II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Umumnya 1. Sejarah Perkembangan CSR CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan di dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. 6 Adanya Revolusi Industri telah menyebabkan masalah tanggung jawab perusahaan menjadi fokus yang tajam. Ini merefleksikan kekuatan industri baru untuk membentuk kembali hubungan yang sudah diaggap kuno, feodal, klan, rumpun, atau sistem otoritas yang berlandaskan kekeluargaan dan teknologi memberi kekuasaan yang besar dan kekayaan pada “perusahaan”. Tanah harus dibagi-bagikan kembali dan kota-kota dibangun. Kekuatan mesin yang melebihi manusia meningkatkan masalah tanggung jawab dan moralitas. Kesan yang
6
Hangga Surya Prayoga, “CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep”, http://www.dohangga.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 28 November 2011, pada pukul 19.10 WIB
9
10
kadang-kadang muncul adalah Revolusi Industri melakukan pelanggaran keras terhadap sistem, struktur, dan perhatian pada masa lalu. Dampak industrialisasi terhadap lingkungan alam maupun lingkungan buatan menjadi sumber baru untuk diperhatikan dan diberi tanggapan. Kondisi di sekitar pabrik dan kota memperbesar kemarahan dan membuat orang lain memberi perhatian mendalam. 7 Perkembangan CSR semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.8 Konsep hubungan antara perusahaan dengan masyarakat ini dapat juga ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disarankan Nocholas Eberstadt. Beberapa pengamat menyatakan CSR berhutang sangat besar pada konsep etika perusahaan yang dikembangkan gereja Kristen maupun fiqih muamalah dalam Islam. Tetapi istilah CSR sendiri baru menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku “Social Responsibility of Businessmen” pada 1953. Sejak itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dimulai. Tetapi baru pada dekade 1980an dunia barat menyetujui penuh adanya tanggung jawab sosial itu. Tentunya
7
Tom Cannon, Corporate Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan), Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1995, hlm 28. 8 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR), Gresik, Fascho Publishing, 2007, hlm 4.
11
dengan perwujudan berbeda di masing-masing tempat, sesuai pemahaman perusahaan terhadap apa yang disebut tanggung jawab sosial. 9 Buku karangan Howard Bowen yang berjudul “Social Responsibility of Businessmen” dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu Bowen memberikan definisi awal dari CSR sebagai: “…obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions or to follow those line of action which are diserable in term of the objectives and values of our society.” Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsipprinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai bapak CSR. Sejak saat itu sudah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagai negara mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan dalam buku Bowen. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “kewajiban perusahan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan. 10 Pemikiran Bowen dikembangkan pada dekade 1960-an oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Devis yang memperkenalkan konsep Iron law of Social Responsibility. Dalam konsepnya Davis berpendapat bahwa 9
http://www.csrindonesia.com/, terakhir kali diakses tanggal 28 November 2011. Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm
10
37.
12
penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan size atau besarnya perusahaan, studi ilmiah yang dilakukan Davis menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat. Dalam periode 1970-1980 definisi CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah merilis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan.11 Terbitnya buku “The Limits to Growth” pada dasawarsa 1970-an merupakan hasil pemikiran para cendikiawan dunia yang tergabung dalam Club of Rome yang dimana buku tersebut terus diperbaharui sampai dengan saat ini. Buku ini mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak ini mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara di sisi lain, manusia bertambah secara eksponensial. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti dilakukan secara hatihati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. 12 Sampai dengan pada era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya kearah Community Development (CD). Intinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan pola kedermawanan ala Robbin Hood makin berkembang kearah pemberdayaan manusia misal pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, dan sebagainya.
11 12
Ibid. Yusuf Wibisono, Op. cit., hlm 5.
13
Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan civil society. Beragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi prektek CD. CD menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga
lintas pelaku sebagai konsekuensi
berkembangnya keterlibatan berbagai pihak. 13 Terobosan besar dalam kontek CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep “3P” (profit, people, dan planet) yang dituangkan dalam bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business” yang direlease pada tahun 1997. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang. 14 Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak tahun
13 14
Ibid., hlm 6. Yusuf Wibisono, Op. cit., hlm 6-7.
14
2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).15
2. Wacana CSR dari Berbagai Perspektif Saat ini CSR telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi.16 Istilah umum ini dikenal di berbagai negara terutama Amerika. Meskipun kata corporate identik dengan
15
http://mamrh.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 28 November 2011, pada pukul 10.30 WIB. 16 Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta, Forum Sahabat, 2008, hlm 7.
15
korporasi atau perusahaan, sesungguhnya pengertian korporasi tidak semata-mata dimaknai sebagai perusahaan besar, tetapi lebih luas lagi, yaitu badan hukum. 17 CSR secara sederhana dapat diartikan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses usaha yang dijalankan untuk menghasilkan pengaruh positif di masyarakat. CSR adalah memberi timbal balik usaha terhadap masyarakat. Menurut Lord Home dan Richard Watts: Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka, begitu juga halnya dngan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. 18 CSR dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. 19 CSR menurut K.Bertens adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan dapat diarahkan kepada banyak hal, baik kepada diri sendiri, karyawan, serta perusahaan lain. Jika bicara tentang tanggung jawab sosial yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyakarat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya. 20
17
I Gede AB WIranata, Kajian Hukum Penanaman Modal, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm 58. 18 Amin Widjaja, Business Ethics & Coprorate Social Responsibility (CSR), Jakarta, Harvarindo, 2008, hlm 22. 19 Bambang Rudito, Op. cit., hlm 207. 20 K. Bertens, Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa, Jakarta, Pusat Pengembangan Etika Univ. Atmajaya, 2000, hlm 292.
16
UUPT Bab V Pasal 74, menyebut CSR dengan istilah “Tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Pasal 1 butir 3 UUPT didefinisikan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang berasal lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai “Continuing commitmentby business to behave etnically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.21 Konsep CSR berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini, yang lahir sebagai akibat dari desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekate 1980-1990an, konsep CSR terus berkembang. 21
Jackie Ambadar, CSR dalam Praktek di Indonesia, jakarta, PT elex Media Komputundo, 2008, hal 33
17
Munculnya KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 menegaskan konsep suistanibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tak hanya oleh negara tetapi juga oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menurut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : a.
Ketersediaan dana;
b.
Misi lingkungan;
c.
Tanggung jawab social;
d.
Terimpelementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, pemerintah); dan
e.
Mempunyai nilai keuntungan.
Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam CSR. Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan CSR.22 The Commission for European Communities dalam publikasi Green Papernya memandang CSR sebagai sebuah konsep yang penting dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi bagi masyarakat yang 22
http://www.madani-ri.com terakhir kali diakses pada 27 November 2011, pada pukul 18.34 WIB.
18
lebih baik dan lingkungan yang lebih besar. Green Paper mencatat bahwa bagi sebuah organisasi untuk menjadi bertanggungjawab secara lingkungan berarti tidak hanya memenuhi sebuah ekspektasi legal, tetapi juga menginvestasikan lebih dalam hal sumber daya manusia, lingkungan dan hubungan dengan para stakeholders. Green Paper juga mendeskripsikan CSR dalam dua kategori yaitu dimensi internal diinterpretasikan termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keamanan saat kerja, adaptasi pada perubahan, dan manajemen dari dampak lingkungan dan sumber daya alam. Dimensi eksternal termasuk komunitas lokal, rekan bisnis termasuk pemasok dan konsumen dan kepedulian lingkungan global. 23 Magnan & Farrel (2004) mendefinisikan CSR sebagai: “A business acts in socially resposible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders (pihakpihak lain yang berkepentingan) yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab. Sedangkan komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis, pada dasarnya bagaimana perusahaan yang secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sedangkan
Elkington
mengemukakan
bahwa
sebuah
perusahaan
yang
menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas 23
Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, Op. cit., hlm 39.
19
sekitar (people); serta lingkungan hidup (planet earth).24 Hal tersebut dikenal dengan teori triple botton line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Botton Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple botton line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice.
Elkington
memberi
pandangan
bahwa
jika
sebuah
perusahaan
ingin
mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengenai keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).25 Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang merefleksiksn dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. a. Profit ( Keuntungan) . Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.
24
A.B. Susanto, Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility, Jakarta, The Jakarta Consulting Group, 2007, hlm 21-22. 25 Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, Op. cit, hlm 33.
20
Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keuntungan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.
b. People (Masyarakat) Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada masyarakat. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak
kepada
masyarakat
sekitar.
Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan acceptable, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.
21
Menghadapi tren tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, dari setiap aktivitas bisnisnya, karena aspek tersebut bukanlah suatu pilhan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial ini perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa CSR adalah investasi masa depan. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre), melainkan sentra laba (profit centre) pada masa yang akan datang. Karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan. c. Planet (Lingkungan) Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan acceptable maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan dapat menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan setempat kita tinggal pada akhirnya akan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang telah kita
22
lakukan. Apakah kita akan menerima manfaat atau justru menderita kerugian, semuanya bergantung pada bagaimana kita menjaga lingkungan. Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL, yakni profit, people dan planet. Dengan kata lain, “jantung hati” bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan).26 Meskipun memiliki banyak definisi, namun secara esensi CSR merupakan wujud dari giving back dari korporat kepada komunitas. Perihal hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada komunitas (stakeholders).27 Merujuk pada Saidin dan Abidin sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: 28 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan
sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat senior, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
26
Yusuf Wibisono, Op. cit., hlm 33-37. Reza Rahman, Op. cit., hlm 10. 28 Zaim Saidi dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia, Jakarta, Piramedia, 2004, hlm 64-65. 27
23
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Berbagai lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depsos,); Universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif
24
mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.
B. CSR Sebagai Kewajiban BUMN Pengaturan CSR pada UU BUMN dapat dilihat pada : 1. Pasal 88 a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.
2. Pasal 90 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam batas kepatuhan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan CSR pada BUMN tersebut ditindaklanjuti dengan Kepmen. BUMN No. Kep-236/MBU/2003 jo. Permen. BUMN No. Per-05/MBU/2007, sehingga memiliki pokok-pokok pemikiran atau pertimbangan sebagai berikut : 1. Mengingat bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat, maka BUMN dapat menyisihkan sebagian laba
25
bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 2. Persero dan Perum milik Pemerintah (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sedangkan bagi BUMN Persero Terbuka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat mengacu kepada pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada Persero dan Perum (BUMN Non Terbuka).
C. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mula-mula diatur dalam Permeneg BUMN No. 236/MBU/2003 tentang BUMN. Oleh karena yang diatur di dalamnya dipandang belum cukup memberi landasan operasional bagi perusahaan pelaksana program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka Permeneg BUMN No. 236/MBU/2003 tentang BUMN diganti dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan , tanggal 27 April 2007. Adapun sasaran atau objek Permeneg BUMN No. Per 05/MBU/2007 yaitu: 1. Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan a. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri;
26
b. Caranya dengan jalan memanfaatkan dana dari bagian/laba. 2. Program Bina Lingkungan (Program BL) a. Bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN; b. Caranya, melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN. Sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu : 1.
Bersumber dari penyisihan laba BUMN;
2.
Pengadministrasian dan penyusunan RKA Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, terpisah dari RKA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina.
Subjek yang wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan adalah setiap BUMN tanpa mempersoalkan jenis atau bidang kegiatan usahanya. Pelaksanaan Program Kemitraan diberikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan yang diatur dalam Permeneg BUMN No. PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu dalam bentuk :
27
1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap milik usaha kecil; 2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan usaha mitra binaan sebagai pinjaman tambahan dan berjangka pendek. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan merupakan bantuan yang meliputi ruang lingkup : 1. Bantuan korban bencana alam; 2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3. Bantuan peningkatan kesehatan; 4. Bantuan pengembangan prasarana/sarana umum; 5. Bantuan sarana ibadah; dan 6. Bantuan pelestarian alam.
28
D. Kerangka Pikir
UU BUMN Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007
Penerapan CSR pada PT Pupuk Sriwijaya (Persero)
Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil
Program Bina Lingkungan
Gambar 1.Kerangka Pikir
Berdasarkan konsep diatas dapat dijelaskan bahwa : Berdasarkan UU BUMN di-juncto-kan pada Permeneg BUMN No. PER05/MBU/2007, semua jenis BUMN tanpa mempersoalkan jenis dan bidang usahanya memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR. CSR tersebut dilakukan dengan mengadakan Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut.
29
Program kemitraan dilakukan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN. Selanjutnya kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi usaha kecil agar dapat menjadi mitra binaan dari PT Pupuk Sriwijaya (Persero) ditentukan oleh Keputusan RUPS yang berpedoman kepada Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007. Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian BUMN terhadap pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Ruang lingkup pelaksanaan Program BL ini dapat berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam.
