PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/PENUNJANG LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2004. Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2005, dan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2005, telah ditetapkan pelaksanaan pemberian biaya pemungutan PajaK Daerah kepada instansi pemungut dan Instansi/Penunjang lainnya, yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa untuk menyesuaikan dan mengatur kembali pemberian biaya pemungutan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf
b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Gubernur
tentang
Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang Lainnya.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 2. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-Undang
Nomor 1
Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara; 8. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir; 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan; 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel; 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran; 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan; 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame; 25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan
Pajak
Daerah
Instansi/Penunjang Lainnya;
Kepada
Instansi
Pemungut
dan
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/ PENUNJANG LAINNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
10. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat dengan PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 11. Pajak Daerah lainnya yang dipungut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran. 13. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. 14. Instansi/Aparat Penunjang Lainnya adalah Aparat/Instansi Lembaga/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan pemungutan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Tim Pembina Pusat adalah Instansi Pemerintah Pusat yang secara langsung membina dalam pemungutan Pajak-pajak Daerah.
BAB II BIAYA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 2 Untuk Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan. Pasal 3 (1)
(2)
(3)
Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah, kecuali Biaya Pemungutan PPJ ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PPJ. Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dan diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan dibayarkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai beban tetap. Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Instansi Pemungut dan Aparat Penunjang Lainnya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua PKB dan BBN-KB Pasal 4 Alokasi biaya pemungutan dari PKB dan BBN-KB diberikan kepada Instansi yang berhubungan dengan pemungutan PKB dan BBN-KB, dengan rincian : 1. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Aparat Dinas Pendapatan Daerah; 2. 30 % (tiga puluh persen) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari ; a. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri; b. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian, yang berkaitan dengan penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam kegiatan pelaksanaan di Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang lainnya.
Bagian Ketiga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pasal 5 Alokasi biaya pemungutan dari PBB-KB diberikan kepada Instansi yang berhubungan dengan pemungutan PBB-KB, dengan rincian : 1. 80 % (delapan puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, terdiri dari : a. 45 % (empat puluh lima persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah; b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk PT. Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya. 2. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari : a. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri; b. " 15 % (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang lainnya.
Bagian Keempat Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pasal 6 (1)
Biaya Pemungutan PPJ sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), yang dipungut oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dialokasikan sebagai berikut:
(2)
(3)
a. 94 % (sembilan puluh empat persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan terdiri dari : 1. 54 % (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT PLN (Persero) Pusat; 2. 20 % (dua puluh persen) untuk petugas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang; 3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan. b. 6 % (enam persen) untuk Aparat Penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Penggunaan biaya pemungutan untuk Aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan sebagai berikut: a. 70 % (tujuh puluh persen) diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. b. 30 % (tiga puluh persen) diberikan untuk Aparat Penunjang Lain. Biaya pemungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007. Bagian Kelima
Pajak Daerah lainnya dan Pengalokasian Biaya Pemungutan Pasal 7
Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah lainnya, ditetapkan sebagai berikut: a. 40 % (empat puluh persen) diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. b. 40 % (empat puluh persen) diberikan untuk Aparat Teknis Penunjang. c. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk Aparat Penunjang Lainnya.
BAB III PENGGUNAAN DAN PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 8 (1)
Penggunaan biaya pemungutan bagi Aparat Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, Pasal 5 angka 1 huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 huruf a, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut. a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Aparat Dinas Pendapatan Daerah. b. 10
%
(sepuluh
Pendapatan Daerah.
persen)
untuk Kesejahteraan Aparat Dinas
c. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk penunjang kegiatan koordinasi. d. 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk instansi penunjang lainnya dengan pembagian sebagai berikut. 1. 5 % (lima persen) untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Instansi penunjang lainnya. (2)
Biaya pemungutan bagi Aparat Penunjang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 huruf c, Pasal 5 angka 2 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan pasal 7 huruf c, pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
(3)
Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kriteria dan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan dan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
BAB IV PENGANGGARAN Pasal 9 Biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku maka : a. Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi Lainnya; b. Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi Lainnya; c. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi Lainnya;
d. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi Lainnya. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 101.
