IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)
TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Oleh: TYAS IKA MERDEKAWATI, S.H. NIM: B4A 007 105
Pembimbing: Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009
HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)
TESIS
Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Disusun Oleh:
Tyas Ika Merdekawati, S.H. B4A 007 105
Tesis dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak
Mengetahui, Pembimbing,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Dr. Budi Santoso, SH., MS. NIP: 131 631 876
Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH., MH NIP: 130 531 702
HALAMAN PENGUJIAN
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)
Disusun Oleh:
Tyas Ika Merdekawati, S.H. B4A 007 105
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7 April 2009
Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Mengetahui, Pembimbing,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Dr. Budi Santoso, SH., MS. NIP: 131 631 876
Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH., MH NIP: 130 531 702
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KEHENDAKKU SELALU DATANG KEPADAKU SEBAGAI PEMBEBASKU
(TYAS IKA. M)
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk : Negaraku Tercinta, Indonesia Raya Tegaknya Supremasi dan Progresifitas Hukum HKI di Indonesia Ayahanda dan Ibunda tercinta, Untuk semua cinta, perjuangan, dan doa yang selalu menyertaiku Yang di hati, Untuk semangat, cinta, dan motivasi yang diberikan. Seluruh umat manusia yang menghargai karya cipta, kepada merekalah yang pantas diberi penghargaan My wonderful future, The reason why I’m here
KATA
PENGANTAR
Puji syukur atas Karunia Rahmat, Hidayah dan Perlindungan Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga
dapat
“Implementasi
menyelesaikan Pemungutan
Penulisan
Royalti
Lagu
Hukum atau
dengan Musik
judul untuk
Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)”. Penulisan Hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum ( Strata 2 ) pada Jurusan Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Ekonomi dan Teknologi-Hak atas Kekayaan Intelektual (HET-HKI) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med, Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2.
Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis untuk dapat menempuh studi di Magister Ilmu Hukum ini.
3.
Pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yang telah memberikan penulis kesempatan menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro melalui beasiswa yang diberikan.
4.
Ibu Ani Purwanti, S.H., M.Hum., dan Ibu Amalia Diamantina, S.H. M.Hum, selaku Sekretaris Akademik dan Sekretaris Keuangan, atas semua bantuan dan kerja samanya.
5.
Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang berkenan memberikan waktu luang serta perhatian di tengah kesibukannya. Atas bantuan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari Beliau, Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
6.
Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Dosen Pengampu HKI, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
7.
Seluruh staf pelaksana akademik, staf pelaksana keuangan, dan staf pelaksana harian, terimakasih atas kebersamaannya.
8.
Staff
Administrasi
perpustakaan
Fakultas
Hukum
Universitas
Diponegoro, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan “Sriwijaya” di Jl. Solo No. 2 Semarang, atas kesempatan yang diberikan untuk mengacak-acak dan meminjam referensi yang dibutuhkan Penulis.
9.
Pihak responden dari Karya Cipta Indonesia (KCI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, KCI Pusat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), TV-KU, TV-B, dan Cakra TV, terimakasih atas kesempatan wawancara dan berbagi ilmunya.
10. Almarhumah Ibunda Sugi Arti, beserta Ayahanda Darmono dan Ibundaku,
atas
cinta,
kasih
sayang,
perhatian,
kepercayaan,
dukungan, perjuangan, dan doa yang tiada pernah berujung. 11. Kedua Adikku, Dwiman Akhmad Firdaus dan Ganjar Aqmal Sasongko, yang telah memberikan senyum dan kekuatan dalam hidupku, dan beserta seluruh keluarga besar yang mendukungku. 12. Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H., atas kasih sayang, waktu, semangat, dukungan, saran, teguran, doa yang selalu menyertaiku dan semua bantuan yang diberikan kepadaku. Terimakasih atas kesabaran dan pengertian yang penuh yang senantiasa ditunjukkan kepada Penulis. 23 Agustus 2006, cerah bermula dan tidak untuk berakhir. 13. Almarhum Nanda Bangkit P, 12 Juni 2008, tidak terlupakan bagiku. Yang damai diduniamu. Doaku selalu mengiringimu. Suatu hari kita akan bertemu lagi dan merajut kembali persahabatan indah itu. 14. Keluarga besar HKI ‘07, atas waktu-waktu indah selama di Magister Ilmu
Hukum
UNDIP.
Terimakasih
atas
kebersamaan
yang
mengantarkan kita kepada kemenangan hati. Untuk Mba Waspiah, Mba Nisa, Bu Zul, Rindia yang telah memberikan pelajaran berharga bahwa ‘persaingan’ tidak harus muncul dalam wujud aslinya, tapi bisa terkemas dalam canda tawa.
15. Keluarga besar Pleburan Raya No. 15, terimakasih atas kekeluargaan dalam ke-individualisme-annya. Mba-mba penjaga wartel, ada mba tri, mba wen, mba qq, mba etty, mba uchi, dan Bu Nah terimakasih atas kecerian dan diskusinya. 16. Tegalsari Barat No. 26, Perumahan Beringin II No. 12 Ngaliyan, Perumahan Ketileng Blok J No. 10, hidup nomaden!
Semoga Tuhan Yang Maha Agung membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama ini. Tiadalah sempurna suatu
apapun
dari
karya
manusia,
karena
kesempurnaan
itu
sesungguhnya adalah milik Sang Maha Sempurna itu sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dari pembaca sekalian demi kebaikan dan kebenaran yang hakiki atas substansi yang terkandung dalam tulisan ilmiah ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.
Semarang, April 2009
Tyas Ika. M
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................
ii
HALAMAN PENGUJIAN ......................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.......................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................
v
KATA PENGANTAR .............................................................................
vi
ABSTRAK .............................................................................................
x
ABSTRACT ...........................................................................................
xi
DAFTAR ISI...........................................................................................
xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL............................................................ xvi
BAB I
PENDAHULUAN................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................
1
B. Perumusan Masalah .....................................................
12
C. Tujuan Penulisan ..........................................................
12
D. Manfaat Penelitian ........................................................
13
E. Kerangka Pemikiran......................................................
14
F. Metode Penelitian..........................................................
25
1. Metode Pendekatan .................................................
25
2. Spesifikasi Penelitian ...............................................
27
3. Sumber dan Jenis Data ...........................................
27
4. Metode Pengumpulan Data .....................................
29
BAB II
5. Lokasi Penelitian ......................................................
30
6. Objek dan Subjek Penelitian....................................
30
7. Metode Analisis Data ...............................................
32
G. Sistematika Penulisan...................................................
33
TINJAUAN PUSTAKA .......................................................
35
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta...............................
35
1. Prinsip Dasar Hak Cipta ...........................................
35
2. Pengertian Hak Cipta ...............................................
37
3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .........................................................................
39
4. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan ............................................................
43
5. Pendaftaran Hak Cipta .............................................
47
6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.......................................
50
7. Hak Moral dan Hak Ekonomi....................................
52
a. Hak Moral ............................................................
52
b. Hak Ekonomi .......................................................
57
8. Pengalihan Hak Cipta...............................................
61
9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara ........................
65
10. Dewan Hak Cipta .....................................................
66
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian...............................
66
1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian...................
66
2. Pengertian Perjanjian Lisensi...................................
69
3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta
71
4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu .
75
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik...
76
1. Pengertian Lagu atau Musik.....................................
76
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik ........................................................................
78
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik
80
4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik.......
83
5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi ......................................................................
84
6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu..........................................................................
87
D. Tinjauan Mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik .....................................................................
90
1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik ...............
90
2. Pengelolaan Adiministrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu)...............................................
93
B A B I I I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................
96
A. Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial .......................................
96
1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia....................................................
96
2. Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu.......................................................................... 112 3. Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial .................................. 125 4. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik .. 136 5. Pendaftaran Perjanjian Lisensi................................. 152 B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang........................................................ 160 1. Kendala dan Hambatannya ...................................... 173 2. Solusi Penyelesaiannya ........................................... 182 B A B I V PENUTUP........................................................................... 186 A. Simpulan ........................................................................ 186 B. Saran.............................................................................. 190 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. xvii LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement the Establishing World Trade Organization) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia
harus
membentuk
dan
menyempurnakan
hukum
nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)1. Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai
Persetujuan
tentang
Aspek-Aspek
Dagang
Hak
atas
Kekayaan Intelektual. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten telah
1
Sebagai negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat atas seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas penaatan secara penuh (full compliance). Penaatan terhadap perjanjian internasional ini pun sejalan dengan asas pacta sunt servanda seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.
diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001, serta UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001. Di samping itu, Indonesia juga telah mengundangkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif2
bagi
pencipta
atau
pemegang
hak
cipta
untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta yang berbunyi : ”Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya 2
Adi Gunawan, Kamus Praktis Ilmiah Populer, Surabaya: Kartika, 1994, hlm. 100, memberikan pengertian Ekslusif sebagai suatu yang istimewa, khusus, terpisah dari yang lain. Bandingkan dengan pengertian hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung
keaslian
serta
berada
dalam
lapangan
ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer3. Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk 3
Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.
tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya. Seorang
pencipta
lagu
memiliki
hak
eksklusif
untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa : Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hal ini
sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya4. Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta
dapat
saja
memberikan
izin
kepada
pihak
lain
untuk
menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45 - 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 45 1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. 4
Djuwityastuti, Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, Majalah Yustisia, Edisi No. 69 September-Desember 2006, hlm. 47.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Pasal 46 Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 47 1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. 3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. Lisensi
adalah
suatu
bentuk
pemberian
izin
untuk
memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk
teknologi
atau
pengetahuan
(knowhow)
yang
dapat
dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra
prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan license fee5. Lisensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak untuk mengatur hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat dan adanya perihal tertentu serta kuasa yang halal. Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun pencipta/ pemegang hak cipta/ kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada
dasarnya
dapat
melakukan
negosiasi
untuk
mencapai
kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial.
Dimana apabila
suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada 5
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.10.
kewajiban untuk membayar royalti6. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut7. Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang8, disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi9. Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka ragam10:
6
7
8
9 10
Ranggalawe Suryasaladin, Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan), http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598, diakses pada 2 Desember 2008. Rapin Mudiardjo, Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu atau Musik, http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita, diakses pada 15 Januari 2009. Ahmad Sarjono, Royalti dalam Karya Cipta Lagu, http://www.dharanalastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html, diakses pada 15 Januari 2009. Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 19. Budi Santoso, catatan kuliah Hak Cipta, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.
1. Performing Right/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial. 2. Broadcasting Right/ hak menyiarkan. 3. Reproduction Right/ hak reproduksi. 4. Mechanical Right/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, cd, lcd, dsb). 5. Printing Right/ hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb). 6. Synchronization Right/ hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb. 7. Adverstising Right/ hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui tv atau radio. 8. Distribution Right/ Hak Penyebaran. Khusus untuk lagu/ musik, dengan atau tanpa teks, yang digandakan dalam bentuk kaset atau cd, selalu terdapat dua macam hak yang melekat, yaitu mechanical right dan performing right. Misalnya, orang membeli kaset atau cd secara legal sekalipun ia baru membayar untuk mechanical right-nya, tetapi orang tersebut harus membayar
royalti
apabila
kaset
itu
diputar,
dimainkan,
atau
dipertunjukkan untuk kepentingan komersial (membayar performing right-nya). Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya, seperti di stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya, si pencipta/ pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal tersebut. Dalam praktek di beberapa negara,
pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pencipta lagu atau musik sebagai collecting society11 dalam menagih royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri atas performing rights adalah Karya Cipta Indonesia yang disingkat KCI12 yang berafiliasi dengan The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) di Paris. Secara umum KCI mempunyai peranan untuk mengurus kepentingan pencipta lagu yang hak ciptanya dikuasakan pada KCI13 dalam pemungutan royalti untuk pemakaian ciptaan tersebut oleh pengguna/ user14 yang bersifat komersial di dalam atau di luar negeri, juga untuk ciptaan lagu atau musik asing di Indonesia serta kemudian mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta lagu. Selanjutnya, kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian reciprocal yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga collecting society di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota CISAC15. Selama ini, perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing di 11
12
13 14
15
Agus Sunyoto, Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?, http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html, diakses pada tanggal 2 Desember 2008. KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002. Termasuk pengguna/ user adalah stasiun televisi, radio, tempat-tempat umum seperti hotel, diskotik, restoran, tempat perbelanjaan, dan sebagainya. Karya Cipta Indonesia (KCI), http://www.kci.or.id/., diakses pada 2 Desember 2008.
dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, juga didasarkan pada perjanjian reciprocal (timbal balik) secara bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat16, Indonesia dan United Kingdom17,
Indonesia
dan
Australia18,
serta
pertukaran
surat
persetujuan perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan masyarakat Eropa19. Satu hal yang harus dicermati adalah royalti harus dibayarkan karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin mengggunakannya, sepatutnya meminta izin kepada si pemilik/ pemegang hak cipta, yaitu dalam hal ini melalui lisensi. Namun, disisi lain, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai royalti hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja pengguna/ user komersial yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial. 16
17
18
19
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (Sounds Recording). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani dan dipertukarkan (exchange of letters) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial? 2. Bagaimanakah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk : 1. Mengetahui dan memahami mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial. 2. Mengetahui dan memahami implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini
bermanfaat
(pengembangan
bagi hukum
pengkajian teoritis),
konseptual sedangkan
disiplin
hukum
manfaat
praktis
mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis). a) Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat. b) Manfaat Praktis Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat (user) lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pemungutan royalti. E. Kerangka Pemikiran Manusia, inheren dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta merupakan istilah
hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu copyright, yang padanan dalam Bahasa Belanda adalah auteurrecht20. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman21, sedangkan yang terkait secara tidak langsung adalah masyarakat dan pemerintah. Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak cipta terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negaranegara yang menganut sistem civil law menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional, maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut22. Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang 20
21
22
Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 1. Salman Luthan, Delik-Delik Hak Cipta, Yogyakarta: Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII, 1989, hlm. 1. John Arthur & William H. shaw, (ed)., Readings in the Philosophy of Law, New Jersey: Prentice Hlml 2nd edition, 1993, hlm. 73 dalam Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 3.
kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual23. Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI). Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya
intelektual
yang
telah
dihasilkan
manusia
memerlukan
pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya24. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian
perlindungan
hukum
ini
untuk
mendorong
dan
menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta25. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia26. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis27. Berdasarkan kedua pendapat
23
24 25
26
27
Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 25. Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, Op.Cit., hlm. 12. Ahmad M. Ramli, H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 4. Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995, hlm. 26. Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 45.
tersebut, maka dapat disimpilkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasan dan penikmatan eksklusif atas benda atau
ciptaannya
tersebut
dengan
bantuan
negara28.
Jaminan
terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip29: 1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. 2. Prinsip Ekonomi (the economic argument) Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. 3. Prinsip Kebudayaan (the culture argument) Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat 28
29
ST. Fatimah Madusila, Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik, Majalah Analisis, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001, hlm. 161. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 26-27.
besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. 4. Prinsip Sosial (the social argument) Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. Pada dasarnya HKI dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu30: 1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights). 2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: a. Paten (patent) b. Marek Dagang (trade mark) c. Desain Industri (industrial design). Di dalam konsep Civil Law System, hak cipta merupakan natural right justification yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan
reward
(penghargaan)
bagi
si
pencipta
dan
ini
merupakan argumen moral, merupakan author’s right system, yaitu penekan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri31. Di Indonesia, yang mewarisi tradisi Civil Law, hak cipta dirumuskan sebagai ‘hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu’32. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian 30
31 32
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13-14. Ibid. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 53.
hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), yang terdiri atas hak cipta (copyright) dan hak milik industri (industrial property right). Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (standart of copyright ability) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu33: a. Perwujudan (fixation), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama; b. Keaslian (originality), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan c. kreativitas (creativity), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli. Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak
33
Earl W. Kintner dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, New York: Clark Broadman, 1983, hlm. 346-349 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.198.
lain berdasarkan lisensi34. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia35. Hak ekonomi dan hak moral yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya sejalan dengan aliran utilitarian. Tokoh aliran ini adalah Jeremi Bentham yang menerapkan salah satu prinsip kedalam aliran hukum yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya. Ada gairah mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat36. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undangundang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun
34
35 36
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 18. Ibid., hlm. 26. Marshlml Leaffer, Understanding Copyright Law, New York: Matthew Bender & Company Incorporated, 1998, hlm. 14 dalam Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Loc.Cit., hlm. 3-4.
2002 tentang Hak Cipta dalam pasal 24 – 26 mengatur tentang hak moral yang sekaligus di dalamnya terkandung pula hak ekonomi. Peralihan karya-karya dibidang hak cipta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara umum, peralihan hak tersebut dapat berupa pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara maupun dengan perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu akte. Termasuk peralihan dengan perjanjian yaitu jual beli dan lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut,
merupakan
suatu
perbuatan
pemberi
lisensi
dalam
mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas
mengatur
memperhatikan
sendiri
syarat
hal-hal
sahnya
yang
suatu
dikehendakinya perjanjian
yaitu,
dengan adanya
kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata). Lisensi dapat dikatakan sebagai jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan sendiri hak ciptanya. Pihak-pihak yang terlibat datang dari kepentingan yang berbeda, yang harus bersama-
sama membagi hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan resiko-resiko secara proporsional selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan yang mungkin saling berbeda. Proporsi hak, kewajiban, dan resiko tersebut membawa dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi ke dalam suatu negosiasi yang tertuang ke dalam perjanjian kontrak lisensi. Negosiasi tersebut membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang Hak Cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan di sisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta. Namun kewajiban penerima lisensi itu tidak saja membayar imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas hak cipta yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi hak cipta, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pemberi lisensi37. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Diantaranya adalah reward theory, yaitu bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan ciptaannya, identik dengan penghargaan yang diberikan
37
Heddy Zakkiyunnuha, Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta, http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensisebagai-perlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/, diakses pada tanggal 15 Januari 2009.
atas usaha atau upaya seorang pencipta38. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seorang untuk menciptakan karya-karya intelektual
baru
sehingga
akan
menghasilkan
keuntungan
sebagaimana dalam incentive theory39. Di samping itu, diperlukan pula peraturan peraturan perundang-undangan yang erat hubungan dengannya dengan permasalahan, karena peraturan perundangundangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman40 termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubunganhubungan
hukum.
Struktur hukum adalah kelembagaan yang
diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, caracara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Atau dengan kata lain, budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan (interest) yang kemudian
38
39
40
Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia, 1997, (Penerjemah Masri Maris), hlm. 35. Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006, hlm. 6. Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Prespective, New York: Russel Sage Fondation, 1975, hlm. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2005, Loc.Cit,.
diproses menjadi tuntutan-tuntutan (demands) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum. Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain41. Sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta, teori tersebut merupakan dasar pijakan bagi pemberi dan penerima lisensi dalam memanfaatkan hak cipta. Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya merupakan sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta bukan saja anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan cipta rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya. Terkait dengan ciptaan lagu atau musik sebagai salah satu bagian dari hak cipta, maka dalam hal ini Karya Cipta Indonesia (KCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi diatur dalam Pasal 45 - 47. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat memberikan keabsahan dan 41
Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 45.
kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada
pemegang
hak
cipta
oleh
penerima
lisensi,
kecuali
diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4)).
F. Metode Penelitian Di dalam penelitian hukum ini yang berjudul “Implementasi Pemungutan Komersial
Royalti
(Studi
Semarang)“,
Lagu
Kasus
diperlukan
dipertanggungjawabkan.
atau pada
data Seorang
Musik
untuk
Stasiun
yang
Televisi
akurat
peneliti
Kepentingan
di
Lokal
sehingga dalam
di
dapat
melakukan
penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. Karena tanpa adanya suatu metode, peneliti tidak akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis
maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris maksdunya adalah sebagai usaha mendekati masalah
yang
masyarakat42
diteliti
atau
sesuai
dengan
kata
dengan lain
kenyataan pendekatan
dalam empiris
dimaksudkan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat melihat secara langsung praktek pelaksanaannya di lapangan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut. Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini mengenai data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi: a) KUHPerdata; b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing
the
World
Trade
Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan aspek empiris yang akan diamati dalam penelitian ini adalah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersialisasi khususnya pada stasuin televisi lokal di Semarang. 42
Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 61.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) kenyataan yang ada diikuti dengan penganalisaan kenyataan berdasarkan teori-teori hukum yang ada maupun hukum positif yang berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu43. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa halhal yang berhubungan dengan implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersialisasi pada stasiun televisi lokal di Semarang. 3. Sumber dan Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data diperoleh dari: a. Pihak KCI (Karya Cipta Indonesia); b. Pimpinan stasiun televisi lokal yang terdapat di Semarang; c. Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)
43
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 35.
Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari: a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/ materi hukum yang mempunyai
kedudukan
mengikat
secara
yuridis,
seperti
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan UndangUndang Hak Cipta dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial. c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/ penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Data yang telah terkumpul sebagai data sekunder dalam penelitian pemahaman
tersebut secara
tujuannya teoritis
adalah
terhadap
untuk
memperoleh
pengetahuan
tentang
pemungutan royalti lagu atau musik yang terjadi di lapangan.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk
memperoleh
data-data
yang
diperlukan
dalam
penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. a. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara
teori
kepustakaan
dan ini
kenyataan diusahakan
di
lapangan.
pengumpulan
Melalui data
studi
dengan
mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. b. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara (interview). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden44. Kegiatan
wawancara
dilakukan
sebagai
upaya
untuk
mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan.
44
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 57.
Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara
mempersiapkan
bebas
terlebih
terpimpin
dahulu
yaitu
dengan
pertanyaan-pertanyaan
sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasivariasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan menggunakan kuisioner. 5. Lokasi Penelitian Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka kajian ini adalah wilayah Kota Semarang. Selain pertimbangan biaya dan waktu, kedudukan Kota Semarang sebagai wilayah yang berkembang pesat di bidang teknologi dan informasi di Wilayah Jawa Tengah, di samping itu terutama kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan propinsi Jawa Tengah- diharapkan dapat menjadi barometer kecil warga masyarakat (di Indonesia) dalam implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial. 6. Objek dan Subjek Penelitian Dalam penelitian studi kasus dikenal objek penelitian dan subjek penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran penelitian (objek) mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang
mengenainya
ingin
diperoleh
keterangan,
sedangkan
Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian
melekat, dan yang dipermasalahkan45. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya46. Responden disebut juga sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti
berkaitan
dengan
penelitian
yang
sedang
dilaksanakannya47. Objek dalam pebelitian ini adalah royalti dari karya cipta lagu atau musik. Sedangkan penentuan responden dalam penelitian lapangan dilakukan secara purposive. Responden yang berasal dari institusi dibagi atas 2 (dua) golongan, yang pertama institusi sebagai pihak yang dipungut royalti, peneliti mengambil sample institusi yakni Stasiun Televisi Lokal. Dari stasiun TV Lokal yang berjumlah 5 buah di Semarang (TVRI Semarang, TV B, Cakra TV, TV KU, dan Pro TV), peneliti hanya akan memilih sebanyak 2 responden. Jumlah ini dirasa mewakili dan cukup representatif, karena mengingat prosentase dari hasil rating acara dan pembagian rata-rata jumlah penonton setiap harinya dengan banyaknya acara musik atau selingan musik yang ditayangkan. Untuk institusi yang bertindak dalam pemungutan royalti adalah termasuk golongan kedua. Adapun karena sebagian besar pemegang hak cipta lagu atau musik tidak melakukan pemungutan 45
46 47
Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, dalam Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 122. Muhammad Idrus, Ibid., hal 121. Ibid.
royalti secara perorangan, melainkan telah dikuasakan kepada suatu lembaga yang berwenang, maka peneliti mengambil sample golongan ini untuk diwakili oleh 1 responden, yakni KCI (Karya Cipta
Indonesia)
sebagai
institusi/
lembaga
resmi
yang
berwenang. 7. Metode Analisis Data Analisis
data
adalah
proses
mengorganisasikan
dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data48 . Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskiptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pernyataan yang
akan
diajukan,
hanya pendapat-pendapat
tertentu yang dipilih sebagai hasil penelitian yang dipandang relevan untuk menyusun suatu kesimpulan akhir.
G. Sistematika Penulisan
48
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 103.
Agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menjabarkannya ke dalam bentuk sistematika penulisan. Penulisan sistematika tesis tersebut akan di susun ke dalam empat bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus tesis. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun susunan sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut: Bab I, yaitu Pendahuluan, berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka, berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup Tinjauan umum tentang Hak Cipta, Tinjauan umum tentang Perjanjian, Tinjauan umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik, dan Tinjauan mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik.
Bab III, yaitu Pembahasan, berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial dan Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial khususnya pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang. Bab IV, yaitu Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran, berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan umum tentang Hak Cipta 1. Prinsip Dasar Hak Cipta Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni49: a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu: 1)
Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian
sangat
erat
hubungannya
dengan
bentuk
perwujudan suatu ciptaan. 2)
Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
3)
Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
49
Edy Damian, Op.Cit., hlm. 99 - 106.
ciptaannya (Pasal 2 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make public/ openbaarmaken) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/
unpublished
works)
kedua-duanya
dapat
memperoleh hak cipta. d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut). Menurut Pasal 1 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari
ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang. Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.
2. Pengertian Hak Cipta Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan
Indonesia
ke-2,
Oktober
1951
di
Bandung,
penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan50 pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkut paut dengan 50
Stephen Fishmen, “The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works”, dalam Eddy Damian, Ibid., hlm. 111.
karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan Auteursrecht adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta51. Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undangundang. Dalam bahasa Inggris disebut Copy Right yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan
menurut
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan 51
J. C. T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973, hlm. 2124.
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan52. Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut: “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Dari bunyi Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, secara singkat bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melhirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:
52
Eddy Damian, Op. Cit., hlm. 124.
“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”. Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang
hak
cipta, yang
merupakan
pemilik
hak
cipta,
sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Pada Bagian Kedua, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan: a. seorang tertentu (Pasal 5); b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7); c. seorang karyawan (Pasal 8); d. badan hukum (Pasal 9). Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta. Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan
untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta. Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer. Meskipun
demikian,
dengan
semakin
berkembangnya
teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaanciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pergelaran musik klasik adalah seorang pelaku (Performer); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk compact disc atau pita seluloid adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/ pergelaran musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran. Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena53:
53
Ibid., hlm. 127.
a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta. b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama. c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut: a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta
ialah
orang
yang
memimpin
serta
mengawasi
penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masingmasing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6). b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7). c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu
dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).
4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan Menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.
Lebih lanjut ditentukan,
ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002
tentang
Hak
Cipta
adalah
ciptaan
di
bidang
ilmu
pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup54: a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; 54
Bandingkan dengan article 2 (1) Bern Convention, yang menyebutkan: The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific, and artistic domain, whatever may be the mode of form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings; lecturers, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainment in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustration, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.
g. h. i. j. k. l.
Arsitektur; Peta; Seni batik; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan. Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada
ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: a. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. b. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya. Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan55. Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu
55
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc. Cit., hlm. 56.
ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi56. Undang-undang
Nomor
19
Tahun
2002
dalam
Penjelasannya menyatakan bahwa : “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”. Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2934 mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu: a. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi : 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 2) Drama atau musikal, tari, koreografi; 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; 4) Seni batik; 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 6) Arsitektur; 7) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain; 8) Alat peraga;
56
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Bandung : PT. Alumni, 2003, hlm. 122.
9) Peta; 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi : 1) Program komputer; 2) Sinematografi; 3) Fotografi; 4) Database; 5) Karya hasil pengalihwujudan; c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan; d. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum
berlaku
selama
50
tahun
sejak
pertama
kali
diumumkan; e. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan; f. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; g. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
h. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
5. Pendaftaran Hak Cipta Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif)
dan
sistem
deklaratif.
Dalam
sistem
konstitutif,
diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan
suatu
keharusan.
Pendaftaran
hanya
untuk
pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presumption iuris yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.57 Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran
57
Ibid., hlm. 132.
ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian58. Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2002 tentang 58
Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang memuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekan lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung, lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga merupakan milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman itu tidak dapat dianggap melanggar hak cipta; Lihat makalah Indonesia – Australia Specialized Training Project Phase II, Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta, 2002, hlm. 368-369.
Hak Cipta jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.
6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi: (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi
pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen,
menyewakan,
meminjamkan,
mengalihwujudkan, mengimpor,
menjual,
memamerkan,
mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan
ciptaan
kepada
publik
melalui
sarana
apapun. Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang essensial dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan, hibah, atau
perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.
7. Hak Moral dan Hak Ekonomi a. Hak Moral Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya
ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Disamping
itu
juga
pemegang
hak
cipta
tidak
diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka
selama
penciptanya
masih
hidup
diperlukan
persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya59: (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan (d) mengubah isi ciptaan.
59
Walter Simanjuntak, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun.
Dua hak moral utama menurut Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II adalah60: 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta; 2) Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. Dalam Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa: (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk: a.
b.
60
dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum; mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak
Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II, Hak Kekayaan Intelektual: Op. Cit., hlm. 66.
apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu Bern Convention, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut merugikan kehormatan atau reputasi
si
pencipta.
Pasal
6
bis
Bern
Convention
menyebutkan: “Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer or the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”. Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak
dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta menunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya61. Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri62. Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu. Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 61 62
OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 69. J. C. T. Simomangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jakarta: Jembatan, 1983, hlm. 167.
b. Hak Ekonomi Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan
kepentingan-kepentingan
yang
bersifat
ekonomi
(Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaanciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible). Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi.
Hal
ini
perlu
dipahami,
dan
tidak
sekedar
menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cumacuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau
ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut63. Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak64: 1) Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan. 2) Hak adapatasi (adaptation right), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern Convention. 3) Hak distribusi (distributuon right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa foreign right, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai foreign right. 4) Hak pertunjukkan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang 63
64
Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Op. Cit., hlm. 24. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.Cit., hlm. 67-73.
5) 6)
7) 8)
akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai Performing Right Society. Hak Penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Hak program kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel. Droite de Suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ekonomi (Economic Rights) yang terkandung dalam
Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan
yang
termasuk
dalam
perbanyakan
adalah
penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun
bagian
yang
sangat
substansial
dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil oleh pikir manusia dan yang melekat secara alamiah
sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 The Universal Declaration of Human Right sebagai berikut: (1)
(2)
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author. Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak
ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilme pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak moral dan hak ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari
ciptaan-ciptaan
seorang
pencipta
di
bidang
ilmu
pengetahuan, sastra, dan seni. Setelah uraian-uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
Bagan 1. Perbandingan Hak Ekonomi dan Hak Moral
8. Pengalihan Hak Cipta Hak cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya65, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi66. Peralihan hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan 65 66
OK. Saidin, Op.Cit., hlm. 69. Edy Damian, Loc. Cit., hlm. 19.
sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akte perjanjian harus dibuat sejelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian. Persetujuan secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan daripada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan secara diamdiam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Menurut Meriam Darus Badrulzaman67, bahwa sistem hukum benda mengandung sejumlah asas, antara lain hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijaminkan, dan disewakan. Dengan adanya asas ini hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda-benda yang lain, sehingga hak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Abdulkadir Muhammad68 mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk 67
68
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Alumni, 1994, hlm. 79. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., 2007, hlm. 187.
memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersiil, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut. Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hakhak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan (secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya69: a. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya; b. bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya;
69
J. C. T. Simorangkir, Op. Cit., hlm. 74.
c. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwarakan; d. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya. Hak cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan, baru setelah benarbenar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak cipta atau ciptaan tersebut
ditetapkan
dipegang
oleh
negara.
Tetapi
apabila
dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak. Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual beli maupun dengan perjanjian lisensi.
9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).
Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standard dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut: a. Cerita rakyat, puisi rakyat; b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ; d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan,
mosaik,
perhiasan,
kerajinan
tangan,
pakaian,
instrumen musik, dan tenun tradisional.
10. Dewan Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan langkahlangkah
penanganan
yang
integratif.
Untuk
Hak
Cipta,
berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan
untuk
membantu
Pemerintah
dalam
memberikan
penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, beranggotakan berbagai kalangan yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota
masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta yang diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri.
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian Dalam
hidup
bermasyarakat,
manusia
saling
hidup
tergantung antara satu dengan yang lain. Diantara mereka dikenal pertukaran barang maupun jasa yang mendasari lahirnya suatu perjanjian, karena perbuatan mereka yang saling mengikatkan diri. Perjanjian ini tentu saja baru lahir apabila mereka saling percaya satu dengan yang lain yang akhirnya saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal70. Dalam praktek sehari-hari, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian
perkataan
yang
mengandung
janji-janji
atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum. Dengan melihat macam-macam hal yang diperjanjikan untuk
70
R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 1985, hlm. 15.
dilaksanakannya, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu: a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut71: a) Essentalia Yaitu, bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian. b) Naturalia Yaitu, bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya: Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.
c) Accidentalia Yaitu, bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya: cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan sebagainya. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian. b) Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran. c) Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, sudah ada atau sudah pasti ada. d) Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
71
Ibid., hlm. 21.
Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : a) Orang yang belum dewasa; b) Mereka yang ditaruh di bawah pengakuan; c) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh UU. Dari uraian di atas mengenai perjanjian dapat diketahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah, yaitu : a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
dari
pihak-pihak
yang
terdapat
dalam
perjanjian. b) Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadakannya perjanjian tersebut.
2. Pengertian Perjanjian Lisensi Kata lisensi berasal dari kata licentia yang berarti kebebasan atau ijin. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa
persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan oktroi atau hak cipta yang memilikinya72. Lisensi sering diberikan di bidang
intelectual
property
right,
atau
masyarakat
lebih
mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten. Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu : a) Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum. Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi ekslusif dan lisensi non ekslusif. b) Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakupan asa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya. Drupsteen
memberikan
ukuran
lain
untuk
membeda-
bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi73. Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh 72
73
Ibrahim Idham, Masalah Perjanjian Lisensi, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993, hlm. 3. G. Th. Drupsteen, Lampiran pada Pengantar Hukum Perizinan, Terjemahan M. Soetopo, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, dalam Dewi Astuty Mochtar, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 11.
perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imaginasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, penulis juga memakai definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian. Salah satu diantaranya adalah, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (licensor), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk know how, ketrampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan
hak
milik
khusus
atau
tertentu
dengan
mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak licensie, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi74.
74
Ibrahim Idham, Op.Cit., hlm. 4.
3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta Istilah lisensi ditentukan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Bab V Pasal 45-47. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan-ketentuan lisensi dalam pasal 45 – 47, yaitu:
Pasal 45 1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. 4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Pasal 46 Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 47 1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. 3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 45 dan Pasal 46, memberikan keleluasaan pemegang hak cipta dalam menggunakan haknya apakah dilakukan sendiri atau dengan menyerahkan kepada pihak lain untuk mengumumkan karya ciptanya (dalam hal ini lagu atau musik tanpa teks) dengan dibuatnya perjanjian lisensi yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan Pasal 47 memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala ketentuan yang ada didalamnya beserta ketentuanketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan
dibuat. Lisensi pengumuman musik diberikan oleh pencipta lagu dalam
bentuk
sertifikat
lisensi
pengumuman
musik
yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi pengumuman musik yang diberikan oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu (user) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun). Pemakai lagu (user) berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta lagu sebesar tarif yang telah ditetapkan. Pemakai lagu (user) juga berkewajiban memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pencipta lagu yang berisi karya musik yang diumumkan, nama pencipta/ penulis lirik, durasi dan frekuensi pemutaran dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati bersama. Pencipta lagu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sertifikat lisensi kepada pemakai lagu (user) dalam waktu 1 bulan setelah pemakai lagu (user) membayar biaya lisensi dan wajib memberikan ijin mengumumkan kepada pemakai lagu (user) untuk seluruh repertoire yang dimilki oleh pencipta lagu. Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (user) melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuanketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap
berlaku
dan
mengikat
sampai
dengan
tanggal
pemutusan
perjanjian. Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.
4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut: a) Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakan suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku. b) Pencipta
adalah
seseorang
atau
bebrapa
orang
secara
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan
pikiran,
imajinasi,
kecekatan,
ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. c) Mengumumkan
adalah
pembacaan,
penyiaran,
pameran,
penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau
melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca , didengar, atau dilihat orang lain. d) Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. e) Repertoire adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (user) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para user sebagai penerima
lisensi
untuk
memanfaatkan
(mengumumkan,
memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalti).
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik 1. Pengertian Lagu atau Musik Lagu dan musik dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap orang/ masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Musik
merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan. Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya75. Karya musik merupakan tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adaptasi. Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta. Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta76. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan
75 76
Hendratanu Atmadja, Op. Cit., hlm. 28. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta77. Dalam UU Hak Cipta, pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama78. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama79.
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan
ekonomi
sehingga
hasil
ciptaannya
menjadi
sumber
penghidupannya. Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, 77
78
79
Hulman Panjaitan, Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta, http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, diakses pada tanggal 2 Desember 2008. Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 657. Ibid., hlm. 761.
juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya80, kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan
bernilai
tinggi
bila
kehadirannya
dapat
memberikan
kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula. untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya. Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan: (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.
80
Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik,. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 17.
Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (exclusive right) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan diaggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca81.
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik Yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah: a) Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya
81
Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, Loc Cit., hlm. 65.
sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi. b) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Pemegang hak cipta karya musik substansinya sama dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Didalam hak cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (Publisher, dll), dan Pengguna Hak Cipta (users)82. Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Di dalam karya musik dapat disimpulkan
bahwa
seorang
pencipta
lagu
memiliki
hak
sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum 82
pemegang
hak
cipta
di
luar
penciptanya
(bentuk
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UndangUndang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 131.
pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara
karya
sastra/
tulis
dengan
karya
musik
sesuai
kebiasaannya adalah sebagai berikut 83: Tabel 1. Perbedaan Karya Sastra dan Karya Musik Karya Sastra/ Tulis Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/ penulisnya atau diserahkan kepada penerbit.
Karya Musik Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau. diserahkan kepada Penerbit Musik/ Musik Publishing.
Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai user (pengguna hak cipta).
Penerbit Musik/ Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya.
Penerbit/ Publisher dalam karya sastra/ tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user.
Penerbit Musik/ Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user
4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik
83
Husain Audah, Op Cit,. hlm. 12.
Pengguna atau user dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi84: a) Untuk Mechanical Rights (hak memperbanyak), pengguna atau user adalah pengusaha rekaman (recording company). b) Untuk Performing Right (hak mengumumkan), pengguna atau user adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (broadcast, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll). c) Untuk Printing Rights, pengguna atau user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil. d) Untuk Synchronization Rights, pengguna atau user adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil. Dari
berbagai
pengertian
diatas,
maka
penulis
menyimpulkan bahwa pengguna atau user adalah setiap orang/ badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, pub, hiburan, karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman
dalam
arti
menyiarkan,
menyuarakan/
mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi
84
Ibid., hlm. 21.
Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)
adalah
hak
ekonomi.
Hak
ekonomi
itu
diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan
oleh
pihak
lain
dalam
perindustrian
atau
perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak
Kekayaan
Intelektual
(HKI)
dapat
menjadi
obyek
perdagangan85. Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada
pencipta.
mengeksploitasinya
Namun sendiri,
jika pencipta
pencipta dapat
tidak
akan
mengalihkannya
kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu86: a)
b)
85
86
Pengalihan hak ekonomi/ hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (licence/ licentie) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagi imbalannya. Dengan cara assignment (overdracht) atau dengan penyerahan Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak
Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 5. Edy Damian, Op Cit., hlm. 113.
cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna atau user dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk Mechanical Rights, Performing Rights, Synchronazation Rights maupun Printing Rights yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Pemberi lisensi (dalam hal ini Karya Cipta Indonesia (KCI)) harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (user) harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi
harus
mengetahui
hak
dan
kewajibannya
serta
kesenangannya dalam menyerahkan/ menggunakan hak yang ada dalam hak cipta itu. Dalam lisensi dapat diatur tentang
pembayaran biaya lisensi berikut tahapannya, royalti atau biayabiaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual. Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta lagu atau musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu87: a) Lisensi Mekanikal (Mechanical Licences) Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk cover version, album seleksi atau kompilasi. b) Lisensi Pengumuman/ Penyiaran (Performing Licences) Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti performing rights ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (Collective Administration Copyright) atau biasa disebut dengan Membership Collecting Society. c) Lisensi Sinkronisasi (Synchronization Licences) Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau user dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.
87
Husain Audah, Op Cit., hlm. 29-32.
d) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (Print Licences) Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain. e) Lisensi Luar Negeri (Foreign Licences) Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan Agency di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh user-user di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan The Harry Fox Agency di Amerika, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi performing rights dan yang lainnya dengan Collecting Society di seluruh dunia.
6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut88: a) Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. b) Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar. c) Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undangundang. Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah89:
88 89
AbdulKadir Muhammad, Loc. Cit., hlm. 240. Ibid., hlm. 241.
a) Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut. b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta. c) Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta. d) Mengkomersilkan, Memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta. e) Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi. Akan tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila90: a) Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya. b) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik di dalam maupun di luar jalur pengadilan. c) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra. d) Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya. e) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan komersil. Lebih spesifik, yang termasuk pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu adalah sebagai berikut91:
a) Pembajakan Produksi Rekaman Musik Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran musik untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada tiga sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan 90 91
Ibid., hlm. 244. Husain Audah, Op. Cit., hlm. 37-39.
terhadap produksi rekaman musik (tangible), dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak cipta (intangible) yang merupakan bagian yang tak terpisah dari produk yang dibajak serta di sisi lain merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn (Pajak Pertambahan Nilai). b) Peredaran Ilegal Yang dimaksud peredaran illegal di sini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) yang mengakibatkan kerugian bagi negara. c) Pelanggaran Hak Cipta Pelangaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini: i. pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatlan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan. ii. peniadaan nama pencipta pada ciptaannya. iii. penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya. iv. penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.
D. Tinjauan mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik 1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer
diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali92. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performers), karena menggunakan
kepemilikannya.
Royalti
yang
dibayarkan
didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya93. Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak memberi definisi mengenai royalti. Namun, dalam Pasal 45 ayat (3), mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta pleh penerima lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.
92
93
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 77. Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. U. S. Congress, Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422, Washington DC: US Government Printing Office, Oktober 1989, hlm 103 (Dalam Hendratanu Atmadja, Op Cit, hlm. 288).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa
94
“Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan
hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang
dinyatakan
sebagai
prosentase
yang
diterima
atas
pemakaian hak milik”. Pembayaran yang diberikan kepada seorang
pencipta
yang
dilakukan
oleh
seorang
penerima
pengalihan (assignee), penerima lisensi (licensee) atau pemegang hak cipta (copyright holder) yang dijual. Sedangkan di dalam Black’s Law Dictionary, pengertian
royalti adalah bagian dari
produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya95. Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (user) melalui karya ciptanya. Oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat. Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara96: a) Royalti (royalty payment) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran
94
95
96
Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit, hlm. 750. Henry Campell Balck, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modem, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990. Husain Audah, Op Cit., hlm. 59.
jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran. b) Flat (flat payment) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu perdedarannya.
Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran97.
2. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu) Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik. Terminologi royalti dibidang musik
97
Tim Lindsay, dkk, Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002, hlm. 120.
atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta, atas izin yang diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis98. Para
pencipta
lagu
dan
pengarang
sendiri
yang
memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap
hak
cipta
mereka,
dengan
mendirikan
lembaga
pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para composer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala
internasional
dituangkan
melalui
perjanjian
antara
organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksploitasi, dan peraturanperaturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga. Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak
dapat
mengikuti
perkembangan
penggunaan
ciptaan
tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian
98
Ronald Hasudungan S, ASIRI, YKCI, dan Siapa http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/., pada 10 Januari 2009.
Lagi?!., diakses
dibentuk
untuk
menangani
memperdengarkan
musik
hak
secara
untuk langsung,
mengumumkan, kepada
para
pendengan atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (right to mechanical reproduction) dan
mengawasi
Organisasi
pendistribusian
pemungut
royalti
copy
sudah
rekaman
selayaknya
tersebut. melakukan
pengawasan terhadap penggunaan rekaman. Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (collective administration of rights) dibidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah akses yang diperbolehkan oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pengguna/ user
yang memenuhi syarat, mengontrol
penggunaan yang sah; mengaih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut
karya
perorangan
dapat
dipastikan
bahwa
penggunaan itu membentuk dasar penghitungan jumlah royalti,
yang kemudian
dibagikan kepada para pemegang hak dari
masing-masing karya tersebut. Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah blanket license, suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada user untuk menggunakan daftar lisensi (repertoire) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti atau dengan beberapa organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan pemakai musik, karena organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama, namun, mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik diatas.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme
Pemungutan
Royalti
Lagu
atau
Musik
Untuk
Kepentingan Komersial 1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia
Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/ user musik, jadi tergantung dari intensitas (peranan) dan ekstensitas (lamanya) musik dipergunakan99. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya. Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha stasiun televisi dan memutar lagu atau kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali
99
Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis, Jakarta: PT Grasindo, 2002, hlm. 39.
kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial. Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak ekslusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali. Hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut merupakan hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena harus diakui bahwa pencipta turut memperkaya masyarakat pengguna (users)100 melalui karya ciptanya.
Kompensasi
pencipta
atas
kontribusinya
kepada
masyarakat ini, lazim dikenal dengan istilah royalti. Menjadi sebuah ironi, mengingat Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta , namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami. Hal ini seolah menjadi pemakluman, dikarenakan
Undang-Undang
Hak
Cipta
yang
berlaku
di
Indonesia, tidak memberikan definisi mengenai royalti. Terlepas daripada 100
itu,
Hendra
Tanu
Atmadja,
memberikan
definisi
Pengguna atau user adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk: background musik, live musik, diskotik, karaoke, atau video screen.
sederhana mengenai royalti, yakni suatu bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performer) karena tidak menggunakan kepemilikannya101. Hal senada juga disampaikan oleh Toni Pulo, yang mengatakan bahwa royalti adalah sebuah konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain102. Dan sebagai sebuah konsekuensi, royalti harus/ wajib dibayarkan, karena lagu atau musik yang menjadi objek eksploitasinya adalah merupakan karya intelektual manusia yang mendapat
perlindungan
hukum.
Maka
dengan
sendirinya,
pembayaran royalti menjadi satu elemen yang turut dilindungi pula oleh hukum. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai
adanya
kewajiban
pembayaran
royalti
kepada
pemegang hak cipta oleh penerima lisensi (Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat KCI yang mendasarkan kewenangannya pada perjanjian Reciprocal yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di seluruh dunia yang
sama-sama
menjadi
anggota
CISAC
(International
Confederation of Societies of Authors and Composers). Ketika melaksanakan tugas dalam memungut royalti untuk karya musik 101 102
Hendra Tanu Atmadja, Loc. Cit., hlm. 288. Toni Pulo, Pimpinan KCI Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2009.
atau lagu di Indonesia, KCI berlandaskan pada UU Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada KCI. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa: “Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak
lain
berdasarkan
surat
perjanjian
lisensi
untuk
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. KCI dibentuk pada tahun 1989 dengan nama awalnya yaitu INCOS yang merupakan singkatan dari Indonesian Collecting Society. INCOS terbentuk atas desakan pihak asing yang meminta agar Indonesia mempunyai suatu badan yang mewakili pencipta
dalam
penanganan
hak
cipta.
Diawali
dengan
diterimanya Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) sebagai Associate Member pada konfederasi perkumpulan pencipta lagu atau musik dan penulis lirik internasional (CISAC, singkatan dari The International Confederation of Societies of Authors and Composers) yang menghimpun sekitar 158 organisasi dari 114 negara di seluruh penjuru dunia103. Atas prakarsa Jimy Yim, yang pada waktu itu merupakan Regional Delegate CISAC untuk wilayah Asia Pasifik mengundang PAPPRI sebagai observer pada pertemuan tahunan yang 103
Introduksi KCI, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, http://www.kci.or.id.
diselenggarakan selama dua hari pada bulan Januari 1988. Setelah pertemuan dua hari tersebut, maka disimpulkan perlunya dibentuk suatu organisasi baru yang dapat secara perlahan namun pasti menjalankan fungsi sebagai collecting society atau performing right society, namun PAPPRI dirasakan kurang dapat menjalankan fungsi tersebut, sehingga atas kesepakatan wakil dari PAPPRI yang menghadiri konfederasi tersebut untuk membentuk Collecting Society yang sementara bernama INCOS. INCOS mengalami dua kali perubahan nama, yakni Paul Hutabarat, SH memberikan alternatif Yayasan Karya Musik Indonesia dan terakhir setelah Bapak Moerdiono menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelindung dan memberikan suatu pemikiran yang bersifat jangka panjang, maka atas usul Bapak Bambang Kesowo, nama INCOS dibakukan menjadi YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) atau lazim pula disebut dengan KCI (Karya Cipta Indonesia). Pemikiran mengganti kata ‘musik’ menjadi ‘cipta’ adalah agar nantinya dalam jangka panjang KCI tidak hanya mengurusi di bidang musik saja, melainkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Musik hanya pilot project saja. Jadilah KCI ini disahkan dengan Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia No. 42 yang ditandatangani di muka
Notaris Abdul Latief bertanggal 12 Juni 1990, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945104. Dasar hukum yang digunakan YKCI adalah peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yaitu: 1. Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan ketentuan hak cipta di Indonesia: a. Auteurswet 1912; b. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta; c. UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 12 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2002 tantang Hak Cipta; d. PP No. 14 Tahun 1986 jo. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; e. PP No. 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan; f. Permenkeh No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan; g. Kepmenkeh
No.
M.04.PW.03
Tahun
1988
tentang
Penyidikan Hak Cipta; h. SE Menkeh No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta. 2. Perjanjian Internasional
104
Ibid,.
Keppres tentang Pengesahan Persetujuan Timbal Balik Hak Cipta antara Pemerintah RI : a. Keppres No. 17 Tahun 1988 : dengan masyarakat Eropa; b. Keppres No. 25 Tahun 1989 : dengan Amerika Serikat; c. Keppres No. 38 Tahun 1993 : dengan Australia; d. Keppres No. 56 Tahun 1994 : dengan Inggris; e. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention; f. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang WIPO Copyrights Treaty. Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang tidak
mengambil
keuntungan
dalam
arti
memupuk
laba
sebagaimana suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasar yang telah disusun dan disesuaikan berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Golden Plaza Fatmawati C. 12, jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 yang didirikan
berdasarkan
akte
notaris
di
Jakarta
dan
telah
diperbaharui dalam akte No. 1 tanggal 7 januari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindasari Bachroem,S.H., Notaris di Jakarta. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) berdasarkan Anggaran Dasar KCI Pasal 16-20 mempunyai organ yang terdiri atas :
a. Pembina yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 ( lima ) orang satu diantaranya ditunjuk menjadi ketua pembina. Pembina mempunyai kewenangan sebagai: i. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ii. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas iii. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar iv. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan v. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan b. Pengurus yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang yaitu ketua sekretaris dan bendahara. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain denga yayasan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Dalam melakukan tugasnya pengurus membutuhkan beberapa tenaga untuk melaksanakan kegiatan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal ini pengurus mengangkat manajemen yang bertugas mengurus administrasi dan pemungutan royalti. c. Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Setiap anggota pengurus dan anggota pelaksana kegiatan yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas.
Pengurus KCI dalam struktur manajemennya, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya pengurus yayasan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dari tujuan yayasan. Berdasarkan kewenangan hukum tersebut, pengurus yayasan dapat mencapai
maksud dan tujuan pendirian yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan. Seperti halnya tujuan dari sebuah organisasi pemungut royalti (collecting society), tujuan didirikannya KCI dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar KCI, yakni: a) Mengurus kepentingan para pencipta musik atau lagu peserta KCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari para pemakai/ user atas musik atau lagu bersangkutan yang dikomersialkan di wilayah Negara Republik Indonesia; b) Mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan; c) Meningkatkan kreatifitas para pencipta, melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan KCI, maka KCI mempunyai tugas sebagai berikut: a) Melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam ataupun dari luar negeri. b) Melaksanakan pemungutan fee atau royalti atas pemakaian (performing right) ataupun penggandaan (mechanical right) secara komersial dari musik atau lagu milik peserta KCI; c) Mendistribusikan hasil pemungutan fee atau royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi. d) Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta di Indonesia.
Adapun halnya tujuan keberadaan KCI yang berkaitan dengan anggota (pencipta atau pemegang hak cipta), kiranya dapat kita lihat dalam Visi KCI, yakni mengoptimalkan pendapatan royalti untuk kesejahteraan anggotanya, dan menjalankan fungsi administrasi
kolektif
secara
efektif
dan
efisien
untuk
memaksimalkan pendapatan royalti serta meminimalkan biaya. Sedangkan tujuan yang berkaitan kepada pengguna musik adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik, sehingga dapat memberikan manfaat yang
diperoleh
untuk
menghindari
sekecil
mungkin
atas
pelanggaran hak cipta. Sebelum KCI dibentuk oleh para pencipta lagu, posisi para pencipta lagu di Indonesia mengalami masa-masa yang sulit dalam
memperjuangkan
hak-hak
ekonomi
khususnya
hak
mengumumkan lagu. Tidak jarang kita mendengar pendapatpendapat miring yang mengecilkan keberadaan para pencipta lagu yang identik dengan mimpi-mimpi dan kemiskinan. Namun sayangnya,
memang
itulah
bagian
dari
kenyataan
serta
keseharian yang dihadapi oleh sebagian besar pencipta lagu yang ada di Indonesia. Adapun sebagai contoh kondisi serupa juga dialami oleh salah satu pencipta lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya “Bengawan Solo”, yang kita ketahui bersama betapa populernya lagu tersebut di Negara Sakura atau Jepang. Sebelum
adanya KCI, lembaga kolektif manajemen di Jepang yang bernama JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composers) juga mengalami kesulitan dalam menyerahkan hak ekonomi kepada Bapak Gesang, dengan alasan bahwa beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun di dunia saat itu. Setelah Bapak Gesang menjadi pemberi kuasa kepada KCI, sekarang secara rutin setiap tahun beliau bisa memperoleh hak ekonominya sebagai bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat terutama Jepang105. Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya maka para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin bagi para pihak pengguna komersial yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial dan atas
pemberian
izin
tersebut
para
pencipta
lagu
berhak
mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatar belakangi pendirian KCI untuk mempermudah dan membantu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) itu sendiri dalam mengelola hak
ekonomi
mereka
khususnya
hak
pengumuman
lagu
(Performing Rights) atas karya ciptanya. Lahirnya organisasi manajemen kolektif lagu atau collecting society di Indonesia
105
Yayasan Karya Cipta Indonesia, The Establishment of YKCI, http://www.kci.or.id/news_3.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.
merupakan suatu bentuk interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002
tentang
Hak
Cipta.
Namun
dalam
parekteknya
di
masyarakat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dianggap lemah, sebab tidak mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif. Hal inilah yang dijadikan alasan bagi beberapa kelompok dari golongan tertentu (users) untuk tidak tunduk dan patuh pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Toni Pulo, adanya lembaga kolektif pemungut royalti seperti KCI didasarkan atas pemikiran bahwa, terdapat kemudahan dalam akses pengajuan izin yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib106. Bagi KCI, ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberikan lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (users) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang 106
Toni Pulo, Op.Cit,.
menyangkut
karya
perorangan
dapat
dipastikan
bahwa
penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing
karya
tersebut107.
Sehingga
dalam
bahasa
sederhananya, KCI berperan menjembatani antara pencipta atau pemegang hak milik dengan pengguna lagu (users)108. Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan bagian dari anggota CISAC, dimana CISAC merupakan organisasi induk dari lembaga performing Right sedunia yang berangotakan 114 negara. Hal ini membuat karya cipta lagu milik para pencipta lagu Indonesia anggota KCI juga terdaftar di 114 negara anggota CISAC tersebut serta mendapat pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam skala internasional, status dan kedudukan KCI telah diakui sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus dipercaya oleh pencipta asing. Selain sebagai anggota CISAC, KCI juga merupakan anggota lembaga BEIM, yaitu organisasi induk dari Mechanical Right sedunia, baik CISAC maupun BEIM, keduanya merupakan bagian dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan badan tertinggi dari organisasi dunia dalam bidang
107 108
Ibid,. Ibid,.
hak kekayaan intelektual, dan berada langsung di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(United
Nation).
Untuk
lebih
memudahkan, akan digambarkan dalam bagan berikut: CISAC The International Confederation of Societies of Authors and Composers
Anggota
KCI Karya Cipta Indonesia
Anggota
WIPO World Intellectual Property Organization
United Nations Specialized Agent
(Perserikatan BangsaBangsa)
BIEM The International Bureau of Mechanical Reproduction Right
Bagan 2. Hubungan KCI dengan Lembaga Internasional
Pencipta yang diwakili oleh KCI adalah dari kalangan Writers (Komposer, Lirikus, Arranger, Adapter), Penerbit Musik (Music Publisher) dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari Writers). Dan sejauh ini, KCI mewakili sebanyak ± 2500 pencipta Indonesia dan sebanyak ± 2 juta pencipta lagu Internasional yang mewakili semua jenis musik109. Hal ini dimungkinkan dengan adanya mekanisme
blanket
license
sebagai
sentral
dari
hak
pengadministrasian kolektif, yaitu suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia110. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (users)
109 110
Ibid,. Ibid,.
untuk menggunakan daftar lagu (repetoire) melalui tindakan hukum yang sederhana, yaitu, mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti. Fungsi ini jelas sangat menguntungkan untuk kepentingan para pemakai musik, karena organisasi-organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama yang tergabung dalam
satu
Collecting
Management
Organization
(CMO).
Beberapa collective society di dunia yang tergabung pula dalam CMO, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2. Pengelompokkan Anggota Beberapa Society NO. SOCIETY 1. APRA (Australia)
KLASIFIKASI ANGGOTA Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate) 2. JASRAC (Jepang) Pencipta (Full, Associate, Trustors & Successors) Publisher (Full, Trustors & Associate) 3. IPRS (India) Pencipta (Full, Associate, Provision & Successors) Publisher (Full & Associate) 4. COMPASS Pencipta (Full, Associate & (Singapura) Successors) Publisher (Full & Associate) 5. KOMCA (Korea) Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate) 6. MACP (Malaysia) Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate) Full = Penuh, Associate = Tidak Penuh, Successors = Penerima Waris, Provision = Calon Anggota, Trustors = Yang Percaya Sumber Data : KCI
Seluruh collecting society di negara-negara yang terdaftar dalam CISAC tersebut, bentuk dan status hukumnya adalah bersifat independen. Kedudukan collecting society di Indonesia juga diatur dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, misalnya111: a) WTO Agreements melalui UU No. 7 Tahun 1994. b) TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) Agreement. c) Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. d) Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang pokok-pokok kesepakatannya telah ditanda tangani oleh Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shonzo Abe beberapa waktu lalu, terdapat kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif management (collective society) tanpa 112 mengharuskannya berbentuk badan publik .
2.
Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu Pada dasarnya tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mengharuskan para pencipta lagu untuk bergabung ke KCI. Namun, alangkah baiknya untuk mempermudah para pencipta itu untuk menuntut hak royaltinya maka disarankan hendaknya para pemilik atau pemegang hak cipta
111
112
(pemberi kuasa) tidak
Yayasan Karya Cipta Indonesia, Kiprah Pencipta Lagu dalam Memperjuangkan HakHaknya, http://www.kci.or.id/news_4.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009. Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007, http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.htm., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.
melakukan pemungutan royalti tersebut dengan sendiri-sendiri melainkan bergabung dengan lembaga collecting society seperti KCI. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan waktu dan tenaga dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut. Ruang
lingkup
dalam
sistem
keanggotaan
KCI
menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terbentuk adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada saat para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) telah memberikan kuasa kepda KCI untuk menarik royalti, maka para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak diperkenankan berhubungan dengan lembaga sejenis lainnya untuk menarik royaltinya. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya, KCI menghindari terjadinya pemungutan ganda ke satu tempat oleh dua lembaga collecting society atas suatu ciptaan yang sama, sehingga sudah pasti KCI tidak akan memungut royalti dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang bukan merupakan anggota KCI. Dalam
operasional
pengadministrasian
kolektif
yang
dilakukannya, KCI bertindak atas dasar sebuah perjanjian.
Adapun perjanjian mengikat antara KCI dan pencipta/ pemegang hak cipta, substansinya adalah sebuah kuasa pendelegasian kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu. Dengan demikian hubungan antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta adalah kuasa. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelolaan pengumuman karya ciptanya kepada KCI. Pemberian kuasa atau lastgeving adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPerdata yaitu Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 hingga pasal 1819. Kuasa ( volmacht ) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dari pasal 1792 KUH Perdata kita dapat melihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah: a. Persetujuan b. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan c. penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa Unsur pertama dari pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian. Dengan demikian untuk pemberian kuasa
pertama-tama harus dipenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan suatu perjajian atau tindakan hukum sepihak. Unsur kedua dari pemberian kuasa yaitu memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah yang sesuai dngan yang disepakati kedua pihakbaik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata tegas. Unsur ketiga dimana penerima kuasa melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang memberi akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa.113 Dalam beberapa keadaan, pemberian kuasa ini dikenal pula dengan sebutan pendaftaran oleh pencipta/ pemegang hak cipta sebagai peserta/ anggota KCI. Dan yang harus diketahui, bahwa dalam bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta sekaligus sebagai pihak kesatu dalam pemberian kuasa, adalah mereka yang tersebut di bawah ini114: a) Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik; b) Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik; c) Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
113
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 54. 114 Yayasan Karya Cipta Indonesia, Pedoman Singkat untuk Anggota, Jakarta.
d) Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia; e) Publisher dan sub-publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut. Selanjutnya dalam hal ini KCI bertindak sebagai pihak kedua yang bekerja atas kuasa dari pihak pertama115. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai hak untuk116: a) Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya; b) Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit; c) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota “konsorsium” dewan penentu kebijakan (masa bakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali); d) Hak untuk memperoleh keuntungan (benefit) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu; e) Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki. Selanjutnya, pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut117: a) Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang telah, sedang, dan akan dibuat kepada KCI: i . Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna, ii. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pe ngguna, iii. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan kepada KCI jika dikehendaki pemiliknya. b) Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya; c) Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon, dan nomor rekening); d) Tunduk dan patuh pada ketentuan KCI.
115
116
117
Yung Aulia Warasati, Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004, hlm. 42. Yayasan Karya Cipta Indonesia, Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa antara Pencipta dan KCI, KCI Lisensi Hak Cipta Sedunia, hlm. 23. Yung Aulia Warasati, Op.Cit., hlm. 38.
Selanjutnya, Karya Cipta Indonesia (KCI) bertindak sebagai pihak kedua dan memiliki hak118: a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pihak yang pada umumnya menggunakan hak mengumumkan karya cipta musik baik di Indonesia maupun di luar negeri; b) Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia; c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai repertoire (yaitu sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang atau badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua) yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI; d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk mengumumkan (performing right) dan menandatangani tanda terima (kwitansi) penerimaan royalti; e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke Pengadilan. Selanjutnya untuk kewajiban KCI sebagai pihak kedua adalah119: Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari users serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (real cost) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakaian sesuai dengan laporan/ data tertulis yang diterima oleh pihak kedua. Berdasarkan uraian definisi dari hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas, menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi tersebut 118 119 120
menggunakan
Ibid., hlm. 39. Ibid., hlm. 26. Toni Pulo, Loc.Cit,.
perjanjian
baku120.
Perjanjian
baku
merupakan istilah yang dikenal di dalam bahasa Inggris yaitu “standart
contract”
atau
bahasa
Belanda
yaitu
“standard
voorwaarden”121. Menurut Sutan Remi Syahdeni, perjanjian baku yaitu perjanjian
yang
hampir
seluruh
klausul-klausulnya
sudah
dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai
peluang
untuk
merundingkan
atau
meminta
perubahan-perubahan. Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standar adalah122: a) Perjanjian baku yang berbentuk tertulis; b) Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; c) Perjanjian dan klausul-klausul dipersiapkan oleh salah satu pihak. Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu KCI, dan kemudian disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk disetujui. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu untuk menghemat waktu pembuatan draft atas perjanjian sejenis secara
121
122
Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Bandung: PT Alumni, 1985, hlm. 17. Mariam Darusman Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1980, hlm. 41.
berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama. Isi klausula dalam perjanjian ini sudah dibakukan oleh KCI, sehingga dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan
sepanjang
masih
memenuhi
syarat
sahnya
perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta musik ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat pertama, merupakan syarat subyektif adalah mereka sepakat
untuk
mengikatkan
diri
dalam
suatu
perjanjian.
Selanjutnya kedua, baik KCI maupun pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum. Syarat ketiga, bahwa KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju atau seia sekata mengenai hal pokok yang ada di dalam perjanjian tersebut, yaitu adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai pencipta lagu atau ahli warisnya kepada
KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut. Dan keempat, perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak atas perjanjian standar adalah pencantuman klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. Kalusula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama atau perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, penulis tidak menemukan klausul eksonerasi tersebut, seperti yang penulis uraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya. Dalam perjanjian dengan para pemegang hak tersebut, selain memuat kuasa perlindungan atas hak ekonomi (kuasa memungut royalti), ditentukan pula hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis tersebut antara lain mengenai masa berlaku perjanjian antara KCI dan Pencipta yang berlangsung selama 3 tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah habis dan pencipta/ pemegang hak tidak ada komplain, maka pencipta dianggap
memperpanjang kuasa penarikan royalti tersebut. Selain itu, hal teknis lainnya adalah mengenai sistem bagi hasil royalti antara KCI dan pencipta/ pemegang hak. Menurut Toni Pulo, dari jumlah global royalti yang didapatkan, pencipta mendapatkan haknya sebesar 70% dan 30% sisanya adalah hak dari KCI123. Dalam keterangan lebih lanjut, hak 30% milik KCI tersebut telah termasuk didalamnya untuk operasional dan biaya internal KCI. Dan masih menurut beliau, pembagian ini dirasa cukup fair, mengingat efektifitas yang dihasilkan terhadap para pencipta/ pemegang hak, meskipun biaya tersebut dinilai masih sangat ‘kecil’ untuk pembiayaan operasional KCI124. Perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu berdasarkan pada KUHPerdata, karenanya segala akibat dari perjanjian kuasa ini diselesaikan secara perdata pula. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, jika di dalam perjanjian tersebut diatur secara rinci mengenai suatu hal maka aturan tersebutlah yang dipergunakan, akan tetapi apabila sebaliknya di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai suatu hal maka yang dipergunakan adalah aturan di dalam KUHPerdata sebagai aturan umum yang mendasari perjanjian tersebut.
123 124
Toni Pulo, Op Cit. Ibid.
Pada perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu diketahui bahwa kedudukan KCI adalah sebagai pihak kedua dan disamping itu KCI adalah badan hukum yang berbentuk yayasan, sehingga yang harus dilihat terlebih dahulu adalah mengenai pertanggung
jawaban
dari
pengurus
yayasan.
Pengurus
bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus juga bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa pengurus
harus
melakukan
tugasnya
dengan
itikad
baik,
menunjukkan bahwa pengurus dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fiduciary duty. Prinsip fiduciary duty adalah sebagai berikut125: a) Pengurus dalam melakukan tugasnya, tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan yayasan. b) Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan. c) Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik yayasan untuk kepentingan sendiri. Pada ketentuan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga 125
Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 96.
mennyatakan bahwa pengurus tidak boleh menimbulkan kerugian bagi
yayasan
yang
disebabkan
ketidakcakapannya
atau
kelalaiannya. Selanjutnya hal yang menyangkut kealpaan atau kelalaian oleh pengurus, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Jika seorang pengurus telah melakukan perbuatan alpa atau melakukan kelalaian sehingga menimbulkan suatu wanprestasi, maka hendaknya dilihat melalui dua landasan, yaitu126: a) Standar of care. Ini merupakan suatu standar yang obyektif, yaitu seorang pengurus diharapkan berbuat atau bertindak sebagaimana seorang awam bertindak atas nama pengurus seandainya berada dalam posisi yang sama b) Tindakan pengurus diukur berdasarkan suatu “standart of skill” (standar kemampuan) ini bergantung pada persyaratan untuk menjadi pengurus. Selanjutnya, kembali pada tanggung jawab perdata KCI kepada pencipta lagu, jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh pihak KCI misalnya KCI tidak transparan pada pencipta lagu dalam rincian dana yang diperoleh dari royalti dan lain-lain, maka ia dapat menuntut pihak KCI secara personal perorangan maupun secara kelembagaan. Pada saat menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut harus
126
Ibid., hlm. 100.
dilihat kasus per kasus, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dimuka pengadilan. Kemudian, kembali ke pembahasan dimuka, bahwa setelah adanya kuasa dari pencipta lagu/ pemegang hak tersebut, maka secara otomatis pula KCI memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum atas eksploitasi suatu karya cipta oleh pihak ke-3. Dan bertolak dari hal tersebut pula, maka dalam proses perlindungannya, kemudian harus dipahami juga bagaimana mekanisme lisensi lagu/ musik yang secara substansi adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mekanisme pembayaran royalti lagu atau musik.
3.
Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial Sebagai hak yang bersifat khusus, hak cipta memberikan kepada pemilik atau pemegangnya untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat ekonomi tersebut
dapat
bersumber
dari
kegiatan
mengumumkan
(performing right), kegiatan menyiarkan (broadcasting right), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk didalamnya; mechanical, printing, syncronization, advertising, dan
kegiatan
menyebarkan (distribution right)127. Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pemilik atau pemegang hak atas 127
Hendra Tanu Atmadja, Loc. Cit., hlm.298
izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas128. Hadirnya para musisi dan pencipta lagu setiap tahunnya tentu membawa hal yang menggembirakan dan ini menandakan bahwa konsumen penikmat musik di Indonesia sangat antusias dengan hadirnya musik di tengah masyarakat, hal tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa industri musik di Indonesia berkembang pesat. Musik dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memasarkan barang maupun jasa yang dijual, sehingga secara tidak langsung menarik calon pembeli/ pelanggan bahkan penonton sekalipun. Para pemilik tempat usaha yang sudah sukses tentunya sependapat dengan hal tersebut, bahwa musik merupakan salah satu unsur yang dapat membantu untuk lebih menonjolkan gaya serta suasana ruang pertokoan, salon, restoran, perkantoran, stasiun televisi, radio, dan sebagainya. Lebih dari itu, bahwa musik dapat mempengaruhi cara user menentukan
pelanggannya,
menarik
pelanggannya,
mempengaruhi perilaku pelanggannya, menghibur para pemirsa sehingga meningkatkan pendapatan usahanya129. Jika musik sudah menjadi bagian dari konsep suatu pemasaran di suatu tempat, maka sudah barang tentu hal ini 128 129
Ibid. Introduksi KCI, Op.Cit,.
dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh pemilik tempat usaha tersebut kepada KCI130. Dalam hal ini KCI memiliki peran untuk dapat membantu
pemilik
usaha
tersebut
dalam
memberi
izin
penggunaan musik, sebab KCI merupakan lembaga yang mewakili
para
pencipta
lagu
dan
penerbit
musik
dalam
menyediakan daftar lagu-lagu/ musik yang dilindungi oleh hak cipta dari berbagai penjuru dunia. Izin dari pemilik hak cipta harus terlebih dahulu diperoleh jika suatu
ciptaan
musik
akan
digunakan
untuk
diumumkan,
diperdengarkan dihadapan umum, disampaikan melalui radio, televisi, film, serta pertunjukkan hidup oleh para artis atau dengan cara-cara lainnya. KCI bertindak selaku lembaga penghimpun hak cipta mewakili mayoritas luas para pencipta lagu, penulis lirik dan para penerbit musik, untuk memberi izin terhadap penggunaan ciptaan musik mereka. KCI dalam hal ini hanya sekedar perantara bagi pencipta dan user. Sebagai perantara KCI harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pencipta dengan KCI. Lisensi merupakan izin yang diberikan KCI selaku pengelola hak ekonomi para pencipta Indonesia maupun mancanegara untuk mengumumkan karya-karya musik yang telah dipergunakan 130
Fachri Siradz, Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet, http://www.entertainment.roll.co.id/music-news/5-music-news/21296-royalti-dan-hakcipta-musik-di-radio-internet.html, diakses pada tanggal 7 Maret 2009.
oleh para pengguna musik dan membagikan perolehan royaltinya kepada para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang berhak. Dalam perjanjian lisensi antara KCI sebagai kuasa dari pencipta dengan pengguna atas pemakaian karya cipta musik atau lagu harus memuat: a. para pihak: masing-masing pihak harus jelas kedudukannya, baik nama jabatan dan domisilinya; b. Materi: Materi yang dilisensikan arus disebtkan dengan jelas judul lagunya. Dengan lampiran lirik dan notasinya juga contoh rekaman dasar karya ciptanya; c. Pemberian hak: batasan hak yang diberikan dalam lisensi tersebut haruslah dicantumkan denagn lengkap dan jelas baik format kemasan ( kaset, CD, VCD dsb) maupun jenis musiknya ( Pop, dangdut, campursari dsb). Dalam proses menuju kesepakatan sebuah perjanjian lisensi antara KCI dan pengguna (users), KCI melalui Licensing Executive-nya
melakukan
pendataan
dan
survey
terhadap
pengguna (users) cipta lagu atau musik, yang dalam hal ini adalah Stasiun TV Komersial (lokal). Setelah didapatkan data mengenai pihak-pihak mana sajakah yang menggunakan hak cipta lagu atau musik untuk melakukan
kepentingan sosialisasi.
komersial, maka Sosialisasi
atau
kemudian lebih
KCI
tepatnya
pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pengguna mengenai adanya perlindungan hukum atas sebuah karya cipta dan konsekuensi penggunaannya berupa suatu biaya yang harus dibayarkan. Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Licensing Executive KCI kepada para pengguna ini, disertakan pula formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna yang telah
mengisi
formulir
aplikasi
lisensi
kemudian
mengembalikannya kepada KCI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di cross check
ulang oleh Lecensing Executive
KCI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Jika data tersebut sama atau setidaknya tidak berbeda jauh, maka Licensing Executive KCI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna. Selanjutnya, melalui Licensing Executive KCI dilakukanlah negosiasi/ perundingan dengan pengguna (TV Lokal) hingga muncul sebuah kesepakatan mengenai lisensi tersebut. Untuk pemberian persetujuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain (pengalihan hak cipta) yang dalam hal ini dilakukan oleh KCI (sebagai kuasa pencipta/ pemegang hak) kepada pengguna, tidak dapat dilakukan melalui lisan saja, melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akte notaris. Kegiatan pengalihan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menganggap hak cipta sebagai benda bergerak, dan hak cipta
dapat beralih atau dialihkan, baik
seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian Tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang perundang-undangan.
dibenarkan
oleh
peraturan
Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah, yakni: transfer dan assignment. Transfer mengacu pada pengalihan yang berupa/ berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah dan wasiat. Sedangkan assignment umumnya berbentuk perjanjian lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta tahun 1997. Masuknya terminologi hukum ‘lisensi’ dalam peraturan perundang-
undangan hak cipta didasarkan pada Ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktek perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam Paten dan Merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap non eksklusif boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ke-tiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum. Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, pemegang hak cipta dapat
mengalihkan haknya kepada
orang
lain yaitu
hak
ekonomi131 dari hak cipta itu sesuai lisensi. Sebagai pengganti
131
Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Jakarta: makalah, disampaikan pada Ceramah/ Diskusi Hukum yang Berkembang, Mahkamah Agung, 1996, hlm. 24 yang menyebutkan bahwa: Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis: 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right) 2) Hak Adaptasi (Adaptation Right) 3) Hak Distribusi (Distribution Right) 4) Hak Pertunjukkan (Public Performance Right) 5) Hak Penyiaran (Broadcasting Right) 6) Hak Program Kabel (Cablecasting Right) 7) Droit de suite 8) Hak Pinjam Masyarakat (Public Landing Right) Bandingkan juga dengan Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta yang menyebutkan bahwa: Hak cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk menadapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang termasuk hak ekonomi adalah mengumumkan dan memperbanyak. Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Bandingkan juga dengan buletin yang dikeluarkan oleh KCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kegiatan-kegiatan mengumumkan adalah menyiarkan (melalui radio/ televisi), menyuarakan (dengan cara memutar kaset, compact disc, atau membawakan dalam suatu pertunjukkan),
lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas
suatu
ciptaan,
pencipta
dapat
memilih
untuk
mempertahankan hak moralnya132 atas ciptaan tersebut. Kembali memahami apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lisensi KCI merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh KCI. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi, dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan
132
menyebarkan maupun membacakan lagu-lagu. Sedangkan yang dimaksud dengan perbanyakan adalah menggandakan lagu dalam bentuk kaset, compact disc atau alat pemutar lainnya. Bandingkan dengan Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, Intellectual Property Rights Elementary, Kursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002, hlm. 67-68, yang menyebutkan bahwa: Tidak jelas apakah hak-hak moral di Indonesia akan diinterpretasikan secara sempit atau luas oleh pengadilan. Hak-hak moral di Indonesia tidak terlihat mendalam seperti yang terdapat di seluruh negara Eropa. Misalnya, di negara-negara seperti Perancis, seorang pengarang dapat mencegah karyanya untuk dipertunjukkan secara tidak layak walaupun telah menjual hak cipta atas karya tersebut kepada pihak lain. Si pencipta mungkin berhak menuntut bahkan kalau karyanya untuk misalnya dipamerkan di pameran tertentu atau diperlihatkan di atas kaos/ T-shirt. Pendekatan yang digunakan di kebanyakan negara yang menganut sistem hukum coomon law difokuskan kepada nilai komersial dari hak cipta karya tersebut dibanding hak-hak moral pencipta. Jika seorang pengarang menjual hak cipta buku mereka tanpa prasayarat tertentu, pengarang tersebut akan memperoleh kesulitan untuk mengkalim bahwa hak-hak moral mereka telah melanggar karena sampul buku tersebut. Karena itu hak-hak moral tersebut selama ini tidak diakui dalam sistem hukum Anglo saxon. Isu yang sangat diperdebatkan adalah apakah si pengarang dapat memberikan lisensi atas hak moral mereka. Di sejumlah negara, seperti Kanada dan Inggris, pengarang dan pencipta dapat menjual hak moral atas karya mereka. Dengan demikian, mereka mungkin dapat memperoleh imbalan uang yang lebih besar dibanding jika mereka hanya memberikan lisensi hak-hak lain atas karya mereka. Kekurangan pendekatan ini adalah kurangnya posisi tawar pencipta dan seniman lokal yang menyebabkan mereka terpaksa menjual atau memberikan lisensi atas hak moral mereka dengan imbalan yang sedikit. Ini menjadikan hak moral tak berguna.
dilakukan dengan cara “Blanket License” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire133 yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna (user) tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada KCI (Karya Cipta Indonesia). Secara singkat, Heru C. Triotomo134 Manager Lisensi YKCI mengemukakan bahwa mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu itu meliputi: a. Licensing Executive mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restaurant yang memakai hanya background music, dihitung jumlah kursinya); b. Lecensing Executive mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai KCI dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi. c. User (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke KCI dengan data yang sesuai; d. Lecensing Executive membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tariff, dan pembayaran; e. Jika telah dicapai kesepakatan, KCI mengeluarkan invoice; f. User (pengguna) membayarkan royalti dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke KCI; g. Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun; 133
134
Repertoire adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada KCI (Karya Cipta Indonesia) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya. Heru C. Triotomo, seorang Manager Lisensi di KCI Pusat (Jakarta) dan secara tertulis yang bersangkutan mengirim E-mail dengan alamat pengirim
[email protected] kepada penulis dengan alamat
[email protected] pada tanggal 10 Februari 2009.
h. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, Lecensing Executive menghubungi kembali user (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data; i. Selanjutnya dilakukan seperti semula. Karya Cipta Indonesia (KCI) sejak tahun 1993 sebenarnya telah mewakili pencipta dalam memungut hak mereka di bidang hak memperbanyak atau lebih dikenal dengan Mechanical Right, dua tahun lebih lama jika dibandingkan dengan pengelolaan hak mengumumkan. Prinsipnya sama seperti hak mengumumkan, yaitu pencipta memberi kuasa kepada KCI. Kemudian KCI akan mewakili pencipta dengan memberi izin (lisensi) jika karyanya hendak diperbanyak seperti dijadikan kaset, CD, VCD, DVD, dicetak dalam buku, majalah, digunakan untuk iklan atau sinetron dan
lainnya
kepada
pengguna/
user.
User
pada
hak
memperbanyak (Mechanical Right) biasanya adalah Perusahaan Rekaman,
Perusahaan
Film,
Rumah
Produksi,
Advertising
Agency, Percetakan, dan lain-lain. Pemberian kuasa hak memperbanyak ke KCI tidak harus seluruh karya musik yang dimiliki oleh pencipta seperti dalam hak mengumumkan, tetapi bisa sebagian atau bahkan satu buah karyapun akan diterima. Untuk wilayah pengelolaan pun demikian sebagai pencipta berhak menentukan KCI mewakili untuk Indonesia saja atau seluruh dunia. Masa waktu kuasa pun hanya 2 (dua) tahun, diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Sebagai biaya adminstrasi KCI akan memotong 10% dari setiap royalti yang berhasil dikumpulkan
dari hak memperbanyak dan sisanya akan didistribusikan kepada penciptanya 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Satu perbedaan mendasar antara KCI dengan Publisher, yaitu KCI tidak memasarkan karya musik secara aktif kepada perusahaan rekaman atau user lainnya. Sementara Publisher wajib melakukan hal tersebut. Karena itu untuk urusan proteksi di luar negeri (internasional) KCI (karya Cipta Indonesia) membuat perjanjian bilateral antara lembaga kolekting di setiap negara. Sehingga
dengan
sendirinya
apabila
seorang
pencipta
mengkuasakan royalti atas karyanya ke KCI (karya Cipta Indonesia) secara otomatis juga akan diproteksi jika akan dieksploitasi negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Untuk izin penggunaan karya musik di media cetak atau majalah yang dikenal dengan Printing Right adalah 10% dari harga
jual
untuk
setiap
karya
musik
permajalah
(buku).
Sedangkan untuk pemakaian karya musik dalam iklan biasanya KCI (karya Cipta Indonesia) masih melibatkan penciptanya untuk menentukan nilai royaltinya.
4.
Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik
Menteri Kehakiman sebagai Ketua Dewan Hak Cipta, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986, dalam usahanya
mendorong
meningkatkan
perkembangan
perlindungan
hukum
hasil bagi
ciptaan para
serta
pencipta,
mempunyai tugas memberikan bimbingan serta pembinaan tentang hak cipta. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hak Cipta mempunyai fungsi antara lain memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Ketua Dewan Hak Cipta, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua KCI Nomor M. UM. 01. 06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik, mengemukakan bahwa hak khusus dari pencipta atau penerima hak sebagaimana diatur dalam UUHC wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menggunakan karya cipta musik dan lagu atau baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial, harus memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta dan penerima hak. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik telah membentuk YKCI yang berfungsi sebagai badan pegelola hak cipta ( collecting siciety ) berdasarkan
kuasa
yang
diberikan
pencipta
YKCI
diberi
wewenang
memberikan ijin tentang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta serta mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman tentang pengelolaan perijinan dan kewajiban membayar royalti perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. setiap
orang
atau
badan
yang
mengumumkan
atau
memperbanyak hak cipta musik dan atau lagu orang lain baik sebagai usaha maupun sebagai bagin dari usaha yag bersifat komersial wajib meminta ijin dan membayar ganti rugi kepada pencipta atau penerima hak cipta. 2. termasuk orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terutama pemilik atau pengusaha: a. life musik, konser b. hotel, wisma c. bioskop d. restoran, bar e. karaoke f. night club, pub, diskotik 3. pemberian ijin, pengumpulan pembayaran ganti rugi dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan KCI ditentukan berdasarkan perjanjian kuasa antar pencipta atau penerima hak cipta dengan YKCI
4. besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan berdasaran persetujuan antara pemakai hak cipta dengan YKCI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Harus diakui bahwa hak cipta musik adalah merupakan salah
satu
sarana
yang
mutlak
ada
untuk
mendukung
berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/user musik, jadi tergantung dari intensitas (peranan) dan ekstensitas (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, ketika mekanisme telah sampai pada tahapan lahirnya perjanjian lisensi, maka KCI untuk selanjutnya mengirimkan invoice kepada pihak Stasiun TV selaku pengguna untuk membayar besaran royalti yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya tagihan
atau invoice tersebut, maka pengguna memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memang tidak memberikan definisi mengenai royalti. Namun pada Pasal
45
UU
No.
19
Tahun
2002
tentang
Hak
Cipta
menyebutkan: Pasal 45 1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. 4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Dalam kesempatan wawancara dengan Pimpinan KCI Wilayah Jawa Tengah & DIY, Toni Pulo135, disampaikan bahwa untuk rincian penghitungan besarnya royalti yang dipergunakan oleh KCI dalam perjanjian kuasa ini adalah berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and Composers) sebagai organisasi induk performing right dan disini KCI sendiri bertindak
135
Toni Pulo, Op Cit.
sebagai bagian dari anggota CISAC, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3. Standar Baku Perhitungan Biaya Lisensi Pengumuman Musik Di Stasiun Televisi Komersial Biaya Lisensi = % Lisensi Tarif x Penghasilan per Tahun % Lisensi Tarif 0,5 %
Penghasilan per Tahun Rp.
Biaya Lisensi Rp.
Sumber: KCI Berdasarkan perhitungan sebagaimana digambarkan dalam tabel tersebut diatas, dari jumlah biaya yang harus dibayarkan nantinya, akan dikenakan PPN sebesar 10% dan biaya materai. Dan minimum Lisensi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.50.000.000,-. Adapun munculnya angka 0,5%
adalah
berdasarkan rata-rata pendapatan setiap Stasiun TV dari suatu acara musik atau lagu setiap tahunnya, dan angka tersebut telah menjadi kesepakatan antara KCI dengan Pencipta pada waktu perumusannya. Pembayaran royalti oleh pengguna (user) dilakukan melalui transfer Bank, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada KCI. Setelah pembayaran dilakukan dan KCI menerima bukti pembayaran dari pengguna, maka KCI memiliki kewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman
Musik (SLPM). SLPM ini kemudian diberikan kepada user untuk dipergunakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Sebagai sebuah bentuk perlindungan, maka pengguna berdasarkan ketentuan dalam UUHC, wajib mencatatkan/ mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ke-3. Sekalipun
telah
memiliki
SLPM
dan
berhak
untuk
menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh KCI dalam kegiatan usahanya (Blanket Licensee), namun pengguna masih dibebankan kewajiban berupa memberikan laporan penggunaan musiknya (Logsheet/ Program Return) untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta. Laporan ini seyogianya akan menjadi salah satu sarana kontrol oleh KCI atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan. Setelah 1 tahun dan habisnya jangka waktu SLPM, maka KCI melakukan konfirmasi kepada users dan menanyakan apakah ada perubahan data. Jika tidak ada, KCI akan mengirimkan invoice
kembali
kepada
pengguna.
Namun
jika
terdapat
perubahan data, maka Lecensing Executive KCI akan melakukan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, Invoice perubahan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pengguna.
Dalam alur mekanisme pemungutan royalti ini, terdapat sebuah tahapan yang merupakan inti dari keseluruhan proses, yakni pendistribusian royalti kepada pencipta/ pemegang hak. Pendistribusian ini menjadi kewajiban dari KCI selaku organisasi yang diberikan kuasa untuk mengelola royalti. Istilah dalam distribusi royalti khusus hak mengumumkan ditangani oleh KCI, diatur dalam Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (khusus hak mengumumkan). Berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan distribusi royalti yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia: a. Distribusi adalah kegiatan penyaluran, pembagian atas pembagian royalti yang diterima KCI dari pihak yang mengumumkan atau menggandakan musik untuk kepentingan komersial kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah dipotong biaya administrasi. b. Royalti adalah merupakan hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya musik jika karyanya dipergunakan. c. Bagian/ share adalah bagian dari royalti yang merupakan hak ekonomi para anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) sebagai pencipta musik atau lagu jika karyanya dipergunakan. d. Anggota adalah perorangan atau badan hukum yang memegang hak cipta atas karya musik atau lagu, dan telah menyerahkan pengelolaan pengumpulan royaltinya tersebut kepada KCI (Karya Cipta Indonesia), baik dalam kedudukannya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau wakilnya yang sah. e. Karya Musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen, atau adaptasi. f. Karya musik iklan adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan iklan.
g. Karya musik ilustrasi (Illustration Music) adalah karya musik yang digunakan sebagai ilustrasi pada film, drama, sinetron, sandiwara, dan sejenisnya. h. Karya musik Signature Tune adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan identitas suatu acara. i. Karya musik utama (Featured Music) adalah karya musik yang digunakan sebagai musik utama, di mana dalam penggunaannya peran musik sangat dominan. j. Repertoire adalah daftar karya musik anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) yang telah diserahkan/ dinotifikasikan kepada KCI (Karya Cipta Indonesia) untuk dikelola hak mengumumkannya. k. Log-Sheet/ Program Return adalah daftar lagu yang digunakan pemakai dalam bentuk yang ditentukan KCI (Karya Cipta Indonesia), yang merupakan kewajiban bagi para pemakai untuk mengisi dan menyerahkannya secara berkala. l. Nilai adalah satuan yang dipergunakan untuk menghitung pembagian royalti yang diberikan kepada setiap karya yang terdaftar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan KCI (Karya Cipta Indonesia). m. Frekwensi adalah satuan yang menunjukkan berapa kali sebuah lagu digunakan. n. UPA/ Unlogged Performance Alocation adalah sesuatu alokasi yang prosentasenya ditentukan oleh badan pengurus KCI untuk mengkompensasi atas lagu-lagu yang tidak dicatat pada program return, namun dalam kenyataannya bisa saja digunakan. o. Subyek distribusi adalah orang/ pihak maupun badan hukum dalam kedudukannya selaku anggota maupun pihak yang berafiliasi, yang berhak menerima bagian/ share dari pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau memperbanyak karya musik jika karyanya dipergunakan. p. Confederation of societies of Authors and Composers (CISAC) adalah organisasi internasional yang beranggotakan Collecting Society se-dunia yang memiliki konvensi tersendiri mengenai distribusi royalti pemakaian karya musik. Royalti
didistribusikan
setiap
tahunnya
kepada
para
pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada KCI, sehingga dalam hal ini KCI hanya mengurusi lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari KCI.
Sistem yang dipergunakan adalah sistem “follow the dollar” atau royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (general licensing, broadcasting, consert, cinema) dibagikan untuk lagulagu yang diputar pada kegiatan masing-masing136. Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada137: a) Apakah lagunya sudah didaftarkan; b) Apakah lagunya benar-benar diumumkan; c) Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering maka makin banyak royalti yang diterima); d) Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya; e) Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori panggunaan tersebut. Berkaitan dengan hak mengumumkan yang secara kolektif ditangani oleh KCI, pemilik hak cipta atau para pihak pemegang hak (subyek distribusi royalti dalam bidang musik atau lagu) yang berhak menerima bagian dari perolehan hak mengumumkan yang dipungut oleh KCI, menurut Pasal 2 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia, khususnya hak mengumumkan adalah: 1) Komposer, adalah orang yang menciptakan melodi dari karya tersebut. Ciptaan melodi tersebut lahir atas inspirasi komposer berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. a) Jika melodi tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai komposer. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ share komposer dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta 136 137
Introduksi KCI, Loc.Cit, hlm. 13. Ibid., hlm. 13-14.
Indonesia) akan dibagi rata diantara ko-komposer tersebut, kecuali diperjanjikan lain. b) Seseorang yang dalam menciptakan musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta milik komposer lain, maka ia dapat dianggap sebagai ko-komposer atau arranger bergantung pada besarnya kontribusi yang ia berikan. Untuk itu diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal melodi karya musik asli yang dimanfaatkan adalah Public Domain, izin komposer asli tidak diperlukan, dengan ketentuan bahwa si Komposer/ Arranger yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta melodi tersebut. c) Jika si komposer di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan lirik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta lirik/ pemegang hak cipta lirik. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah Public Domain, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut. 2) Lirikus, adalah orang yang menciptakan teks/ lirik dari karya musik tersebut. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikira, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. a) Jika lirik tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai ko-lirikus. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ share lirikus dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara ko-lirikus tersebut, kecuali diperjanjikan lain. b) Jika seorang lirikus di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari komposer/ pemegang hak cipta musik. Dalam hal melodi karya musik yang dipergunakan adalah Public Domain, dimana melodi karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin komposer tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si lirikus yang bersangkutan harus mencantumkan nama komposer tersebut. c) Lirikus juga menerima bagian/ share dari perolehan royalti yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) meski karya musik yang memiliki lirik ciptaannya digunakan tanpa menggunakan lirik. 3) Arranger (Penata Musik), adalah orang yang mengubah/ menambah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke
tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi. a) Jika aransemen tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai koarranger. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ share arranger dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara ko-arranger tersebut, kecuali diperjanjikan lain. b) Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk sebagai aransemen musik dan karya musik adalah: - Koreksi pembetulan-pembetulan kesalahan tulis pada transkrip atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya. - Transposisi (menulis atau memainkan karya musik yang telah ada pada kunci/ register yang berbeda). - Simplikasi dari aransemen karya musik yang telah ada. - Perubahan-perubahan di dalam karya musik yang tidak menimbulkan dimensi yang khas yang bersifat pribadi. c) Arranger hanya menerima bagian/ share jika aransemennya benar-benar digunakan. d) Jika Arranger memanfaatkan karya musik yang dilindungi hak cipta, ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta musik yang bersangkutan. Dalam hal karya musik yang dipergunakan adalah Public Domain dimana karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak moralnya, izin pencipta tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si arranger yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta karya musik tersebut. e) Bagian/ share arranger untuk karya Public Domain, jika aransemennya benar-benar digunakan, mendapat bagian yang sama dengan komposer. 4) Pengadaptasi Lirik, adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia. a) Jika si pengadaptasi lirik menggunakan lirik yang dilindungi hak cipta. Untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah Public Domain, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya. Izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut. b) Pengadaptasi lirik hanya menerima bagian/ share jika adaptasi lirik tersebut benar-benar dipergunakan. 5) Publisher, adalah pihak maupun badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan
oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk memungut performing right. a) Dalam situasi dimana pencipta tidak memberikan kuasa ke pihak lain maka dirinya sendiri adalah Self-Publisher (melakukan kegiatan publishing sendiri). b) Kegiatan-kegiatan di bawah ini merupakan hak cipta yang dipegang publisher berdasarkan kuasa pencipta dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pencipta, yaitu: - Penerbitan dan perbanyakan karya musik dalam bentuk apapun termasuk penerbitan buku musik/ lembaran transkripsi, penggandaan mekanik ke dalam bentuk pita rekaman, pringan hitam, CD, VCD, DVD, dan bentukbentuk lain yang berkembang di kemudian hari, merekam musik untuk ilustrasi film, maupun memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut. - Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengubah melodi karya musik tersebut. - Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengadaptasi lirik karya musik tersebut. - Memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan menerbitkan karya musik tersebut di negara lain. c) Seseorang/ pihak atau badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai publisher hanya karena memiliki hak menerbitkan dan memperbanyak musik secara mekanik atau sinkronisasi saja. d) Jika dua pihak atau lebih secara bersama-sama menerbitkan karya musik maka mereka disebut sebagai sub-publisher. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ share publisher dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara para sub-publisher tersebut. e) Publisher yang telah memperoleh hak/ hak lisensi penerbitan untuk suatu wilayah khusus di dalam kedudukannya sebagai publisher pengganti (sub-publisher) berdasarkan kontrak dengan publisher aslinya, dianggap sebagai publisher yang berhak menerima bagian/ share jika karya musik tersebut dipergunakan. f) Ketentuan dalam huruf e diatas juga berlaku, dalam hal publisher asli tidak berdomisili di Indonesia. 6) Lembaga asing anggota CISAC, bagian/ share dari pemakaian karya asing diberikan KCI kepada Collecting Society negara yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Yang diserahkan adalah bagian/ share dari pemakaian karya musik yang merupakan Repertoire Collecting Society bersangkutan. b) Untuk karya asing yang diterbitkan kembali di Indonesia, royalti yang dibagi hanya dari pemakaian karya musik yang
digunakan oleh pengguna/ user yang membayar royalti. Diperhitungkan dengan bagian/ share sub publisher/ pemegang lisensi penerbitan di Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam skala distribusi. c) KCI (karya Cipta Indonesia) tidak melakukan distribusi langsung dengan subyek distribusi yang berkepentingan dengan hak cipta karya musik asing yang diumumkan dan atau diperbanyak di Indonesia, kecuali dengan lembaga asing/ badan pengumpul anggota CISAC. Prinsip-prinsip dasar distribusi royalti yang dilakukan oleh KCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti KCI (Khusus Hak Mengumumkan), sebagai berikut: a) Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (user) yang membayar royalti. b) Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (Logsheet). c) Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (Pool) distribusi. d) Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti anggota CISAC. e) Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (Repertoire) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Adminstrasi Pengumpul Royalti anggota CISAC. f) Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu. KCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah KCI menerima royalti tersebut dari user maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada KCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Royalti pemilik atau pemegang hak cipta di Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan,
sedangkan royalti pemilik atau pemegang hak cipta asing ditransfer melalui organisasi sejenis di bawah naungan CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and Composer) dan BIEM (International Bureau of Mechanical Reproduction Right)138. Sebaliknya, KCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola KCI, memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh
Sister Societies (collecting
society sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan melalui KCI. Setiap royalti yang berhasil dikumpulkan dari user, akan didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak pada bulan Juni/ Juli setiap tahunnya. Royalti yang didistribusikan tersebut adalah penghitungan kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya139. Adapun besarnya royalti yang didistribusikan, dibagi secara proporsional dan tentunya setelah dipotong biaya adminstrasi KCI sebesar 30% dari jumlah global awal royalti yang didapatkan. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka kiranya mekanisme
pemungutan
royalti
lagu
atau
musik
untuk
kepentingan komersial ini akan ditampilkan pada halaman berikut dalam
sebuah
bagan.
Adapun
hal
tersebut
untuk
lebih
memudahkan dalam memahaminya secara komprehensif, holistik dan integral. 138 139
Heru C. Triotomo, Ibid,. Tim Lindsay, dkk, Op. Cit., hlm. 85.
5.
Pendaftaran Perjanjian Lisensi Pengaturan perlisensian menurut Pasal 45-47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi140 hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif,
140
Bandingkan dengan Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 41., yang menyatakan bahwa: Lisensi berasal dari kata “license” yang berarti izin. Di sini pencipta sebagai pemberi lisensi (licensor) memberikan izin kepada penerima lisensi (licensee) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jadi, berbeda dengan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi ini sifatnya terbatas. Pada dasarnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut system lisensi non eksklusif, di mana walaupun pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi (license agreement), pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak penerima lisensi lainnya untuk melaksanakannya (mengumumkan dan memperbanyak ciptaan). Namun, ketentuan ini dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian lisensi. Jadi system lisensi non eksklusif itu tidak dipegang secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Kalau sistem lisensi eksklusif yang dipilh oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama di dalam perjanjian. Perjanjian lisensi eksklusif ini lebih menguntungkan pihak penerima lisensi, karena memperoleh kekuasaan yang besar terhadap ciptaan. Kekuasaan tersebut kalau digunakan dengan itikad jahat dapat merugikan kepentingan pencipta dan perekonomian negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.
yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada satu orang penerima lisensi. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti ini pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh hal itu dapat terjadi
apabila
pemegang
lisensi
secara
sengaja
tidak
memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu, undang-undang hak cipta memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia. Di dalam pembuatan perjanjian lisensi, para pihak harus memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa perjanjian
lisensi
dilarang
memuat
ketentuan
yang
dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian lisensi yang telah dilakukan adalah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan
kewajiban
pencatatan
perjanjian
lisensi,
menimbulkan pertanyaan bagi Edy Damian141, yaitu apakah dalam prakteknya keharusan mencatatkan ke Kantor Hak Cipta tidak akan menjadi suatu beban tambahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mengenal kewajiban seperti ini sampai sekarang? Heru C. Triotomo142 mengemukakan, menurut undangundang hak cipta memang benar bahwa agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun pada pasal yang sama menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dan sejauh ini, belum ada Keputusan Presiden yang mengatur hal tersebut. Lebih lanjut Heru C. Triotomo mengemukakan bahwa pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan
surat
perjanjian
lisensi
untuk
melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 141 142
2002
tentang
Tim Lindsay, dkk, Op. Cit., hlm. 90. Heru C. Triotomo, Op.Cit,.
Hak
Cipta
(mengumumkan
dan
memperbanyak suatu ciptaan), maka kami berpendapat bahwa hal dengan cara yang kami lakukan ini saja sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan perjanjian yang kami buat formatnya sama dengan perjanjian biasa yang juga mempunyai kekuatan hukum. Kewajiban pencatatan lisensi di bidang hak cipta di Indonesia mempunyai alasan untuk melindungi pihak ketiga dan juga untuk mengontrol apabila ada hal-hal yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh adalah Pertama, penggunaan bahan baku alat proses harus milik pemberi lisensi., Kedua, penentuan royalti secara sepihak., Ketiga, hak dan kewajiban
yang
tidak
pembatasan-pembatasan
seimbang yang
serta,
Keempat,
menghambat
adanya
pengembangan
penguasaan teknologi143. Di samping itu, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan 143
Wawancara dengan Surahno, Seorang Staf Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2009. Bandingkan juga dengan Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 173-174, yang menyebutkan bahwa: “Lisensi itu merupakan suatu proses di mana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada licensor. Hak milik intelektual yang dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan. Adapun elemen-elemen utama dari perjanjian lisensi adalah sebagai berikut: a. Secracy clouse Hampir di setiap kontrak lisensi diketemukan secracy clouse, yakni klausula yang melarang pihak licensee untuk membuka rahasia mengenai produk yang dilisensikan kepada pihak manapun; b. Jangka waktu Lisensi biasanya diberikan dalam jangka waktu yang relatif lama; c. Reputasi bisnis Repitasi bisnis dari licensor dipertaruhkan dengan adanya perjanjian lisensi ini. Karena itu, licensor sangat berkepentingan terhadap kualitas produk. Karena itu pula, seringkali lisensi diberikan dengan pengontrolan yang relatif kuat dari pihak licensor.
yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
atau
memuat
ketentuan
yang
mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Heru C. Triotomo, bahwa walaupun perjanjian lisensi tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, disamping Keputusan Presiden tentang Pencatatan Perjanjian Lisensinya belum ada, juga perjanjiannya sudah mempunyai kekuatan hukum atau mengikat antara para pihak. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat sudah
merupakan
suatu
aturan
bagi
pihak-pihak
yang
membuatnya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila memang perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1)144, di samping juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, maka hal tersebut dapatlah diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak 144
Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dihapuskan saja. Berdasarkan alasan seperti tersebut dalam Pasal 47 ayat (1), maka apabila perjanjian lisensi hak cipta mencantumkan atau mengandung suatu ketentuan yang langsung maupun tidak langsung
dapat
menimbulkan
akibat
yang
merugikan
perekonomian Indonesia maka pendaftaran perjanjian lisensi tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam praktek pun sudah banyak sekali pelaksanaan perjanjian dibidang hak cipta, namun belum ada satu perjanjian lisensi pun yang sudah diajukan ke Kantor Hak Cipta untuk dilakukan pencatatan. Hal tersebut dikarenakan, disamping sejak diaturnya kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di dalam UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 sampai dengan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dibuatkan peraturan pelaksanaan145 tentang 145
Bandingkan dengan Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 28-29, yang menyebutkan bahwa: Adanya ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Keputusan Presiden, disinilah terletak aspek yang lemah daripada Undang-Undang Pembaharuan Hak Cipta. Bahwa masih digantungkan kepada suatu Keputusan Presiden untuk dapat dilaksanakannya dalam praktek. Ternyata seringkali Keputusan Presiden ini lebih lama sekali tidak dikeluarkan. Pengalaman yang serupa telah disaksikan berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaan daripada pendaftaran sistem lisensi yang telah diakui dalam Undang-
pencatatan perjanjian lisensi hak cipta juga karena para pihak sudah merasa aman terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya. Apabila dibuat suatu perbandingan antara perjanjian lisensi dengan pendaftaran hak cipta, dapatlah dikemukakan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pencatatan sedangkan pendaftaran hak cipta itu sendiri bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta yang bukan merupakan kewajiban, sudah dilengkapi peraturan pelaksanaan, bahkan sejak tahun 1987 telah ada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, yang mengatur tentang tata cara pendaftaran hak cipta termasuk di dalamnya prosedur, persyaratan permohonan, sedangkan
formalitas, tanda
serta
terima
pencatatan
dilengkapi
serta
perjanjian
surat lisensi
dengan bukti yang
formulir
pendaftaran, merupakan
kewajiban untuk dilakukan pencatatan belum dilengkapi peraturan pelaksanaan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta. Di samping itu, ketentuan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan tidak diikuti pula satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman/ sanksi bagi pihak-pihak
Undang Merek No. 19 Tahun 1992. Hingga sekarang undang-undang ini sudah berjalan hampir lima tahun sejak dikeluarkannya pada tahun 1992. Tetapi masih belum juga kunjung peraturan pemerintah yang mengatur pendaftaran lisensi ini pada kantor merek. Akibatnya hingga sekarang permohonan untuk dapat mendaftar tidak dapat dilayani oleh Kantor Merek. Padahal pendaftaran dari perjanjian lisensi diharuskan supaya dapat berlaku terhadap pihak ketiga.
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut seolaholah hanya merupakan suatu himbauan saja. Hal ini akan berpengaruh
tidak
ditaatinya
ketentuan
tentang
kewajiban
pencatatan lisensi oleh masyarakat. Dengan kata lain, walaupun suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Di samping itu, memang sifat dari perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan lingkup
hukum
keperdataan
yang
substansi
perjanjiannya
menyangkut pihak-pihak yang berkepentinga saja, sehingga apabila perjanjiannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
KUHPerdata,
maka
perjanjiannya
1320 sah
dan
adanya.
Pasal
1338
Untuk
itu,
kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hanyalah akan menambah beban adminstrasi bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.
B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang Pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik dengan cara pengumuman yang dilakukan oleh para pengguna/ user tidak terlebih dahulu mendapat izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak,
namun izin/ lisensi itu baru muncul apabila pembayaran royalti diterima oleh KCI (Karya Cipta Indonesia). Setelah itu KCI mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik beserta perjanjian lisensi yang berlaku satu tahun. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh KCI. Kemudian para pengguna/ user mengirimkan data penggunaan lagu kepada KCI dan apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran maka timbulah hak dan kewajiban para pihak. Kebenaran akan data seperti jenis pemakaian musiknya seperti apa (karaoke, diskotik, TV, radio, video screen, dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/ user musik atau lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke KCI (Karya Cipta Indonesia). Hal ini juga diakui oleh Tony Pulo dari KCI (Karya Cipta Indonesia) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebenaran data tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/ user, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksploitasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etiket baik dan kejujuran para pengguna/ user. Untuk menganalisa implementasi mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik seperti diuraikan di atas, dapat penulis sajikan satu
hubungan antara pencipta dan ciptaannya beserta timbulnya hukum hak cipta yang melindungi suatu ciptaan, yaitu seperti tergambar dalam bagan seperti berikut:
9 Hak Moral Pencipta
1 Pencipta
2 Ciptaan
3 Pemegang Hak Cipta Tidak Selalu Pencipta
4 Perbuatan Dilarang
4 Perbuatan Dilarang
sebagai
5 Penerima Lisensi/ Izin
6 Penerima Penyerahan
7 Pihak Ketiga
Bagan 3. Mekanisme Pencipta dan Ciptaannya146 Penjelasan Bagan: 1. Pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan; 2. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta; 3. Suatu ciptaan yang memperoleh hak-hak ekonomi dapat dieksploitasi sendiri oleh pencipta atau dialihkan hak-hak ekonominya untuk dieksploitasi oleh pihak lain yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi (Licence Agreement) atau perjanjian penyerahan (Assignment Agreement); 4. Terhadap ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, tanpa persetujuan pencipta, seseorang tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti melakukan perbanyakan atau pengumuman; 5. Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakantindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta; 6. Atau, pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian penyerahan mempunyai hak memperbanyak ciptaan tanpa perlu mengembalikan hak-hak eksploitasi ciptaan kepada pencipta. Dalam perjanjian penyerahan, hak-hak ekonomi atas ciptaan telah beralih dari pencipta kepada pemegang hak cipta; 7. Terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang digolongkan sebagai perbuatan yang layak (fair use/ dealing), baik pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang dilakukannya oleh pihak ketiga. 8. Setiap orang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ciptaan yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak dilarang oleh UndangUndang, seperti meminjamkan sebuah buku kepada seorang kawan, atau memperbanyak sebuah buku untuk keperluan penelitian; 146
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Loc. Cit., hlm. 122.
9. Siapapun juga, baik pemegang hak cipta yang berlisensi atau pemegang hak cipta yang mengambil alih hak-hak ekonomi suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan perjanjian penyerahan harus menjunjung tinggi dan memberi respek atau rasa hormat hak-hak moral yang dipunyai pencipta dengan syarat bahwa pencipta telah dengan jelas menyatakan identitas dirinya sebagai pencipta. Dari bagan tersebut terlihat bahwa mekanisme lisensi itu dilaksanakan oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta atau pihak lain sebagai pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta kepada penerima lisensi. Oleh karena tindakan KCI dalam pemberian lisensi musik atau lagu seperti proses tersebut di atas sangatlah menyimpang dari kemauan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial yang tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik. Mekanisme
pengumuman
musik
atau
lagu
sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa sebelum para
pengguna/
pengumuman
user
suatu
tersebut
lagu
atau
mengeksploitasi musik
harus
dengan terlebih
cara dahulu
mendapatkan izin secara tertulis dari para pencipta lagu atau musik. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 66147 dan Pasal 72 Bab XIII Ketentuan Pidana UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
147
Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
Ditinjau dari teori struktural fungsional yang dikutip oleh Giddens bahwa tindakan-tindakan manusia terbentuk oleh struktur-struktur sosial
tertentu
(nilai,
norma,
dan
kebiasaan).
Mekanisme
pengumpulan royalti di bidang lagu atau musik ditinjau dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional dilakukan oleh suatu perkumpulan kolektif. Oleh karena itu tindakan KCI (Karya Cipta Indonesia) dalam mekanisme pemberian lisensi seperti diuraikan pada proses di atas dapatlah dibenarkan, walaupun bersimpangan dengan kemauan Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hal menarik seputar pemungutan royalti tersebut, khususnya pada tahapan sosialisasi. Menurut Lilik Eko Nuryanto148, TV-KU149 pada awalnya mencoba segmen hiburan dalam siarannya. Dan acara musik adalah salah satu siaran yang diakui banyak peminatnya. Dalam proses berjalannya waktu, pihak TV-KU langsung mendapatkan teguran berupa Surat Peringatan
(SP)
dari
KCI.
Dikarenakan
ketidaktahuan
pihak
manajemen saat itu, maka SP tersebut tidak ditindaklanjuti. Mendapati hal tersebut KCI juga tidak tinggal diam, dilayangkanlah SP II dengan disertai peringatan keras. Barulah setelah itu, dilakukan pertemuan antara keduanya dan terjadilah sebuah kesepakatan perjanjian lisensi. 148
149
Lilik Eko Nuryanto, Managing Director TV-KU Semarang. Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2009. Berawal dari sebuah sarana untuk mahasiswanya, TV-KU memulai manajemennya sebagai televisi kampus UDINUS. TV-KU berdasarkan izin Gubernur, memulai siaran resminya pada tanggal 1 Desember 2004. Berbekal awal sebagai televisi pendidikan, TV-KU mengalokasikan prioritas siarannya 70% untuk pendidikan dan 30% untuk hiburan.
Begitupun juga yang dialami oleh TV Borobudur, menurut Didik Supratikno150, TV Borobudur juga sempat mendapatkan teguran berupa Surat Peringatan sebanyak dua kali. Kembali kepada mekanisme baku. Setelah KCI melakukan sosialisasi dan mengirimkan formulir aplikasi lisensi beserta besarnya biaya royalti yang harus dibayarkan, adapun perhitungannya sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Pada tahap ini hampir seluruh pengguna (dalam hal ini TV Lokal) merasa keberatan. Beragam
pertanyaan
kemudian
muncul,
mulai
dari
darimana
munculnya angka 0,5% sampai eksistensi KCI sebagai lembaga collective yang dipertanyakan. Agar tahapan pemungutan royalti bisa dilanjutkan, maka dipastikan ada sebuah negosiasi terkait dengan data, tarif dan pembayaran ini. Seringkali negosiasi terjadi dengan cukup alot, tentunya pada masalah biaya lisensi yang harus dibayarkan. Biaya minimum lisensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirasakan para pengguna (user) sangat memberatkan. Meskipun KCI mengargumentasikan nilai tersebut berdasarkan berapa banyak/ jenis acara yang sifatnya mengumumkan musik atau lagu pada TV tersebut, kemudian dari acara-acara yang ada tersebut dilakukan pendataan mengenai jenis-jenis lagu atau musik yang digunakan,
150
Didik Supratikno, Bagian Legal TV Borobudur (TV-B) Jawa Tengah. Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2009.
serta frekuensi pemutaran setiap harinya. Namun tetap saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh pengguna. Beragam
argumentasi
penolakan
juga
disampaikan
oleh
pengguna, antara lain seperti yang disampaikan oleh Lilik Eko Nuryanto yang mengatakan bahwa, sebagai sebuah Stasiun TV baru, TV-KU sangat keberatan dengan biaya tersebut. Hal ini dikarenakan TV-KU tidak 100% bersifat komersil, dan income-nya pun masih mayoritas berasal dari pihak kampus151. Masih menurut Lilik, bahkan jika memang tidak dimungkinkan adanya kesepakatan, TV-KU siap untuk tidak menyiarkan acara musik lagi152. Hal senada juga disampaikan oleh Didik Supratikno dari TV Borobudur153, beliau mengatakan bahwa profit/ income yang didapat oleh TV Lokal tidak dapat disamakan dengan TV Nasional. Sehingga standar baku perhitungan royalti menjadi sangat tidak relevan. Oleh karena itu, menurut Toni Pulo, untuk semua Stasiun TV Lokal yang ada di Semarang, besarnya tarif/ biaya lisensi yang harus dibayar
disamaratakan
satu
sama
lainnya.
Yakni
sebesar
Rp.11.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Rincian Biaya Royalti pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang
151 152 153
0,5 x Kandungan Musik x Revenue
: Rp.50.000.000,-
Discount 80%
: Rp.40.000.000,-
Total
Lilik Eko Nuryanto, Op.Cit,. Ibid. + PPN 10% Didik Supratikno, Op.Cit,.
Yang Harus Dibayar
: Rp.10.000.000,: Rp. 1.000.000,: Rp.11.000.000,-
Lebih lanjut Toni Pulo menyampaikan bahwa, melihat realitas di lapangan, KCI tidak bisa serta merta menerapkan standar baku perhitungan royalti154. Menurutnya,
terkadang untuk 1 jenis
pengguna/ user , besarnya royalti yang harus dibayarkan bisa saja berbeda. Sebagai contoh; rumah makan yang menggunakan musik atau lagu dalam mendukung operasionalnya, tidak bisa disamakan satu sama lainnya, dipertimbangkan pula besar kecilnya tempat, ramai tidaknya
pengunjung,
serta
beragam
faktor
lain
yang
mempengaruhinya. Sehingga standar baku prosentase lisensi tarif sebesar 0,5%, justru bergeser menjadi variabel bebas. Dengan keadaan tersebut, maka tahap negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti/ biaya lisensi yang harus dibayarkan. Hal serupa juga terjadi pada Stasiun TV Lokal di Semarang. Dengan beragam pertimbangan yang ada, akan sangat mustahil memang jika TV Lokal dikenakan perhitungan yang sama dengan TV Nasional. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, lahir keseragaman besarnya royalti sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut. Dan tentunya kebijaksanaan seperti ini telah diketahui oleh KCI Pusat dan Para anggota (pencipta atau pemegang hak). 154
Toni Pulo, Op Cit.
Dengan
adanya
kebijaksanaan
tersebut,
hampir
seluruh
manajemen TV Lokal di Semarang sebagai pengguna karya cipta musik atau lagu, memberikan apresiasi positif dan setuju. Seperti yang disampaikan oleh Lilik Eko Nuryanto, bahwa pihaknya merasa diuntungkan
dengan
mekanisme
yang
ada155.
Hanya
bayar
Rp.11.000.000,- dan penggunaan sistem blanket licensee, Stasiun TV dapat memutar lagu sebanyak dan sesering apapun tanpa ada pembatasan. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Didik Supratikno dari bagian penyiaran TV-B dalam kesempatan wawancara dengan penulis. Setelah terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan biaya royalti ini, maka dituangkanlah dalam bentuk perjanjian lisensi yang mengikat antara KCI (sebagai kuasa pencipta) dengan TV Lokal (sebagai pengguna/ user). Berjalan sesuai mekanisme yang ada, dalam tahap berikutnya KCI mengirimkan invoice kepada pengguna. Setelah itu, para pengguna ini melakukan pembayaran royalti via transfer Bank. Adapun rekening tujuan yang digunakan, menurut Toni Pulo156 adalah milik KCI Pusat. Dan ini dibenarkan oleh para pihak TV Lokal sebagaimana keterangan yang didapat dari wawancara. Dalam keterangannya lebih lanjut, Toni Pulo mengatakan bahwa KCI Jateng DIY yang dipimpinnya, hanya memiliki wewenang untuk melakukan
155 156
Lilik Eko Nuryanto, Op Cit. Toni Pulo, Op Cit.
pendataan,
penagihan
dan
pengontrolan157.
Sedangkan
untuk
administrasi dan keuangan, semuanya dibawah kendali KCI Pusat. Dalam tahap pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI ini, masing-masing TV Lokal memiliki kebijakan manajemen berbedabeda satu sama lainnya. Untuk TV-KU dan TV-B, pembayaran langsung dilakukan oleh pihak manajemen yang ada di Semarang. Sedangkan untuk Cakra TV, berdasarkan keterangan dari Budi Wicaksono158, pembayaran langsung dilakukan pihak manajemen yang ada di Bali159. Begitupun dengan TVRI Jateng, menurut informasi yang didapat dari Eleonora160, pembayaran royalti langsung dilakukan oleh pihak manajemen TVRI Pusat di Jakarta. Lain halnya dengan keempat Stasiun TV diatas, menurut keterangan yang didapat dari Toni Pulo161, Pro TV beberapa tahun terakhir ini tidak melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Masih berdasarkan keterangannya, Pro TV memang pada awalnya pernah membayar royalti sebanyak 2 (dua) kali. Namun sejak penjualan saham yang dilakukan dan terjadi perubahan manajemen, Pro TV mengambil sikap untuk tidak lagi memutar/ menampilkan acara lagu dalam siarannya. Dan sejauh pemantauan yang dilakukan oleh KCI, memang benar tidak ada.
157 158
159 160
161
Ibid. Budi Wicaksono, Staff Bagian Keuangan Cakra Group Wilayah Jateng & DIY. Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2009. Cakra TV termasuk dalam Cakra Group yang berpusat di Bali. Eleonora, Staff Bagian Umum TVRI Jawa Tengah. Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2009. Toni Pulo, Op Cit.
Meskipun proses pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI berbeda manajemennya, namun untuk syarat diterbitkannya SLPM (Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik) oleh KCI, pengguna wajib menyerahkan bukti pembayaran royalti via transfer Bank tersebut kepada KCI Jateng & DIY selaku pengelola wilayah. Adapun untuk Stasiun TV yang membayarkan langsung melalui manajemen pusatnya, cukup dengan menyerahkan foto copy bukti pembayaran. Ketika sampai tahap penerbitan SLPM oleh KCI dan diserahkan kepada pengguna, maka secara otomatis selama 1 (satu) tahun ke depan, pengguna telah berhak untuk mengeksploitasi penggunaan karya cipta lagu atau musik yang pengelolaannya telah dikuasakan kepada KCI. Namun kemudian yang menjadi keluhan adalah, dalam pelaksanaannya KCI tidak memberikan daftar lagu (repertoire) kepada pengguna. Mengenai kewajiban pemberitahuan repertoire oleh KCI ini, ternyata tidak diketahui oleh pengguna. Adapun pengguna pada umumnya merasa bebas untu memutar/ menayangkan lagu atau musik apa saja, padahal diketahui bahwa tidak semua pencipta/ pemegang hak telah menguasakan pengelolaan karya ciptanya kepada KCI. Sehingga bisa saja timbul akibat hukum berupa gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh eksploitasi dari pengguna. Pada keterangannya dalam waktu yang terpisah, Lilik Eko Nuryanto
dan
Didik
Supratikno
menyatakan
bahwa,
mereka
berasumsi bebas mengeksploitasi hak ekonomi semua lagu atau musik. Dan ketika dikonfirmasi, mereka menerangkan bahwa KCI
memang tidak pernah memberikan repertoire tersebut, bahkan sejak awal mereka mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi dengan KCI. Ketika mengetahui hal tersebut, mereka berpendapat bahwa KCI tidak profesional dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan mekanisme yang ada, maka alur selanjutnya adalah pendistribusian
royalti
kepada
pencipta/
pemegang
hak
yang
dilakukan oleh KCI. Dalam melakukan pendistribusian royalti kepada pencipta/ pemegang hak, KCI berpedoman pada Peraturan Distribusi Royalti KCI. Pada tahapan ini, yang menjadi kendala adalah, pendistribusian
tidak
dapat
dilakukan
secara
proporsional
sebagaimana ketentuannya. Kendala yang terjadi dalam pendistribusian tersebut disebabkan oleh adanya kebijaksanaan yang diambil oleh KCI terkait dengan penentuan besar kecilnya suatu royalti yang harus dibayar oleh pengguna. Selain itu, menurut Toni Pulo, KCI sendiri mengakui lemahnya kontrol/ pengawasan terhadap penggunaan hak cipta yang telah dilisensikan tersebut, sehingga frekuensi pemutaran lagu/ musik yang seharusnya menjadi variabel bebas terikat dalam penentuan distribusi royalti kepada pencipta, menjadi tidak termonitoring162. Sehingga dalam pendistribusian royalti, KCI membagi rata kesemua anggota yang telah mengkuasakan hak pengelolaan ciptaannya kepada KCI. Akhirnya, hasil/ nominal dari pembagian
162
Ibid.
tersebut memang dinilai cukup kecil. Namun keadaan ini setelah dikomunikasikan oleh KCI kepada pencipta/ pemegang hak, dapat dimaklumi dan diterima. Melanjutkan alur mekanisme yang sudah ada, ketika masa berlaku SLPM selama 1 (satu) tahun sudah habis, maka seyogianya melakukan konfirmasi kepada pengguna. Konfirmasi tersebut guna mencari apakah terdapat perubahan masalah data/ tidak, dan hal ini penting dalam rangka perumusan biaya lisensi tahun berikutnya. Namun dikarenakan kebijakan ‘sama rata’ dalam penentuan besarnya biaya lisensi (royalti) untuk setiap Stasiun TV Lokal, maka KCI menjelang habisnya masa berlaku SLPM, langsung megirimkan surat perpanjangan lisensi pengumuman musik beserta quotation kepada user tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Menurut Toni Pulo, pihak KCI menganggap perjanjian lisensi otomatis dilanjutkan bila tidak ada komplain dari pihak pengguna (user)163 1.
Kendala dan Hambatannya Adanya sebuah mekanisme bertujuan untuk merangkai suatu tahapan agar lebih sistematis dan terencana. Namun dalam operasionalnya, terkadang sebuah mekanisme dapat melenceng dari proses yang diharapkan, begitupula dengan mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik ini. Adanya benturan terhadap realitas/ kenyataan, tidak menjadikan sistem harus berhenti,
163
Ibid.
sehingga dalam menyiasatinya mekanisme harus menyesuaikan. Benturan terhadap realitas/ kenyataan seperti ini lazim disebut pula dengan kendala. Berikut akan dibahas mengenai kendala atau hambatan yang ditemui dalam mekanisme pemungutan royalti musik atau lagu. a) Kurangnya sosialisasi terhadap pencipta Pencipta
pada
dasarnya
menyadari
akan
pentingnya
perlindungan hukum atas karya-karya ciptaannya, setidaknya berupa hak moral. Meskipun telah banyak pencipta yang telah mendaftar
sebagai
anggota
KCI
dan
mengkuasakan
pengelolaan hak ekonomi karya ciptanya, namun tidak sedikit pula yang masih mengabaikan. Sebagian pencipta yang tidak tertarik menjadi anggota KCI bukan berarti tidak tahu akan adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta, melainkan belum memahami secara baik akan pentingnya perlindungan tersebut. Dan ada sebagian
dari
pencipta
justru
mempersilahkan
adanya
eksploitasi terhadap karya ciptaannya tanpa memperdulikan royalti. b) Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Dengan keberadaan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diharapkan dapat menjadi payung kepastian hukum terkait segala sesuatu tentang Hak Cipta. Namun kehadiran UU tersebut ternyata dirasakan tidak lebih dari sekedar pelengkap kumpulan UU tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saja, hal ini dikarenakan masih adanya rumusan pasal/ ketentuan didalamnya yang memiliki tingkat efektifitas rendah. Pemerintah sebagai stake holder seyogianya memiliki peran strategis dalam memaksimalkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini, jangan bersikap seolah tidak mau tahu. Menurut Toni Pulo, sosialisasi UU Hak Cipta merupakan langkah konkrit yang mudah ditempuh164. Dan pemerintah memiliki daya untuk memaksimalkan langkah sosialisasi semacam ini. Melalui pernyataan Lilik Eko Nuryanto yang mengatakan bahwa, pihaknya (TV-KU) pada awalnya tidak mengetahui adanya keharusan membayar royalti jika menggunakan lagu165. Dan Lilik berasumsi bahwa, media lagu/ musik yang pihaknya gunakan didapat dari membeli, sehingga mereka bebas menggunakannya untuk keperluan apapun (termasuk kepentingan komersial). Jika ditelusuri, pengetahuan seperti inilah yang justru dipahami di masyarakat kita. Apabila hal ini
164 165
Ibid. Lilik Eko Nuryanto, Op Cit.
terus dibiarkan, maka pemerintah harus kerja ekstra melabihi sekedar sosialisasi saja.
c) Rendahnya kesadaran pengguna/ user dalam menghargai karya cipta Budaya adalah faktor utama pembentuk kepribadian manusia, dan dari pribadi yang telah terbentuk ini kemudian melahirkan kesadaran. Jika logika ini diterapkan dalam pemahaman integral
tentang
hukum,
maka
muncul
premis
yang
menyatakan bahwa budaya hukum yang rendah akan melahirkan kesadaran hukum yang rendah pula, dan keadaan ini merupakan siklus yang saling mempengaruhi. Rendahnya budaya hukum tentang hak cipta, tanpa disadari membentuk pula manusia dengan kesadaran hukum yang rendah. Mencari keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain yang dilanggar, adalah benih kejahatan yang tersemai luas dan berkembang pesat dalam diri masyarakat kita. Tidak perlu berharap bisa menghargai karya cipta orang lain, terkadang menghargai karya cipta sendiri juga tidak bisa. Oleh karena itu, maka maraknya pembajakan dan penipuan yang
bersinggungan
terhindarkan saat ini.
dengan
hak
cipta
tidak
mungkin
Berdasarkan keterangan yang didapat dari KCI Jateng & DIY; para pegiat usaha baru sekitar 10%-20% yang menghargai karya cipta orang lain dengan sadar akan kewajibannya untuk membayar royalti. Sedangkan untuk ± 80% sisanya adalah pihak yang (kalau boleh disebut sebagai) ‘anti property right’, berkedok dengan pura-pura tidak tahu dengan tujuan menghindar dari kewajiban pembayaran royalti. d) Pemanfaatan situasi oleh pengguna Terkadang memang benar slogan yang mengatakan bahwa ‘kejahatan tidak selalu diawali dengan niat, tapi karena ada kesempatan’. Berbagai pembenaran seolah datang dan menyudutkan ‘kesempatan/ keadaan’ sebagai penyebab kejahatan, yang mana justru sebenarnya mereka sendiri yang menciptakan keadaan/ kesempatan tersebut. Berbagai
tantangan
pernah
dihadapi
oleh
KCI
dalam
melaksanakan tugas dan tujuan organisasinya, berawal dari sebuah intervensi yang bahkan dapat berakhir sampai legitimasi dan klaim gugatan. Melihat keadaan tersebut, oknum-oknum yang jeli melihat kesempatan berlomba-lomba memanfaatkan situasi. Banyak ragam pemanfaatan situasi ini, dimulai dari yang ringan seperti penundaan pembayaran royalti, manipulasi data, sampai pada penghindaran atas kewajiban pembayaran
royalti. Hal-hal semacam inilah yang semakin membuat perlindungan atas karya cipta di Indonesia semakin terpuruk. e) Perubahan paradigma mengenai Hak Ekonomi Arus
globalisasi
dan
pergeseran
ideologi,
otomatis
berpengaruh terhadap perubahan paradigma seseorang. Motif ekonomi seolah leading sendirian dan meninggalkan aspek yang lainnya. Dengan tidak adanya motif lain sebagai balancer dan controller, maka mungkin saja suatu saat, hak ekonomi dalam sebuah karya cipta lebih penting daripada hak moralnya. f)
Laporan penggunaan lagu oleh user kepada KCI Sekalipun
telah
‘mengantongi’
SLPM
dan
berhak
mengumumkan semua lagu/ musik yang terdapat pada repertoire kapanpun dan sebanyak apapun, namun user tetap memiliki kewajiban dalam melaporkan penggunaan lagunya kepada KCI. Selain sebagai bentuk kontrol dari KCI, laporan penggunaan lagu ini juga menghindari user
dari gugatan
pihak ke-3. Terlepas dari maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan pelaporan
penggunaan
lagu
ini
berpengaruh
pada
kepentingan pencipta. Adapun kepentingan yang dimaksud adalah berupa besar-kecilnya royalti yang akan diterima. Hal
ini karena, dengan mengetahui penggunaan lagu apa saja dan frekuensi pemutarannya, maka akan menjadi variabel bebas terikat dalm menghitung besaran royalti pencipta secara proporsional. Berdasarkan keterangan KCI, hampir seluruh TV Lokal di Semarang tidak pernah mengirimkan laporan penggunaan musik/ lagu.
Managing Director TV-KU, Bapak Lilik Eko
Nuryanto mengakui sendiri bahwa pihaknya memang tidak pernah melaporkan data tentang penggunaan lagu166. Hal ini dikarenakan bahwa penyiaran/ pemutaran lagu di TV-KU dilakukan secara mechanical, sehingga tidak mungkin untuk dipantau setiap saat, apalagi harus dilaporkan selama setahun. Hal senada juga disampaikan oleh pihak TV Lokal yang lainnya. g) Luasnya wilayah kerja dengan tidak didukung oleh SDM dan biaya Keberadaan KCI yang berjumlah 7 cabang di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Medan) sangatlah kurang mencukupi, hal ini mengingat tersebarnya para users yang jumlahnya ribuan di seluruh pelosok negeri. Perbandingan yang tidak seimbang ini,
166
Ibid.
mengakibatkan
KCI sebagai
collecting
society memiliki
wilayah kerja yang sangat luas. Dengan luasnya cakupan kerja KCI ternyata dalam internal manajemen tidak didukung dari segi SDM-nya, setidaknya dari segi kuantitas (banyaknya jumlah) SDM. Keadaan seperti ini sangat dirasakan oleh pihak perwakilan KCI yang ada di daerah. Keadaan yang ada semakin diperparah dengan minimnya alokasi dana bagi operasional KCI jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja, dan itu semakin membuat KCI tidak maksimal dalam bekerja. Semakin lengkap kiranya beban berat yang harus ditanggung KCI dalam melaksanakan operasionalnya demi mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi, alih-alih melindungi hak cipta dari eksploitasi justru KCI sendiri yang ter-’eksploitasi’. h) Status KCI yang dipertanyakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya tidak merumuskan secara definitif mengenai adanya suatu collective organization, melainkan sekilas disebutkan sebagai organisasi profesi. Dengan tidak adanya penunjukan oleh undang-undang, maka embrio organisasi yang berdiri atas prakarsa PAPPRI sejak 20 tahun silam ini seolah kehilangan legitimasinya di masyarakat. Diperkuat lagi dengan
kenyataan
bahwa
pemerintah
tidak
bertindak
untuk
membentuk organisasi profesi yang kuat dan berwibawa. Penyudutan terhadap status KCI semakin dipertajam dengan banyaknya pihak yang tidak terima dan mengajukan gugatan kepadanya. i)
Tidak adanya pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik dalam undang-undang. Sesungguhnya
pembahasan
mengenai
mekanisme
pemungutan royalti lagu/ musik yang dilakukan sejak awal bab ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut hanyalah berupa peraturan internal dari KCI (sebagai lembaga yang masih diragukan legitimasinya oleh beberapa pihak). Dengan tidak adanya kepastian hukum dari pengaturan tersebut, maka mekanisme pemungutan royalti yang dilakukan selama ini seolah tidak memiliki
pijakan,
dan
yang
pasti
dengan
sendirinya
melemahkan substansinya itu sendiri. Masyarakat masih sulit menerima lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi tidak dikukuhkan dalam suatu undang-undang.
2.
Solusi Penyelesaiannya a) Kurangnya sosialisasi terhadap pencipta Dalam upaya memberikan pemahaman kepada pencipta mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta, konsep sosialisasi yang diusung oleh KCI adalah melalui pendekatan persuasive personally. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan para pencipta dapat lebih terbuka dan memahami akan pentingnya suatu karya cipta. b) Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai UU Hak Cipta Mengenai peran pemerintah dalam sosialisasi UU Hak Cipta, tidak dapat penulis paparkan lebih lanjut perkembangannya, hal ini dikarenakan memang sejauh ini tidak ada konsep sosialisasi yang signifikan ‘menyentuh’ masyarakat luas. Adapun sosialisasi pemerintah (sejauh dalam pengamatan) hanya berupa seminar atau diskusi, dan hanya kalangan tertentu saja yang memiliki kesempatan mengikutinya. c) Rendahnya kesadaran user dalam menghargai karya cipta Untuk menumbuhkan kesadaran user
dalam menghargai
suatu karya cipta, bukan merupakan suatu hal yang mudah. Namun KCI telah berupaya bekerjasama dengan beberapa
organisasi/ paguyuban tertentu untuk melakukan semacam sarasehan. Konsep dialog dicoba lebih dikedepankan oleh KCI, hal ini sebagai bagian dari metode pendekatan persuasive personally pula. d) Pemanfaatan situasi oleh pengguna Pada
dasarnya,
KCI
tidak
memiliki
kewenangan
dan
kemampuan untuk membatasi tindakan user, karena pada prinsipnya semua sama dihadapan hukum. Namun jika telah terjadi gesekan kepentingan, maka KCI baru akan bertindak menempuh segala macam jalur/ upaya yang dimungkinkan. e) Perubahan paradigma mengenai Hak Ekonomi Berbicara perubahan maka berbicara pula suatu keniscayaan, dan perubahan sosial akan memantik pula perubahan secara individu. KCI dan user pada dasarnya tidak masalah dengan adanya perubahan paradigma hak ekonomi oleh pencipta, karena motif ekonomi dapat dikatakan sebagai hak asasi, hal ini disebabkan, motif/ hak ekonomi juga merupakan hak keberlangsungan hidup. f)
Laporan penggunaan lagu oleh user kepada KCI Menyikapi kendala berupa pelaporan penggunaan lagu oleh user, KCI sejauh ini telah mencoba membuka komunikasi dengan pihak pengguna yang bermasalah. Namun berbagai
alasan kerap diajukan oleh pengguna sebagai alasan pembenar dan pemaaf perbuatannya, dan mendapati keadaan tersebut KCI tidak bisa berbuat banyak. Ketidakmampuan
KCI
untuk
terus
menindaklanjuti
pelanggaran ini, disebabkan pula dengan tidak adanya ketentuan mengenai sanksi atas ketiadaan penyerahan laporan penggunaan lagu oleh user. g) Luasnya wilayah kerja dengan tidak didukung oleh SDM dan biaya Berdasarkan keterangan yang didapat dari Toni Pulo, KCI dalam
menghadapi
kendala
ini,
solusinya
hanyalah
bermodalkan semangat. Dengan tetap berpedoman pada visi dan tujuan, KCI yakin semua masalah bisa diatasi167. h) Status KCI yang dipertanyakan Di
satu sisi
keberadaan
KCI
dapat dikatakan benar,
dikarenakan adanya desakan kebutuhan pengelolaan hak ekonomi suatu karya cipta serta dibentuk sebagai badan hukum. Sedangkan di sisi yang lain, mengenai tidak adanya status penujukkan kepada KCI oleh UU Hak Cipta sebagai collecting
society
adalah
merupakan
kewenangan
kewajiban negara untuk memberikan solusinya.
167
Toni Pulo, Op.Cit.
dan
i)
Tidak adanya pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik dalam undang-undang. Pemungutan
royalti
jelas
tidak
dapat
dipisahkan
dari
perlindungan hak ekonomi suatu karya cipta, sehingga adanya pengaturan/ mekanisme pemungutan royalti menjadi suatu kahurusan. Meskipun sejauh ini mekanisme yang telah berjalan tersebut hanya didasarkan atas peraturan internal KCI, namun mengaturnya dalam suatu ketentuan yang sifatnya lebih mengikat lagi kiranya layak dipertimbangkan.
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
1. Mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Adapun standar baku tersebut berawal dari pemberian kuasa oleh para pencipta/ pemegang hak cipta lagu kepada KCI, berdasarkan surat kuasa tersebut KCI melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengguna. Pendataan ini dilakukan guna mengumpulkan informasi mengenai berapa banyak/ jenis acara yang sifatnya mengumumkan musik atau lagu. Data-data yang didapatkan tersebut merupakan variabel bebas yang nantinya akan digunakan dalam
penghitungan
besarnya
jumlah
royalti
yang
harus
dibayarkan oleh pengguna (user). Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Licensing Executive KCI kepada para pengguna, disertakan pula formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian mengembalikannya kepada KCI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di periksa
ulang oleh Licensing Executive KCI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Jika data tersebut sama atau setidaknya tidak berbeda jauh, maka Licensing Executive KCI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna. Kebenaran akan data seperti jenis pemakaian musiknya seperti apa (karaoke, diskotik, TV, radio, video screen, dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/ user musik atau lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke KCI. Setelah sosialisasi serta pengisian formulir aplikasi lisensi diisi oleh pihak pengguna, maka dilakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan mengenai data, tarif dan biaya royalti. Ketika mekanisme telah sampai pada tahapan lahirnya perjanjian lisensi, maka KCI untuk selanjutnya mengirimkan invoice kepada pihak pengguna untuk membayar besaran royalti yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya tagihan atau invoice tersebut, maka pengguna memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Untuk memperoleh izin KCI, para pengguna membayar royalti untuk penggunaan satu tahun dimuka. Pembayaran royalti oleh pengguna dilakukan melalui transfer Bank, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada KCI. Setelah membayar,
KCI akan memberikan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) untuk dipergunakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan yang memperbolehkan untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pengguna dari segala tuntutan/ gugatan dari pencipta yang tergabung dalam organisasi KCI. Sekalipun telah memiliki SLPM dan berhak untuk menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh KCI dalam kegiatan usahanya (Blanket Licensee), namun pengguna masih dibebankan kewajiban berupa memberikan laporan penggunaan musiknya
(Logsheet/
Program
Return)
untuk
kepentingan
pembayaran royalti kepada pencipta. Laporan ini seyogianya akan menjadi salah satu sarana kontrol oleh KCI atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan. Setelah satu tahun dan habisnya jangka waktu SLPM, maka KCI melakukan konfirmasi kepada pengguna dan menanyakan apakah ada perubahan data. Jika tidak ada, KCI akan mengirimkan invoice kembali kepada pengguna. Namun jika terdapat perubahan data, maka Licensing Executive KCI akan melakukan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, Invoice perubahan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pengguna. 2. Alur mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik yang merupakan ketentuan baku yang berasal dari peraturan internal KCI, dalam perspektif teori sangatlah ideal. Namun dalam
implemetasinya, KCI tidak bisa serta merta menerapkan standart baku perhitungan royalti. Untuk satu jenis pengguna/ user , besarnya royalti yang harus dibayarkan bisa saja berbeda. Hal ini terjadi pada Stasiun TV Lokal di Semarang. Dengan beragam pertimbangan yang ada, tidak mungkin jika TV Lokal dikenakan perhitungan yang sama dengan TV Nasional. Standar baku prosentase lisensi tarif sebesar 0,5%, justru bergeser menjadi variabel bebas. Dengan keadaan tersebut, maka tahap negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti/ biaya lisensi yang harus dibayarkan. Pada pelaksanaannya, untuk semua stasiun televisi lokal yang ada di Semarang, besarnya tarif/ biaya lisensi yang harus dibayar disamaratakan satu sama lainnya. Yakni sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dalam tahap pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI ini, masing-masing stasiun televisi lokal memiliki kebijakan manajemen berbeda-beda satu sama lainnya. Untuk TV-KU dan TV-B, pembayaran langsung dilakukan oleh pihak manajemen yang ada di Semarang. Sedangkan untuk Cakra TV, pembayaran langsung dilakukan pihak manajemen yang ada di Bali. Begitupun dengan TVRI Jateng, pembayaran royalti langsung dilakukan oleh pihak manajemen TVRI Pusat di Jakarta. Lain halnya dengan Pro TV, yang
pada
beberapa
tahun
terakhir
ini
tidak
melakukan
pembayaran royalti kepada KCI. Sejak penjualan saham yang dilakukan dan terjadi perubahan manajemen, Pro TV mengambil
sikap untuk tidak lagi memutar/ menampilkan acara lagu dalam siarannya.
B. Saran 1. Banyaknya celah hukum dan ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta membuat pelaksanaan UndangUndang Hak Cipta menjadi mandul. Dan mengingat banyaknya kasus hak cipta yang menimbulkan problem hukum, maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tampaknya harus bekerja keras untuk segera merevisi UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku. Adapun poin yang harus menjadi prioritas nantinya adalah tentang pengaturan dan mekanisme pemungutan royalti, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh lembaga profesi. Selain
pengaturan
tentang
mekanisme
pemungutan
royalti,
peninjauan ulang mengenai keberadaan collecting society mutlak harus dilakukan. Dimulai dari kejelasan mengenai status badan hukum dari lembaga tersebut, hingga kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan memiliki kedudukan hukum yang kuat, ini tentunya menghilangkan ambiguitas terhadap keabsahan KCI sebagai lembaga pemungut royalti sebagaimana yang saat ini dipermasalahkan. 2. Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta, adalah hal
yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan transformasi kepada pencipta dan pengguna yang notabene adalah objek dari sosialisasi itu sendiri. Agar sosialisasi dapat maksimal, maka harus didukung oleh konsep yang matang. Adapun capaian yang dapat dijadikan parameter efektifitas sosialisasi yang telah dilakukan adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran masyarakat (pencipta dan user) dalam menghargai suatu karya cipta.
DAFTAR
PUSTAKA
Buku Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Kekayaan
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: PT. Alumni, 2005. Adi Gunawan, Kamus Praktis Ilmiah Populer, Surabaya: Kartika, 1994. Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. Ahmad M. Ramli, H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006. Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991. Dewi
Astuty Mochtar, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2001.
Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni, 2002. _________, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: PT. Alumni, 2002. Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
Henry Campell Balck, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modem, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
di
Bidang
Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995. Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik,. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004. Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990. J. C. T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973. ___________, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jakarta: Jembatan, 1983. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, 2005.
Bandung: Remaja
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1980. ___________, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Alumni, 1994. Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), Yogyakarta: UII Press, 2007. Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, (Penerjemah Masri Maris), Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia, 1997. R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 1985. Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Bandung : PT. Alumni, 2003. Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983. __________, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994. Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. Tim Lindsay, dkk, Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002. Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Bandung: PT Alumni, 1985. __________, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis, Jakarta: PT Grasindo, 2002. Artikel, Jurnal, Makalah, dan Penelitian Ilmiah Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995. Budi Santoso, catatan kuliah Hak Cipta, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.
Djuwityastuti, Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, Majalah Yustisia, Edisi No. 69 September-Desember 2006. Ibrahim Idham, Masalah Perjanjian Lisensi, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993. Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, Intellectual Property Rights Elementary, Kursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002. Salman Luthan, Delik-Delik Hak Cipta, Yogyakarta: Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII, 1989. ST. Fatimah Madusila, Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik, Majalah Analisis, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001. Walter Simanjuntak, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun. Yung Aulia Warasati, Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004.
Yayasan Karya Cipta Indonesia, Pedoman Singkat untuk Anggota, Jakarta, tanpa tahun.
Internet Agus
Sunyoto, Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?, http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html, diakses pada tanggal 2 Desember 2008.
Ahmad Sarjono, Royalti dalam Karya Cipta Lagu, http://www.dharanalastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html, diakses pada 15 Januari 2009.
Fachri Siradz, Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet, http://www.entertainment.roll.co.id/music-news/5-musicnews/21296royalti-dan-hak-cipta-musik-di-radio-internet.html, diakses pada tanggal 7 Maret 2009.
Heddy Zakkiyunnuha, Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta, http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagaiperlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.
Hulman Panjaitan, Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta, http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news., diakses pada tanggal 2 Desember 2008.
Introduksi KCI, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, http://www.kci.or.id., diakses pada tanggal 2 Desember 2008.
Ranggalawe Suryasaladin, Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan), http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598, diakses pada 2 Desember 2008.
Rapin Mudiardjo, Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu atau Musik,http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Beri ta, diakses pada 15 Januari 2009.
Ronald Hasudungan S, ASIRI, YKCI, dan Siapa Lagi?!., http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-SiapaLagi/., diakses pada 10 Januari 2009. Suara Pembaruan, Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007, http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.ht m., diakses pada tanggal 15 Januari 2009. Yayasan Karya Cipta Memperjuangkan
Indonesia,
Kiprah
Pencipta
Lagu dalam Hak-Haknya,
http://www.kci.or.id/news_4.htmlPersRelease., tanggal 15 Januari 2009.
diakses
Yayasan Karya Cipta Indonesia, The Establishment of http://www.kci.or.id/news_3.htmlPersRelease., diakses tanggal 15 Januari 2009.
pada
YKCI, pada
Peraturan-Peraturan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (Sounds Recording). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani dan dipertukarkan (exchange of letters) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.
Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.
Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.
Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) . Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta. Trade Related Aspect Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994. World Intellectual Property Organization (WIPO).
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................
ii
HALAMAN PENGUJIAN ......................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.......................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................
v
KATA PENGANTAR .............................................................................
vi
ABSTRAK .............................................................................................
x
ABSTRACT ...........................................................................................
xi
DAFTAR ISI...........................................................................................
xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL............................................................ xvi
BAB I
PENDAHULUAN................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................
1
B. Perumusan Masalah .....................................................
12
C. Tujuan Penulisan ..........................................................
12
D. Manfaat Penelitian ........................................................
13
E. Kerangka Pemikiran......................................................
14
F. Metode Penelitian..........................................................
25
1. Metode Pendekatan .................................................
25
2. Spesifikasi Penelitian ...............................................
27
3. Sumber dan Jenis Data ...........................................
27
4. Metode Pengumpulan Data .....................................
29
BAB II
5. Lokasi Penelitian ......................................................
30
6. Objek dan Subjek Penelitian....................................
30
7. Metode Analisis Data ...............................................
32
G. Sistematika Penulisan...................................................
33
TINJAUAN PUSTAKA .......................................................
35
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta...............................
35
1. Prinsip Dasar Hak Cipta ...........................................
35
2. Pengertian Hak Cipta ...............................................
37
3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .........................................................................
39
4. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan ............................................................
43
5. Pendaftaran Hak Cipta .............................................
47
6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.......................................
50
7. Hak Moral dan Hak Ekonomi....................................
52
a. Hak Moral ............................................................
52
b. Hak Ekonomi .......................................................
57
8. Pengalihan Hak Cipta...............................................
61
9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara ........................
65
10. Dewan Hak Cipta .....................................................
66
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian...............................
66
1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian...................
66
2. Pengertian Perjanjian Lisensi...................................
69
3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta
71
4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu .
75
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik...
76
1. Pengertian Lagu atau Musik.....................................
76
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik ........................................................................
78
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik
80
4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik.......
83
5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi ......................................................................
84
6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu..........................................................................
87
D. Tinjauan Mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik .....................................................................
90
1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik ...............
90
2. Pengelolaan Adiministrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu)...............................................
93
B A B I I I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................
96
A. Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial .......................................
96
1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia....................................................
96
2. Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu.......................................................................... 112 3. Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial .................................. 125 4. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik .. 136 5. Pendaftaran Perjanjian Lisensi................................. 152 B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang........................................................ 160 1. Kendala dan Hambatannya ...................................... 173 2. Solusi Penyelesaiannya ........................................... 182 B A B I V PENUTUP........................................................................... 186 A. Simpulan ........................................................................ 186 B. Saran.............................................................................. 190 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. xvii LAMPIRAN
