PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2006 TENTANG P E M B A N G U N A N DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT T U H A N Y A N G MAHA ESA G U B E R N U R PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a.
bahwa dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006, telah diatur mengenai pembangunan dan penataan menara telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
Mengingat
:
b.
bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari operator baru, dan perluasan cakupan dari operator lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan yang mewajibkan pembangunan menara telekomunikasi bersama bagi operator;
c.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1.
Undang-Undang Ruang;
Nomor 24
2.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4.
Undang-Undang Gedung;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
Nomor 28
Tahun
Tahun
1992 tentang
2002
tentang
Penataan
Bangunan
7
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Tahun
2000
tentang
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
9.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
13.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
15.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Jakarta
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR T E N T A N G P E M B A N G U N A N DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5.
Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu / swasta.
6.
Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7.
Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
8.
Menara telekomunikasi bersama adalah digunakan oleh lebih dari satu operator.
9.
Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
menara
telekomunikasi
yang
dapat
10. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. 1 1 . Transmisi utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama. 12. Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi adalah izin khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi. 13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 15. Zona adalah batasan area persebaran berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
peletakan
menara
telekomunikasi
16. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau Asset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
17. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
yang dan
18. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
yang
19. Tim Penasehat Arsitektur Kota yang selanjutnya disebut TPAK adalah Tim Penasehat Arsitektur yang berada di bawah Badan Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) Provinsi DKI Jakarta. 20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan. 2 1 . Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/ handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta iainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut. BAB II PERSEBARAN, BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 2 Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Pasal 3 Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya. Pasal 4 (1)
Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 zona yaitu :
terdiri dalam
3 (tiga)
a. Zona I : Pembangunan menara telekomunikasi yang harus dikamuflase dan hanya diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal kecuali untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai b e r i k u t . 1
Penempatan titik lokasi menara maksimum ketinggian 36 meter.
2
Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung : a)
Sampai dengan 4 25 meter.
telekomunikasi
di
permukaan
tanah,
lantai maksimum tinggi menara telekomunikasi
b)
berlantai 5 sampai dengan 8, maksimum tinggi menara telekomunikasi 20 meter.
c)
berlantai 9 atau lebih, maksimum tinggi menara telekomunikasi 15 meter.
b. Zona II : Pembangunan menara telekomunikasi yang diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut: 1
Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di maksimum ketinggian 42 meter.
permukaan tanah,
2
Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung : a)
sampai dengan 4 25 meter.
lantai maksimum tinggi menara telekomunikasi
b)
berlantai 5 sampai dengan 8, maksimum tinggi menara telekomunikasi 20 meter.
c)
berlantai 9 atau lebih, maksimum tinggi menara telekomunikasi meter.
15
c. Zona I I I : Pembangunan menara telekomunikasi yang diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka yang peletakannya hanya di permukaan tanah, kecuali tidak dapat dihindari karena keterbatasan lahan, dengan ketinggian maksimal 50 meter. (2)
Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
(3)
Pembangunan menara telekomunkasi yang berda di wilayah-wilayah pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhunbungan Provinsi DKI Jakarta.
(4)
Daerah-dareah yang berada dalam wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran H peraturan ini Pasal 5
Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Seluruh desain menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari TPAK.
BAB III MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 7 (1)
Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
(2)
Operator diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara (cell planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola pesebaran menara telekomunikasi Pemerintah Daerah. Pasal 8
Menara telekomunikasi yang telah ada (existing) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola pesebaran, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari dua operator dengan terlebih dahulu dilakukan kajian struktur oleh Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB). Pasal 9 (1)
Menara telekomunikasi khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan televisi siaran, keberadaannya bersifat sementara.
(2)
Apabila telah tersedia menara yang baru yang dapat digunakan secara bersamasama untuk menampung perangkat pemancar (tranceiver) maka operator televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya (tranceiver) ke sarana tersebut. Pasal 10
(1)
Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.
(2)
Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan operator, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, agar disubtitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator. Pasal 11
(1)
Penyedia menara bersama yang memanfaatkan barang daerah untuk penempatan titik lokasi menara bersama, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
(2)
Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
(3)
Penyedian menara bersama yang titik lokasinya bukan merupakan barang daerah, dapat dilakukan oleh swasta.
(4)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan oieh Gubernur sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage), titik - titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola pesebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder).
(5)
Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan terutama dalam hal pesebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
BAB (V PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12 (1)
Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib m e m i l i k i : a)
Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta.
b)
Surat Keterangan Membangun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c) Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Provinsi DKI Jakarta, apabila jaringan instalasi yang berada pada menara terhubung dengan jaringan utilitas pada ruang publik, (2)
Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tata Kota untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan ruang kota.
(3)
Untuk memperoleh Surat Keterangan Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a) Gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya, b)
Bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa;
c)
Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari Dinas Tata Kota;
d)
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, jika menara telekomunikasi yang dimohon berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandara Udara;
e) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang; f)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 hektar;
g)
Kajian teknis dari TPKB;
h)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
i)
Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat;
j)
Membayar retribusi izin mendirikan bangunan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
sesuai
menara
dengan ketentuan
(4)
Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk menara telekomunikasi bersama, maximum 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi khusus;
(5)
Masa berlaku Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, dapat diperpanjang.
(6)
Untuk memperoleh izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilampirkan : a)
Surat Keterangan Membangun dari Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
b)
Membayar Retribusi Izin Penempatan Jaringan Pelengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Utilitas
dan
Bangunan
Pasal 13 Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izinnya.
masih
berlaku,
tetap
BAB VI SANKSI Pasal 15 Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V! KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
