IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN CIAMIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN CIAMIS Oleh

HERU SUPARJO NIM. 3506080025 ABSTRAK Untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera diperlukan adanya suasana yang tertib, bersih dan indah. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Daerah telah mengatur dalam ketentuan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan uraian permasalahan diatas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis sebanyak 132 orang. Dengan demikian maka penulis mengambil responden sebanyak 20 orang sehingga diharapkan dengan pengambilan responden tersebut dapat mewakili sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal karena terdapat beberapa permasalahan yang belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penertiban PKL walaupun memang belum mampu merubah keadaan mengingat terdapat beberapa hambatan seperti tidak adanya lahan yang dapat menampung para PKL, belum memadai dalam pelaksanaan penertiban PKL dan fasilitas pendukung dirasa belum memadai. Dalam melaksanakan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha mengatasi berbagai hambatan dengan upaya-upaya seperti melakukan pertemuan dengan pedagang kaki lima, melakukan berbagai cara dalam mengatasi terbatasnya dana yang memadai yaitu dengan mengajukan tambahan anggaran dan fasilitas yang dirasa masih kurang sehingga dapat memenuhi kebutuhan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

1

A. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

luas kepada daerah diarahkan

untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya

mengatur

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

yang

lebih

mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka

1

pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (stockholder) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya Kota Manis yang masyarakatnya manjing dinamis. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ciamis. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Ciamis yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengenai penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis sudah jelas

2

pengaturannya. Akan tetapi masyarakat masih kurang sadar sehingga banyak yang melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf F Perda Nomor 16 Tahun 1992 yang berbunyi : Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 15, dan pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 3 Perda Nomor 16 Tahun 1992 yang berbunyi : (1) Setiap orang atau badan di larang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk : a. Menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan/trotoir b. Berolahraga atau memainkan permainan di jalan umum c. Membongkar lapisan jalan, keep dan trotoir atau menggalinya d. Membuang tanggul di jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat menimbulkan bahaya. e. Membongkar muat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoir f. Menggunakan trotoir sebagai tempat berjualan. Peraturan Daerah tersebut sipatnya pokok sehingga dikenal sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan yang ada di Kabupaten Ciamis. Maka apabila masyarakat melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ancaman dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). hal tersebut dilakukan setelah adanya teguran terlebih dahulu kepada pelanggar ketentuan pasal tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. 3

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428). Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah

daerah

termasuk

penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat). Sealanjutnya dalam pasal 5 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan ketenteraman masyarakat di daerah; 4

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; (Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP) e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan maka Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mengatur substansi materi muatan sebagai berikut: 1. tertib jalan dan angkutan jalan 2. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai; 4. tertib lingkungan; 5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 6. tertib bangunan; 7. tertib sosial; 8. tertib kesehatan; 9. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan 10. tertib peran serta masyarakat. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh-kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Ciamis yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

5

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari peraturan daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera diperlukan adanya suasana yang tertib, bersih dan indah. Untuk mencapai tujuan teresebut Pemerintah Kabupaten Daerah telah mengatur dalam ketentuan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator sebagai berikut : 1. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan kurangnya kebersihan di tempat-tempat tersebut. Contohnya adanya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar jalan untuk berjualan sehingga banyak sampah yang berada di sekitar tempat berjualan yang kurang mendapat perhatian para pedagang.

6

2. Masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga hal ini menimbulkan kesemerawutan sehingga mengganggu keindahan. Contohnya adanya pedagang kaki lima di sekitar alun-alun yang tidak memperhatikan keindahan alun-alun karena menggunakan sebagian jalan untuk berjualan. 3. Keberadaan gelandangan liar yang semakin marak belakangan ini kurang mendapat penanganan sehingga keberadaanya sangat menggangu ketertiban. Contohnya banyaknya gelandangan yang menggunakan berbagai fasilitas umum untuk bersitirahat yang tentunya sangat mengganggu ketertiban umum. Permasalahan tersebut diduga karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1. Belum optimalnya penanganan yang dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima sehingga petugas terkesan melaksanakan aturan/prosedur tanpa mencari solusi terbaik dalam penanganan pedagang kaki lima. Contohnya : permasalahan PKL tidak dapat diselesaikan sehingga semakin banyak permasalahan yang menyebabkan masyarakat mengeluh karena merasa tidak nyaman menggunakan trotoar yang selama ini digunakan untuk pejalan kaki berserakan sampah bekas pedagang berjualan. 2. Belum optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat secara rutin untuk melaksanakan perannya sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara cepat. Contohnya : belum berjalannya komunikasi yang dilakukan dengan

7

masyarakat secara rutin menyebabkan banyak aspek lingkungan yang kurang mendapat penanganan. 3. Satuan Polisi Pamong Praja kurang memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan perannya sehingga permasalahan gelandangan belum dapat ditangani dengan baik. Contohnya : jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih belum sebanding dengan luasnya wilayah layanan serta masalah-masalah sosial yang semakin meningkat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis ? 2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis ? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan, terhitung mulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah : a. Informan

8

b. Dokumen Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan. 2. Studi lapangan a.

Wawancara.

b.

Observasi.

Adapun langkah-langkah pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini adalah: 1. Reduksi data 2. Penyajian Data 3. Menarik kesimpulan/verifikasi

C. LANDASAN TEORITIS Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoprasionalkan jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan tujuan yang akan di tercapai. Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan

9

senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencangkup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Pengertian ketertiban adalah suatu aturan atau peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya, keadaan serba teratur. Di dalam BAB II Ketentuan Umum Pasal 1 huruf q Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di jelaskan bahwa “Ketertiban” adalah aturan, peraturan di masyarakat dalam keadaan serba teratur. Menurut Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Ketertiban yaitu suasana nyaman yang memungkinkan semua orang atau masyarakat melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja,

10

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Sedangkan Ketertiban menurut Tata Kota adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi kerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kebersihan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti keadaan atau suasana yang bebas dari kotoran-kotoran. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf r Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992, “Kebersihan” adalah keadaan yang seba bersih dan rapi. Kebersihan menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis adalah suatu keadaan yang bersih dari sisa-sisa pemakaian, kotoran manusia atau kotoran hewan. Keindahan di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah elok, bagus, baik, menyenangkan jika dipandang, molek dan bagus sekali. Di dalam Pasal 1 huruf r Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992, “Keindahan” adalah sifat-sifat keadaan yang serba elok dan bersih. Keindahan menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis adalah obyek yang dilihat yang tertata rapi, asri, serta keharmonisan atau keserasian warna. Dalam Pasal 2 Ayat (6) Huruf b Perturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, yang berbunyi : “Memotong bagian dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon, antene dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya”.

11

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis Untuk mencapai peningkatan kenyamanan dan ketentraman maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupaka kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka kepala daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis sajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut : Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator

Hasil Pembahasan

Memiliki alur yang jelas dalam 45 % sudah melakukan koordinasi dengan dilaksanakan berbagai pihak dengan baik

30 % sudah dilaksanakan cukup baik

25% sudah dilaksanakan kurang baik

Menyampaikan informasi secara 50 % sudah cepat dan terintegrasi kepada dilaksanakan masyarakat dalam melaksanakan dengan baik ketertiban, kebersihan dan



12

keindahan Melakukan komunikasi dengan 50 % sudah masyarakat secara rutin dan dilaksanakan konsisten untuk melaksanakan dengan baik perannya



Sumber daya pelaksana yang 40 % sudah memadai dalam melaksanakan dilaksanakan ketertiban, kebersihan dan dengan baik keindahan



Fasilitas pendukung dalam 50 % sudah melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



Sumber dana yang memadai 35 % sudah dalam melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



Kewenangan yang memadai 45 % sudah dalam melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



Komitmen yang jelas dalam 60 % sudah melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



Kesadaran dalam melaksanakan 50 % sudah ketertiban, kebersihan dan dilaksanakan keindahan dengan baik



kemampuan dalam melaksanakan 45 % sudah ketertiban, kebersihan dan dilaksanakan keindahan dengan baik


15 % sudah dilaksanakan kurang baik

Standar sikap dan prosedur atau 55 % sudah tata cara pelaksanaan yang jelas dilaksanakan dalam melaksanakan ketertiban, dengan baik kebersihan dan keindahan



Terbuka mengajak semua pihak 50 % sudah melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



Dukungan unit organisasi dalam 50 % sudah melaksanakan ketertiban, dilaksanakan kebersihan dan keindahan dengan baik



13

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan untuk setiap indikatornya dengan baik, namun tidak merata hal ini masih terlihat dari responden yang berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakannya dengan baik (48,08 %), cukup baik (33,08 %) dan kurang baik (18,84 %). 2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan hambatan-hambatan bahwa implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, hal ini masih dapat dilihat dari pelaksanaan tiap indikator implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan seperti kurangnya memiliki alur yang jelas dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, kurang menyampaikan informasi secara cepat dan terintegrasi kepada masyarakat dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat secara rutin dan konsisten untuk melaksanakan perannya, kurang adanya sumber daya pelaksana yang memadai dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Disamping itu kurang memiliki fasilitas pendukung dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, kurang memiliki sumber dana yang memadai dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, kurang memiliki kewenangan yang memadai dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, kurang memiliki komitmen yang jelas dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, kurang memiliki kesadaran dalam

14

melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan dan kurang memperoleh dukungan unit organisasi dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengimplementasian kebijakan Peraturan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis Berdasarkan

hasil

observasi

dalam

mengatasi

hambatan

pengimplementasian kebijakan Peraturan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis, dilakukan upaya-upaya tiap indikatornya seperti upaya untuk memiliki sistem yang cukup jelas dalam upaya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, beripaya untuk menyampaikan informasi secara cepat dan terintegrasi kepada masyarakat dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, berupaya untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat secara rutin dan konsisten untuk melaksanakan perannya, berupaya untuk memiliki standar sikap dan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan dan berupaya untuk memperoleh dukungan unit organisasi dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan E. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan oleh satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Ciamis maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

15

1. Implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan 4 (empat) pendukung implementasi kebijakan menurut Edward (1980:43). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa diketahui selama ini petugas telah berupaya melaksanakan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja walaupun dalam pelaksanaanya menghadapi berbagai hambatan. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal karena terdapat beberapa permasalahan yang belum dilaksanakan dengan baik. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: a. Seperti tidak adanya lahan yang dapat menampung para PKL, b. Permasalahan dana yang belum memadai dalam pelaksanaan penertiban PKL, c. Fasilitas pendukung dirasa belum memadai, 3. Dalam melaksanakan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha mengatasi berbagai hambatan dengan upaya-upaya seperti : a. Melakukan pertemuan dengan pedagang kaki lima yang diharapkan melalui pertemuan, b. Mengajukan tambahan anggaran. c. Menyediakan berbagai fasilitas yang dirasa masih kurang

16

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban pedagang kaki lima sebaiknya lebih menjalin komunikasi secara persuasif dengan pedagang serta mencari solusi supaya pedagang kaki lima dapat tetap berusaha atau berdagang dengan tidak menggaggu ketertiban, kebersihan dan keindahan sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan . 2. Mengingat adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, maka sebaiknya dilakukan upaya seperti menyampaikan informasi tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang disampaikan secara terintegrasi sehingga dapat disampaikan dengan cepat kepada para pedagang, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima sehingga tidak hanya mengandalkan kesan arogan dalam penanganan masalah tetapi sebaiknya melakukan pendekatan yang elegan melalui komunikasi yang baik. 3. Mengingat telah dilakukan upaya dalam melaksanakan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima maka sebaiknya satuan polisi pamong praja menerapkan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tanpa memandang status sosial dari masyarakat itu sendiri. 17

DAFTAR PUSTAKA SUMBER BUKU : Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Al-Braha Arikunto, Suharsimi. 2007 Metode Penelitian. Rineka Cipta : Jakarta. Edward. 1980. Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edward III, Gorge C. 1984. Public Policy Implementating, London – England Jai Press Inc. Meter dan Van Horn. 2004. “The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework” in A dministration and Society, Beverly Hill, Sage Publication. Nugroho, 2003. Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi. Jakarta: LP3ES. Subarsono, 2000. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Jakarta : Inter Media Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi, Alphabeta: Bandung Surahmad. Winarno. 1994. Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik. Bandung Wahab 1991 Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya, Malang : PT Danur Wijaya, Brawijaya University Pers. Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Widodo,2007. Pemasaran Jasa : Konsep dan Implementasi”, Yogyakarta : Ekonisis FE-UII. Winarno : 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Medpress: Yogyakarta. Sumber Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke 2 atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 18

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

19

IDENTITAS

Nama

: Heru Suparjo

Tempat Tanggal Lahir

: Ciamis, 03 Desember 1978

Agama

: Islam

Alamat

: Perum Surungdayung Blok C. 20 RT. o1. RW. 18 Desa

Handapherang

Kecamatan

Cijeungjing

Kabupaten Ciamis Nama ibu

: Hj. Nining Sukseswaningsih

Nama ayah

: H. Supardi

Anak

: 1. Agathon Heru Fratama 2. Alya Heru Yelianingtyas

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 2 C Nawangsasi pada tahun 1985 - 1991 2. SLTP Negeri 4 Ciamis pada tahun 1991 - 1994 3. SMA Negeri 1 Tugumulyo pada tahun 1994 - 1997 4. SI Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh masuk Tahun 2008 sampai sekarang.

RIWAYAT PEKERJAAN 1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tahun 2008 sampai sekarang

20

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN CIAMIS

Recommend Documents