HUBUNGAN KEBIJAKAN DEMOKRATIS DAN TRANSPARANSI LEGISLATIF UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PUBLIC POLICY EXCELLENCE

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017)

HUBUNGAN KEBIJAKAN DEMOKRATIS DAN TRANSPARANSI LEGISLATIF UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PUBLIC POLICY EXCELLENCE Gomer Hauteas, Sugeng Rusmiwari, Dody Setyawan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi E-mail: [email protected] Abstract : Legislative Council is required to create a policy that promote democratic values, cultivating an attitude of transparency as a trusted policy actors, so as to empower and improve the public welfare towards creating the desired changes, which in turn realize a excellence public policy. This type of research is quantitative descriptive, the main data source is the primary data with questionnaire which is refering to the Likert Scale, sampling techniques is simple random sample, the data analysis is path analysis. The results of research is the democratic policy is correlated to the excellence public policy in amount of 40.9% and the legislative transparency is correlated to the public policy amount of 39.5%, while the democratic policy on the public empowerment have a relationship in creating the excellence public policy 43.1%, and the legislative transparency to increase the public empowerment have relationship in creating excellence public policy amount of 39.2%. Conclusion the research shows that the democratic policy and the legislative transparency have relationships to increase the public empowerment in creating excellence public policy. Key Words: Democratic Policy, Legislative Transparency, Public Empowerment Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk membuat suatu kebijakan yang mengedepankan nilainilai demokratis, menanamkan sikap transparansi sebagai aktor kebijakan yang dipercaya, sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju perubahan yang dicita-citakan, yang pada akhirnya terwujud suatu kebijakan publik yang unggul. Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sumber data utama adalah data primer dengan alat pengambilan data yaitu kuesioner atau angket yang mengacu pada Skala Likert, teknik sampel yang digunakan adalah sampel sederhana, analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian yaitu kebijakan demokratis memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 40,9% dan transparansi legislatif memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 39,5%, sementara kebijakan demokratis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 43,1%, dan transparansi legislatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 39,2%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan demokratis dan transparansi legislatif memiliki hubungan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul. Kata Kunci : Kebijakan Demokratis, Transparansi Legislatif, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN Realita ketegangan hingga kekerasan antara masyarakat dengan pemerintah atas implementasi kebijakan kian terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini. Pada hakekatnya, salah satu faktor yang patut diduga sebagai penyebabnya adalah karena kurangnya daya tanggap atas kebijakan publik yang unggul (public policy excellence) dari lembaga pemerintahan. Kurangnya daya tanggap terhadap keunggulan kebijakan dilihat dari proses kebijakan yang tidak didasarkan pada input kebijakan yang 85 www.publikasi.unitri.ac.id

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) demokratis dalam mengatasi masalah-masalah publik (rakyat) yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau rakyat, serta mengabaikan aspek deliberatif dan dialog yang transparan sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Wahyuningsih, 2011). Keunggulan suatu kebijakan dapat dihasilkan melalui proses kebijakan yang demokratis dan sikap transparansi dari pemerintah khususnya lembaga legislatif sebagai aktor kebijakan publik dalam menyediakan informasi yang falid dan akurat, serta secara terbuka mudah diakses, dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Keunggulan dari kebijakan publik dapat diukur melalui kecerdasan dalam memecahkan masalah pada inti permasalahannya, bijkasana dalam meminimalisir masalah, memberikan harapan untuk maju dan berpikir positif, memperjuangkan kepentingan publik, memberikan ruang bagi pengembangan kehidupan publik, mendorong publik untuk melaksanakan kebijakan publik tanpa harus dipaksa, serta mengembangkan produktifitas, efisien dalam implementasi dan efektif dalam kinerja atau hasil kebijakan (Nugroho, 2014). Prioritas utama dalam kebijakan publik adalah bagaimana menjunjung tinggi semangat pemberdayaan yang bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu ketidakmampuan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, demi terwujudnya masyarakat yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera secara berkelanjutan. HIPOTESIS Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan demokratis dalam mewujudkan public policy excellence; 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi legislatif dalam mewujudkan public policy excellence; 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan demokratis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence; 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi legislatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence. METODE Penelitian yang dilakukan termasuk kategori jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2011) dan menggunakan metode penelitian kwantitatif (Creswell, 2014), penelitian berlangsung pada tahun 2016 di Kantor DPRD Kota Malang, data utama yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari angket atau kuesioner tertutup (Sugiyono, 2011), teknik sampel yang dipilih adalah sampel sederhana atau “simple random sampling” (Sugiyono, 2011), dengan sampel berjumlah 60 orang, teknik analisis dan pengujian disusun dengan langkah-langkah : 1. Menguji Validitas dan Realibilitas Instrumen 2. Uji Statistika 3. Uji Hipotesis 3.1. Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial) 3.2. Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 4. Perhitungan Prosentase Hubungan Antar Variabel

86 www.publikasi.unitri.ac.id


HASIL DAN PEMBAHASAN Menguji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Menguji Validitas Instrumen Rumus yang digunakan untuk menguji validitas suatu data adalah rumus korelasi Pearson’s Product Moment (PPM) sebagai berikut : 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑛( 𝑋𝑖𝑋𝑡) − ( 𝑋𝑖) ( 𝑋𝑡) {𝑛

𝑋𝑖 2 − ( 𝑋𝑖)2 }{𝑛

𝑋𝑡 2 − ( 𝑋𝑡)2 }

Dimana : r hitung = Koefisien korelasi 𝑋𝑖 = Jumlah skor item 𝑋𝑡 = Jumlah skor total (seluruh item) 𝑛 = Jumlah responden Kaidah keputusan : jika r hitung > r tabel berarti valid jika r hitung < r tabel berarti tidak valid. Distribusi (Tabel r) pada taraf sig 5% dan n = 60 Sumber : Sandjojo (2011) Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Demokratis (X1) Item No 1 2 3 4 5 6 7 8

r hitung 0.642 0.798 0.619 0.752 0.661 0.665 0.698 0.615

r tabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254

Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0.254), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dapat digunakan untuk mengukur variabel Kebijakan Demokratis (X1).



Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Legislatif (X2) Item No 1 2 3 4 5

r hitung 0.656 0.607 0.488 0,840 0.746

r tabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254

Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0.254), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dapat digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Legislatif (X2). Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z) Item No 1 2 3 4 5 6

r hitung 0.734 0.766 0.493 0.577 0.476 0,690

r tabel 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254

Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0.254), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dapat digunakan untuk mengukur variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z). Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Public Policy Excellence (Y) Item No

r hitung

r tabel

Kesimpulan

1 2 3 4 5 6

0.647 0.461 0.638 0.833 0.709 0.661

0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254

Valid Valid Valid Valid Valid Valid


JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) 7

0,770

0.254

Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0.254), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dapat digunakan untuk mengukur variabel Public Policy Excellence (Y). Menguji Reliabilitas Instrumen Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut : r 11 =

𝑘 𝑘−1

x 1−

𝑆𝑖 𝑆𝑡

Dimana : r 11 = nilai reliabilitas 𝑆𝑖 = jumlah varians skor tiap-tiap item 𝑆𝑡 = varians total 𝑘 = jumlah item Kaidah keputusan :

jika r 11 > r tabel berarti valid jika r 11 < r tabel berarti tidak valid. Distribusi (Tabel r) pada taraf sig 5% dan n-1 = 59 Sumber : Sandjojo (2011) Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, Z, dan Y Variabel r 11 r tabel Kesimpulan 0.767 0.252 Reliabel X1 0.765 0.252 Reliabel X2 0.749 0.252 Reliabel Z 0.765 0.252 Reliabel Y Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas (r 11) setiap variabel lebih besar dari nilai r tabel (0.252), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk setiap variabel dinyatakan reliabel sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini dalam rangka pengumpulan data. Uji Statistik Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk uji statistik adalah sebagai berikut : 1. Uji normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas menggunakan SPSS 20 dengan uji Kolmogorov-Smirnov maka terlihat bahwa : X1 = 0,978 > 0,05 maka populasi berdistribusi normal X2 = 0,998 > 0,05 maka populasi berdistribusi normal Z = 1,723 > 0,05 maka populasi berdistribusi normal 89 www.publikasi.unitri.ac.id

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) Y = 1,288 > 0,05 maka populasi berdistribusi normal Dari hasil uji diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data sampel dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang digunakan berasal dari populasi yang mempunyai varians yang homogen. Berdasarkan uji homogenitas menggunakan SPSS 20 diperoleh nilai signifikansi variabel Public Policy Excellence (Y) berdasarkan variabel Kebijakan Demokratis (X1), veriabel Transparansi Legislatif (X2) dan variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z) masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian populasi data variabel Policy Excellence (Y) berdasarkan variabel X1, X2, dan Z dalam penelitian ini adalah tidak berbeda atau homogeny. Pengujian model Hasil pengujian model struktural penelitian disajikan seperti yang nampak pada gambar berikut: Kebijakan Demokratis (X1)

𝑟𝑥1𝑦 = 0,640 𝑟𝑥1𝑧 = 0,542 Pemberdayaan Masyarakat (Z)

𝑟𝑧𝑦 = 0,177

Public Policy Excellence (Y)

𝑟𝑥2𝑧 = 0,068 𝑟𝑥2𝑦 = 0,628

Transparansi Legislatif (X2)

Gambar Hasil Uji Korelasi

Pengujian Hipotesis Uji T (Uji Hipotesis Secara Parsial) Pengujian hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel secara individu menggunakan uji t. Hipotesis yang diajukan akan disimpulkan melalui perhitungan nilai koefisien regresi dan signifikansi untuk setiap variabel yang diteliti. Hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut : Tabel Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan 2 90 www.publikasi.unitri.ac.id

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) β

T hitung

T tabel

0,436 0,414

4,229 4,018

2,000 2,000

Variabel Kebijakan Demokratis (X1) Transparansi Legislatif (X2)

Keputusan Diterima Diterima

1. Hipotesis 1 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kebijakan Demokratis (X1) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis 1 dan 2, diperoleh nilai koefisien regresi variabel Kebijakan Demokratis (X1) sebesar 0,436 dan t hitung sebesar 4,229. Nilai t hitung selanjutnya diuji signifikansinya dengan membandingkan nilai t tabel. Bila menggunakan t tabel untuk n = 60 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai t tabel = 2,000. Dari hasil perhitungan t hitung = 4,229 > dari t tabel = 2,000, maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan demokratis terhadap public policy excellence. 2. Hipotesis 2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Transparansi Legislatif (X2) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis 1 dan 2, diperoleh nilai koefisien regresi variabel Transparansi Legislatif (X2) sebesar 0,414 dan t hitung sebesar 4,018. Nilai t hitung selanjutnya diuji signifikansinya dengan membandingkan nilai t tabel. Bila menggunakan t tabel untuk n = 60 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai t tabel = 2,000. Dari hasil perhitungan t hitung = 4,018 > dari t tabel = 2,000, maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi legislatif terhadap public policy excellence. Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) Pengujian hipotesis 3 dan 4 dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel secara bersama-sama (simultan) menggunakan uji F. Hipotesis yang diajukan akan disimpulkan melalui perhitungan nilai koefisien determinasi dan signifikansi untuk setiap variabel yang diteliti. 3. Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kebijakan Demokratis (X1) dan Transparansi Legislatif (X2) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). Hasil pengujian hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh seperti tabel berikut : Tabel Hasil Pengujian Hipotesis 3 a

ANOVA Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

219,498

2

109,749

Residual

268,152

57

4,704

Total

487,650

59

F 23,329

a. Dependent Variable: Public Policy Excellence b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Demokratis


Sig. ,000

b


Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis 3, diperoleh nilai F hitung sebesar 23,329. Nilai F hitung selanjutnya diuji signifikansinya dengan membandingkan nilai F tabel. Bila menggunakan F tabel untuk n = 60 dan kesalahan 5% maka F tabel = 3,15. Ketentuan bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak, tetapi sebaliknya bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Dari hasil perhitungan ternyata F hitung = 23,329 > dari F tabel = 3,15, dengan demikian maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kebijakan Demokratis (X1) untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Z) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). 4. Hipotesis 4 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Transparansi Legislatif (X2) untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Z) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). Hasil pengujian hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh seperti tabel berikut : Tabel Hasil Pengujian Hipotesis 4 a

ANOVA Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

201,410

2

100,705

Residual

286,240

57

5,022

Total

487,650

59

F 20,054

Sig. ,000

b

a. Dependent Variable: Public Policy Excellence b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat, Transparasi Legislatif

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis 4, diperoleh nilai F hitung sebesar 20,054. Nilai F hitung selanjutnya diuji signifikansinya dengan membandingkan nilai F tabel. Bila menggunakan F tabel untuk n = 60 dan kesalahan 5% maka F tabel = 3,15. Ketentuan bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak, tetapi sebaliknya bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Dari hasil perhitungan ternyata F hitung = 23,329 > dari F tabel = 3,15, dengan demikian maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kebijakan Demokratis (X1) untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Z) dalam mewujudkan Public Policy Excellence (Y). Perhitungan Prosentase Hubungan Antar Variabel yang Dihipotesiskan Hasil perhitungan persentase hubungan antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilihat dari hasil uji R Square dan Adjusted R Square menggunakan SPSS 20 dan dirangkum dalam tabel berikut :

Hipotesis

Tabel Rangkuman Hasil Uji R Square dan Adjusted R Square R Square Adjusted R Square

X1, Y

0,409 92

www.publikasi.unitri.ac.id

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) X2, Y X1, Z, Y X2, Z, Y

0,395 0,431 0,392

Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji r square dan adjusted r square diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Besarnya hubungan variabel Kebijakan Demokratis (X1) dan variabel Public Policy Excellence (Y) adalah 40,9%; 2. Besarnya hubungan variabel Transparansi Legislatif (X2) dan variabel Public Policy Excellence (Y) adalah 39,5% 3. Besarnya hubungan variabel Kebijakan Demokratis (X1), variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z) dan variabel Public Policy Excellence (Y) adalah sebesar 43,1%. 4. Besarnya hubungan variabel Transparansi Legislatif (X2), variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z) dan variabel Public Policy Excellence (Y) adalah sebesar 39,2%. Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan kebijakan demokratis dan transparansi legislatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence, terlihat bahwa hubungan setiap variabel yang diteliti bernilai positif, hal ini membuktikan bahwa dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul, maka lembaga legislatif sebagai aktor kebijakan publik perlu mengutamakan partisipasi masayarakat untuk memberikan aspirasi dan opini secara bebas dan setara melalui musyawarah antar masyarakat dan pemerintah dengan tujuan agar menghasilkan kebijakankebijakan dan pengambilan keputusan yang maksimal demi kepentingan masyarakat secara luas (Mardiyanta, 2011). Terwujudnya kebijakan publik yang unggul tidak terlepas pula dari sikap keterbukaan lembaga pemerintahan dalam memberikan kemudahan data dan informasi kepada masyarakat untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan bersama yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Prioritas utama dari kebijakan publik yang unggul adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perubahan sosial, ekonomi dan politik, memberdayakan dan memperkuat serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dan melindungi atau memihak kepada yang lemah atau yang tidak berdaya demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2013). KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis terhadapa variabel Kebijakan Demokratis (X1) dan variabel Transparansi Legislatif (X2) yang merupakan variabel-variabel bebas (independent variables), dan variabel Pemberdayaan Masyarakat (Z) yang merupakan variabel intervening atau mediating, dan variabel Public Policy Excellence (Y) yang merupakan variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :


JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017) 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan demokratis dalam mewujudkan public policy excellence dengan prosentase sebesar 40,9%; 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi legislatif dalam mewujudkan public policy excellence dengan prosentase sebesar 39,5%; 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan demokratis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence dengan prosentase sebesar 43,1%; 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi legislatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence dengan prosentase sebesar 39,2%. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan demokratis yang dibuat oleh DPRD Kota Malang memiliki hubungan yang kuat dan paling dominan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul (public policy excellence). Transparansi legislatif DPRD Kota Malang memiliki hubungan yang kuat pula untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan public policy excellence. Kebijakan demokratis yang dibuat oleh DPRD Kota Malang memiliki hubungan yang kuat dalam mewujudkan public policy excellence, dan juga transparansi legislatif dalam mewujudkan public policy excellence memliki hubungan yang kuat pula. DAFTAR RUJUKAN Creswell, J.W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Mardikanto, T &Soebiato, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung :Alfabeta. Mardiyanta, A. 2011. Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan lmplementasinya,24(3),(Online),(http://journal.unair.ac.id/filerPDF/09Antun Mardiyanta Kebijakan publik deliberatif-Edit Helmy_editan niken_.pdf), diakses 07 Desember 2015. Nugroho, R. 2014. Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sandjojo, N. 2011. Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta. Wahyuningsih, R.D. 2011. Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif, 15 (1). (Online), (https://eprints.uns.ac.id/12023/1/ Publikasi_Jurnal_(27).pdf). Diakses 08 Desember 2015.


HUBUNGAN KEBIJAKAN DEMOKRATIS DAN TRANSPARANSI LEGISLATIF UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PUBLIC POLICY EXCELLENCE

Recommend Documents