang satu dengan unsur yang
Sedangkan kelompok sasaran
lainnya. Unsur pelaksana adalah
pogram terdiri dari masyarakat Kota
pihak-pihak
Pontianak yang terdiri masyarakat
kewajiban
untuk
warga
kebijakan
publik,
kelurahan
peserta
saling
PNPM
yang
mempunyai melaksanakan yang
disebut
Mandiri Perkotaan, LKM (Lembaga
sebagai implementing organization,
Keswadayaan Masyarakat) dan KSM
yaitu
(Kelompok Swadaya Masyarakat) di
mempunyai tanggung jawab dalam
birokrasi
pemerintah
yang
23
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
melaksanakan
kebijakan
publik.
Smith (dalam Tachjan, 2006 : 37)
Dalam implementasi PNPM Mandiri
dalam
Perkotaan, terdapat 3 pilar untuk
empat
menjalankan fungsi dan perannya
diperhatikan.
dalam
tersebut
mewujudkan
clean
and
proses
implementasi
variabel
yang
perlu
Keempat
tidak
ada
variabel
berdiri
sendiri,
goodgovernance, yaitu pemerintah
melainkan merupakan satu kesatuan
kelurahan
yang
(government),
warga
saling
mempengaruhi
masyarakat (citizen) dan kalangan
berinteraksi
usaha/swasta
Pola-pola interaksi dari keempat
(private
sector).
Berdasarkan otoritas dan kapasitas
variabel
yang
kebijakan
dimiliki,
implementor
secara
dalam
melakukan berbagai tindakan mulai
ketidaksesuaian,
dari penentuan tujuan dan sasaran,
tekanan-tekanan.
analisis serta perumusan kebijakan
timbal
dan
implementasi memunculkan ketegangan
Keempat
variabel
dan strategi organisasi, pengambilan
implementasi
keputusan, perencanaan, penyusunan
Perkotaan tersebut adalah :
program,
1.
pengorganisasian,
balik.
dan
dalam
PNPM
Mandiri
Program yang diidealkan, yakni
penggerakan manusia, pelaksanaan
pola-pola interaksi ideal yang telah
kegiatan operasional, pengawasan
didefinisikan dalam kebijakan yang
dan penilaian.
berusaha untuk diinduksikan.
Ketiga komponen tersebut di atas
2.
Kelompok sasaran, yaitu orang-
saling berkaitan antara komponen
orang
yang satu dengan komponen yang
dipengaruhi oleh kebijakan dan yang
lainnya dalam implementasi PNPM
harus mengadopsi pola-pola interaksi
Mandiri Perkotaan. Dengan demikian
sebagaimana yang diharapkan oleh
keberhasilan implementasi program
perumus kebijakan.
ini juga akan dipengaruhi oleh ketiga
3.
komponen tersebut. Selain itu Smith
badan-badan pelaksana atau unit-unit
menambahkan satu komponen lagi
birokrasi
dalam
bertanggung
implementasi
kebijakan
publik, yaitu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Menurut
24
yang
paling
langsung
Organisasi pelaksana, yaitu
pemerintahyang jawab
implementasi kebijakan.
dalam
Sri Maryuni : Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak 4.
Faktor lingkungan, yaitu unsur-
unsur
dalam
lingkungan
antara faktor yang satu dengan faktor
yang
yang lainnya, sehingga seringkali
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
dapat menimbulkan tensions yang
implementasi
bisa
kebijakan,
seperti
menyebabkan
adanya
aspek budaya, sosial, ekonomi dan
perbedaan-perbedaan
politik.
diantara pelaku program. Adanya
Keempat merupakan
faktor
tersebut
faktor-faktor
mempengaruhi
keberhasilan
implementasi
PNPM
Perkotaan
di
Kota
Keempat
faktor
terintegrasi kesatuan
yang
dan serta
mandiri Pontianak.
tersebut
salaing
merupakan saling
satu
berkaitan
perbedaan diantara
persepsi
persepsi
yang
pelaksana
terjadi
program
dan
sasaran program dapat menimbulkan konflik atau perbedaan kepentingan. Dengan
mengembangkan
kemampuan
negosiasinya,
setiap
pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya
tanpa
harus
sehingga membentuk policy cycle
melakukan cara-cara yang ekstrim.
dalam implmentasi kebijakan publik.
Proses negosiasi dilakukan dengan
Program
menciptakan penyelesaian
yang
diidealkan
dalam
melalui
PNPM Mandiri Perkotaan berbasis
consensus atau kesepakatan bersama
pemberdayaan mendorong kepada
yang mengikat semua pihak. Proses
sasaran program untuk berpartisipasi
ini
sebagai pelaksana program dengan
kepentingan
mengorganisir
dalam
program dengan sasaran program
kelompok keswadayaan masyarakat
dalam implementasi PNPM Mandiri
dengan
Perkotaan.
tujuan
kemiskinan wilayahnya. apabila
dirinya
ke
penanggulangan masyarakat
Semua
lingkungan
ini
di tercapai
kebijakannya
mengakomodasi antara
Sehingga
pelaksana
memerlukan
komitmen yang besar dari kedua belah
pihak
menumbuhkan
untuk hubungan
mendukung, baik lingkungan internal
mencari
maupun lingkungan eksternalnya.
kepentingan tersebut.
Interaksi antara keempat faktor
kedua
titik
temu
dapat dan kedua
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan,
dalam implementasi PNPM Mandiri
hubungan
sinergisitas
antara
Perkotaan terjadi secara timbal balik
masyarakat, pemerintah kota dan
25
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
kelompok peduli dilakukan dalam
program yang aktif, bukan hanya
kegiatan PAKET (Penanggulangan
penerima
Kemiskinan
Terpadu).
PAKET
pemberdayaan masyarakat ini lebih
merupakan
komponen
program
mengutamakan inisiatif dan kreasi
untuk mendorong dan memperkuat
masyarakat dengan strategi pokok
kemitraan
adalah memberi kekuatan (power)
sinergisitas
sehingga
upaya penanggulangan kemiskinan
yang
pasif.
Gerakan
kepada masyarakat.
dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat
Simpulan Dan Saran Pemberdayaan masyarakat dalam
partisipatif di tingkat kota. Dengan
Program
adanya kegiatan PAKET telah terjadi
Masyarakat
proses pembelajaran kemitraan dan
Perkotaan
gerakan bersama oleh seluruh pelaku
pendekatan
di tingkat kota sehingga terjalin
masyarakat
sinergi upaya-upaya penanggulangan
mengembangkan, memandirikan dan
kemiskinan di wilayahnya.
menswadayakan masyarakat. Dalam
Masyarakat sebagai pihak sasaran
setiap
Nasional
Pemberdayaan
(PNPM)
Mandiri
dilaksanakan
dengan
pengembangan yang
bertujuan
aktivitasnya
melibatkan
program yang sekaligus menjadi
sekurang-kurangnya
pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan
penting dan mutlak harus ada, yaitu
mempunyai banyak potensi sebagai
adanya program yang dilaksanakan,
kekuatan yang apabila digali dan
adanya kelompok sasaran dan adanya
disalurkan dapat berubah menjadi
unsur pelaksana.
energi yang besar untuk mengatasi
diawali
dengan
membentuk
masalah yang ada. Cara menggali
kelompok-kelompok
keswadayaan
dan mendayagunakan sumber daya
masyarakat
yang ada di masyarakat dilakukan
Badan Keswadayaan Masyarakat dan
dengan
Kelompok Swadaya Masyarakat).
upaya
masyarakat. penting
Faktor adalah
mendudukkan
pemberdayaan yang
paling
bagaimana
bertugas
Implementasinya
(relawan
masyarakat,
masyarakat untuk
unsur
tersebut
mendefinisikan
pada
program tersebut ke dalam kegiatan-
posisi pelaku (subyek) pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan keinginan
26
masyarakat
Kelompok
tiga
Sri Maryuni : Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak dan kebutuhan masyarakat melalui
Kemiskinan
penyaluran aspirasi masyarakat yang
bertanggung jawab kepada walikota.
diwadahi
Sedangkan masyarakat selain sebagai
oleh
keswadayaan dibentuk
lembaga-lembaga masyarakat
oleh,
dari
dan
(TKPK)
yang
sasaran program sekaligus sebagai
untuk
pelaksana program. Kelompok peduli
masyarakat.
merupakan
Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
bertujuan
mewujudkan
yang
untuk
kemandirian
swadaya
kelompok-kelompok masyarakat
yang
ikut
menjadi pelaksana program. Dalam implementasi
PNPM
Mandiri
masyarakat dan pemerintah daerah
Perkotaan, ketiga unsur ini saling
dengan pendekatan pemberdayaan
berinteraksi
masyarakat. Dengan pemberdayaan
sehingga
membentuk
masyarakat dapat digali potensi-
kebijakan
dalam
implementasi
potensi yang ada dalam masyarakat
program. Keberhasilan
implementasi
secara
optimal
serta
dapat
dan
meningkatkan peranan masyarakat
kebijakan
sebagai
dipengaruhi
pendukung
implementasi Dukungan
dalam
kebijakan
publik.
masyarakat
dapat
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
setiap
kebijakan
publik.
implementasi
dari
bekerja
jejaring
(program) oleh
sama,
selain organisasi
pelaksana, juga dipengaruhi oleh kelompok
sasaran
lingkungannya.
dan
faktor
Dengan
demikian
keberhasilan implementasi program ditentukan
oleh
program
yang
Partisipasi sangat diperlukan dalam
dilaksanakan, organisasi pelaksana,
program pemberdayaan karena tanpa
kelompok
partisipasi tidak dapat mencapai
lingkungan. Keempat faktor tersebut
tujuan program.
saling berkaitan antara satu faktor
Organisasi
pelaksana
PNPM
Mandiri Perkotaan terdiri atas tiga unsur, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan
Kelompok
Peduli
(Swasta).
dengan
sasaran
yang
dan
lainnya,
faktor
sehingga
membentuk satu kesatuan. Implementasi PNPM mandiri Perkotaan di Kota Pontianak belum
Unsur Pemerintah dikoordinir oleh
dapat
Tim
disebabkan oleh lemahnya interaksi
Koordinasi
Penanggulangan
mencapai
tujuannya
27
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
antara empat faktor, yaitu program
Kebijakan
yang diidealkan, kelompok sasaran
dikemukakan sebagai berikut :
(target
1.
group),
implementor
Publik
dapat
Untuk memperkaya khasanah
(organisasi pelaksana) dan faktor
pengetahuan
lingkungan (internal dan eksternal).
Publik
Keempat
saling
Publik seyogyanya ada kajian yang
berkaitan antara faktor yang satu
lebih luas dan mendalam tentang
dengan faktor yang lainnya sehingga
koordinasi
membentuk
kebijakan publik.
faktor
tersebut
policy
cycle
dan
Ilmu
dalam
Administrasi
kajian
diantara
Kebijakan
implementor
menimbulkan tensions yang dapat
2.
menyebabkan perbedaan-perbedaan
good governance, khususnnya dalam
diantara
implementasi kebijakan publik, perlu
pelaksana
program
dan
Untuk mendukung pelaksanaan
sasaran program. Keterkaitan antara
penelitian
organisasi pelaksana program yang
sinergisitas
terdiri
Daerah,
masyarakat dan pihak swasta dalam
Masyarakat dan Kelompok Peduli
membentuk pola hubungan diantara
(Swasta) dengan sasaran program
ketiga komponen tersebut.
dari
Pemerintah
saling berinteraksi dan bersinergi dalam
implementasi
lebih
lanjut
antara
tentang
pemerintah,
Saran-saran yang sifatnya praktis
Program
lebih ditujukan kepada stakeholders
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
dalam implementasi PNPM Mandiri
(PNPM) Mandiri Perkotaan.
Perkotaan, antara lain :
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka
penelitian
Mengajak masyarakat untuk
berhasil
berpartisipasi dalam kegiatan rembug
mengembangkan konsep baru bahwa
kesiapan warga untuk menyalurkan
interaksi
aspirasi, keinginan dan kebutuhan
dan
ini
1)
sinergisitas
antara
organisasi pelaksana program akan
masyarakat
membentuk
implementasi
jejaring
dalam
implementasi kebijakan (program) Saran-saran
yang
bersifat
PNPM
Mandiri
pelaksanaan sampai dengan evaluasi program
Administrasi
2)
khususnya
dengan
Perkotaan mulai dari perencanaan,
akedemik untuk pengembangan Ilmu Publik,
berkaitan
Meningkatkan
keterlibatan
pihak swasta dan kelompok peduli
28
Sri Maryuni : Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak dalam
implementasi
program
pemberdayaan ini karena masyarakat miskin termasuk masyarakat yang kurang berdaya dalam segala hal, karena pendidikan, ekonomi dan status sosialnya, misalnya melakukan program
pendampingan
dalam
membuat proposal kegiatan. 3)
Untuk lebih meningkatkan
keberhasilan implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan
di
Kota
Pontianak, perlu adanya transparansi anggaran (dana) dalam pengelolaan program ini sehingga tujuan utama penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif Daftar Pustaka
Abdul
Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Bromley, Daniel W. 1989, Economic Interestand Institutions: The Conceptual Foundation of Public Policy, New York: Basil Blackwell Ltd Creswell, W. John. 1994. Research design, Qualitative & Quantitative Approaches. New Delhi: Sage Publications. Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. Hand Book Of Qualitative Research. New Delhi: Sage Publications. Goggin, M.L, Ann O’M Bowman, James P Lester & Laurence J.O’Toole,Jr, 1990, Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation, London : Scott, Foresman and Company. Henry, Nicholas. 2004. Public Administration and Public Affairs. Georgia Southern University: Pearson Prentice Hall. Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Jones,
Abdullah, M.Sy. 1988, Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies), Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
O. Charles. 1984, An Introduction to the Study ofPublic Policy Third Edition, California: Brooks/Cole Publishing Company.
Nugroho, D, Riant. 2002. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. ___________________ 2007, Manajemen Pemberdayaan,
29
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 19-30
Jakarta, PT Komputido
Alex
Media
Saefullah, A. Djadja, 2007, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN ---------------. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
30
Sulistyani, Teguh Ambar, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogjakarta: Gava Media Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
