I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas
laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 104.000 km dengan jumlah pulau sebanyak 17.504. Luas wilayah laut mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagi negara yang dikarunia sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar (SEKJEN KKP, 2011). Luasnya wilayah laut merupakan potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri perikanan. Potensi perikanan nasional Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Nilai Volume dan Produksi Sumberdaya Perikanan Tahun 2010 Jenis Potensi Volume Produksi Nilai ( Ribu Ton ) Produksi ( Juta Rp ) Perikanan Tangkap di Laut 5.039 59.580 Perikanan Tangkap di Perairan umum 345 4.969 Perikanan Budidaya Laut 3.515 13.093 Perikanan Budidaya Tambak 1.416 24.444 Perikanan Budidaya Kolam 820 14.502 Perikanan Budidaya Karamba 121 4.238 Perikanan Budidaya Jaring Apung 309 4.472 Perikanan Budidaya Sawah 97 2.582 Total 11.662 127.879 Sumber : SEKJEN KKP, 2011 Wilayah dua pertiga Indonesia yang berupa laut dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya ikan yang melimpah. Akan tetapi, sektor perikanan masih menghadapi masalah, seperti pencurian ikan oleh kapal asing, terjadinya kelebihan tangkap (overfishing) dan rusaknya ekosistem laut akibat praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Berbagai alasan tersebut kemudian
1
mengharuskan Indonesia membangun sebuah strategi pengelolaan sumberdaya perikanan yang efektif dan berkelanjutan
agar dapat memberikan berbagai
manfaat, baik dari segi ekonomi maupun konservasi. Pengelolaan sumberdaya perikanan tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, namun harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sumberdaya perikanan seperti nelayan, pemerintah, lembaga/institusi
non-pemerintah,
akademisi,
pelaku
perikanan
lainnya
(pedagang, kelompok pengolah ikan) dan lain-lain. Para pihak (stakeholders) yang terkait harus memiliki kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan. Pengelolaan sumberdaya perikanan tidak dapat dilakukan secara efektif dengan hanya mengandalkan kemampuan pemerintah dalam membuat dan menegakkan peraturan saja. Berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya perikanan harus samasama menyadari perlunya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta dapat melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya dengan baik. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, menciptakan kesempatan kerja, mengoptimalkan serta menjaga kelestarian stok sumberdaya perikanan. Pengelolaan sumberdaya merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya. Hal ini bertujuan agar sumberdaya perikanan tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sumberdaya ikan masih dianggap memiliki sifat terbuka (open access) dan milik bersama (common property), artinya setiap orang mempunyai hak untuk
2
memanfaatkan sumberdaya tersebut. Persoalan hak memanfaatkan tidak hanya melibatkan satu pihak, yakni masyarakat lokal atau nelayan, tetapi juga pihakpihak lain seperti pengusaha dan pemerintah. Berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya merasa memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Sifat pemanfaatan sumberdaya yang demikian akan mengakibatkan konflik antar pengguna sumberdaya. Besarnya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap sektor pembangunan daerah secara umum dan pembangunan masyarakat pesisir secara khusus masih rendah. Di samping itu pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan belum memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan sehingga terjadi degradasi dan deplesi sumberdaya yang mengarah kepada menurunnya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan nasional. Seiring dengan berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada desentralisasi pemerintahan maka kewenangan pengelolaan sumberdaya alam di perairan laut bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya sumberdaya ikan. Sesuai dengan kewenangan di sektor perikanan yang diserahkan pada daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan aturan-aturan baik yang berkaitan dengan pengelolaan-pengelolaan maupun institusinya. Pengaturan dan penataan kelembagaan dimaksudkan agar pengelolaan sumberdaya perikanan guna meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahan kebijaksanaan dan kegagalan institusi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
3
Dua komponen utama dalam bidang pengelolaan sektor perikanan adalah sumberdaya perikanan sebagai objek yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, serta sumberdaya manusia sebagai pengelola dengan dua pihak penting didalamnya yaitu pihak pengelola yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor perikanan dan pihak pengguna sektor perikanan yang memanfaatkan secara langsung sumberdaya perikanan. Pengelolaan
sumberdaya
perikanan
tidak
dapat
dipisahkan
dari
kelembagaan yang mendukungnya dan sebaliknya kelembagaan tersebut juga tidak terlepas dari para pelaku (stakeholders) perikanan, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang terintegrasi. Kelembagaan merupakan faktor penting yang menggerakkan kinerja dari pengelolaan sumberdaya perikanan. Kelembagaan menghasilkan peraturan atau kebijakan yang merupakan aturan main (rule of game) dalam pengelolaan sumberdaya. Masing-masing pihak memiliki peran dan kegiatan yang berbeda-beda dalam mengelola sumberdaya perikanan. Peran dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut mencerminkan kepentingan yang dimiliki oleh masingmasing pihak, baik itu untuk tujuan pengembangan sumberdaya perikanan maupun untuk tujuan lain. Masing-masing pihak juga mempunyai pengaruh positif maupun negatif terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan seperti yang terjadi di Kecamatan Labuan. Oleh karena itu, perlu diketahui mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan. Dalam
pelaksanaan
pengelolaan
sumberdaya
perikanan
tersebut
diperlukan pelibatan pemerintah daerah dan komunitas nelayan setempat dengan
4
menerapkan pola pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Perlu dikelola secara arif dan bijaksana agar dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, dan apabila tidak dikelola dengan baik akan sangat potensial menjadi sumber konflik bahkan menjadi sumber bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Ketidakjelasan pengelolaan sumberdaya dan terbatasnya regulasi yang mengatur kegiatan penangkapan ikan diduga meningkatkan potensi konflik diantara pengguna sumberdaya, seperti antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang maupun antara kelompok nelayan dengan pemerintah daerahnya. Disamping itu, konflik juga tidak terlepas dari adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum perikanan serta belum terdefinisinya pengetahuan lokal masyarakat nelayan. Nelayan mengeksploitasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya sumberdaya perikanan laut tanpa memperhatikan keberlanjutannya (sustainability), dan hal ini akan mengakibatkan terjadinya kelebihan tangkap (overfishing), serta rusaknya ekosistem laut akibat pemakaian bahan peledak. Kenyataan seperti ini telah terjadi di wilayah Kecamatan Labuan. Tekanan dan pengrusakan terhadap sumberdaya yang terjadi di wilayah Kecamatan Labuan diperparah dengan kurang berfungsinya institusi (lembaga) yang mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya di wilayah ini. Para pelaku destruktif dalam pemanfaatan sumberdaya tidak selalu mendapat sanksi dari kegiatan yang dilakukannya, dengan demikian aktivitas pengrusakan terus saja berlangsung. Pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan perlu dilakukan karena tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan pembangunan sektor perikanan dan
5
kelautan yang berdimensi jangka panjang, dimana kepentingan-kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dipadukan. Pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan langkah konstruktif
untuk
memulihkan kondisi sumberdaya perikanan. Bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan dipengaruhi oleh rezim pengelolaan sumberdaya yang terdiri dari empat tipe, yaitu rezim milik negara, rezim milik swasta, rezim tanpa milik atau akses terbuka dan rezim milik bersama. Labuan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang dikenal dengan kegiatan perikanannya. Labuan sebagai sentra bagi kegiatan perikanan laut di pesisir barat Provinsi Banten. Banten memiliki potensi perikanan yang besar, karena Banten memiliki luas perairan laut sekitar 11.500 km2, dengan panjang garis pantai sekitar 517,42 km. Produksi perikanan Banten pada tahun 2010 yang berasal dari usaha penangkapan tercatat sebesar 59.278 ton (Mulyana, 2011). Potensi produksi kandungan hayati ikan laut di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan MSY (Maximum Sustainable Yield)/batas maksimum penangkapan ikan laut adalah 92.917,7 ton/tahun dan baru dimanfaatkan sebanyak 26.403,6 ton/tahun (28,4%). Potensi sumberdaya perikanan laut masih sangat terbuka untuk dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi (pengembangan) produksi, mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki panjang pantai 307 km yang membentang sepanjang pesisir Barat dan Selatan Kabupaten Pandeglang (BKPM Banten, 2010) Pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan tidak terlepas dari komponen aturan/kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang
6
tercipta dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, ada interaksi dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Keadaan ini menggambarkan adanya suatu kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Maraknya konflik-konflik antar nelayan, penggunaan alat tangkap yang merusak atau
ilegal oleh beberapa masyarakat nelayan yang menyebabkan
rusaknya sumberdaya perikanan dan kelautan dan belum terakomodasinya aspirasi masyarakat
terhadap
pengelolaaan
sumberdaya
perikanan
merupakan
permasalahan-permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini adalah munculnya indikasi degradasi laut yang diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan beracun seperti potasium dan bom serta tekanan terhadap sumberdaya karena padatnya penduduk. Kondisi ini dapat menjadi ancaman bagi kelestarian sumberdaya perikanan dan kelangsungan hidup masyarakat di Kecamatan Labuan. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan harus dilakukan secara terkontrol, sehingga kelestarian sumberdaya perikanan di perairan tersebut senantiasa dapat dipertahankan agar produktivitas optimum terus terjaga. Berdasarkan uraian di atas maka pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan perlu dilakukan dengan sistem kelembagaan yang kuat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya baik dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan.
Hal ini
dimaksudkan agar pengelolaan sumberdaya perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
7
1.2
Perumusan Masalah Dalam masyarakat Kecamatan Labuan yang memiliki kondisi perairan
yang padat tangkap, pengurasan dan eksploitasi sumberdaya ikan cenderung sulit dikendalikan. Keadaan ini bisa berkembang menuju kondisi padat atau tangkap lebih. Selain itu, sering ditemui adanya konflik pemanfaatan sumberdaya ikan antar nelayan dalam hal wilayah penangkapan ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan potasium. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan perikanan yang tepat. Salah satunya adalah perlu adanya sistem kelembagaan yang kuat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.
Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan?
2.
Apa saja aturan yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan?
3.
Berapakah biaya transaksi pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk : 1.
Menganalisis stakeholders
yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya
perikanan di Kecamatan Labuan. 2.
Mengidentifikasi aturan yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan.
8
3.
Menganalisis biaya transaksi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.
Menjadi sarana bagi penulis unuk mengaplikasikan dan mensinergikan ilmu- ilmu yang telah diperoleh di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
2.
Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengelola sumberdaya perikanan.
3.
Menjadi bahan masukan bagi masyarakat nelayan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
4. 1.5 1.
Menjadi sumber referensi dan informasi untuk penelitian berikutnya. Batasan Operasional Sumberdaya perikanan adalah semua kekayaan/ potensi yang ada di laut meliputi ikan dan biota perikanan.
2.
Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus.
3.
Pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah usaha yang ditujukan untuk mengambil, menangkap, ataupun menggunakan sumberdaya ikan secara optimal yang dilakukan secara kontinyu.
4.
Kelembagaan adalah lembaga-lembaga formal maupun informal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan serta aturan-aturan pusat dan kearifan lokal yang berlaku.
9
5.
Kelembagaan formal adalah kelembagaan tertulis yang berpengaruh dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
6.
Kelembagaan informal adalah kelembagaan tidak tertulis atau kearifan lokal yang meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
7.
Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang digunakan untuk biaya informasi, biaya pengambilan keputusan dan biaya operasional bersama yang dipergunakan untuk pengelolaan sumberdaya perikanan.
10
