IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kristina Hohakay Wilson Rompas Joyce Rares ABSTRACT : Levies are a source of potential revenue because of the scope of the imposition of levies broader in appeal with the local tax. Similarly, according to Adisasmita R (2011) that the development levies easier than the imposition of local taxes considering the scope of the levies are not as strict as compared to local taxes. Therefore, local governments in order to develop PAD more focused on increasing acceptance levies. This study uses qualitative descriptive method. The informants were 20 people who were taken from berbegai elements of government officials, workers and public collectors / traders market. The main instrument in this study is the researchers themselves are, while collecting data using interview techniques and assisted with the observation danstudi dokmentasi. Data analysis was performed using descriptive-qualitative analysis interactive model of Miles and Hubernann. Results of the study provides conclusions: (1) Management Levy Markets in North Halmahera is the responsibility and authority of the Office of Perindakop and SMEs, and fully implemented by the trade sector as an element of the implementation of the coordination of activities of the Department of Perindakop and SMEs which carry out the collection of the levy markets and market management system uses official assessment is based on Regional Regulation No. 5 of 2007, namely ballot directly to the voting system uses valuable objects in the form of a ticket. From the above conclusion, the writer can give suggestions as follows 1) To increase the successful implementation of market tax policy, the Department Perindakop and SMEs in North Halmahera District made additional levy collection officer existing markets in order to bias a balance between the amount of workload and HR 2) To enhance the successful implementation of market tax policy, then pemrintah in this case the Department Perindakop and SMEs as market tax policy implementers should review the market that is not active and make efforts to improve the quality of the market in order to attract traders to use the market as a trade so biased levy optimize market acceptance. Keywords: Retribution Policy Implementation Markets in Supporting Local Revenue.
“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
PENDAHULUAN Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan
kemampuan
pontesi
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain
peraturan perundangan-undangan”
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka
daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-
memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk
Undang
tentang
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah dirubah
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan
Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu :
pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat
Nomor
32
ekonomi,
kewajiban daerah otonomi utuk mengatur dan
Tahun
2004
1
pemerintah
dalam
rangka
menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal,
pelaksanaan
maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu
Daerah dan Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi
pengertian retribusi daerah adalah pembayaran
bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
yang
untuk kepentingan orang pribadi atau badan
cukup,
akan
dengan
mudah
pemerintahan
daerah.
Undang-
menyebutkan
menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan
Retribusi daerah merupakan sumber
kemakmuran masyarakat juga akan tercipta.
PAD yang potensial karena lingkup pengenaan
Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli
retribusi daerah lebih luas di banding dengan
Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi
pajak daerah. Demikian pula menurut Adisasmita
daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan
R (2011) bahwa pengembangan retribusi daerah
jumlah penerimaan retribusi daerah.
lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah
Selanjutnya
UU.
2004
mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah
menyebutkan bahwa sumber-sumber pendanaan
tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah.
pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas
Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam rangka
Pendapatan
mengembangkan PAD lebih banyak tertuju pada
Asli
No.
33
Daerah
Tahun
(PAD),
Dana
Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi
Umum/DAU,
Dana
upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.
Alokasi
Di
Kabupaten
Halmahera
Utara,
Khusus/DAK), Pinjaman Daerah, dan Lain-lain
retribusi daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Yang Sah. Dalam hal ini, Pendapatan
penerimaan
Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah
memberikan kontribusi besar terhadap PAD,
yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil
sehingga pemerintah daerah terus membuat
Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan
kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk
Daerah
meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah
yang
dipisahkan,
dan
Lain-lain
yang
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dikembangkan adalah retribusi pasar, karena di
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
daerah ini terdapat 11 (sebelas) Pasar Tradisional
otonomi
yang terletak di pusat-pusat kecamatan. Namun
perwujudan
asas
desentralisasi.
daerah
yang
dapat
satu
sebagai
retribusi
diharapkan
Pendapatan Daerah yang sah, yang bertujuan
daerah
jenis
daerah
terus
dari pengamatan pendahuluan (prasurvei) yang
Dari amanat UU No.32 Tahun 2004 dan
dilakukan nampaknya pengelolaan retribusi pasar
UU No.33 Tahun 2004 tersebut jelas bahwa
pada 11 pasar tradisional tersebut belum optimal.
retribusi daerah merupakan salah satu sumber
Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai
: (1) prasarana/sarana yang ada dalam pasar
2
seperti kios dan lapak tempat berjualan bagi
Pendapatan
pedagang belum tersedia secara memadai atau
Halmahera Utara”.
Asli
Daerah
Di
Kabupaten
masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta belum tertata dengan teratur,
METODE PENELITIAN
dimana hal itu dapat menyebabkan kurangnya
A. Metode Penelitian
penerimaan
retribusi
pasar;
(2)
kualitas
Penelitian ini dirancang sebagai suatu
prasarana/sarana dan fasilitas tempat berjualan
penelitian
bagi pedagang yang disediakan oleh instansi
deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian
pengelola nampaknya belum memadai, dimana
yang menggambarkan temuan di lapangan yang
hal itu menyebabkan keengganan pedagang untuk
tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi sifatnya
taat membayar restribusi; (3) kualitas kebersihan,
hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan
kerapihan dan keindahan pasar belum terjamin
di lapangan. Seperti dikatakan oleh Arikunto
secara optimal, dimana hal itu juga dapat
(2006)
menyebabkan keengganan pedagang untuk taat
adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk
membayar restribusi; (6) tingkat kesadaran dan
menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa.
partisipasi
B. Jenis Data
masyarakat
(pedagang)
dalam
membayar retribusi pasar masih rendah. Beberapa permasalahan
di
indikasi bidang
kelemahan pengelolaan
deskriptif-kualitatif.
bahwa
penelitian
Penelitian
deskriptif-kualitatif
Adapun jenis data yang digunakan dalam dan
penelitian ini adalah:
pasar
a. Data Primer
tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya
Adalah data yang diperoleh dari obyek
penerimaan/pendapatan
penelitian
retribusi
pasar
di
lapangan
dengan
cara
Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu
mengumpulkan data-data yang berguna dan
pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara
berhubungan
melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan
permsalahaan yang diangkat. Dalam hal ini
dan Aset Daerah dituntut untuk dapat membuat
data diperoleh secara langsung dari sumber
atau
pengelolaan
pertama di lapangan yang meliputi data yang
retribusi daerah yang dipandang efektif untuk
diberikan oleh Bagian Perdagangan Dinas
meningkatkan penerimaan/pendapatan retribusi
Perindakop
daerah guna menunjang PAD Daerah tersebut..
Halmahera Utara dan para pedagang pasar di
mengembangkan
kebijakan
Berdasarkan latar belakang yang telah
Retribusi
“Implementasi
Pasar
Dalam
dan
judul
UMKM
penulisan
Kabupaten
Daerah tersebut.
dipaparkan di atas maka penulis mengambil judul penelitian/skripi
dengan
b. Data Sekunder
Kebijakan
Adalah data yang diperoleh dari keterangan
Menunjang
atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung
3
melalui
bahan-bahan
dokumen
berupa peraturan perundang-undangan, buku
Selanjutnya, untuk pengumpulan data
kepustakaan dan sebagainya.
sekunder
sebagai
pelengkap
data
primer,
digunakan teknik dokumenter yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang
C. Sumber Data (Informen Penelitian) Dalam penelitian Deskriptif-kualitatif
tersedia di Dinas Periindakop dan UMKM
tidak terlalu mementingkan jumlah informen
Kabupaten Halmahera Utara.
tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan
E. Teknik Analisis Data
informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau
Analisis data yang digunakan dalam
hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informen
penelitian ini adalah analisis data deskriptif
dalam penelitian ini ialah teknik purposive
kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk
sampling atau pengambilan sampel bertujuan.
menggambarkan tentang implementasi kebijakan
Adapun yang menjadi informen dalam penelitian
retribusi pasar. Dalam hal ini teknik analisis
ini adalah Pejabat yang berkompeten di Dinas
deskriptif yang digunakan adalah analisis model
Perindakop dan UMKM Kabupaten Halmahera
interaktif (Soetopo, 2002) yang terdiri dari
Utara
langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian
dan
para
pegawai/petugas
lapangan
(pengatur pasar dan penagih retribusi), serta
data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
pedagang pasar yang ada di daerah tersebut sebanyak 14 orang.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebijakan retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 2007 Tentang
D. Teknik Pengumpulan Data Instrumen utama dalam penelitian ini
Retribusi Pelayanan Pasar, merupakan kebijakan
ialah peneliti sendiri (key instrument), sedangkan
yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten
teknik pengumpulan data (data primer) yang
Halmahera Utara guna menunjang penerimaan
digunakan ialah wawancara (interview) yang
retribusi
dilakukan secara tatap muka langsung dengan
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
informan dengan berpedoman kepada pertanyaan-
pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan,
pertanyaan (pedoman wawancara) yang telah
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil
disiapkan terlebih dahulu. Selain itu, untuk
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebikan
memperdalam data/informasi
itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi
melalui
wawancara
maka
yang
diperoleh
dilakukan
daerah.
Implementasi
kebijakan
teknik
dari kebijakan yang pemerintah buat adalah
observasi yaitu melakukan pengamatan langsung
tentang retribusi pelayanan pasar yang diberikan
terhadap fenomena yang berkaitan dengan fokus
pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan
penelitian.
untuk meningkatkan pengelolaan pasar.
4
Dalam penelitian ini hasil implementasi
dalam menunjang PAD kabupaten Halmahera
kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber
Utara,
daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelayanan
kendala/hambatan, dimana penerimaan retribusi
yang sudah dilakukan. Komunikasi menunjukkan
pasar yang tidak sampai pada target yang telah
bahwa komunikasi antar pimpinan, pegawai dan
ditetapkan. Hal ini disebabkan masih ada pasar
para pelaku pasar yaitu pedagang sudah berjalan
yang sudah tidak beroperasi lagi, daya beli
dengan baik. Informasi tentang kebijakan retribusi
masyarakat yang tidak stabil, dan masih ada wajib
pasar diberitahukan secara jelas dari pimpinan
retribusi yang belum menyadari pentingnya partisi
kepada pedagang setempat lewat para petugas
pasi mereka terhadap retribusi pasar. Namun
pasar yang menagih retribusi
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan
Sumber
daya
menunjukkan
pemerintah
dihadapkan
pada
bahwa
penerimaan retribusi pasar melalui sosialisasi dan
jumlah pegawai pelaksana kebijakan retribusi
perbaikan sarana prasarana pasar yang sementara
pasar sudah cukup memadai dinamdingkan beban
dibangun dan direncanakan dalam waktu dekat ini
kerja yang ada. Disposisi menunjukkan bahwa
sarana
untuk kebijakan retribusi pelayanan pasar semua
digunakan dan diharapkan bisa meningkatkan
unsur/komponen baik pimpinan maupun pegawai
penerimaan retribusi Pasar guna meningkatkan
mendukung sepenuhnya terhadap Implementasi
penerimaan daerah.
Kebijakan Retribusi Pasar Dalam menunjang
Para pegawai/tenaga kerja dalam pelaksanaan
PAD di Kabupaten Halmahera Utara.
kebijakan ini merupakan orang yang handal di
Struktur birokrasi menunjukkan bahwa
dan
bidangnya
prasarana
tersebut
masing-masing.
sudah
Untuk
bisa
semua
untuk struktur organisasi sudah tertata dengan
unsure/komponen pemerintah baik pimpinan atau
baik dan jelas. Untuk standal operasional prosedur
staf
telah tersedia dan dipahami oleh para petugas
implementasi kebijakan retribusi pasar guna
pelaksana karena SOP telah dijalankan lewat
meningkatkan penerimaan bagi retribusi daerah.
mendukung
pekerjaan sehari-hari oleh para petugas/pegawai
terhadap
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksana Hasil
sepenuhnya
secara umum bahwa kebijakan retribusi pelayanan penelitian
diperoleh
melalui
pasar di Dinas Perindakop dan UMKM sudah
wawancara, observasi dan studi dokumentasi
menunjukkan tingkat dengan baik dengan kata
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
lain pelaksanaan kebijakan dalam penagihan
retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perindakop
retribusi
dan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik dan
dilaksanankan sesuai dengan perda yang berlaku
sudah cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian
dan sesuai dengan tariff yang telah ditentukan,
dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam
meskipun
penerimaan
penerapan implementasi kebijakan retribusi pasar
mencapai
target
5
bagi
para
wajib
retribusi
retribusi
yang
pasar
ditetapkan
sudah
tidak namun
pemerintah akan terus berupaya meningkatkan
pasar setiap meter persegi setiap hari ditetapkan
penerimaan retribusi pasar kedepannya agar bisa
sebagai berikut:
mencapai atau bahkan melebihi target yang telah
Jenis retribusi per hari Rp. 1000,-
ditetapkan
sedangkan untuk los atau petak menggunakan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas
Perindakop
Halmahera
dan
UMKM
Utara.penerimaan
sistem kontrak dan berbeda harga antara pasar
Kabupaten pasar
masyarakat, di Pasar Tobelo dikenakan biaya
selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp.
Rp.6.000.000,- per tahun sedangkan di pasar
55.154.166,66,- dengan penerimaan tertinggi pada
Galela dikenakan biaya Rp. 1.500.000,- per tahun.
tahun
Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang
anggaran
2013
retribusi
satu dengan pasar lainnya tergantung daya beli
yaitu
sebesar
Rp.
66.850.000,00,- dengan penerimaan terendah pada tahun
anggaran
2014
yaitu
sebesar
berbeda-beda di setiap kecamatan.
Rp.
47.100.000,00,- Untuk memberi gambaran yang KESIMPULAN DAN SARAN
lebih jelas, berikut ini disajikan perincian target
A. Kesimpulan
dan realisasi masing-masing tahun anggaran.
Berdasarkan hasil-hasil pebelitian yang
Pada tahun anggaran 2012 jumlah telah
penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adlah
kebijakan
penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau dari
target
adalah
yang
Sedangkan
target
dalam menunjang
adalah
sebesar
telah
ditentukan
sebelumnya
karena
dihadapkan pada berbagai hambatan/kendala.
jumlah
Sesuai dengan permasalahan penelitian
penerimaan reetribusi pasar yang didapatkan atau dari
pasar
penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target
retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar
realisasi
retribusi
Utara sudah berjalan dengan baik hanya saja
Pada tahun anggaran 2013 jumlah penerimaan
175.000.000,00.-
maka
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera
sebesar
Rp. 51.512.500,00.
Rp.
sebelumnya,
direkomendasikan secara umum impkementasi
sebesar Rp. 100.000.000,00. Sedangkan jymlah
realisasi
dideskripsikan
yang dilihat dari focus penelitian yaitu : 1) proses
Rp.
implementasi
66.850.000,00,-
kebijakan
dilihat
dari
aspek
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
Pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan
birokrasi. 2) Perkembangan penerimaan retribusi
retribusi pasar yang ditargetkan adlah sebesar Rp.
pasar dan kontribusinya terhadap total penerimaan
175.000.000,00.- Sedangkan jumlah penerimaan
retribusi daerah dan total PAD selang tiga tahun
retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari
terakhir, dapat ditarik kesimpulan
target adalah sebesar Rp. 47.100.000,00.-
1. Proses implementasi kebijakan retribusi pasar
Besarnya tarif Retribusi Pasar yang
dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di
dipungut bagi pemakaian tempat-tempat dalam
6
Kabupaten Halmahera Utara dilihat dari aspek:
anggaran 2014 daya dukung retribusi pasar
komunikasi (antara penyelenggara kebijakan
terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami
dengan
sumberdaya
penurunan lagi sebesar 0,04%. Hal ini
(ketersediaan dan ketercakupan SDM dan
disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang
sumberdaya financial), disposisi ( kesediaan
tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan
dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur
wajib retribusi sangat sedikit.
kelompok
sasaran),
birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian
tugas
dan
tanggung
B. Saran
jawab). Dari aspek tersebut yang terindikasi
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada
belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu
beberapa saran yang perlu dikemukakan dan
jumlah petugas penagih yang belum memadai
direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait
jika disbanding dengan banyaknya beban
dengan
kerja,serta fasilitas pasar masih belum terlalu
retribusi pasar yaitu sebagai berikut:
memadai
1. Untuk
pelaksanaan
kebijakan
meningkatkan
pengelolaan
keberhasilan
2. Penerimaan retribusi pasar pada tiga tahun
implementasi kebijakan retribusi pasar, maka
terakhir berjalan dengan cukup baik meskipun
Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten
penerimaannya tidak mencapai target yang
Halmahera Utara melakukan penambahan
tetapkan,yakni pada tahun annggaran 2012
petugas penagih retribusi pasar yang ada agar
sebesar Rp. 51. 512. 500, 00 dari yang telah
bias seimbang antara banyaknya beban kerja
ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Pada
dan SDM
tahun 2013 jumlaah penerimaan retribusi pasar
2. Untuk
meningkatkan
keberhasilan
yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 175. 000.
implementasi kebijakan retribusi pasar, maka
000,00 sedangkan jumlah penerimaan retribusi
pemrintah dalam hal ini Dinas Perindakop dan
pasar yang didapatkan atau realisasi dari target
UMKM sebagai pelaksana kebijakan retribusi
adalah sebesar Rp 66. 850. 000,00. Sedangkan
pasar harus meninjau kembali pasar yang
pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan
sudah tidak aktif dan melakukan upaya untuk
retribusi pasar yang didapatkan adlah sebesar
memperbaiki
Rp. 47. 100. 000,00 dengan realisasi dari target
minat para pedagang untuk menggunakan
adalah sebesar
Rp.175. 000. 000,00.
pasar tersebut sebagai tempat berdagang
Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap
sehingga bias mengoptimalkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera
retribusi pasar.
Utara adalah sebesar 0,04% pada tahun anggaran 2012 dan pada tahun anggaran 2013 sebesar
0,06%.
Sedangkan
pada
tahun
7
kualitas pasar agar menarik
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Derah Kabupaten Halmahera Utara No. 5 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Rineka Cipta. Soetopo, H. B 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta : UNS Press. Dokumen : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8
