Modul ke:
IMPLEMENTASI NILAI DAN KEDUDUKAN PANCASILA DALAM UUD 1945
Fakultas
Teknik
Program Studi
Teknik Industri www.mercubuana.ac.id
DR. Rais Hidayat, M.Pd
KOMPETENSI • Diharapkan dapat menerapkan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari.
IMPLEMENTASI NILAI DAN KEDUDUKAN PANCASILA DALAM UUD 1945 Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahanbahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5) menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk “blok historis” (blok nasional) bersama demi mencapai kemerdekaan.
Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PANCASILA (Rechts idee) Pembukaan UUD 945
pasal-pasal UUD 45
RAKYAT
Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu: 1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia 2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. 3. Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi batang tubuh UUD NRI
AKTUALISASI PANCASILA DALAM PERUNDANGUNDANGAN DAN KEBIJAKAN NEGARA 1. Aktualisasi Pancasila dalam pasal-pasal UUD 45 Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh.Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut: a. Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu; “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. b. Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu; “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. c. Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’, yaitu; “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. d. Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima
Menurut Rindjin (2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: • •
•
Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara; Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan Berdasarkan hasil-hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabara. Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.
Akualisasi Pancasila dalam kebijakan Negara 1. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. 2. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34. 3. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. 4. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (Bakry, 2010: 276).
Daftar Pustaka Surip, Ngadino,dkk, 2015, Pancasila dalam makna dan aktual, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta. Soekarno, 1989, Pancasila dan Perdamaian Dunia, CV Haji Masagung, Jakarta. Suwarno, 1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta. Yamin, Muhammad, 1954, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Jakarta/Amsterdam Syarbaini, Syahrial, 2011, Pendidikan Pancasila (Implementasi NilaiNilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia.
Terima Kasih
