BAB I PENDAHULUAN. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah panjang untuk mendapatkan status sebagai negara kepulauan. Dimulai dengan perjuangan Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Ir. Djoeanda yang mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda dan menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.1 Pada tahun 1982 deklarasi ini diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Kemudian dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia. UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai 1

http://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda diakses 18 April 2015

1 Universitas Sumatera Utara

2

bentuk pengakuan Internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957.2 Sampai dengan terciptanya Konvensi Hukum Laut Internasional, pengertian mengenai negara kepulauan menjadi suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.3 Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering

terluar

kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan Sembilan berbanding satu.4 Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, wilayah pengaturan perairan Indonesia terbagi menjadi : a. Perairan Kepulauan Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada

2

https://saripedia.wordpress.com/tag/letak-alur-laut-kepulauan-indonesia/ diakses pada 25 Mei 2015 3 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 46 4 Ibid., Pasal 47 ayat (1)

Universitas Sumatera Utara

3

sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Karena Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) sudah mengakui konsep negara kepulauan (archipelagic state) maka perairan kepulauan Indonesia juga masuk kedalam perlindungan hukum laut internasional sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya. b. Perairan Pedalaman Perairan Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial5 . Bagi Indonesia, karena adanya bagian-bagian laut lepas atau laut wilayah yang menjadi laut pedalaman karena penarikan garis dasar lurus dari ujung ke ujung, pembagian perairan Indonesai agak sedikit berbeda dengan negara-negara lain, sehingga perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah dan perairan Pedalaman. Perairan pedalaman ini dibagi pula atas laut pedalaman dan perairan daratan. Pada dasarnya tida ada hak lintas damai di wilayah perairan ini kecuali kawasan perairan pedalamannya terbentuk karena penarikan garis lurus.6 c. Laut teritorial Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal7 dimana batas terluarnya adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. 8 Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis

5

Ibid., Pasal 8 ayat (1) Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 213 7 United Nation Convention on the Law of the Sea Pasal 3 8 Ibid., Pasal 4 6


4

pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut.9 Laut territorial termasuk dalam kedaulatan negara pantai yang secara otomatis menjadi miliknya. Terdapat sejumlah teori yang berkaitan dengan karakter hukum dari territorial negara pantai, mulai dari perlakuan laut territorial sebagai bagian dari res communis, namun tunduk kepada hak tertentu yang bisa dilaksanakan oleh negara pesisir, hingga mengenai laut territorial sebagai bagian dari territorial negara pantai namun tunduk pada hak lintas damai (The Right of Innocent Passage) kapal asing. Sebuah negara pantai diperbolehkan membentuk sabuk maritimnya dan control yurisdiksinya yang luas sesuai dengan ketentuan hukum Internasional. Pembatasan negara pantai adalah hak atas negara lain tentang hak lintas damai melalui laut territorial. Hal inilah yang membedakan antara wilayah laut territorial dari perairan internal negara, yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi tanpa batas negara pantai.10 Kapal-kapal dari semua negara, baik pesisir maupun daratan yang terkurung, memilik hak lintas damai melalui laut territorial. 11 Maka, negara pantai

tidak

boleh

mempublikasikan

menghalangi

bahaya

apapun

kegiatan bagi

lintas

navigasi

damai laut

dan

harus

territorial

yang

diketahuinya. d. Laut Tambahan Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal

9

Ibid., Pasal 6 Berger, Artur Asa. Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab (Harvarindo, 2014), hlm. 65 11 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 17 10


5

dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. 12 Zona tambahan ini bersambungan dengan laut teritorial negara pantai dan dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk:13 a. Mencegah

pelanggaran-pelanggaran

perundang-undangannya

yang

berkenaan dengan masalah bea cukai (customs), perpajakan (fiskal), keimigrasiandan kesehatan atau saniter. b. Menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundangundangannya tersebut di atas. e. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain.14 Berdasarkan Piagam PBB tentang Konvensi Hukum Laut 1982, dalam wilayah ZEEnya Indonesia mempunyai hak kedaulatan (Sovereign rights) atas seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya untuk: a. Mendirikan, mengatur dan menggunakan pulau-pulau buatan, instalasiinstalasi dan bangunan-bangunan lainnya. b. Mengatur penyelidikan ilmiah kelautan. c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. f. Landas Kontinen Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut 12

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 33 ayat 2 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 33 ayat (1) 14 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 55 13


6

teritorialnya

sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga

pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut 15 hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu Commission on the Limit of the Continental Shelf yang akan didirikan dan harus diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB.

16

Maka, Indonesia yang termasuk sebagai negara pantai berhak

mempunyai landas kontinen di luar laut wilayahnya.17 Namun untuk saat ini Indonesia masih harus menyelesaikan batas landas kontinennya dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Vietnam, Australia, Philipina dan Malaysia di Kalimantan Timur. g. Laut Lepas Laut lepas dapat digunakan baik oleh Negara pantai atau Negara tidak berpantai dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu untuk melakukan :18 a. kebebasan berlayar. b. kebebasan penerbangan. c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.

15

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 76 ayat (1) Ibid., Pasal 76 ayat (9) 17 UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 9 ayat (1) 18 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982., Pasal 87

16


7

e. kebebasan menangkap ikan. f. kebebasan riset ilmiah. Salah satu kewajiban Indonesia di laut lepas adalah memberantas kejahatan Internasional, dimana perompakan termasuk dalam pembajakan Internasional, dan melakukan pengejaran seketika apabila dirasa mengganggu keamanan nasional. 19 Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.20 Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis wilayah daratan yang berbentuk gugusan gugusan pulau memiliki potensi sekaligus kelemahan. Potensi terbesarnya adalah sumber daya yang ada di dalamnya, sedangkan kelemahannya adalah masalah perhubungan antar pulau pulau serta masalah keamanan dan kedaulatan.21 Indonesia yang tergolong sebagai bangsa pelaut yang ulung yang telah mengarungi lautan yang luas. Para pelaut ini berlayar antar pulau dengan tujuan ekonomis-perdagangan maupun social budaya. Mereka bertemu dan berinterkasi di tengah laut dengan penuh kerukunan dan kedamaian. Nenek moyang bangsa Indonesia tidak memandang laut sebagai pemisah, justru sebagai pemersatu seluruh kepulauan Nusantara termasuk daratan dan tanah di bawahnya dari pulaupulau ataupun ruang udara di atas laut serta daratan tersebut.22

19

UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 ayat (2) Ibid., Pasal 11 ayat (3) 21 http://www.academia.edu/6765421/Permasalahan_Indonesia_Sebagai_Negara_Kepulauan__Hukum_Laut_Internasional diakses 18 April 2015 22 Parthiana, I Wayan. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia (Bandung, Penerbit Yrama Widya, 2014), hlm. 263-264 20


8

Namun, berapa batas luar bagian laut tanah air tidak ditegaskan oleh setiap etnis yang mendiami nusantara karena dianggap sudah aman dan nyaman memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah ataupun di antara pulau pulaunya sehingga tidak perlu menetapkan batas luarnya yang bukan merupakan sebuah kebutuhan pada saat itu.23 Khusus mengenai Timor – Timur, telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Sebagai Negara Kepulauan, kondisi georafis Indonesia juga memunculkan permasalahan keamanan maritime yang telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer, antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberatasan aksi ilegal di laut, pembajakan dan lain-lain. Pembajakan yang sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan dilaut yang perlu mendapatkan penangan yang serius. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah menjadi daerah paling rawan serangan bajak laut di dunia, setelah operasi internasional membuat aksi bajak laut di Somalia berkurang, demikian dinyatakan PBB.24 Pembajakan di laut tidak dapat dibenarkan dari segi pertimbangan apapun, 23 24

Ibid. http://www.dw.de/asia-tenggara-paling-rawan-bajak-laut/a-17705045 diakses 25 Mei 2015


9

baik dilakukan karena alasan ekonomis ataupun alasan politik. Kejahatan ini telah berlangsung sejak laut menjadi jalur transportasi bagi masyarakat dunia. Kegiatan ini telah meningkat dalam lingkup, intensitas dan kompleksitasnya sehingga mengancam kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan kawasan sekitar.

Hukum Laut Internasional memang kemudian membagi kewenangan untuk menumpasnya dengan melihat dimana pembajakan laut itu terjadi. Jika di laut bebas maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara manapun yang ingin menumpasnya, bahkan Negara-negara diwajibkan untuk bekerjasama menumpas pembajakan tersebut, akan tetapi jika di wilayah satu Negara khususnya laut teritorial maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara pantainya. 25 Melihat semua dampak yang telah diakibatkan oleh sekelompok perompak yang anggotanya terdiri dari sekelompok pengangguran, jelas kasus ini harus segara ditindaklanjuti. Tidak hanya melibatkan Negara Indonesia sebagai suatu negara

yang memiliki wilayah jurisdiksi

lebih luas namun juga dunia

Internasional. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai kewenangan hukum Indonesia terhadap bajak laut dengan mengangkat judul : KEWENANGAN MENANGKAP DAN MENGADILI BAJAK LAUT DI WILAYAH JURISDIKSI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

25

https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/ diakses 25 Mei 2015


10

B. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakan pengaturan hukum Internasional mengenai bajak laut? 2. Bagaimanakah kewengangan Indonesia untuk menangkap dan mengadili bajak laut berdasarkan hukum Internasional? 3. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Indonesia menghadapi kejahatan bajak laut di wilayah jurisdiksinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penulisan Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Internasional mengenai bajak laut. 2. Untuk mengetahui kewengangan Indonesia untuk menangkap dan mengadili bajak laut berdasarkan hukum Internasional. 3. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Indonesia menghadapi kejahatan bajak laut di wilayah jurisdiksinya. 2. Manfaat Penelitian Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisannya. Manfaat secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.


11

a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam mempelajari Hukum Internasional khususnya hukum Laut Internasional serta dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai penegakan atas kejahatan bajak laut di wilayah teritorial suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. b. Manfaat praktis Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah menjadi acuan dalam kerangka berpikir bagi upaya dan solusi penyelesaian permasalahan bajak laut di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Judul skripsi ini ialah “Kewenangan Menangkap dan Mengadili Bajak Laut di Wilauah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional”. Skripsi ini ditulis berdasarkan ide, gagasan, serta pemikiran Penulis yang diperoleh dari berbagai sumber refernsi, bukan dari hasil penggandaan karya tulis orang lain dan oleh karena itu keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam proses penulisan skripsi ini Penulis juga memperoleh data dari buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media elektronik. Jika ada kesamaan dan kutipan, hal itu semata-mata digunakan sebagai referensi dan penunjang yang Penulis perlukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.


12

E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Kewenangan untuk Menangkap dan Mengadili Pembajakan di laut lepas dapat dikategorikan ke dalam kejahatan lintas batas negara. Pelaku pembajakan dapat melibatkan orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda yang terorganisir, rapi dan dikendalikan dari negara mana saja, karena itu serangan terhadap kapal dapat terjadi dimana saja dan pelaku penyerangan bisa melarikan diri kemana saja. Untuk memberantas bajak laut, setiap negara pantai diperbolehkan menggunakan kapal perangnya untuk memberantas bajak laut intternasional. Wewenangnya sangat luas kapal-kapal perang dapat menangkap dan menahan kapal bajak laut. Selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang dapat mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap. Setiap negara harus mengambil tindakan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana dan juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Dalam pelaksanaan yurisdiksi sebagaimana yang dimaksud di atas, negara -negara yang berhasil menangkap para pelaku pembajakan boleh saja mengirimkan para pelaku tersebut ke negara lain yang memiliki peraturan hukum tentang hal itu untuk diadili di negara tersebut.26 2. Pengertian Wilayah Perairan Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, peraiaran kepulauan, dan laut

26

Konvensi Roma 1988 Pasal 3


13

territorial. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bagi negara kepulauan, laut teritorial yang terdapat dalam wilayah perairan meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya perairan kepulauannya dinamakan perairan internal termasuk dalam laut territorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya dan, kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea).27 Istilah laut teritorial dan perairan teritorial kadang-kala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan dimana negara memiliki yurisdiksi, termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berpotensi. 3. Pengertian Wilayah Yurisdiksi Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya yang akan tetap melekat pada negara berdaulat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa wilayah

27

United Nation Convention on the Law of the Sea : TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE


14

yurisdiksi meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Yurisdiksi territorial baik subyektif maupun obyektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri. Menyadari makna kedaulatan (sovereignty) dalam hubungannya dengan hukum internasional, yang didalamnya ada batasan, namun demikian hanya bagi negara yang mempunyai yurisdiksi menurut hukum internasional. Dalam hal ini pada prinsipnya yurisdiksi suatu negara, terkait tidak saja dengan ketentuan hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga dengan hukum internasional yang berlaku. Yurisdiksi Teritorial sebagai kewenangan suatu Negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada/terjadi dalam batas-batas teritorialnya, tidak mutlak tapi dibatasi oleh hukum internasional sehingga pengecualiannya antara lain: a. Terhadap kepentingan Negara asing yang sedang berada dalam suatu Negara. b. Perwakilan diplomatik dan konsuler. c. Kapal pemerintah dan kapal dagang pemerintah asing. d. Angkatan bersenjata Negara asing. e. Organisasi internasional baik terhadap pimpinannya maupun stafnya.


15

F. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang melakukkan analisa hukum atas peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim dalam penulisan ini pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma -norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang kedaulatan suatu negara di wilayah laut dan upaya penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam perangkat hukum internasional maupun perjanjian internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan semua data yang kemudian dianalisis

dan

dibandingkan

berdasarkan

kenyataan

yang

sedang

berlangsung dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya. 2. Sumber Data Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan huku yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adaah Piagam PBB 1945, Konvensi Hukum Laut 1982. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum internasional.


16

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukumyang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan badan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan yakni untuk mendapatkan landasan dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya maupun tidak langsung (internet) yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis Data Data yang terdapat dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kulitatif adalah proses kegiatan yang meliputi, mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mensitensiskan data selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukkan pola, hubunganhubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskriptif naratif, bagan, flow chart, matriks maupun gambar-gambar yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman untuk mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan, maka pembahasan akan diuraikan secara garis besar melalui sistematika penulisan. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menguraikannya lebih lanjut mengenai inti permasalahan yang akan dicari


17

jawabannya. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari lima bab yang terdapat dalam skripsi. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab. Sistematikannya adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Dalam Bab I ini dibahas mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan judul penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan perumusan masalah dan diikuti dengan tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian. Bab ini juga membahas mengenai keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan serta metodelogi penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II

: PENGATURAN

HUKUM

INTERNASIONAL

MENGENAI

BAJAK LAUT Dalam Bab ini berisi tentang Sejarah Bajak Laut dan bagaimana pengaturan mengenai bajak laut menurut konvensi dan sumber hukum

lainnya

sesuai

dengan

pengaturan

dalam

Hukum

Internasional. BAB III

: KEWENANGAN INDONESIA UNTUK MENANGKAP DAN MENGADILI

BAJAK

LAUT

BERDASARKAN

HUKUM

INTERNASIONAL. Dalam Bab ini berisi mengenai kewenangan Indonesia terhadap bajak laut di wilayah teritorialnya dan bagaimana penanganan terhadap bajak laut tersebut.


18

BAB IV

: CARA INDONESIA MENGHADAPI KEJAHATAN BAJAK LAUT DI WILAYAH YURISDIKSINYA. Dalam Bab ini berisi tentang bagaimana Indonesia mengahadapi bajak laut di wilayah yurisdiksinya dan pengaturan mengenai Hukum Alur Kepulauan Indonesia (ALKI).

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan Bab penutup dari keseluruhan rangkaian bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini dan dilengkapi dengan saran-saran.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah

Recommend Documents