IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSIDKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAANBERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Bambang Irawan1) dan Nur Hasanah2)
Abstract The research background was there is 79,3% complaint by taxpayers are increased in implementation of the local regulation No. 8 Year 2010 in 2012. The regulation was made to guideline the collection of vehicle tax. This study aims to determine the implementation of regulation No. 8 Year 2010 on Vehicle Tax at the Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research method used the qualitative approach. Informants were selected by the researchers is the employees who are in Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Selatan and representatives of community . This study examines the implementation of the policy and the researcher measure the implementation by using George C. Edward III model. The researcher used qualitative data analysis techniques that originate from the interview. Keywords:Policy implementation, Vehicle tax Salah satu kriteria penting untuk mengetahui
secara
kemampuan
Bermotor yang merupakan andalan masing-
daerah dalam mengatur dan mengurus
masing daerah. Semakin tinggi pendapatan
urusan
adalah
asli daerahnya, maka Pemerintah Daerah
kemampuan self-supporting dalam bidang
akan memiliki anggaran pembangunan yang
keuangan, terutama pada era otonomi
besar guna berkembang.
rumah
nyata
satunya adalah potensi Pajak Kendaraan
tangganya
daerah.
Lembaga atau organisasi publik Pemerintah
Daerah
diberikan
yang berwenang dalam penyelenggaraan
kewenangan yang seluas-luasnya dalam
kegiatan
kegiatan
tetap
bermotor di Provinsi DKI Jakarta adalah
yang
Dinas Pelayanan Pajak yang dijalankan
berdasarkan
pembangunan
yang
perundang-undangan
pemungutan pajak
kendaraan
berlaku. Pembangunan yang berdaya dan
oleh unitnya yang bernama Unit Pelayanan
berhasil guna adalah pembangunan yang
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
langsung menyentuh pada
Nama KendaraanBermotor
aspek-aspek
(BBN-KB)
kehidupan masyarakat. Tiap-tiap daerah
pada setiap Kota Administrasi di wilayah
memiliki potensi-potensi
Provinsi DKI Jakarta. Unit Pelayanan PKB
yang mampu
dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah
dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
Selatan
adalah
yang
berkewajiban
tersebut. Selain itu masih ditemukannya
memberikan pelayanan mengenai Pajak
pembayaran pajak yang melebihi batas
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
waktu yang ditetapkan, sehingga dikenakan
Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.
biaya denda.
Sesuai fungsinya Unit Pelayanan PKB dan
Berbagai usaha yang dilakukan oleh
BBN-KB memiliki kewajiban melayani
Dinas Pelayanan
masyarakat dengan mengutamakan prinsip
Jakartamelalui Unit Pelayanan PKB dan
transparansi.
BBN-KB
Penerimaan
Pajak
Kendaraan
Pajak Provinsi
bersama
dengan
DKI
Kepolisian
Daerah Metro Jaya dan PT Asuransi Jasa
Bermotor di Jakarta Selatan pada tahun
Raharja yang tergabung dalam Kantor
2011
pada
Bersama Sistem Administrasi Manunggal
tahun 2012 Rp. 1.205.826.989.310, dari sisi
Satu Atap (SAMSAT) untuk memberikan
penerimaan
peningkatan
pelayanan dan meningkatkan penerimaan
sebesar 1,2 % (sumber:Laporan Rencana
Pajak Kendaraan Beromotor, diantaranya
dan Realisasi PKB Unit Pelayanan PKB
ialah
dan BBNKB Jakarta Selatan 2011 dan
tersebut pada saat sebelum implementasi
2012).
dan diawal implementasi, dan memberikan
Rp.1.003.056.763.041
pajak
dan
terlihat
Namun dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor
yang
mengajukan
complain pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Daerah Provinsi
dengan
mensosialisasikan
Perda
akses yang lebih luas denganmengadakan SAMSAT Keliling, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Untuk
melihat
sejauhmana
DKI Jakarta No.8 Tahun 2010 Pada tahun
implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
2011 sebanyak 10.264 complain dan pada
Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun2010
tahun 2012 sebanyak 18.406 complain. Dari
Tentang
fenomena di atas terlihat masih adanya
dilakukan
ketidakpahaman wajib pajak kendaraan
“Implementasi
bermotor tentang Perda Provinsi DKI
Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10
Jakarta
Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
tersebut.Complaint
tersebut
Pajak
Kendaraan
penelitian
Bermotor,
dengan
Kebijakan
judul
Peraturan
umumnya dikarenakan kekurang pahaman
Bermotor Pada Unit Pelayanan PKB dan
wajib pajak terhadap aturan pengenaan
BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
pajak progressif pada kendaraan yang
Selatan”
dimilikinya yang
diatur
dalam
Perda
Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut J. J Rousseau
dalam
Nugroho
(2003:59),
sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Maka Kebijakan Publik dapat dikatakan sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nugroho bahwa
hal-hal
(2003:54), yang
sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang harus diperhatikan.
mengatakan
diputuskan
oleh
pemerintah untuk tidak dikerjakan atau
Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan Grindle
(Agustino,
2006:154)
menurut sebagai
berikut: Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai
dibiarkan. Untuk itu Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak Maksud
tertulis namun disepakati.
dan tujuan
Kebijakan (2007:14)
dari dibuatnya
Publik adalah
menurut untuk
Widodo
memecahkan
masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah itu tentu saja beraneka ragam bentuk
dan intensitasnya
serta
keharusan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Robert Eyestone dalam Agustino (2006:40),
mendefinisikan
Publik sebagai pemerintah
hubungan
dengan
Kebijakan antara
unit
lingkungannya.
Sedangkan menurut James Anderson dalam bukunya Public Policy Making (1984) dalam Agustino (2006:40), mengatakan: Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan seorang aktor atau
Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2006:153-154) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Wahab (2002:59)mengutip pendapat Udoji bahwa:The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented. menggambarkan
Pendapat bahwa
di
atas
pelaksanaan
kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
George C. Edward III dimana telah
kebijakan akan berupa sekedar impian atau
dikutip
rencana bagus yang tersimpan rapi di dalam
mengatakan bahwa dalam implementasi
arsip kalau tidak diimplementasikan.
kebijakan terdapat empat variabel yang
Pengertian mengenai implementasi kebijaksanaan Van
Horn
juga
dikemukakan
dan Van
Meter
oleh
(Wahab,
oleh
Agustino
(2006:149)
mempengaruhinya, yakni: 1. Variabel Komunikasi, Dimensinya: a. Transmisi,
implementasi
akan
2002:65), yang merumuskan implementasi
dihasilkan dengan baik
kebijaksanaan sebagai:“Those action by
penyaluran komunikasi dilakukan
public or private individuals (or groups)
secara baik pula. Biasanya dalam
that are directed at the achievement of
penyaluran komunikasi terjadi salah
objectives set
pengertian,
forth
in
prior
policy
hal
ini
apabila
disebabkan
decisions”. Ini berarti bahwa tindakan-
karena komunikasi telah melalui
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
beberapa
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
sehingga apa
kelompok pemerintah atau swasta yang
terdistorsi di tengah jalan.
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
harus
kebijaksanaan).
dengan batasan-batasan
yang
birokrasi diharapkan
b. Kejelasan, para pelaksana kebijakan
yang telah digariskan dalam keputusan
Berdasarkan
tingkatan
menerima jelas
komunikasi dan
membingungkan.
tidak
Ketidakjelasan
mengenai implementasi kebijakan, dapat
pesan
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
menghalangi implementasi pada
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan
tataran tertentu, para pelaksana
oleh seseorang atau sekelompok orang
memerlukan
fleksibilitas
dalam
dalam melaksanakan keputusan kebijakan
melaksanakan kebijakan.
Tetapi
yang telah ditetapkan guna mencapai
pada tataran yang lain, hal tersebut
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
justru
keputusan kebijakan. Dan implementasi
tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan
kebijakan yang telah ditetapkan.
dapat
diartikan
sebagai
pelaksanaan dari proses perencanaan yang
kebijakan
akan
c. Konsistensi,
tidak
selalu
menyelewengkan
dalam
pelaksanaan
telah dilakukan sebelumnya dan tetap
suatu
berpegangan terhadap tujuan yang ingin
haruslah konsisten dan jelas (untuk
dicapai.
diterapkan atau dijalankan). Karena
komunikasi,
perintah
jika perintah yang diberikan selalu berubah-ubah,
maka
dapat
menimbulkan kebingungan
bagi
pelaksana di lapangan.
biasanya
dilaksanakan harus
maka
formal.
kewenangan Kewenangan
merupakan otoritas atau legitimasi
2. Variabel Sumber Daya, indikatornya: a. Staf,
c. Wewenang, agar perintah dapat
kegagalan
yang
bagi
para
pelaksanaan
dalam
kebijakan
yang
melaksanakan
sering terjadi dalam mengimple-
ditetapkan secara politik. Proses
mentasikan kebijakan disebabkan
implementasi
oleh staf yang tidak mencukupi atau
wewenang itu nihil, sehingga para
tidak kompeten dibidangnya. Solusi
implementator di mata publik tidak
untuk menambah staf tidak cukup
terlegitimasi. Dalam konteks lain
dilakukan untuk mengatasi hal ini,
ketika
akan
tetapi
keahlian dalam
dan
akan
gagal jika
wewenang
dibutuhkan
juga
tersebut
kemampuan
staf
kesalahan dalam melihat efektifitas
kebijakan
kewenangan. Sementara di pihak
melaksanakan
ada,
formal
seringkali
yang diinginkan oleh kebijakan itu
lain,
sendiri.
dalam pelaksanaan implementasi
b. Informasi, informasi mempunyai
kewenangan
terjadi
kebijakan
namun
diperlukan
di
sisi
lain
dua bentuk. Pertama, informasi
efektifitas akan berkurang ketika
yang
kewenangan
disalah
oleh
pelaksana
berhubungan
cara
melaksanakan
dengan kebijakan.
para
gunakan demi
Implementor harus mengetahui apa
kepentingannya sendiri atau demi
yang
kepentingan kelompoknya.
harus
mereka
dikerjakan
diberi
melakukan
disaat
perintah untuk
tindakan.
Kedua,
d. Fasilitas,
implementor mungkin
memiliki staf yang mencukupi,
informasi mengenai data kepatuhan
mengerti
dari
dikerjakannya
para
pelaksana
terhadap
apa
yang dan
memiliki
peraturan dan regulasi perintah
wewenang
yang telah ditetapkan. Implementor
tugasnya, namun tanpa
harus mengetahui apakah orang
fasilitas pendukung seperti sarana
lain
dan prasarana maka implementasi
yang
terlibat
di
dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut
kebijakan
patuh terhadap hukum.
berhasil.
untuk
harus
tersebut
melaksanakan adanya
tidak
akan
3.
Variabel Disposisi
4.
a. Pengangkatan Birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan
Variabel
Struktur
Birokrasi,
Operating
Procedurs
indikatornya: a. Standar
menimbulkan hambatan-hambatan
(SOPs), suatu kegiatan rutin yang
yang nyata terhadap implementasi
memungkinkan
kebijakan apabila personil yang ada
(pelaksana
tidak
kebijakan/administrator/birokrat)
melaksanakan
kebijakan-
para
pegawai
kebijakan yang diinginkan oleh
untuk
pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena
kegiatannya pada setiap harinya
itu, pemilihan dan pengangkatan
sesuai
personil
ditetapkan (standar minimum yang
pelaksana
haruslah
kebijakan
orang-orang
yang
memiliki dedikasi pada kebijakan
melaksanakan
dengan
kegiatan-
standar yang
dibutuhkan warga). b. Fragmentasi,
upaya
penyebaran
yang telah ditetapkan, lebih khusus
tanggung jawab kegiatan-kegiatan
lagi pada kepentingan warga.
atau
b. Insentif, untuk mengatasi masalah kecenderungan adalah
dengan
para
pegawai
diantara beberapa unit kerja.
pelaksana
memanipulasi
aktivitas-aktivitas
Implementasi
kebijakan
publik
menurut Riant Nugroho (2006:119) yaitu
insentif. Oleh karena itu, pada
rencana
umumnya orang bertindak menurut
implementasi adalah 60 % dan 20 %
kepentingan mereka sendiri, maka
sisanya
memanipulasi insentif oleh para
mengendalikan implementasi tersebut.
adalah
20
adalah
%
keberhasilan,
bagaimana
kita
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan
cara
keuntungan
atau biaya
mungkin
akan
menambah tertentu
menjadi
pendorong yang membuat
aktor para
pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
Hal ini
dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
Pajak Daerah Dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan tentunya memerlukan pendanaan
demi
keberlangsungannya,
karena
pendanaan tersebut berasal dari
rakyat
dan
untuk
rakyat.
Rakyat
memberikan berbagai bentuk kontribusi penting dalam pembangunan. Salah satu dari bentuk kontribusi tersebut adalah kesadaran elemen masyarakat itu sendiri,
dimana disini adalah elemen masyarakat
sama satu sama lain dengan Pemerintah
yang kemudian menjadi wajib pajak. Pada
Daerah. Ini dimaksudkan agar kemampuan
kenyataannya tidak dipungkiri bahwa pajak
self supporting Pemerintah Daerah dapat
daerah merupakan salah satu sumber utama
menghasilkan hasil atau tujuan yang efektif
pendapatan suatu daerah yang mana sejak
dan tepat mengenai sasaran pembangunan.
diberlakukannya Otonomi Daerah, pajak
Penerapan Pajak Daerah
daerah menjadi trend tersendiri.
dengan undang-undang Republik Indonesia
Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu maju atau tidaknya pembangunan di daerah tergantung bagaimana Pemerintah Daerah
dalam
mengelola
daerahnya, yang pengelolaan adalah
salah
pajak untuk
masyarakatnya
keuangan
satunya dalam
daerah.
Tujuannya
mensejahterakan
itu
sendiri.
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Menurut Devano (2006:41) dalam
Rochmat Soemitro dalam Kaho (2005:128): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal jasa untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Dengan berdasarkan
pengenaan
pajak
Undang-Undang
bukunya Perpajakan:Konsep, Teori, dan Isu: Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
akan Mardiasmo (1998:51) menyatakan
menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum
bagi
wajib
pajak,
sehingga
Pemerintah Daerah tidak dapat sewenangwenang menetapkan besaran pajak.
Masyarakat
menyadari
sepenuhnya
sesuai
pungutan
senantiasa bahwa
akan mereka
sebagai wajib pajak haruslah saling bekerja
bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah
pajak
berdasarkan
yang
dipungut
PeraturanPajak
daerah yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut
dan tarif Pajak Daerah tersebut ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Roy (2002:79)
V.
Salomo
dalam
dan
bukunya
Ikhsan
Keuangan
Sehingga ciri-ciri yang menyertai
Daerah di Indonesia, beberapa kriteria
Pajak Daerah menurut Kaho (2005:130)
kelayakan Pajak Daerah untuk dijadikan
dapat diikhtisarkan seperti berikut:
sumber pendapatan daerah adalah sebagai
1.
Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara
berikut:
yang diserahkan kepada daerah sebagai
1. Kecukupan (adequacy), bahwa hasil
Pajak Daerah. 2. Penyerahan
pungutan dari suatu jenis pajak haruslah dilakukan
berdasarkan
Undang-Undang.
cukup memadai untuk membiayai suatu pengeluaran tertentu yang dilakukan
3. Pajak Daerah dipungut oleh daerah
oleh Pemerintah Daerah. Pajak-pajak
berdasarkan kekuatan Undang-Undang
tersebut
dan/atau peraturan hukum lainnya.
menghasilkan
4. Hasil
pungutan
dipergunakan
Pajak
untuk
suatu
untuk
jumlah
yang
memadai untuk membiayai berbagai
membiayai
pelayanan dan menutup biaya pemungutan
tangga daerah atau untuk membiayai daerah
mampu
Daerah
penyelenggaraan urusan-urusan rumah
pengeluaran
haruslah
sebagai
badan
hukum publik.
atau pengadministrasiannya. 2. Keadilan (equity), terdapat dua jenis keadilan yakni: a. Keadilan horisontal, wajib pajak
Menurut Devano (2006:41) Pajak
yang berada pada kondisi ekonomi
Daerah Provinsi merupakan salah satu jenis
yang
pendapatan daerah. Pajak Daerah Provinsi
membayar pajak yang sama harus
meliputi:
membayar pajak dengan beban atau
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
jumlah yang sama.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
sama
atau
kemampuan
b. Keadilan vertikal, wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi
3. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
yang berbeda atau kemampuan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
membayar pajak yang berbeda
(ABT/AP)
harus membayar
4. Pajak
Bahan
Bakar
Bermotor (PBBKB)
Kendaraan
pajak
dengan
beban atau jumlah yang berbeda pula.
Dalam
adakonsep
konsep
lain,
yaitu
keadilan konsep
keadilan geografis dimana suatu
Siahaan (2005:137) dalam bukunya
daerah tidak boleh berbeda antara
yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi
satu daerah dengan daerah yang lain
Daerah mengatakan:
hanya karena alasan perbedaan daerah
apalagi
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alatbesar yang bergerak. Pengertian alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
daerah-daerah
tersebut merupakan daerah yang saling bertetangga. 3.
Efisiensi
ekonomi
(economic
effeciency), bahwa suatu Pajak Daerah tidak
boleh
mengakibatkan
perekonomian menjadi tidak efisien seperti mengakibatkan wajib pajak menurunkan tingkat tabungannya atau bahkan merubah pola konsumsinya terhadap
4.
barang
dan
jasa
Objek Pajak
yang
menurut Peraturan
sebenarnya dibutuhkan.
Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun
Secara Politis Dapat Diterima dan
2010 Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Pajak
Secara
Administratif
Mampu
Dilaksanakan (political acceptability
Kendaraan
adalah
1.
Objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor,
suatu Pajak Daerah secara politis harus
alat-alat berat dan alat besar di daerah. 2.
Dikecualikan dari objek pajak adalah
oleh mereka yang menjadi wajib pajak
kepemilikan
dan bahwa kemampuan administrasi
kendaraan bermotor oleh:
aparat daerah untuk dapat menerapkan
a. Pemerintah
5. Cocok Tidaknya Suatu Pajak Menjadi Pajak Daerah (suitability as a local revenue source), bahwa Pajak Daerah mempunyai kejelasan ke daerah mana Pajak
Daerah
dibayarkan.
tersebut
dan
Daerah,
suatu Pajak Daerah tertentu.
harus
sebagai
berikut:
and administrative feasibility), bahwa
diterima oleh masyarakatnya terutama
Bermotor
atau penguasaan
Pusat,
Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/
Kota, Pemerintah Desa b. Kedutaan, Negara
Konsulat
Asing
Lembaga-lembaga dengan
azas
dan
Perwakilan Perwakilan internasional
timbal
balik
sebagaimana berlaku untuk pajak Negara
c. Pabrikan
atau
semata-mata
Importir tersedia
yang untuk
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta khususnya
Kantor
Bersama
SAMSAT
dipamerkan, dan atau dijual.
(Sistem Manunggal Satu Atap) Jakarta
Sedangkan Subjek Pajak menurut
Selatan
dalam
pengimplementasian
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.
8 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Kendaraan
8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor adalah Subjek pajak adalah orang
Bermotor.
pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
Maka tersebut,
untuk
peneliti
mendapatkan data mengadakan
studi
lapangan dan wawancara. Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan implementasi
Kerangka Pemikiran Dalam
penelitian
ini
peneliti
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.
berfokus kepada implementasi Peraturan
8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun
Bermotor (Studi Kasus Dinas Pelayanan
2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Pajak Provinsi DKI Jakarta Kantor Bersama
Peneliti
SAMSAT
mencoba
mendeskripsikan
Jakarta
Selatan),
peneliti
implementasi Peraturan Daerah tersebut dan
menggunakan teori George C. Edward III.
peneliti juga mencoba untuk mengetahui
Untuk
apa yang terjadi di lapangan mengenai
menggambarkan kerangka berpikir tersebut
sejauh mana fungsi dari para aparatur Dinas
dengan gambar:
lebih
jelasnya,
peneliti
Komunikasi -Transmisi -Kejelasan -Konsistensi
Implementasi
Sumberdaya
Peraturan
-Staf
Daerah
-Informasi
Provinsi No. 8
-Wewenang
Tahun
-Fasilitas
2010 tentang Pajak Disposisi
Kendaraan
-
Pengangkatan Birokrat
-
Insentif
Bermotor
Struktur Birokrasi -SOPs -Fragmentasi Gambar 2.2:Kerangka Berpikir Penelitian Berdasarkan Model Pendekatan George C. Edward III
membuat interpretasi atas data yang punya
METODE PENELITIAN Menurut
Creswell
(Sugiyono,
2011:1) Penelitian Kualitatif adalah untuk
mengeksplorasi
dan
alat
memahami
individu atau kelompok terkait dengan
makna.
Penulisan
menggunakan
laporan
struktur
penelitian
penulisan
yang
fleksible Dengan menggunakan pendekatan
masalah manusia atau masalah social. Proses
kualitatif, kajian implementasi Peraturan
penelitian
Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun
melibatkan
pertanyaan
dan
prosedur, mengumpulkan data dari informan,
2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
menganalisis
akan mampu memberikan informasi yang
data
secara
induktif,
membangun kerangka dari tema umum dan
akurat sehingga sangat membantu proses
interpretasi
informasi
dan
data
yang
8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
diperoleh. Kegiatan penelitian ini terdiri
Bermotor. Sedangkan data sekunder peneliti
mengumpulkan,
dapatkan dari literatur-literatur berupa buku-
menjelaskan data
menggambarkan tentang
dan
implementasi
buku maupun jurnal-jurnal.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.
Prosedur pengumpulan data dalam
8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
pendekatan kualitatif menggunakan teknik
Bermotor.
wawancara tak berstruktur dan pengamatan
Kategorisasi informan disini adalah
serta telaahan dokumen berdasarkan data
pegawai di lingkungan Kantor Unit PKB
yang bersumber dari fakta di lapangan
Jakarta Selatan Dinas Pelayanan Pajak
tentang objek penelitian. Kemudian hasil
Provinsi DKI Jakarta yakni Kepala Unit
dari wawancara akan diedit, direduksi dan
Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan
disajikan
Bea Balik Nama Kendaraan
interpretasikan guna menjawab pertanyaan
Bermotor
serta
Hasil
diverifikasi
wawancara
dan
di
Kantor Unit PKB Jakarta Selatan dan staf
penelitian.
diperiksa
pelaksananya, yang terdiri dari: DUS, Ri, Ps,
kembali keabsahannya dan melakukan cek
Ba, MJ, TW
list antara data wawancara dengan temuan
Selain itu terdapat beberapa orang di
observasi di lapangan. Kemudian peneliti
luar lingkungan Kantor Unit PKB dan
akan membandingkan antara asumsi dasar
BBNKB Jakarta Selatan yaitu beberapa
yang telah
orang yang kualifikasi narasumber tersebut
jawaban yang didapat dari wawancara yang
sering berada di lingkungan Kantor Unit
dikaitkan oleh referensi teoritik dan sikap
PKB Jakarta Selatan namun bukan pegawai
peneliti sendiri. Langkah terakhir adalah
di lingkungan Kantor Unit PKB Jakarta
merumuskan
Selatan, yaitu: Wajib Pajak (Kh, ST, AS,
masalah yang diteliti yang diintegrasikan
MJ, FO), Petugas Cek Fisik (Sa, HY, Ma)
dengan sikap peneliti.
dan Juru Parkir (Im, Ti, Pa, Jo, So)
dibuat sebelumnya dengan
jawaban
akhir
terhadap
Untuk memastikan keabsahan data,
Peneliti mengumpulkan data yang
maka digunakan teknik tringulasi yakni
berbentuk data primer dan data sekunder.
teknik pemeriksaan keabsahan data yang
Data primer peneliti dapatkan melalui
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
kegiatan wawancara untuk memperoleh
itu,
informasi-informasi yang dibutuhkan yang
pembanding terhadap data itu. Hal ini berarti
berkaitan
membandingkan dan mengecek baik derajat
dengan
kajian
implementasi
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.
untuk
keperluan
pengecekan
atau
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
Jakarta serta Mutasi Keluar yaitu kendaraan
metode kualitatif (Sugiyono, 2011:283).Hal
daerah
ini dimaksudkan agar terciptanya kesamaan
mendaftar ke daerah lain.
pandangan, pendapat atau pemikiran antara
Provinsi
mencoba
ini
proses
menggunakan
Triangulasi
Jakarta
keluar
Dalam penelitian ini, peneliti akan
peneliti dengan informan. Dalam penelitian peneliti
DKI
menerangkan pelayanan
bagaimana
pembayaran
alur Pajak
sumber pengumpulan data (satu teknik
Kendaraan Bermotor tiap tahun (Daftar
pengumpulan data pada bermacam-macam
Ulang). Dalam prosesnya
sumber data).Penelitian ini dilaksanakan di
pertama kali mendaftarkan Surat Tanda
Kantor Samsat Jakarta Selatan dengan waktu
Nomor Kendaraan (STNK) asli ke bagian
penelitian sejak Februari 2013 hingga Juni
pendaftaran yang disertai dengan foto copy
2013.
sebanyak 2 (dua) lembar. Selain itu disertai
wajib
pajak
pula dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) HASIL PENELITIAN
asli sesuai dengan STNK berikut dengan
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Administrasi
merupakan melayani
Jakarta
Selatan
instansi
pemerintah
yang
pelayanan
pembayaran
Pajak
Kendaraan Bermotor. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan itu sendiri bukan hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahun saja (Daftar Ulang) namun juga melayani
Bea
Balik
pergantian nama dari
Nama
II
yaitu
pemilik pertama
kepada pemilik kedua. Kemudian selain Daftar Ulang dan BBN II, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan melayani Mutasi Masuk yaitu kendaraan luar daerah Provinsi DKI Jakarta mendaftar ke daerah Provinsi DKI
foto copy sebanyak 2 (dua) lembar dan foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah di daftarkan di bagian pendaftaran, wajib pajak akan diberi nomor antrian dan menunggu +20 (dua puluh) menit untuk dipanggil di bagian kasir. Sebelumnya STNK tersebut akan di cek ulang dan di cocokkan identitas STNK tersebut di komputer. Setelah cocok dengan data yang ada pada komputer maka akan dicetak Surat Ketetapan
Pajak Daerah
(SKPD) untuk masa berlaku 1 (satu) tahun ke depan. Setelah di cetak barulah ditetapkan oleh petugas Penetapan dan di koreksi oleh Korektor. Setelah muncul angka rupiah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, kasir akan memanggil nama wajib pajak. Setelah membayar di kasir, wajib pajak kembali
menunggu ± 5 (menit) untuk mengambil
kendaraan bermotor merupakan pajak yang
STNK asli dan KTP
paling
asli
di bagian
besar
sumbangannya
dalam
penyerahan STNK. Pada bagian STNK akan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap hari
diberikan cap atau pengesahan POLISI dan
akan ada kendaraan yang akan dibeli oleh
cap tanggal proses Daftar Ulang tersebut.
masyarakat sudah pasti kendaraan tersebut
Dengan demikian hanya dengan ± 25 menit
kena pajak kendaraan bermotor sehingga
proses pembayaran pajak tiap tahun (Daftar
tiap
Ulang) selesai.
bermotor akan terus meningkat. Namun yang
Namun ada hal yang perlu di garis
tahun angka peningkatan kendaraan
perlu di garis bawahi juga adalah hasil dari
bawahi bahwa setiap kendaraan tentulah
pembayaran
berbeda dasar pengenaan pajaknya. Dasar
tersebut haruslah tepat sasaran. Untuk itu
Pengenaan Pajak ini hasil perkalian dari dua
masyarakat menjadi elemen penting dalam
unsure pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan
pengawasannya.
Bermotor dan Bobot yang mencerminkan
Berdasarkan
secara
relatif
tingkat
kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan
pajak
kendaraan
empat
bermotor
variabel
yang
jalan
dikemukakan oleh George C. Edward III
akibat
(2006:149), terdapat empat variabel dengan
penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu
indikator-indikator di dalamnya yang dapat
ada satu hal lagi yang perlu diketahui dalam
menentukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor yakni
kebijakan, yakni:
adanya Dana
pembebanan Kecelakaan
Sumbangan Wajib Lalu
Lintas
keberhasilan
implementasi
1. Komunikasi, indikatornya Transmisi,
Jalan
Kejelasan dan Konsistensi
(SWDKLLJ) sebesar Rp.35.000 untuk tiap
2. Sumber Daya, indikatornya Staf,
unit kendaraan roda dua dan Rp.140.000
Informasi, Wewenang dan Fasilitas
untuk kendaraan roda empat, yang dikelola
3. Disposisi, indikatornya Pengangkatan
oleh pihak Jasa Raharja. Sumbangan tersebut merupakan
asuransi
bagi
wajib
pajak
birokrat dan Insentif 4. Struktur
bilamana wajib pajak tersebut mengalami
Birokrasi,
indikatornya
SOPs dan Fragmentasi
kecelakaan lalu lintas. Banyak manfaat yang Bahwa berdasarkan hasil penelitian
akan dirasakan oleh masyarakat yang berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor,
yang
diantaranya
menggunakan
infrastruktur jalan).
adalah (sarana-sarana
Seperti diketahui
pembangunan umum bahwa
dan pajak
dilakukan
oleh
peneliti
dengan
teknik pengambilan
data
wawancara, kemudian didapat jawaban dari sembilan belas informan yang berasal dari
aparatur pegawai Unit Pelayanan PKB dan
kebijakan
BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
dikomunikasikan secara tepat dengan
dan beberapa orang di luar Unit Pelayanan
para
PKB dan BBN-KB Kota Administrasi
keseragaman dari ukuran dasar dan
Jakarta Selatan maka sebagaimana tujuan
tujuan perlu dikomunikasikan sehingga
penelitian,
dilakukan
implementors mengetahui secara tepat
selama penelitian dan pemberian daftar
ukuran maupun tujuan kebijakan itu
pernyataan untuk mendukung analisis data.
(George Edwards III dalam Winarno
Selain itu dilakukan pula observasi dimana
2007:126). Faktor komunikasi dianggap
hal ini bertujuan agar peneliti benar-benar
faktor yang sangat penting dalam setiap
mengetahui kondisi riil di lapangan yang
proses kegiatan yang melibatkan unsur
mana menjadi pertimbangan-pertimbangan
manusia
yang
Implementasi yang efektif baru akan
pengamatan
nantinya
di
yang
tuliskan
dalam
penelitian ini.
dengan
pelaksana.
dan
demikian
Konsistensi
sumber
perlu
atau
daya.
terjadi apabila para pembuat kebijakan
Dalam implementasi
dengan
mengukur kebijakan
variabel
keberhasilan salah
komunikasi
dan implementor mengetahui apa yang
satunya
akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya
yang
dapat diwujudkan melalui komunikasi
diungkapkan oleh George C. Edward III,
yang baik. Terdapat tiga indikator yang
yang mana indikator dari komunikasi itu
dapat
sendiri terdiri dari indikator transmisi,
keberhasilan komunikasi, di antaranya:
indikator kejelasan dan indikator konsistensi.
a. Aspek Transmisi
Untuk itu peneliti akan menjelaskan
dipakai
Transmisi
untuk
mengukur
adalah
proses
hasil wawancara dan indikator–indikator
penyampaian misi, tujuan, maksud
yang berkaitan dengan pokok permasalahan
atau isi dari kebijakan dalam bentuk
yang di teliti, yaitu:
koordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga misi,
1.
Komunikasi
tujuan,
Implementasi akan
berjalan
apabila ukuran-ukuran tujuan
kebijakan
individu-individu jawab
dalam
dan
dipahami yang
efektif tujuanoleh
bertanggung
pencapaian
tujuan
kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan
maksud atau
isi
dari
kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan
di
lapangan.
pengimplementasiannya,
Dalam Perda
Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun
2010
Tentang
Pajak
Kendaraan Bermotor yang saat ini
dan BBN-KB Kota Administrasi
dilaksanakan oleh petugas SAMSAT
Jakarta Selatan menyatakan bahwa:
baik petugas dari
pihak
Dalam pemberian informasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak, kami sudah mengoptimalkan segala macam usaha yang dimulai dari lingkungan kantor sampai ke media massa dan media elektronik. Dimana hal tersebut dilakukan agar masyarakat sedikit banyak mengetahui bahwa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk keberlangsungan pembangunan yang nyata kembali lagi untuk masyarakat.
Dinas
Pelayanan Pajak sebagai instansi induk Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan,
POLDA
Metro Jaya
maupun PT. Jasa Raharja. Informasi yang didapat oleh para petugas tersebut sudah melewati beberapa tingkatan birokrasi, dimulai dari Intruksi
Bersama
Menteri
Pertahanan
Keamanan,
Menteri
Dalam
Negeri
Keuangan Sistem
dan
Menteri
Tentang Pelaksanaan
administrasi
Manunggal
Dibawah Satu Atap, yang kemudian turunlah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan
Bermotor.
selanjutnya informasi
Barulah mengenai
pajak kendaraan bermotor sampai kepada petugas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
Selatan
dilanjutkan
yang
proses
kemudian
penyampaian
informasi itu kepada masyarakat. Dalam
Penerapannya
proses
transmisi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan DUS selaku Kepala Unit Pelayanan PKB
Sangat jelas bahwa begitu pentingnya penginformasian suatu hal
yang
masyarakat
berkenaan yang
dengan
berasal dari
pemerintah, agar tidak ada lagi pembodohan dan ketimpangan akan suatu hal yang nyata-nyata untuk kepentingan bersama. Selain itu salah satu pegawai Unit Pelayanan PKB
dan
BBN-KB
Kota
Administrasi Jakarta Selatan yang bernama PS menyatakan: Bukan zamannya lagi informasiinformasi yang menyangkut kepentingan bersama untuk dipersulit penyampaiannya. Sekarang kan sudah sangat mudah mengakses informasi-informasi tentang perpajakan, terutama pajak kendaraan bermotor. Masyarakat jangan sungkan lagi, langsung tanyakan saja kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung. Salah satunya bisa
menanyakan kepada saya, sebab kalau pajak kendaraaan bermotor ini tidak dibayar maka akan dikenakan sanksi” Salah satu penyebab dari
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. b. Aspek Kejelasan
ketidaktahuan masyarakat tentang
Kejelasan adalah suatu perintah atau
informasi
petunjuk yang diberikan kepada
Pajak
Bermotor
yang
Kendaraan secara
nyata
pelaksana kebijakan di lapangan
berkaitan dengan mereka yaitu rasa
dengan
kurang
membingungkan sehingga arah dari
percaya
menanyakan yang
diri
kepada
untuk
pihak-pihak
berwenang.seperti
yang
benar
pelaksanaan
dan
kebijakan
tidak
menjadi
terarah. Ketika dalam penyampaian
diungkapkan oleh salah satu wajib
informasi-informasi tentang Pajak
pajak yang bernama Kh:
Kendaraan Bermotor, sebelumnya
Saya hampir tiap tahun bayar pajak mas, tapi saya bingung kenapa orang-orang yang tidak bayar pajak tidak dihukum, padahal katanya yang gak bayar pajak bakal kena sanksi padahal sodara saya sampai stnknya mati juga gak kena sanksi apa-apa tuh. Melihat pernyataan tersebut, nampak jelas bahwa proses transmisi yang
dilakukan
oleh
Dinas
Pelayanan Pajak belum berjalan dengan baik, sebab pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 BAB V Pasal 19 ayat 1 dijelaskan secara gamblang bahwa Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD,
SKPDKB, SPPT,
Pembetulan, Surat
Surat
SKPDKBT, Keputusan Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding
pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pemberi informasi haruslah paham betul tentang apaapa saja yang nantinya akan di informasikan
kepada
masyarakat
yang sesuai dengan Peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya proses kejelasan
yang
dijalankan
di
lingkungan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik, perintah dan tugas yang diberikan oleh
atasan
kepada
para
pelaksananya telah berjalan dengan baik
hal
pelaksanaan
ini
tercermin dalam pelayanan
yang
dilakukan oleh Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan berjalan
dengan
cepat dan lancar. Sebagai salah satu
jelas antar sesama pegawai maka
pegawai Unit Pelayanan PKB dan
tujuan dari organisasi tersebut
BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
akan mudah tercapai, disini Unit
Selatan, Ba menyatakan:
Pelayanan PKB dan BBN-KB
Memang ada yang sulit dan ada yang mudah dalam memahami point per point yang terkandung dalam peraturan.Terkadang saya lupa dan sedikit takut bilamana terjadi kesalahan penyampaian informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun semakin hari saya akan terus berusaha secara maksimal untuk memahaminya. Memang terkesan banyak dan ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh saya, namun untuk itu saya juga banyak bertanya kepada pimpinan. Dalam hal ini DUS juga menyatakan:
organisasi
dalam sudah
sebuah terjalin
komunikasi yang sinergis dan
Administrasi
Selatan
Jakarta
sebagai
pemberi
informasi
Pajak
Kendaraan
Bermotor
kepada
masyarakat
akan
baik
dalam
penyam-
paiannya lagi. c. Aspek Konsistensi Konsistensi merupakan pelaksanaan kebijakan
yang
dilakukan
oleh
elemen terkait untuk melaksanakan kebijakan
sesuai
kebijakan
tersebut
dengan dan
isi
jangan
sampai keluar dari yang sudah di gariskan.
Saya selaku pimpinan di seksi kerja Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus memberikanintruksiintruksi kepada para pegawai untuk memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka masingmasing dan bila perlu saya mengadakan tukar pikiran dengan para pegawai sesering mungkin, karena ada kalanya saya juga sedikit lupa. Inilah yang diharapkan yaitu adanya kesinergisan berkomunikasi. Ketika
Kota
Dalam
pelaksanaannya
konsistensi yang dilakukan petugas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pengakuan wajib pajak bernama AS: Dulu waktu saya bayar pajak pasti diberikan stiker tanda lunas pajak (peneng) yang ditempel pada plat motor saya sebagai bukti telah melunasi pajak, tapi sekarang sudah gak ada mas. Jadi antara orang yang sudah bayar ama yang belum sekarang ga ada bedanya
Dalam Perda No 8 Tahun
a. Aspek Staff
2010 tentang Pajak Kendaraan
Staff
Bermotor memang tidak diatur
sebuah organisasi yang kemudian
mengenai
menjalankan tugas dan fungsi sesuai
pemberian
peneng
merupakan
dalam,
sebagai tanda bukti pelunasan,
dengan bidang kajiannya masing-
sebagaimana
pada
masing.
sebelumnya
ada.
aturan
Di
lingkungan
Unit
Namun
Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
demikian perubahan aturan ini
Administrasi Jakarta Selatan para
kurang disosialisasikan kepada
pegawainya diharapkan mempunyai
masyarakat
kecakapan dalam bekerja. Sebagai
sehingga
membingungkan.
aparatur daerah yang memberikan
Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah
khususnya
pelayanan secara langsung kepada masyarakat, maka salah satu faktor
petugas Unit Pelayanan PKB dan
yang mendukung dalam pelaksanan
BBN-KB
kerja
Kota Administrasi
adalah
latar
belakang
Jakarta Selatan masih belum
pendidikannya.
konsisten terhadap pelaksanaan
seseorang
kebijakan tersebut, dan apabila
berpendidikan
hal ini terus terulang maka
klasifikasi yang ditentukan akan
proses untuk mencapai tujuan
mampu
kebijakan akan terhambat.
dalam
Sumber Daya
keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan variabel sumber daya yang diungkapkan oleh George C. III
(2006:158-159),
dalam yang
Agustino mana
indikator dari sumber daya itu sendiri terdiri dari indikator staf, indikator
memang
sesuai
memberikan bentuk
dengan
pelayanan
apapun
secara
tidak,
kepada
efektif
dan
efisien. Hampir seluruhnya pegawai
Selain itu dalam mengukur
Edward
Betapa yang
masyarakat 2.
bagian
informasi,
indikator
wewenang dan indikator fasilitas.
di lingkungan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah Sarjana dan sebagian bergelar Master (S2). DUS mengatakan: Memang pada kenyataannya bukan dilihat dari apa gelar kita, namun setidaknya ketika kita sudah bergelar sarjana ataupun bukan maka dari cara penyampaian informasi haruslah dapat dimengerti
oleh orang lain. Saya sudah S2, namun bukan berarti lebih pintar dibanding semua, yang terpenting adalah kesesuaian antara apa yang kita punya dengan cara kita memberikan pelayanan haruslah sesuai dan mampu dipertanggungjawabkan.”
baik hal ini terlihat dari para pegawai bekerja pada bidang dan tupoksi masing-masing, sehingga tercipta kerjasama yang apik pada setiap bidang. b. Aspek Informasi Informasi adalah kondisi atau
Memang bukan menjadi patokan utama seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih mampu memberikan pelayanan lebih
baik
berpendidikan namun
dari
yang
di bawahnya,
dalam
pemberian
pelayanan kepadamasyarakat haruslah efektif. MJ mengatakan
keadaan yang sedang terjadi yang bisa
dijadikan
untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dalam pemberian
informasi
kepada
masyarakat haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak asal memberikan informasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan
bahwa:
bahan
dan
salah
paham
tentang apa yang akan nanti mereka Kita sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk terus menambah pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor.Bisa melalui buku-buku pedoman atau melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor ataupun dengan melakukan obrolan-obrolan dengan pegawai lain seputar tugas kami. Secara
keseluruhan,
aspek staff yang berjalan pada kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
Kota
Administrasi
Jakarta Selatan berjalan dengan
lakukan
sebagai
wajib
pajak.
apa
yang
sudah
Terkadang
diinformasikan akan menjadi lupa jika dari pegawai
satu
dengan
pegawai yang lain tidak sama atau simpang siur, yang satu mengatakan seperti itu dan yang satunya lagi mengatakan yang lain. TW sebagai pelaksana di bagian pendaftaran yang
mana
pertama
kalinya
berkomunikasi dengan wajib pajak menyatakan: Adanya follow up secara berkala kepada saya dari pimpinan untuk terus menerus mengintruksikan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika dalam
memberikan pelayanan. Maka saya tentu dengan hati-hati jika wajib pajak banyak mengajukan pertanyaan seputar pajak kendaraan bermotor. Tentunya
akan
lebih
kadangkalasaya sendiri sebagai satpam sering disuruh bantu-bantu dalamproses pengurusan administrasi yang bukan menjadi tupoksi saya. Malah banyak tukang parkir yang nyambi jadi calo….” Pernyataan di atas serupa
efektif lagi jika dalam kinerja pelayanan mengadakan
para
pegawai
evaluasi
pemuktahiran
dan
informasi,
sehingga kepuasan masyarakat pun akan semakin baik pula. c. Aspek Wewenang Wewenang merupakan aspek otoritas atau legitimasi dalam melaksankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politis.Adapun kewenangan yang diberikan oleh para Pejabat Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada para petugasnya hanyalah sebatas menarik pajak dari masyarakat, selain itu tidak ada lagi. Seperti yang diungkapkan oleh DUS:“ Pegawai disini sudah memiliki tupoksinya masing-masing karena mereka sudah diberi kewenangan oleh para atasan mereka sehingga apa yang diperintahkan oleh atasan itu yang mereka kerjakan. Namun pada kenyataannya hal ini berbeda dengan ungkapan Sa, petugas cek fisik: “Kewenangan yang diberikan oleh atasan memang telah berjalan sesuai tupoksinya masing-masing, namun
dengan apa yang dikemukakan oleh Pa, salah seorang juru parkir yang berada di lingkungan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan, menurutnya: “Saya kerja disini emang jadi tukang parkir mas, tapi saya juga sering bantu-bantu kalau ada keluarga, saudara ataupun tetangga saya yang mau urus stnk ya larinya ke saya, kadang kalo lagi ga punya uang saya suka nawarin urus stnk sama wajib pajak yang datang” Dua pernyataan petugas di atas tentunya memberikan gambaran kepada peneliti bahwa ada wewenang yang disalah gunakan oleh pihak lain selain petugas di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan. d. Aspek Fasilitas Fasilitas adalah alat-alat yang digunakan pelaksanaan
untuk
mendukung
kebijakan.
Ketika
sarana pendukung memadai maka
110
pelayananpun akan lebih baik lagi,
mengurusi pembangunan saja
ini merupakan suatu hal yang sangat
namun
perlu
memperhatikan
dan
diperhatikan
dengan
sungguh-sungguh.
harus
berkaitan
Pada
benar-benar hal-hal
langsung
yang dengan
kenyataannya di lapangan, peneliti
masyarakat dalam kesehariannya. Sebagai
melihat fasilitas di Unit Pelayanan
pimpinan DUS menyatakan:
PKB
dan BBN-KB
Kota
“Saya terus berkonsolidasi dengan pimpinan langsung di atassaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya adalah perelokasian tempat pelayanan ke tempat yang lebih layak demi kepuasan dan kenyamanan masyarakat sebagai wajib pajak.”
Administrasi Jakarta Selatan sudah baik dan sebagai contoh penggunan komputer
yang
secara
cepat
mengakses apa saja yang diperlukan oleh pegawai. Walaupun bila di lihat dari
segi
bangunan,
Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan sudah layak. Namun memang
akan
ada
Jika faktor-faktor
rencana
mendukung dalam pemberian
perelokasian pelayanan, dimana
pelayanan
akan semakin lebih layak dan
terpenuhi maka
semakin
satu
kegiatan
TW
semakin
pegawai
baik.
Salah
yang bernama
mengatakan:
Pemerintah
kepada
sebagai
pelayan masyarakat bukan hanya
masyakat
semua
roda
pembangunanakan lancar
menghadapi
“Walaupun semuanya sudah lengkap dan canggih, namun memang benar adanya kalau bangunan kantor ini sudah tidak layak. Semakin hari wajib pajak semakin banyak sedangkan bangunan kantor masih tetap sama dan itu membuat wajib pajak kurang begitu nyaman.”
yang
dan
hambatan
sedikit dan
kesulitan. 3.
Disposisi Variabel disposisi merupakan salah satu
variabel
mempengaruhi
yang
dapat
keberhasilan
implementasi kebijakan .Indikatorindikator yang masuk di dalamnya adalah
indikator
pengangkatan
birokrat dan indikator insentif.
111
a.
Aspek Insentif
Berbeda dengan pendapat
Insentif adalah pemberian tambahan
imbalan
kepada
yang di kemukakan oleh TW (Staf):
pelaksana kebijakan guna untuk
Saya cukup mensyukuri dengan apa yang saya dapatkan, baik itu dari hakhak saya sebagai aparatur Negara maupuntambahantambahan pendukung lain yang saya dapatkan. Penyesuaian kemampuan kantor haruslah diperhatikan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, disini maksudnya adalah jika terus menerus ada insentif tanpa dibarengi dengan peningkatan pelayanan maka itu menjadi beban untuk kantor.”
lebih meningkatkan lagi kinerja pelaksanaan
kebijakan.
Ba
(Staff) mengatakan: Sangat perlu dan tetap dipertahankan, sehingga kami lebih giat lagi dalam bekerja. Sudah sewajarnya insentif tambahan tersebut ada, ini dikarenakan agar kami sebagai pelayan masyarakat sedikitnya mendapatkan penghargaan. Sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang kami lakukan, walaupun terkadang kondisi setiap waktu berbeda yang kadang membuat kami kurang terpuaskan dengan insentif yang ada.
Pentingnya
insentif
sebuah
organisasi
dalam
dimaksudkan
agar
motivasi
pegawai dalam melaksanakan Sependapat dengan Ba, MJ (Staff) menyatakan bahwa: “Kesulitan yang saya hadapi ketika berkomunikasi dengan masyarakat sudah menjadi ketentuan pemberian insentif yang sesuai pula. Namun selama ini dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Maka saya sebagai salah satu bagian dari pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan berhak untuk segala apapun bentuk dari insentif tersebut. Dan tentunya saya akan lebih meningkatkan lagi kinerja saya.
kewajibannya sebagai pelayan masyarakat lebih terpacu yang otomatis akan berdampak kepada kemajuan
pembangunan.
Adapun yang harus diperhatikan juga adalah adanya kesadaran dari semua pegawai dalam tugas pokok dan fungsinya untuk lebih meningkatkan etos kerjanya dari hari ke hari. b. Aspek Pengangkatan Birokrat Setiap aparatur daerah harus mempunyai kemampuan yang cakap. Untuk
itu
dalam
penyeleksian
112
aparatur haruslah diadakan fit and
antara unsur pegawai dari yang paling
proper test yang diharapkan mampu
atas sampai yang paling bawah yang
meningkatkan
mana hal ini dimaksudkan agar tidak
kemampuan
akan
pengetahuan yang berkaitan dengan
terjadi
kebijakan.
antara yang satu dengan yang lain.
Demikian pengangkatan
juga
petugas
dalam pelaksana
penyalahgunaan
Terdapat
2
unsur
wewenang
dalam
struktur
birokrasi, yaitu SOPS dan Fragmentasi.
kebijakan yang melaksanakan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010. Dalam hal ini DUS (Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan) mengungkapkan bahwa:
a. Aspek SOPs SOPs
merupakan
Operational
Procedures, yaitu suatu standar/dasar yang dijadikan acuan dalam setiap melaksanakan
kegiatan.
Dalam
“Dalam proses pengangkatan birokrat, kami telah melalui mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yang berkewenangan mengangkat ialah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur dan atas pertimbangan BAPERJAKAT.”
pelaksanaan Perda Provinsi DKI
Dari pernyataan di atas
mutasi keluar serta STCK dan
maka,
dapat
dilihat
bahwa
Jakarta Nomor
8
Tahun
2010
Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memiliki standar operasional sendiri seperti system dan prosedur pelayanan,
prosedur
pengesahan,
BTCK.
proses pengangkatan birokrat di
Semuanya itu telah ditetapkan dalam
lingkungan Unit Pelayanan PKB
Instruksi Bersama Tiga Menteri dan
dan BBN-KB Kota Administrasi
telah disahkan untuk digunakan oleh
Jakarta
semua kantor SAMSAT seluruh
Selatan
berlangsung prosedur
dan
telah
sesuai
dengan
aturan
yang
Indonesia. Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa SOPs yang diterapkan di Unit Pelayanan PKB
berlaku.
dan BBN-KB Kota Administrasi 4
.Struktur Birokrasi Dalam
variabel
Jakarta Struktur
Selatan
berlaku
secara
nasional.
Birokrasi, bermakna bahwa kejelasan 113
Aspek Fragmentasi
berkaitan
Fragmentasi
Merupakan
dengan
pertanyaan
tersebut sehingga tidak semua
upaya penyebaran tanggung jawab
narasumber diberikan pertanyaan
kegiatan – kegiatan dan aktivitas –
yang sudah peneliti siapkan.
aktivitas pegawai diantara beberapa unit.Proses
Fragmentasi
dalam
Dari dua wajib pajak yang diwawancarai
oleh
peneliti,
Implementasi Perda Nomor 8 Tahun
memberikan jawaban yang senada
2010
menyatakan bahwa kinerja para
Tentang
Bermotor
Pajak
sudah
Kendaraan
berjalan
sesuai
pegawai Unit Pelayanan PKB dan
aturan dan berjalan dengan baik. Hal
BBN-KB
ini diperkuat oleh ungkapan Bapak
Jakarta
Dodi Umar Said (Kepala Unit PBB
pelayanannya sudah cukup baik,
& BBNKB):“Proses kerjasama antar
seperti FO: Sudah sesuai dengan
tiap unit sangat baik mulai dari unit
apa yang di harapkan oleh kami,
loket pelayanan hingga bagian arsip
dimana kami sebagai wajib pajak
semua telah tersinkron dengan baik.”
yang harus dilayani mendapatkan
Selain data yang diperoleh
penjelasan dan pelayanan yang
langsung dari aparatur daerah itu
baik”. Selain itu, Mohamad Jahya
sendiri
adalah
menyatakan:“Para pegawai yang
pegawai Unit Pelayanan PKB dan
kami ajukan beberapa pertanyaan
BBN-KB
seputar pajak kendaraan bermotor,
dimana
disini
Kota
Administrasi
Jakarta Selatan sebagai pelaksana
Kota Administrasi Selatan
dalam
menjawab dengan lugas.
Peraturan Daerah No. 8 Tahun
Namun berbeda dengan dua
2010 Tentang Pajak Kendaraan
orang wajib pajak yang peneliti
Bermotor, penelitipun mengambil
wawancara sebelumnya, seperti
data
AS menyatakan:
dengan
wawancara
kepada
melakukan beberapa
narasumber yakni yang berasal dari wajib pajak, petugas cek fisik kendaraan bermotor, tukang parkir dan calo. Peneliti menyesuaikan pertanyaan
dari
wawancara
dengan narasumber yang dianggap
Kurang memuaskan, seperti biasa alasan klasik bahwa para pegawai kurang memperhatikan kesopanan dimana ketika berbicara dengan kami tidak memperhatikan lawan bicara. Memang dalam penjelasan dari pertanyaan dari kami dijawab cukup jelas, namun 114
alangkah baiknya lebih mengindahkan lagi faktor lain seperti kesopanan tersebut.
Sedangkan seorang wajib pajak yakni Kh menyatakan:
dan BBN-KB Kota Administrasi
Kami sedikit mengalami kesulitan dalam pengurusan pergantian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau biasa yang disebut perpanjang 5 (lima) tahunan.Ini dikarenakan karena kami harus mencek fisik kendaraan bermotor kami dan prosesnya tersebut lumayan memakan waktu yang cukup lama karena harus mengantri. Ini dikarenakan petugas cek fisiknya hanya 1 (satu) orang sedangkan banyak orang yang datang ke SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk pengurusan pergantian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau 5 (lima) tahunan. Selain itu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diambil setelah jam istirahat, hal ini yang membuat kami kesal untuk menunggu.”
Jakarta Selatan mudah dan prosesnya
Sebagai
cepat atau tidak adalah dari beberapa
menyatakan bahwa:
Dari
sisi
lain,
yakni
persepsi yang diutarakan oleh seorang juru parkir yakni Pa, menyatakan: Pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan cepat tanggap terhadap dengan apa yang dibutuhkan. Hal ini merupakan kondisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pernyataan proses pembayaran
dari
dalam Pajak
indikator pengurusan Kendaraan
Bermotor di Unit Pelayanan PKB
wajib pajak yang diwawancara oleh peneliti, diantaranya ialah ST yang menyatakan: Kami datang ke kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Jakarta Selatan untuk pengurusan pajak tahunan dan prosesnya sangat mudah serta tidak dipersulitsama sekali oleh pihak Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mereka menginformasikan apa-apa saja yang harus kami persiapkan.
petugas
cek
fisik
Saya kadang-kadang kewalahan melakukan cek fisik kendaraan bermotor karena saya bertugas sendiri, ini bikin wajib pajak kesel dan coba untuk menyegerakan tugas mengecek fisik kendaraan bermotor wajib pajak. Dengan pernyataan yang tidak jauh berbeda, Jo mengatakan bahwa: Karena kami sudah terbiasa melakukan pembayaran pajak dari wajib pajak yang menitipkan kepada kami karena memang perlu waktu dan mereka tidak mau menunggu lama.
115
Selain
itu,
Seorang
juru
parker bernama SO mengatakan: Rata-rata wajib pajak sudah tidak terlalu mempermasalahkan proses apa yang akan dilakukan baik itu perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan, pergantian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun balik nama.
2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang diambil oleh peneliti
dalam
penelitian
ini
adalah
bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Berkenaan dengan fasilitas
Administrasi Jakarta Selatan?
yang sudah ada di Unit Pelayanan PKB
dan
BBN-KB
Kota
Administrasi Jakarta Selatan para beberapa
informan,
diantaranya
adalah MJ, menyatakan:
Untuk
menjawab
pertanyaan
tersebut, peneliti melakukan analisis data hasil
temuan
di
lapangan
mengenai
Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
“Semua fasilitas sudah mendukung hanya saja dari sisi bangunan, SAMSAT Jakarta Selatan sudah tidak layak digunakan sebagai kantor untuk pelayanan kepada masyarakat”.
dan berdasarkan dari
hasil wawancara
dengan 21 orang telah diketahui beberapa jawaban yang sedikitnya bisa dijadikan kesimpulan
mengenai
Implementasi
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Informan lainnya yakni FO menyatakan: “bangunan SAMSAT sudah
terlalu
semakin
sempit
kedepan
kendaraan
sedangkan
wajib
bermotor
pajak terus
bertambah.”
Pajak Kendaraan Bermotor yakni terdapat beberapa
indikator
yang
membuktikan
bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Kendaraan
Bermotor masih kurang efektif. Berikut
tabel
yang
peneliti
INTERPRETASI HASIL PENELITIAN
gambarkan untuk sedikit mempermudah dan
Implementasi Pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
mengkerucutkan maksud dari peneliti dalam menganalisis hasil dari wawancara yang telah dilakukan:
Peneliti mencoba menginterpretasikan data hasil temuan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun
116
Tabel 4.4 Matriks Hasil Temuan No. 1
Dimensi Komunikasi
2
Sumber Daya
3
Disposisi
4
Struktur Birokrasi
Indikator Transmisi
Temuan Peneliti Analisis Melalui Media Massa, Brosur, Kurang percaya diri dari Banner wajib pajaknya itu sendiri Kejelasan Paham namun terkadang lupa Banyak bahasa yang kurang familiar sehingga butuh pengulangan dalam pemahaman Konsistensi Tidak adanya Peneng. Tidak Disosialisasikan Staff Memenuhi dari latar belakang Efektif dan Efisien dalam pendidikannya menjalankan tupoksi masing-masing Informasi Evaluasi dan Pemutakhiran Follow up secara berkala informasi Wewenang Adanya penyalahgunaan Wewenang disalahgunakan wewenang oleh pihak lain Fasilitas Komputerisasi yang baik Renovasi tempat pelayanan namun Infrastruktur bangunan dan pindah sementara ke yang tidak mendukung tempat yang lebih menunjang Insentif Ada namun terkadang Diharapkan tetap dirasakan kurang dipertahankan dan bahkan jika perlu ditambahkan Pengangkatan Menggunakan fit and proper Sesuai dengan Birokrat test dan sesuai pertimbangan pengangkatan BAPERJAKAT birokrat pada umumnya. SOPs Pendaftaran, Pengecekan data Merupakan proses yang kendaraan, pencetakan jumlah akan wajib pajak lewati pajak, pembayaran, Penerapan dalam proses pengesahan dan penyerahan pajak tahunan sesuai dengan SOPs yang ada Fragmentasi Hubungan antar unit telah Proses pelayanan yang berjalan dengan baik efisien dan efektif
Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1.
Dari sisi pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
a. Undangan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang
117
Pajak
Kendaraan
kepada
Bermotor
masyarakat
diusahakan
secara
e. Insentif yang menjadi hak para
sudah
pegawai Unit Pelayanan PKB dan
maksimal
BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
diantaranya melalui media massa
Selatan masih
dan media elektronik namun dari
sesuai dengan pelayanan yang telah
sisi wajib pajaknya masih terkesan
diberikan untuk wajib pajak.
menutup diri dan enggan untuk menanyakan yang
2.
informasi-informasi
berkaitan
dengan
dirasakan
Dari sisi Wajib Pajak PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pajak
a. Pegawai Unit Pelayanan PKB dan
Kendaraan Bermotor.
BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
b. Terdapat dalam Peraturan Daerah
Selatan masih kurang cakap dalam
No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak
memberikan
Kendaraan Bermotor yang masih
yang
belum
Kendaraan Bermotor.
jelas
kurang
sehingga
diperlukannya komunikasi yang
b. Proses
informasi-informasi
berkaitandengan
pergantian
STNK
Pajak
(Surat
lebih intens antara pimpinan dan
Tanda Nomor Kendaraan) atau yang
bawahan yang mana pada hasil
biasa disebut perpanjang 5 (lima)
wawancara terkadang pimpinan
tahunan terlalu lama.
dan bawahan lupa apa makna di
c. Belum tersedianya tempat pelayanan
setiap pasal dari Peraturan Daerah
PKB dan BBNKB yang representative
No.8 Tahun 2010 Tentang Pajak
bagi Wajib Pajak.
Kendaraan Bermotor. c. Masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
Upaya untuk Menanggulangi Hambatan 1.
pegawai Unit Pelayanan PKB dan BBN-
para petugas Unit Pelayanan PKB
KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
dan BBNKB Kota Administrasi
dalam tata cara pemberian informasi
Jakarta Selatan baik di dalam
perpajakan secara keseluruhan kepada
instansi maupun di lapangan d. Fasilitas seperti
pendukung gedung
direnovasi
demi
wajib pajak salah satunya dalam hal cara
pelayanan
masih
berkomunikasi yang baik kepada wajib
perlu
pajak.
memberikan
pelayanan yang lebih baik
Perlu diadakannya evaluasi di jajaran
2.
Untuk mengantisipasi proses pergantian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
118
WP
3.
4.
diberikan
surat
keterangan
masih perlu direnovasi demi memberikan
sementara sebagai bukti wajib pajak
pelayanan yang lebih baik; Insentif bagi
dalam proses perpanjangannya.
pegawai masih dirasakan kurang; masih
Perlu adanya timbal balik kepada
kurang
wajib pajak yang sudah membayar
Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
pajaknya agar membedakan siapa
Administrasi
yang sudah dan belum bayar pajak.
memberikan informasi-informasi; Proses
Berupaya untuk merelokasi gedung
pergantian STNK (Surat Tanda Nomor
pelayanan agar dapat memberikan
Kendaraan) atau yang biasa
pelayanan yang lebih baik bagi wajib
perpanjang 5 (lima) tahunan terlalu lama;
pajak
serta
cakapnya
pegawai
Jakarta
Belum
Selatan
tersedianya
Unit
dalam
disebut
tempat
pelayanan PKB dan BBNKB yang Simpulan 1.
representative bagi Wajib Pajak
Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.
2.
Hambatan
yang
dihadapi
dalam
implementasi Peraturan Daerah No. 8
3.
Upaya
yang
dilakukan
oleh
Unit
Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah: melakukan evaluasi dalam tata cara pemberian informasi perpajakan kepada wajib
pajak;
memberikan
keterangan sementara
sebagai
surat bukti
Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
WP
Bermotor berupa: wajib pajaknya
perpanjangannya; melakukan pembedaan
masih terkesan menutup diri dan
bagi wajib pajak yang sudah membayar
enggan untuk menanyakan informasi-
pajaknya agar membedakan siapa yang
informasi yang
sudah dan belum bayar pajak.
berkaitan
dengan
sedang melakukan
proses
Pajak Kendaraan Bermotor; Terdapat dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010
tentang
Pajak
Kendaraan
Saran Berdasarkan
hasil
kesimpulan
Bermotor yang masih belum dipahami
mengenai implementasi Peraturan Daerah
oleh
terdapat
No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan
yang
Bermotor, maka peneliti memberikan saran
dilakukan oleh para petugas; Fasilitas
kepada aparatur daerah sebagai pelaksana
pendukung pelayanan seperti gedung
kebijakan yakni:
bawahan;
penyalahgunaan
Masih wewenang
119
1. Melakukan
lebih
3. Memberikan penghargaan kepada para
intensif, salah satunya dengan follow
wajib pajak berupa peneng/stiker tanda
up setelah jam pelayanan selesai di
pelunasan pajak agar para wajib pajak
setiap level jabatan yakni antara Ka.
memiliki
Unit Pelayanan
membayar pajak sehingga ada perbedaan
Bermotor Kendaraan
koordinasi
dan
yang
Pajak Kendaraan Bea
Bermotor
Balik dengan
sisi
kebanggaan
dalam
Nama
antara yang bayar dan yang tidak bayar
staf
pajak yang nantinya akan meningkatkan
pelaksananya seputar Peraturan Daerah
kesadaran kepada masyarakat betapa
No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak
pentingnya membayar pajak.
Kendaraan Bermotor yang diharapkan
4. Memberantas para calo-calo yang masih
lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
ada di lingkungan Kantor Unit Pelayanan
2. Memberikan kualitas pelayanan yang
PKB dan BBNKB khususnya, dan Kantor
maksimal, terutama pengadaan gedung
Bersama SAMSAT Jakarta Selatan pada
pelayanan yang lebih layak, ruang
umumnya dan memberikan sanksi kepada
tunggu yang nyaman serta mampu
orang-orang (petugas) yang terlibat dalam
menampung para wajib pajak sehingga
proses percaloan maupun menggunakan
tidak berdesakan lagi.
jabatan ganda.
120
Daftar Pustaka Buku: Atmosudirdjo, Slamet Prajudi. 2002 Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Salomo, Roy V dan Ikhsan, M. 2002. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta. STIA LAN Press
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung. AIPI
Siagian, Sondang P. 2003 Filsafat Administrasi. Gunung Agung:Jakarta.
Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan: Konsep,Teori, dan Isu. Jakarta. Prenada Media Group
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
Due, John. 2008. Keuangan Negara. Jakarta. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia Syafei, Inu Kencana. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT. Eresco. Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Yogyakarta. Andi Yogyakarta Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. Pengantar Ilmu Administrasi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
------. 2009.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kombinasi. Bandung. Alfa Beta Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta. Graha Ilmu Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia Publishing Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Persada
Sumber lain: Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit Parson, Wayne. 2001. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisa Kebijakan. Jakarta. Kencana 121
