HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG) TESIS

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG) TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh: Elyviana B4B 008 070

PEMBIMBING: Dr. Budi Santoso, SH, MS

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG)

Disusun Oleh :

Elyviana B4B 008 070

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Dr. Budi Santoso, SH. MS NIP. 19611005 108603 1 002

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG)

Disusun Oleh :

Elyviana B4B 008 070

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 14 Juni 2010

Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Dr. Budi Santoso, SH., MS NIP. 19611005 108603 1 002

H. Kashadi, SH., MH. NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini Elyviana, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain

dalam

tesis

ini

dilakukan

dengan

menyebutkan

sumbernya

sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. 2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 24 Juni 2010 Yang menyatakan,

Elyviana

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Jesus Christ yang telah melimpahkan segala kasih, berkat, dan anugerahNya kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : “HUBUNGAN

HUKUM

PARA

PIHAK

DALAM

PEMBIAYAAN

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG)” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penulisan tesis ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Tesis ini banyak didukung oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Pada saat ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2.

Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3.

Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4.

Bapak H. Kashadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Magister kenotariatan. 5.

Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS selaku Sekretaris Program Studi Magister

Kenotariatan

Akademik

dan

penyusunan

Universitas

sekaligus

tesis

ini,

sebagai yang

Diponegoro

Semarang

pembimbing

dengan

penulis

kebijaksanaannya

Bidang dalam serta

kesabarannya dalam mengarahkan dan memberikan arahan serta masukan terhadap topik, judul, dan materi dari karya ilmiah ini sehingga dapat terselesaikan. 6.

Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi umum dan Keuangan.

7.

Bapak Herman Susetyo, SH., M.Hum Selaku Dosen Wali penulis pada masa perkuliahan.

8.

Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

9.

Staf Administrasi/Pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Bapak Norman Mulyadi (CV. Karya Rejeki Motor), yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

11. Tim Reviewer Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis, yaitu Bapak H. Kashadi, SH., MH, Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS, Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum, Bapak Suradi, SH., M.Hum, dan Ibu Siti Mahmudah, SH., MH yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang. 12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga terselesainya tesis ini. Akhir kata, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik ketika penulis masih menjalani masa studi sampai dengan terselesaikannya penulisan tesis ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Penulis mengharapkan kepada semua untuk memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, 24 Juni 2010 Penulis,

Elyviana

ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah sewa guna usaha atau leasing. Ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha atau leasing ini adalah dua surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1169/KMK.01/1991 dan nomor: 634/KMK.013/1990. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wanprestasi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee dan yang seringkali terjadi adalah masalah keterlambatan pembayaran uang angsuran pada tiap bulannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dengan pendekatan secara kekeluargaan, jika tidak mengindahkan maka pihak lessee dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek leasing dapat ditarik oleh pihak lessor. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pihak lessor harus hati-hati melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari pihak lessee. Kata kunci: Leasing, Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Cara Leasing, Wanprestasi dalam Leasing

ABSTRACT

Economic problems that occur in Indonesia has affected troubles for the government of the country to develop a newly financial institution other than banks. Financial institution offers several funding systems in form of capital goods to businessmen, for example, leasing and operational rights loan. Leasing is regulated in a memorandum of understanding signed by two ministers,

Minister of Finance Republic Indonesia No. 1169/KMK.01/1991

and No. 634/KMK.013/1990. This research will discuss about correlation between customer, finance agent, and dealer in leasing process for paying credit according to goverment law. This thesis used an empirical juridicial approach, with specification of the research applies an analysis description. Method of data collection is by collecting primary and secondary data, which are subject to a qualitative analysis by using deductive and inductive methods. Conclution which can be taken is most of wan-achievement is earn by lessee and the problem usually is installment delay in payment in every month during the period of leasing. Solution for the wan-achievement problem by doing personal approach, that lessor gives some notice to attention to that matter so the drawing or reauthorizing the object of leasing by lessor. Recommendation by author is lessor must be careful to analyse the character and ability of lessee to pay credit. Keyword: Leasing, Motor Vehicle Financing by Leasing, breach in Leasing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii SURAT PERNYATAAN .............................................................................. iii KATA PENGANTAR ................................................................................... iv ABSTRAK ................................................................................................... v ABSTRACT ................................................................................................. vi DAFTAR ISI ................................................................................................ vii DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii BAB I

: PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ................................................................ 4 D. Manfaat Penelitian .............................................................. 5 E. Kerangka Teori .................................................................... 5 F. Metode Penelitian ................................................................ 16 G. Sistematika.......................................................................... 19

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 21 A. Tinjauan Umum tentang Leasing ........................................ 21 1. Sejarah Leasing ............................................................. 21 2. Dasar Hukum Leasing .................................................... 28 3. Pengertian Leasing ........................................................ 29 4. Jenis-Jenis Leasing ........................................................ 36 5. Keuntungan dan Kerugian Leasing ................................ 43 6. Perbedaaan Pembiayaan Leasing dengan Pembiayaan Lainnya ...................................................... 51

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 56 A. Hubungan Hukum Para pihak dalam Leasing ................... 56 1. Para Pihak dan Hubungan Hukum Para Pihak dalam Leasing ............................................. 56 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Leasing ............. 58

3. Putusnya Perjanjian Leasing.......................................... 60

a. Putusnya Kontrak Leasing Karena Konsensus ....... 60 b. Putusnya Kontrak Leasing Karena Wanprestasi ..... 62 c. Putusnya Kontrak Leasing Karena Force Majeure .. 72 B. Upaya Hukum Yang Digunakan Oleh Perusahaan Penyelenggara Leasing untuk Menangkal Resiko apabila Lessee Wanprestasi ........................................................... 74 1. Persyaratan Jaminan sebagai Pengaman Lessor......... 74 2. Penyelesaian Wanprestasi dengan Penarikan dan Eksekusi Kendaraan ..................................................... 85 BAB IV

: PENUTUP................................................................................. 94 A. KESIMPULAN ..................................................................... 94 B. SARAN ................................................................................ 95

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1

Perbedaan Leasing dengan Sewa-menyewa

52

Tabel 2

Perbedaan Leasing dengan Jual Beli

54

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung sangat cepat. Batas-batas dunia sudah tidak ada lagi dengan adanya teknologi internet. Perkembangan ekonomi juga berlangsung cepat dan menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah daripada mobil, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Di lain pihak, mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal. Bagi sebagian masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan

kendaraan

tersebut

untuk

mempercepat

dan

mempermudah mobilitasnya. Di lain pihak, dealer motor dan mobil menginginkan

agar

produknya

terjual

kepada

masyarakat

agar

mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing. Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan (leasing) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik

dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan leasing sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.

Salah satu leasing yang terbesar dalam membiayai pembelian kendaraan bermotor di Indonesia adalah FIF (Federal International Finance). PT FIF adalah cabang dari PT Astra International Tbk yang merupakan bagian dari Astra Financial Service Group. PT FIF mula-mula terlibat dalam suatu usaha jasa keuangan pada tahun 1989, usaha jasa keuangan ini mencakup usaha pembiayaan, persewaan, dan penguangan piutang dagang. Sejak tahun 1996, perusahaan secara berangsur-angsur bergeser fokusnya menjadi perusahaan yang membiayai sepeda motor Honda dalam hal hak penyaluran Honda kepada pelanggan secara langsung. Usaha ini didukung oleh 227 dealer dan 70 kantor cabang di 150 kota di Indonesia. Oleh karena itu PT FIF dapat dikatakan telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor terkemuka terutama di Indonesia. PT FIF telah melayani lebih dari 700.000 pelanggan dan mengendalikan pangsa pasar sekitar 57% dari semua pembiayaan sepeda motor Honda di Indonesia.1 PT FIF membayar harga motor secara kontan kepada pihak dealer kendaraan bermotor yaitu CV. Karya Rejeki Motor dan selanjutnya pihak pembeli kendaraan bermotor membayar harga beli motor plus bunganya kepada pihak lembaga pembiayaan (FIF). Pembayaran dilakukan secara angsuran sehingga dapat terjangkau oleh pembeli. Melalui cara ini CV. Karya Rejeki Motor bekerjasama dengan PT FIF agar pihak pembeli mendapatkan kendaraan bermotor dengan cara kredit, 1

http://www.fifkredit.com, ’’Sejarah Umum PT Federal International Finance,’’ dipublikasikan tanggal 2 Desember 2003, diakses tanggal 17 Januari 2008.

sehingga mempermudah pihak pembeli untuk mendapatkan langsung kendaraan bermotor yang dibutuhkannya. Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan leasing ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian sepeda motornya. Hal ini terlihat dari banyaknya bad debt yang terjadi. Adanya bad debt ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Dalam menyelesaikan masalah bad debt ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu sangat penting diketahui hubungan hukum antara pihak pembeli dan perusahaan pembiayaan. Setelah diketahui bagaimana hubungan hukum antara kedua pihak tersebut, maka dapat ditentukan penyelesaian hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan masalah pembiayaan. Hasil penelitian akan dituangkan dalam tesis berjudul: HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (STUDI KASUS CV. KARYA REJEKI MOTOR DI KOTA SEMARANG)

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana hubungan hukum para pihak terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing?

2.

Upaya hukum apa yang digunakan oleh perusahaan penyelenggara leasing untuk menangkal resiko apabila Lessee wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing.

2.

Untuk

mengetahui

upaya hukum

yang

digunakan

oleh

perusahaan

penyelenggara leasing untuk menangkal resiko apabila Lessee wanprestasi. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teori maupun dari segi praktek. 1. Manfaat teori Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan sebagai penunjang pemasaran kendaraan bermotor. 2. Manfaat praktek Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi calon pembeli kendaraan bermotor agar dapat mengetahui peran lembaga pembiayaan secara konkrit.

E. Kerangka Teori 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan (Leasing) Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat oleh keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing), pasal 1 huruf (a) Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operation lease)

untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 634/KMK.013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (perusahaan leasing), pasal 1 huruf (c) Pengadaan Barang Modal berfasilitas dengan cara Finance Lease adalah pembiayaan untuk pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Leasing untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak opsi bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee) untuk membeli barang modal berfasilitas yang bersangkutan (option to purchase) atau memperpanjang perjanjian leasing berdasarkan nilai sisa (residual value) yang telah disepakati bersama.

2. Pengertian Perjanjian Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan (Overeenkomst) dan hukum perjanjian adalah (Overeenkoms-tenrecht). Berkenaan dengan istilah hukum perjanjian (sebagai bagian atau isi dari hukum perikatan) terdapat beberapa istilah/pendapat,

dalam

Kitab

Undang

Hukum

Perdata

Buku

III,

Subekti

menggunakan istilah kontrak atau persetujuan. Akan tetapi dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti ”Menggunakan istilah perjanjian sewa menyewa”.2 Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menentukan : ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Di dalam KUH Perdata digunakan istilah ”persetujuan” bukan ”perjanjian”. Akan tetapi secara umum istilah perjanjian dan persetujuan ini sama. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung banyak kelemahan, antar lain kurang lengkap. Dikatakan kurang lengkap karena, pertama hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Ini diketahui dari rumusan ”Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata ”mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Kedua, pengertian tersebut dikatakan kurang lengkap 2

C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 204.

karena kata perbuatan mencakup juga semua perbuatan yang tanpa kata sepakat. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum.3 Sudikno Mertokusumo juga memberi pengertian perjanjian sebagai ”hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.4

3. Unsur Perjanjian Menurut Muljadi dan Widjaja unsur perjanjian terdiri dari unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia.5 a. Unsur Esensialia dalam Perjanjian Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian sewa beli. Perjanjian jual beli mengatur kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang, sedangkan penjual menyerahkan barang. Di lain pihak pada perjanjian beli sewa penjual sewa berkewajiban

memberi

barang

sedangkan

pembeli

sewa

berkewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas.

b. Unsur Naturalia Unsur

naturalia

adalah

unsur

yang

sudah

diatur dalam

hukum pelengkap yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu,

3

Salim, 2003, Perjanjian Beli Sewa, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15.

4

Sudikno Mertokusumo, 1985, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal. 117.

5

Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 84.

setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia beli sewa, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: ”Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu menurut perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

c. Unsur Aksidentalia Unsur aksidentalia merupakan isi perjanjian yang ditambahkan sesuai kesepakatan oleh dan bagi para pihak tersebut itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Para pihak harus menyebutkan dengan jelas, misalnya besaran nilai komisi, perhitungan biaya-biaya yang disepakati menjadi beban masing-masing pihak, tempat pemasaran yang disepakati.

4. Asas-Asas Perjanjian a. Asas Kebebasan Berkontrak Seperti

halnya

asas

konsesualitas,

asas

kebebasan

berkontrak

menemukan dasar hukumnya pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: "Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang".

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini

merupakan wujud dari kehendak bebas, pancaran hak asasi. Menurut asas ini hukum memberikan kebebasan pada masyarakat untuk membuat ketentuan sendiri mengenai perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas Pacta Sun Servanda Asas pacta sun servanda sering disebut dengan asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini merupakan wujud dari kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Asas pacta sun servanda mempunyai arti bahwa para pihak terikat oleh kesepakatan pada perjanjian yang dibuat, seperti undang-undang. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa para pihak yang telah membuat perjanjian yang sah berarti pula telah membuat undangundang bagi para pihak itu sendiri.

Hal ini mengakibatkan para pihak terikat pada perjanjian dan pihak ketiga termasuk hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, oleh karena sifatnya yang demikian, maka asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Namun demikian asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan apabila dalam perjanjian telah dipenuhi dua syarat, yaitu: 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang. 2) Para pihak dalam perjanjian cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai akibatnya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata para

pihak tidak dapat melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian yang telah dibuatnya, tanpa kesepakatan kedua belah pihak dan menghendaki apa yang diperjanjikan tersebut harus dipenuhi.

c. Asas Konsensualisme Asas ini tercantum dalam perkataan ”Persetujuan yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, pasal ini erat hubungannya dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu ”Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri”. Bunyi pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak.

d. Asas Kepribadian Asas ini adalah bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) yang berbunyi ”Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri sehingga apabila para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjian itu hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga perjanjian tidak akan membawa keuntungan maupun kerugian terhadap pihak ketiga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”. Perumusan Pasal 1317 mengandung maksud bahwa suatu janji yang memuat suatu hak untuk pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali apabila

pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut.

e. Asas Itikad Baik Asas itikad baik dapat ditemukan dalam ketentuan dari Pasal 1338 dari KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan asas itikad ini maka para pihak harus melaksanakan prestasi yang telah disepakatinya. Adapun prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan perjanjiannya, baik mengenai hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. c. Suatu hal tertentu. d. Suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Dua syarat pertama perjanjian di atas disebut syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek perjanjian, sedangkan terhadap dua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif, karena berkaitan dengan obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan artinya bahwa perjanjian terus berlaku sepanjang tidak ada tindakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan batal demi hukum berarti bahwa sejak semula perjanjian dianggap tidak ada.

Pada syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk saling diterima satu sama lain, dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Syarat kedua sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.6 Syarat ketiga sahnya perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak dan kewajiban kedua belah pihak harus tertentu atau dapat ditentukan. Suatu hal tertentu disyaratkan untuk sahnya perjanjian ditujukan agar dapat ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak bila terjadi perselisihan. Suatu perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena prestasinya tidak jelas maka dianggap tidak ada obyek perjanjian sehingga perjanjian itu batal. Syarat keempat sahnya perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus berdasarkan sebab yang halal, yang berarti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab causa atau isi perjanjian itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian itu batal demi hukum, sehingga tidak ada hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

6. Bentuk dan Isi Perjanjian Sebagian besar perjanjian dalam Buku III KUH Perdata yang berkembang

dalam

hukum

Indonesia

merupakan

perjanjian

konsensual obligatoir. Konsekuensi logisnya adalah perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu atau bebas bentuknya. Para pihak

6

J. Satrio, 2001, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7.

memiliki kebebasan untuk menuangkan perjanjiannya dalam bentuk yang dikehendakinya agar dapat memiliki alat bukti.

7. Pelaksanaan Perjanjian Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya kadang-kadang masih memerlukan penafsiran mengenai isinya, walaupun perjanjian itu telah tertulis dengan jelas. Undang-undang dalam hal ini memberikan pedoman dalam Pasal 1342, 1347 dan 1351 KUH Perdata.

F. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. penelitian hukum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti.7 Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara sebagai data pendukung.

2. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.8

3. Sumber Dan Jenis Data

7

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11. 8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 26-27.

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan dokumen dari instansi terkait. a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perjanjian leasing antara FIF dan pembeli kendaraan bemotor. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, artikel internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Mendokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, pada tahap ini penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.9 b. Memilih dan memilah bahan hukum yang paling sesuai dengan topik penelitian, yaitu berkaitan dengan leasing. Pada tahap ini penulis memisahkan bahan-bahan hukum yang kurang relevan dengan masalah leasing. c. Menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan, pada tahap ini penulis menyusun bahan-bahan yang telah dipilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 5. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, 9

Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar, Gramedia, Jakarta, hal. 45.

diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.10

G. Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini dibagi dalam IV Bab, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I

: Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II

: Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian tentang peran lembaga pembiayaan sebagai penunjang pemasaran kendaraan bermotor (studi kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang).

Bab III

: Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dilakukan pembahasan terlebih dahulu.

Bab IV

: Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

10

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Liberty, Yogyakarta, hal. 78.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Leasing 1. Sejarah Leasing Leasing adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.11

Leasing merupakan pranata hukum yang baru. Di satu pihak leasing mirip sewa menyewa, tetapi di lain pihak leasing juga mengandung unsur-unsur jual beli. Bahkan unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam pun juga ada. Walaupun masih terbilang muda usia, bangunan hukum yang disebut leasing sudah cukup populer dalam dunia bisnis dewasa ini. Mulai dari leasing barang modal yang terbilang mahal, seperti leasing pesawat terbang oleh perusahaan-perusahaan penerbangan, sampai kepada leasing atas barang keperluan kantor maupun keperluan sehari-hari, bahkan terhadap yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis, seperti leasing atas kendaraan bermotor yang dipergunakan secara pribadi sehari-hari.

Hampir seluruh bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis leasing, tidak hanya terbatas pada bidang transportasi, industri, konstruksi, pertanian, pertambangan, perkantoran, kesehatan, dan lain-lain. Tidak terlalu mengherankan jika pranata hukum yang disebut leasing ini cepat sekali perkembangannya. Dewasa ini bahkan sudah memasuki di banyak kabupaten di Indonesia. Kesulitan realisasi

11

Subagyo, Sri Famawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, Algifari, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta, hal. 6.

pemerataan

kredit

bank,

terutama

bagi

pengusaha

golongan

menengah bawah, dapat diisi oleh leasing. Walaupun sebenarnya jasa leasing sering juga dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan kelas atas, misalnya untuk pengadaan pesawat terbang. Karena itu, sebenarnya leasing diperuntukkan bagi segenap lapisan perusahaan, dalam

tingkat

manapun.

Leasing

barang-barang

modal

untuk

perusahaan menengah ke bawah, dikenal dengan nama Vendor Lease Program. Maksudnya, perusahaan menengah ke bawah yang memerlukan barang modal tersebut, misalnya keperluan akan kendaraan niaga, mesin percetakan, dan sebagainya, kemudian barang-barang tersebut disediakan oleh vendor atau supplier lewat pendanaan leasing. Leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut "sewa menyewa" (lease). Dikatakan konvensional, karena ternyata sewa menyewa itu merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Pranata hukum sewa menyewa yang dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan telah terekam dalam sejarah, kurang lebih 4500 tahun sebelum masehi. Yakni sewa menyewa yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh orang-orang Sumeria.12 Sementara leasing dalam arti modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat, dan kemudian menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Amerika Serikat, leasing dalam arti modern ini pertama kali diperkenalkan yaitu leasing yang berobjekkan kereta api. Bahkan dalam tahun 1850, telah tercatat adanya perusahaan leasing yang pertama di Amerika Serikat yang beroperasi di bidang leasing kereta api.13

12

Suyatmi, Sri dan Sudiarto J., 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, hal. 11.

13

Eddy P. Soekadi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 19.

Selanjutnya, masih di Amerika Serikat, pada tahun 1877, The Bell

Telephone

Company

memperkenalkan

leasing

di

bidang

pelayanan telepon kepada para pelanggannya. Agak lama setelah itu, yaitu dalam tahun 1952, perusahaan leasing di San Fransisco (USA) telah juga memperkenalkan leasing terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya pranata hukum leasing ini berkembang ke seluruh antero dunia seiring dengan arus globalisasi. Di Amerika Serikat, perkembangan pranata hukum leasing ini cukup pesat. Selama dasawarsa 1980-an, volume leasing bertambah rata-rata 15% tiap tahunnya. Dan menjelang dasawarsa 1980-an tersebut, kurang lebih sepertiga dari pengadaan peralatan bisnis baru di sana dilakukan dalam bentuk leasing. Demikianlah di USA, bank-bank dan perusahaan leasing hidup subur sebagai lessor. Di samping itu, bahkan perusahaan pemegang trademark terkenal juga ikut menjadi lessor. Tercatat misalnya, sejak dasawarsa 1980-an, perusahaan GATX merupakan lessor terbesar untuk leasing railcars. Sementara IBM merupakan lessor terbesar untuk leasing komputer, Xerox merupakan lessor terbesar pula untuk leasing mesin fotocopy.14

Eksistensi pranata hukum leasing di Indonesia baru terjadi di awal dasawarsa 1970-an, dan baru diatur untuk pertama kali dalam perundang-undangan Republik lndonesia di tahun 1974. Beberapa peraturan di tahun 1974 tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum tentang leasing di negeri ini. Peraturanperaturan tersebut adalah :

14

Richard A. Brealey dan Stewart C. Myers, 1991, Principles of Corporate Chance, McGrawHill, New York,, hal. 653.

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan

Republik

Indonesia

No.

KEP-122/MK/IV/2/1974,

No.

32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/l/1974, tertangal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. b. Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

KEP.

649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. c.

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

Kep.

650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha Leasing. d. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor: Peng-307/DJM/ 111.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing. Setelah berbagai peraturan yang dikeluarkan di tahun 1974, ada beberapa peraturan lagi yang terbit di tahun-tahun kemudiannya. Perkembangan sejarah bisnis leasing di Indonesia sangat erat kaitannya dengan policy pemerintah yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut. Perkembangan leasing dalam sejarah di Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase sebagai berikut:15

a. Fase Pengenalan Fase pertama yang merupakan fase pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia terjadi antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Fase pertama ini dimulai dengan keluarnya beberapa peraturan tahun 1974 yang khusus mengatur tentang pranata hukum leasing tersebut. Dalam fase ini, leasing belum begitu dikenal

masyarakat,

dan

dalam

perkembangannya

tidak

begitu

pesat.

Konsekuensinya, jumlah perusahaan leasing waktu itu belum seberapa dan jumlah transaksinyapun masih relatif kecil. Sampai dengan tahun 1980, jumlah perusahan leasing hanya berjumlah 5 (lima) buah dengan besarnya kontrak 22,6 miliar rupiah. Sampai dengan tahun 1984, jumlah perusahaan leasing bertambah sehingga seluruhnya menjadi 48

15

Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 14-16

buah dengan total kontrak 436,1 miliar rupiah.16

b. Fase Pengembangan Fase kedua yang merupakan fase pengembangan ini terjadi kira-kira antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Dalam fase kedua ini, bisnis leasing cukup pesat perkembangannya berbarengan pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada indikator peran dan kontribusi leasing terhadap investasi nasional Secara keseluruhan. Dalam hal ini, dari 2,60% di tahun 1986 misalnya, menjadi 6,32% di tahun 1989. Demikian juga perkembangan perusahaan dan jumlah besarnya kontrak leasing, di mana jumlah perusahaan sebanyak 89 buah di tahun 1986, dengan nilai kontrak 645 miliar rupiah, bertambah menjadi seluruhnya 122 buah perusahaan di tahun 1990, dengan nilai kontraknya tidak kurang dari 4,061 triliun rupiah. Pada fase kedua ini, beberapa segi operasionalisasi leasing telah berubah, misalnya dalam hal metode perhitungan penyusutan aset untuk kepentingan perpajakan. Hal ini akibat dari berlakunya Undang-Undang Pajak 1984. Sementara sistem pelaporan pajak dalam periode kedua ini masih memakai operating method seperti pada fase sebelumnya, tetapi dengan beberapa distorsi.

c. Fase Konsolidasi Fase ketiga, yang merupakan fase konsolidasi dari perkembangan leasing di Indonesia ini, terjadi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Pada periode ini izin-izin pendirian perusahaan leasing yang sebelumnya agak diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan multifinance juga banyak didirikan pada periode ini. Salah satu perubahan yang terjadi dalam fase konsolidasi ini adalah diubah-nya sistem perpajakan, dari semula dengan operating method berubah menjadi financial method. Perubahan sistem perhitungan perpajakan ini mulai berlaku sejak 19 Januari 1991, berdasarkan ketentuan dalam SK Menteri 16

Op.cit, hal. 19.

Keuangan No. 1169/KMK.01/1991. Walaupun perkembangan bisnis leasing sudah mulai terasa di Indonesia, banyak pihak berucap bahwa perkembangannya sebenarnya masih jauh seperti yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Karena bisnis leasing masih terbilang relatif baru. b. Kurang promosi dan lemahnya aturan hukum. c.

Masyarakat masih lebih terfokus pada barang-barang primer, dan belum terhadap barang-barang lainnya.

d. Ada anggapan sementara pihak bahwa beban yang dipikul oleh para pihak lebih besar dibandingkan dengan fasilitas perbankan. e. Untuk leasing barang-barang tertentu dibutuhkan jaminan, sehingga orang cenderung memilih sistem perbankan.

2. Dasar Hukum Leasing Dasar hukum untuk leasing yang utama adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga BW, berlaku juga untuk leasing. Namun demikian, di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak, terdapat beberapa alas hukum lain. Di antaranya adalah: a. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982. b. Keputusan Presiden Rl, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. c.

Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.

d. Keputusan Menteri Keuangan Rl, No. 634/KMK.013/1990, tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing). e. Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1169/KMK,01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

3. Pengertian Leasing Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa, karena memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang-kadang disebut sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan "sewa guna usaha”.17 Tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan leasing itu antara lain disebutkan

dalam

Perindustrian

dan

Surat

Keputusan

Menteri

Bersama

Perdagangan

Menteri

Republik

Keuangan,

Indonesia

No.

Menteri KEP-

122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Dalam surat keputusan bersama tersebut, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan leasing adalah : Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barangbarang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1169/KMK.01/ 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing), yang dimaksudkan dengan leasing adalah : Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ("finance lease") maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ("operating lease") untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 17

Martono, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta, hal. 113.

berkala.

Sedangkan Kieso and Weygandt18 mendefinisikan leasing sebagai berikut : ”Lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan leasing adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak yang biasa disebut dengan lessee (penyewa barang modal) dan lessor (pemilik barang modal) dimana perjanjian tersebut mempunyai jangka waktu atau durasi yang bervariasi dan juga pembayaran sewa yang dilakukan secara bertahap. Pada umumnya jumlah sewa ditetapkan sedemikian rupa sehingga lessor dapat menutup biaya aktiva yang dileasing ditambah pengembalian yang wajar selama masa lease. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu leasing adalah sebagai berikut:19

a. Suatu Pembiayaan Perusahaan Awal mulanya leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangan kemudian, bahkan leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang untuk kegiatan usaha. Misalnya 18

19

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, 1998, Jilid 3, Akuntansi Intermediate, Edisi Kesepuluh, Erlangga, Jakarta, hal. 232. Siswanto Sutojo, 2005, Peluang Bisnis di Indonesia dan Teknik Pembiayaannya, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal. 60.

dalam praktek cukup banyak perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

b. Penyediaan Barang Modal Unsur selanjutnya dari leasing adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari lessor. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh lessee umumnya untuk kepentingan bisnisnya. Barang modal ini sangat bervariasi. Misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti komputer, mesin foto copy, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan barang modal adalah: Setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh lessee.

c. Keterbatasan Jangka Waktu Salah satu unsur penting dari lembaga leasing adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga, apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan leasing melainkan hanya sewa menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak leasing ditentukan untuk berapa tahun leasing tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada lessee diberikan "hak opsi", yakni pilihan apakah lessee akan membeli barang tersebut pada harga yang telah terlebih dahulu disepakati bersama, atau lessee tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barang kepada pihak lessor. Dalam hubungan leasing dengan hak opsi, maka oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) ditentukan bahwa jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori sebagai

berikut: 1) Jangka Singkat, yaitu minimal dua tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan I; 2) Jangka Menengah, yaitu minimal tiga tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan II dan III; dan 3) Jangka Panjang, yaitu minimal tujuh tahun, dan berlaku bagi golongan bangunan. Penggolongan barang modal kepada golongan I, II dan III tersebut sesuai penggolongan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Pembayaran Kembali Secara Berkala Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual atau supplier, maka kewajiban lessee kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada lessor. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan

kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak

leasing. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka leasing mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya.

e. Hak Opsi untuk Membeli Barang Modal Hak opsi yang dimiliki oleh lessee untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari leasing. Artinya, di akhir masa leasing, diberikan hak (bukan kewajiban) kepada lessee untuk memilih apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak leasing yang bersangkutan atau memperpanjang kontrak leasing yang bersangkutan. Walaupun tidak semua jenis leasing memberikan hak opsi tersebut, tetapi ada kemungkinan diberikan hak opsi ini. Karena disamping leasing yang memberi hak opsi, ada juga jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak opsi tersebut kepada lessee, melainkan harus menyerahkan kembali barang modal tersebut kepada pihak lessor-nya di akhir masa leasing. Tetapi ada juga leasing yang justru memberi hak kepemilikan kepada pihak lessee di akhir masa leasing tanpa perlu memberikan hak opsinya,

misalnya kebanyakan leasing terhadap kendaraan bermotor yang terjadi dewasa ini.

f. Nilai Sisa (Residu) Nilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor oleh lessee diakhir masa berlakunya leasing atau pada saat lessee mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing.

4. Jenis-jenis Leasing Menurut Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal20

jenis-jenis leasing yang sudah dikenal secara umum antara lain: a. Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. b. Operating Lease (Sewa Menyewa Biasa)

20

Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha), Edisi Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 129.

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. c. Sales-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan) Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara berkala (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. d. Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Berdasarkan PSAK Nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha, dalam menentukan jenis lease pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi. Suatu transaksi lease akan dikelompokkan sebagai capital lease atau finance lease apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:21

21

Ibid., hal. 130.

a. Lessee

memiliki

hak

opsi

untuk

membeli

aktiva

yang

disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal serta bunganya, sebagai keuntungan lessor (full payout lease). c. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa. Di lain pihak menurut Munir Fuady, jenis-jenis leasing meliputi:

a. Sales and Lease Back Sale and lease back merupakan suatu jenis pembiayaan dengan mana barang sebenarnya berasal dari lessee, kemudian dibeli oleh lessor. Selanjutnya, barang tersebut oleh lessee disewanya kembali dari lessor untuk suatu periode tertentu. Biasanya bentuk sale and lease back ini mengambil bentuk financial lease, oleh karena lessor dari semula memang tidak berkeinginan memiliki barang tersebut oleh karena itu, bentuk sale and lease back ini mirip dengan hutang uang untuk suatu keperluan tertentu dengan bayaran cicilan di mana barang tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang.

b. Direct Lease Direct Lease merupakan leasing di mana barangnya tidak dibeli

terlebih dahulu oleh lessor dari lessee seperti pada sale and lease back, tetapi lessor membeli suatu barang dari pihak ketiga, yakni pihak supplier, untuk kemudian barang tersebut dileasingkan kepada pihak lessee. Jadi dalam hal ini, pihak lessee sebenarnya membutuhkan

barang

modal

untuk

usahanya

atau

untuk

keperluannya, tetapi memerlukan bantuan biaya dari pihak lessor untuk pengadaan barang tersebut. c. Leveraged Lease Leveraged lease merupakan suatu jenis financial leasing dengan mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Biasanya leveraged lease ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai tinggi, di mana pihak lessor hanya membiayai antara 20% sampai 40% dari pembelian barang, sedangkan selebihnya akan dibiayai oleh pihak ketiga, yang merupakan hasil pinjaman lessor dari pihak ketiga tersebut dengan memakai kontrak leasing yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini sering disebut dengan Credit Provider atau Debt Participant. Biasanya dalam leveraged lease ini terdapat juga

seorang

yang

disebut

manajer.

Yakni

pihak

yang

melaksanakan tender kepada lessee, dan mengatur hubungan dan negosiasi antara lessor, lessee dan debt participant. d. Cross Border Lease Cross border lease merupakan leasing dengan mana pihak lessor dan pihak lessee berada dalam dua negara yang berbeda. e. Net Lease

Leasing ini merupakan bentuk financial leasing di mana lessee yang menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya. f. Net-net Lease Leasing ini juga merupakan financial leasing di mana lessee tidak hanya

menanggung

risiko

dan

bertanggung

jawab

atas

pemeliharaan barang dan membayar pajak saja, bahkan lessee harus juga mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi dan nilai seperti pada saat mulainya perjanjian leasing. Sering juga dipakai istilah Non-Maintenance Lease baik untuk Net Lease maupun untuk Net-net Lease. g. Full Service Lease Full Service Lease disebut juga dengan Rental Lease atau Gross Lease. Adapun yang dimaksudkan adalah leasing di mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak.

h. Big Ticket Lease Ini merupakan leasing untuk barang-barang yang mahal, misalnya pesawat terbang, dan dengan jangka waktu leasing yang relatif lama. Misalnya sampai 10 (sepuluh) tahun. i. Captive Leasing Yang dimaksudkan dengan captive leasing adalah leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungan dengan lessor. Dalam hal ini, biasanya

yang menjadi barang objek leasing adalah barang yang merupakan merek dari lessor sendiri. j. Third Party Leasing Third Party Leasing merupakan kebalikan dari captive leasing. Dalam third party leasing ini pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Jadi, lessor tidak harus mempunyai hubungan terlebih dahulu dengan lessee. k. Wrap Lease Wrap Lease merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil risiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Tetapi tentunya ini akan memberatkan lessee karena dia harus membayar cicilan yang besar. Karena itu, pihak lessor biasanya me-lease kembali barang tersebut kepada investor yang mau menanggung risiko, sehingga jangka waktu leasing bagi lessee akan menjadi lebih panjang, sehingga cicilannya menjadi relatif kecil. Wrap Lease ini belum lazim di Indonesia, dan seringkali bentuk leasing seperti ini dipraktekkan terhadap leasing komputer. l.

Straight Payable Lease, Seasonal Lease dan Return on Investment Lease Pembagian kepada tiga jenis leasing ini adalah jika dipergunakan kriteria "cara pembayaran" terhadap cicilan harga barang oleh lessee kepada lessor. Yang dimaksud dengan Straight Payable Lease adalah leasing yang cicilannya dibayar oleh lessee kepada lessor tiap bulannya dan dengan jumlah cicilan yang selalu sama. Sementara itu, yang dimaksud dengan Seasonal Lease adalah

leasing yang metode pembayaran cicilannya oleh lessee kepada lessor dilakukan setiap periode tertentu. Misalnya dibayar tiap tiga bulan sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan Return on Investment Lease adalah suatu jenis leasing di mana pembayaran cicilan oleh lessee kepada lessor hanya terhadap angsuran bunganya saja. Sementara hutang pokoknya baru dibayar setiap akhir tahun dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan lessee.

5. Keuntungan dan Kerugian Leasing

Seperti halnya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya, perjanjian leasing juga mempunyai keunggulan maupun kelemahan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik untuk lessee maupun lessor. Menurut Dahlan Siamat keuntungan yang akan didapatkan oleh lessee apabila melakukan leasing antara lain adalah sebagai berikut:22 a. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga yang tinggi.

22

Dahlan Siamat, 1995, Manajemen Lembaga Keuangan, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta, hlm. 214.

b. Lessee

mengurangi

resiko

keusangan,

karena

ia

dapat

mengoperkan barang yang dilease kepada pihak lessor setelah pemakaiannya. c. Perjanjian lease lebih flexible karena lebih bebas dibandingkan perjanjian utang lainnnya. Lessor yang pintar akan dapat menyesuaikan perjanjian lease terhadap kebutuhan perusahaan. d. Dana pembiayaannya jauh lebih murah dibandingkan pembiayaan sekaligus. e. Lease

tidak

menambah

pos

utang

di

neraca

dan

tidak

mempengaruhi ratio leverage. Sedangkan kerugian apabila melakukan leasing bagi lessee adalah sebagai berikut:23 a. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya: dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang, perlindungan asuransi, dan lain-lain. b. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang. c. Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat apabila lessee hanya membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar.

23

Ibid, hlm. 215.

d. Karena barang yang dilease tidak dapat dicatat sebagai asset, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. e. Hak menggunakan barang lease merupakan intangiable asset yang tidak dapat disajikan dalam neraca sebagai aktiva tetap. Untuk pihak lessor keuntungan apabila melakukan leasing adalah sebagai berikut:24 a. Hak kepemilikan masih ada di pihak lessor, sehingga merupakan faktor pengaman yang lebih kuat dibandingkan dengan barang jaminan berupa hipotik sekalipun. b. Lessor berhak secara hukum untuk menjual barang yang dilease dan biasanya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan penjualan melalui lelang. c. Dalam operating lease, lessor secara akuntansi masih berhak untuk melakukan pembebanan penyusutan atas barang yang dilease untuk tujuan penghematan pajak. Sedangkan kerugian yang diperoleh lessor apabila melakukan leasing adalah sebagai berikut:25 a. Sebagai pemilik, lessor memiliki resiko besar jika barang yang dilease mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Misalnya jika terjadi kecelakaan

atau

kerusakan

atas

barang

orang

lain

yang

disebabkan oleh barang yang dilease tersebut. b. Dalam hal adanya complain, lessor tidak bisa mengklaim pabrik atau suppliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang tersebut. 24 25

Ibid, hlm. 245. Ibid., hlm. 216.

c. Lessor tetap bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban tertentu karena kepemilikan barang. Walaupun mempunyai hak secara hukum menjual barang lease, namun lessor belum tentu bebas dari berbagai ikatan seperti gadai atau kewajiban lain. Di lain pihak, menurut Munir Fuady kelebihan-kelebihan leasing bila dibandingkan dengan metode-metode pembayaran lainnya, terutama dengan kredit bank, adalah sebagai berikut:26 a. Unsur Fleksibilitas Salah satu keunggulan utama dari leasing adalah adanya unsur fleksibilitas. Unsur fleksibilitas ini terutama dalam hal dokumentasi, collateral, struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh lessee, nilai residu, hak opsi, dan lain-lain. b. Ongkos yang relatif murah Karena

sifatnya

yang

relatif

sederhana,

maka

untuk

dapat

ditandatangani kontrak dan direalisasi suatu leasing relatif tidak memerlukan ongkos/biaya yang besar, yang biasanya dalam praktek semua biaya tersebut diakumulasikan ke dalam satu paket. Termasuk dalam komponen biaya ini antara lain adalah konsultan fee, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi, dan lain-lain.

c. Penghematan Pajak Sistem perhitungan pajak untuk leasing menyebabkan pembayaran pajaknya lebih hemat. d. Pengaturannya tidak terlalu complicated Pengaturan terhadap leasing tidak terlalu complicated. Tidak seperti pengaturan terhadap kredit bank misalnya. Ini terutama sangat menguntungkan bagi lessor, 26

Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16-20.

mengingat perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksanakan banyak hal seperti diwajibkan untuk suatu bank. e. Kriteria bagi lessee yang longgar Dibandingkan debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit bank, maka persyaratan bagi perusahaan lessee untuk menerima fasilitas leasing jauh lebih longgar. Ini mengingat pemberian fasilitas leasing jauh lebih aman bagi lessor, karena setiap saat barang modal dapat dijual, dengan perhitungan harga tidak lebih rendah dari sisa hutang lessee oleh Karena itu, dimungkinkan pula pemberian fasilitas leasing untuk perusahaan menengah ke bawah, perusahaan-perusahaan mana sulit mendapatkan fasilitas lewat kredit perbankan. f.

Pemutusan kontrak leasing oleh lessee Sering juga didapati bahwa dalam kontrak leasing diberikan hak yang begitu mudah bagi lessee untuk memutuskan kontrak di tengah jalan. Karena sering juga harga barang modal dapat dijual kapan saja oleh lessor dengan harga yang dapat menutupi bahkan seringkali melebihi dari sisa hutang lessee. Dengan demikian, tidak banyak resiko yang harus dipikul oleh lessor maupun lessee jika terjadi pemutusan kontrak leasing di tengah jalan. Tetapi tentunya ada beberapa jenis barang modal yang tidak gampang dilakukan penjualan dalam keadaan bekas, seperti yang terjadi pada beberapa jenis mesin. Maka biasanya, untuk leasing seperti ini, tidak diberikan kemudahan bagi lessee untuk memutuskan kontrak di tengah jalan.

g. Pembukuan yang lebih mudah Dari segi pembukuan, leasing lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan lessee. Bahkan cukup reasonable pula jika transaksi leasing ini dimasukkan sebagai

pembiayaan

secara

off

balance

sheet.

Sehingga,

pembukuan

perusahaan lessee akan kelihatan lebih baik. Di samping keuntungan seperti yang telah disebutkan di atas tersebut, sebenarnya terdapat juga beberapa kelemahan dari pembiayaan dengan cara leasing ini. kelemahan-kelemahan leasing dapat disebutkan sebagai berikut:27

27

Ibid., hal. 29-30.

a. Biaya Bunga yang Tinggi Karena perusahaan leasing juga memperoleh biaya dari bank, maka pada prinsipnya

keberadaan

lessor

hanyalah

sebagai

perantara

saja

dalam

menyalurkan dana kepada lessee. Untuk itu tentunya lessor akan mendapat keuntungan margin tertentu. Konsekuensinya, perhitungan bunga, ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi leasing akan relatif tinggi. b. Biaya marginal yang tinggi Bisa saja biaya yang sebenarnya marginal menjadi tinggi jika biaya tersebut tidak ditekan secara hati-hati oleh lessor. Hal ini merupakan sisi lain dari mata uang dalam transaksi leasing. Sebab, di satu pihak leasing banyak memberikan kemudahan bagi lessee, tetapi di pihak lain justru berbagai kemudahan tersebut tidak mungkin diberikan secara gratis, melainkan dengan cost-cost tertentu. Di samping itu, eksistensi lessor sebagai perantara antara penyedia dana (misalnya bank) dengan pihak lessee, menyebabkan mata rantai distribusi dana menjadi lebih panjang. Tentunya, sebagaimana biasanya transaksi dengan perantara, cost-nya akan menjadi lebih tinggi, mengingat perantara tersebut juga memerlukan fee tertentu sebagai kompensasi atas jasa-jasanya. Namun demikian, cost-cost tersebut sampai-sampai batas tertentu masih dapat ditekan. c. Kurangnya perlindungan hukum Karena leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, tidak seperti sektor perbankan misalnya, maka perlindungan para pihak hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang semuanya dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini, akan berlaku prinsip pasar, antara permintaan dan penawaran, dari lessee dengan lessor. Konsekuensi logisnya, biasanya dalam hal seperti itu, pihak yang kedudukan lemah akan tergilas, dan kurang terlindungi.Di samping itu, karena kurangnya pengaturan hukum, di samping menyebabkan kurang terjaminnya unsur fairness, juga bisnis akhirnya tidak predictable dan kurang kepastian hukum. d. Proses eksekusi leasing macet yang sulit Tidak ada suatu prosedur yang khusus terhadap eksekusi leasing yang macet

pembayaran cicilannya oleh Karena itu, jika ada sengketa haruslah beracara seperti biasa lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Hal ini tentu akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, di samping hasilnya yang tidak predictable. Lamanya waktu yang diperlukan dan berbelitnya prosedur pengadilan, akan sangat riskan bagi leasing company. Satu dan lain hal diakibatkan karena selama sengketa terjadi, barang leasing berada dalam keadaan status quo (setelah adanya sita revindikator misalnya), yang berarti barang leasing tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan oleh lessee. Sementara itu, nilai ekonomisnya semakin lama semakin berkurang. 6. Perbedaan Pembiayaan Leasing dengan Pembiayaan Lainnya

Secara umum, banyak yang beranggapan bahwa leasing dapat dikatakan sebagai pembelian secara kredit dimana pembeli atau penyewa membayar angsuran atau cicilan tiap bulannya kepada penjual atau orang yang menyewakan barang tersebut. Tetapi pada dasarnya

terdapat

banyak

perbedaan

antara

leasing

dengan

pembiayaan lainnya. Perbedaan-perbedaan antara leasing dengan pembiayaan lainnya ini terutama dalam hal hak kepemilikan barang. a. Perbedaan antara Leasing dengan Sewa Menyewa Menurut Dahlan Siamat28 sesuai dengan Pasal 1548 KUH Perdata, dapat disimpulkan definisi sewa menyewa sebagai berikut : “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk membelikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya”

28

Op.cit., hlm. 156.

Dari definisi tersebut akan terlihat perbedaan prinsipil antara sewa menyewa dengan leasing yang terletak pada tidak adanya option right atau hak pilih bagi penyewa untuk membeli barang yang disewakannya tersebut. Unsur terpenting dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah kenikmatan dari suatu barang yang disewa dengan harga sewa.

Tabel 1 Perbedaan Leasing dengan Sewa-menyewa

Financial Lease

Perjanjian sewa-menyewa

Merupakan suatu metode pembiayaan Lessor adalah suatu badan penyedia dana (financiers) dan lessor pemilik barang yang dilease.

Bukan merupakan suatu metode pembiayaan. Yang menyewakan barang dapat menjadi pemilik barang yang disewakan, tetapi dapat juga bukan pemilik barang yang disewakan. Obyek leasing biasanya adalah Obyek barang yang disewa berupa alat-alat produksi. dapat berupa alat produksi atau barang yang lain yang tidak habis dinikmati. Resiko yang terjadi pada Resiko yang terjadi pada obyek obyek sewa-menyewa pada leasing seluruhnya ada pada yang menyewakan. Demikian lessee. Pada umumnya juga masalah pemeliharaan, pemeliharaan pun menjadi menjadi kewajiban yang kewajiban lessee. menyewakan. Jangka waktu leasing ditentukan Jangka waktu sewa-menyewa terbatas. dalam perjanjian lease selama waktu tertentu. Kewajiban lessee untuk membayar imbalan jasa lessee tidak berhenti atau berkurang walaupun barang yang menjadi obyek lease musnah ataupun belum mulai menikmati kegunaan barang tersebut.

Kewajiban penyewa hanya ada bila si penyewa dapat menikmati barang yang disewa. Bila barang yang disewa musnah, maka sudah barang tentu penyewa tidak membayar sewa atas barang

yang disewa.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara perjanjian leasing dengan perjanjian sewa-menyewa adalah pada perjanjian leasing suatu saat setelah selesainya masa pembayaran sewa, barang bisa menjadi milik penyewa, akan tetapi pada sewa-menyewa, barang tidak akan berpindah menjadi milik si penyewa.

b. Perbedaan antara Leasing dengan Sewa Beli Pengertian sewa beli dapat dilihat pada Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 tentang Perizinan Beli Sewa (hire purchase), Jual beli dengan Angsuran, dan Sewa (renting). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa sewa beli adalah: ”Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Perbedaan sewa beli dengan leasing terlihat pada hak kepemilikan barang yang tetap berada pada penjual dan dengan sendirinya beralih kepada penyewa pada saat pembayaran barang tersebut telah lunas. Dengan demikian perbedaan sewa beli dengan leasing adalah pada saat sewa beli hak milik secara mutlak beralih kepada penyewa pada akhir perjanjian dan semua

pembayaran telah dibayar penuh. Sementara dalam leasing hak kepemilikan tidak mutlak langsung beralih kepada penyewa tetapi terdapat hak opsi dengan cara membelinya dengan harga sisa atau memperpanjang penggunaan barang tersebut.

c. Perbedaan antara Leasing dengan Jual Beli Perbedaan antara leasing dengan sewa beli dan jual beli dapat dilihat dalam tabel berikut ini.29

Tabel 2 Perbedaan Leasing dengan Jual Beli

29

Perjanjian leasing

Jual Beli

Lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut.

Harga pembelian barang dibayar sepenihnya oleh pembeli

Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang

Jangka waktu dalam perjanjian jual beli tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang.

Pada akhir masa leasing, hak milik atas barang beralih pada lessee.

Pada perjanjian jual beli, hak milik atas barang beralih kepada pembeli pada saat pembeli membayar dan barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Ali Rido, 1992, Hukum Dagang, Alumni, Bandung, hal. 259.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perbedaan utama antara leasing dengan jual beli adalah dalam hal kepemilikan barang dimana pada jual beli kepemilikan barang beralih pada saat dilakukannya transaksi, sementara dalam leasing hak kepemilikan beralih pada saat pembayaran angsuran telah lunas oleh lessee.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Leasing 1. Para Pihak dan Hubungan Hukum para Pihak dalam Leasing

Pada prinsipnya para pihak dalam leasing meliputi:30 30

Munir Fuady, 2006, Op. Cit., hal. 8.

a. Lessor. yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "multi finance," tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing. b. Lessee. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee. c.

Supplier. Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lessor dengan pihak lessee. Misalnya dalam bentuk Sale and Lease Back.

hubungan hukum antara lessor, supplier dan lessee adalah : Lessor memberikan biaya pembelian barang secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan barang kepada lessee. Setelah lessee memperoleh barang, maka ia melakukan pembayaran lease kepada lessor.

Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu lessor, lessee, dan juga supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:31 a. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya memberikan kepada lessee secara leasing. b. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor. c.

Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.

d. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya. 31

Mahkamah Agung RI, 1989, Masalah Leasing, Bagian Penerbitan Mahkamah Agung, Jakarta, 6.

hal.

e. Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada lessor, dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. Ini adalah contoh Sale and Lease Back. f.

Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan subleasing, dan memberikan subleasing kepada lessee subleasing kepada lessee.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Leasing Apabila terjadi kesepakatan antara pihak lessor, lessee dan supplier telah tercapai, maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban lessor adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier. Untuk itu lessor mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Selain itu yang menjadi hak lessor adalah apabila lessee tidak dapat membayar biaya lease, maka lessor dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh lessee dalam tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari).32 Di lain pihak kewajiban supplier adalah:33 a. Menyerahkan barang kepada lessee. Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan kepunyaan si pembeli sewa. b. Untuk barang yang harus dibalik nama, mengurus balik nama atas barang yang di-lease. c.

Khusus

untuk

kendaraan

bermotor,

supplier

mempunyai

kewajiban

memperpanjang STNK kendaraan selama dalam masa leasing. Atas barang yang telah diserahkannya tersebut, supplier mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkannya kepada lessee. Lessee sebagai pihak yang berhubungan dengan leasing dan supplier, mempunyai hak mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang yang di-lease-nya

32 33

Eddy P. Soekadi, 1990, Op. Cit., hal. 50. Salim, 2004, Perjanjian dalam Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hal 54.

tersebut. Atas hak tersebut, lessee mempunya kewajiban membayar harga lease kepada lessor pada waktu dan tempat menurut perjanjian leasing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan ”Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian” dan bilamana hal itu tidak di tetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah ”Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan”, dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian beli sewa dibuat, dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempatkan dimana perjanjian dibuat.34 Selain itu lessee mempunyai kewajiban antara lain merawat barang yang di-leasing dengan biaya sendiri.35 Pada akhir masa angsuran lessee mempunyai hak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang.

3. Putusnya Perjanjian Leasing Pada prinsipnya ada tiga macam putusnya perjanjian leasing, yaitu karena (1) Konsensus, (2) Wanprestasi, dan (3) Force majeure. a. Putusnya Kontrak Leasing Karena Konsensus Seperti juga perjanjian lainnya, perjanjian leasing dapat diputuskan kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku umum dalam hukum kontrak. Biasanya, hak salah satu pihak untuk memutuskan kontrak dengan persetujuan pihak lain disebutkan secara eksplisit dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam praktek, pemutusan kontrak leasing secara konsensus ini sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan karakteristik dari kontrak leasing di mana salah satu pihak berprestasi tunggal, dalam hal ini pihak lessor. Artinya, pihak lessor cukup sekali berprestasi, yaitu menyerahkan dana untuk pembelian barang 34 35

Suryodiningrat, 1982, Hukum Perjanjian, Bintang Terang, Yogyakarta, hal. 26. Eddy P. Soekadi, 1990, Op. Cit., hal. 51.

leasing. Sekali dana dicairkan, maka pada prinsipnya selesailah tugas substansial dari lessor, tinggal pihak supplier berkewajiban menyerahkan barang kepada lessee, dan selanjutnya pihak lessee harus mengembalikan uang cicilan kepada lessor. Setelah mencairkan dana, selesailah sudah tugas substansial dari lessor, oleh karena itu sangat sulit bagi lessor untuk ikut setuju jika pihak lessee ingin memutuskan kontrak di tengah jalan. Karena, kalau kontrak putus, lalu bagaimana dengan nasib dana yang telah dicairkan itu. Jika misalnya kemudian lessee harus menyerahkan kembali dana leasing di tengah jalan kepada lessor (prepayment), biasanya dalam kontrak ditegaskan bahwa lessee diharuskan juga membayar bunga (kadang-kadang dengan bunga diskon) plus biaya-biaya lainnya. Seandainya skenario ini yang terjadi, maka kontrak leasing yang bersangkutan belum dapat dikatakan putus, tetapi pelaksanaannya yang dipercepat. Dalam praktek, mempercepat waktu kontrak dari semula yang berjangka lebih lama, dapat saja dilakukan, bahkan sering juga hal tersebut diatur dengan tegas dalam perjanjian. Kadang-kadang terdapat juga kontrak di mana kedua belah pihak dapat bebas memutuskannya di tengah jalan, dengan atau tanpa sebab sama sekali. Model kontrak seperti ini jarang dipraktekkan dan tidak sesuai dengan karakteristik kontrak leasing sebagai kontrak prestasi tunggal dari pihak lessor. Sebab, sekali lessor sudah berprestasi, maka tidak mungkin kontrak diputus di tengah jalan. Kecuali terhadap transaksi leasing di mana lessor belum sempat memberikan prestasinya dalam bentuk apa pun, ataupun dalam leasing dengan mana lessor dengan mudah dapat menjual barang modal dan dengan harga yang mencukupi. Sementara itu, apabila kontrak leasing diakhiri dengan konsensus para pihak justru pada saat belum ada satu pihak pun yang melakukan prestasi, misalnya pihak lessor belum mencairkan dananya, maka yang terjadi juga bukan pemutusan kontrak, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pembatalan kontrak. Akibatnya, kontrak dianggap tidak pernah ada sama sekali. Hanya saja dengan adanya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terjadi

kekaburan antara kontrak yang dibatalkan dengan kontrak yang diputuskan.

b. Putusnya Kontrak Leasing Karena Wanprestasi

Wanprestasi

atau breach of contract merupakan salah

satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau

lebih

tidak

melaksanakan

prestasinya

sesuai

dengan

kontrak.36 Pasal 1239 BW menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi. Khusus

terhadap

kontrak

leasing,

maka

berbagai

kemungkinan

wanprestasi dapat terjadi dengan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda pula. Kemungkinan-kemungkinan wanprestasi tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Wanprestasi yang didiamkan Hukum Indonesia tidak mengenal doktrin Substantial Performance. Doktrin Substantial performance mengajarkan bahwa jika salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan wanprestasi yang substansial, maka pihak lainnya dapat memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi jika prestasi yang gagal dilaksanakan tersebut tidak substansial, misalnya hanya prestasi kecil saja, maka menurut doktrin Substantial Performance, kontrak belum bisa diputuskan oleh pihak lain. Walaupun bagi pihak yang dirugikan tidak tertutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi jika cukup alasan untuk itu. Akan tetapi walaupun dalam sistem hukum Indonesia, doktrin Substantial

36

Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hal. 67.

Performance tidak dikenal, tetapi dalam praktek lewat berbagai cara, konsekuensi dari doktrin substansial performance juga tetap berlaku. Yaitu dalam hal-hal sebagai berikut: a) Sistem pasif Jika pihak lain selain yang tidak melaksanakan perjanjian itu misalnya mendiamkan saja wanprestasi tersebut, seolah-olah seperti tidak terjadi wanprestasi, maka akibat yuridisnya sama saja seandainya berlaku doktrin Substantial Performance tersebut. Artinya, pihak yang dirugikan di akhir masa kontrak masih dapat menuntut ganti kerugian "demi hukum", tanpa perlu menyebutkan hal ini secara eksplisit dalam kontrak. b) Sistem waiver Terkadang, untuk menghindari keragu-raguan di mana pelanggaran kontrak tersebut sudah dimaafkan oleh pihak lain, sehingga pihak lain tersebut tidak dapat meminta kerugian di akhir masa kontrak, sering juga disebutkan secara eksplisit dalam kontrak leasing bahwa jika salah satu pihak mendiamkan saja jika ada pelanggaran kontrak, tidak berarti bahwa pihak lain setuju atas pelanggaran kontrak tersebut, sehingga tidak berarti pula yang bersangkutan tidak perlu membayar ganti rugi di akhir masa kontrak. Dalam praktek, klausula seperti ini sering disebut dengan waiver clause. c) Sistem item Kemungkinan lain, yaitu dengan memperinci item-item, yang apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat memutuskan kontrak leasing, dengan kewajiban pergantian kerugian atas pihak yang telah menyebabkan kerugian. Ini berarti, item-item tersebut merupakan semacam substantial performance bagi para pihak. Konsekuensi selanjutnya dari sistem item seperti ini adalah bahwa karena para pihak dari semula menginginkan bahwa salah satu pihak baru dapat memutus kontrak jika pihak lain tidak melakukan prestasi-prestasi seperti yang tersebut dalam item-item yang telah terperinci tersebut, maka ini berarti

pihak lain tersebut tidak dapat memutus kontrak leasing jika salah satu pihak tidak melakukan prestasinya tetapi prestasi tersebut tidak termasuk yang disebutkan dalam item-item tersebut.

2) Wanprestasi pemutus kontrak leasing Bisa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak leasing yang bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak leasing. Tidak peduli apakah prestasi yang tidak dipenuhi tersebut substansial ataupun tidak, kecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam suatu kontrak leasing, banyak item, yang apabila dilanggar terutama oleh lessee, maka kontrak dianggap putus. Yang paling penting di antaranya tentu apabila lessee tidak membayar uang cicilan pada saat jatuh tempo. Tetapi ada yang mengganjal dalam praktek, karena adanya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai

berikut:

“Syarat

batal

dianggap

selalu

dicantumkan

dalam

persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Permintaan ini juga tetap harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, untuk memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

3) Wanprestasi karena barangnya cacat Secara yuridis, konsekuensi dari cacat atau rusaknya barang leasing sangat bergantung kepada situasi cacatnya atau rusaknya barang tersebut.

Untuk itu ada beberapa kemungkinan yuridis, yaitu sebagai berikut: a) Cacat tersembunyi Siapakah yang mesti bertanggung jawab seandainya kemudian diketahui bahwa sebenarnya barang leasing tersebut mengandung cacat yang tersembunyi, dan bagaimanakah konsekuensi hukumnya. Menurut hukum tentang jual beli, maka di antara kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung bahwa barang objek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi (Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari ketentuan dalam Pasal 1491 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut jelaslah bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi adalah pihak penjual. Tetapi, dalam kasus leasing masalahnya berbeda dengan jual beli. Sebab dalam transaksi leasing pihak lessor bukanlah penjual barang, melainkan pihak yang menyediakan dana. Sedangkan pihak yang menjual barang adalah supplier. Oleh karena itu pihak supplier-lah yang harus

bertanggung

jawab

secara

hukum

atas

cacat

tersebut.

Penyelesaian seperti ini tentunya dalam hal pihak supplier ikut menjadi para pihak dalam perjanjian leasing, dan ikut menandatangani kontrak leasing-nya. Yang menjadi persoalan adalah jika dalam kontrak leasing, pihak supplier

tidak

ikut

menjadi

para

pihak.

Untuk

itu

hukum

mengkonstruksikan dua macam kemungkinan, yang kedua-duanya diikuti dalam praktek, yaitu: (1) Pihak lessor yang mengorder barang leasing dari supplier untuk lessee. Maka dalam hal ini lessee hanya punya hubungan kontrak dengan lessor, karena itu dia dapat menggugat lessor terhadap kerugiannya, sementara lessor dapat menggugat kembali pihak supplier. (2) Model lainnya adalah pihak lessee yang mengorder barang langsung dari pihak supplier, sementara pihak lessor yang akan memberi dana. Maka dalam hal seperti ini, jika terdapat cacat yang tersembunyi, pihak lessee dapat menggugat langsung pihak supplier. Sementara pihak

lessor selaku pihak yang hanya memberikan dana terlepas dari tanggung jawabnya. Di lain pihak lessee dapat saja menggugat tanggung jawab dari pihak mana dia telah membeli barang tersebut. Jika cacat tersembunyi tersebut terjadi atas barang yang merupakan objek leasing dalam bentuk Sale and Lease back, maka penjual di sini adalah pihak lessee sendiri, sehingga pihak lessee tersebutlah yang harus bertanggung jawab penuh. Jika supplier yang harus bertanggung jawab, hanya semata-mata karena dengan dialah pihak lessee atau lessor telah melakukan kontrak jual beli. Kemudian, supplier dapat menggugat ganti kerugian kepada pihak mana dia telah mengambil barang tersebut. Misalnya pihak yang memproduksi barang, secara tidak langsung berdasarkan teori tanggung jawab produksi, tetapi in concreto berdasarkan kontrak jual beli dengan produser. Hanya saja, jika pihak supplier hanya bertindak sebagai agen saja untuk prinsipalnya, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah pihak prinsipalnya. Hal ini masih berlaku secara strict dalam sistem hukum Indonesia, berhubung sistem hukum Indonesia tidak mengenal "teori Collateral Contract." Teori Collateral Contract, merupakan teori yang dianut di beberapa negara maju, yang mengajarkan bahwa tidak peduli apa pun status dari para supplier atau dealer, asalkan ada unsur bahwa dia "mempengaruhi" pihak pembeli untuk membeli barang, maka pihak supplier atau dealer sendiri sudah langsung bertanggung jawab secara hukum atas barang yang dijualnya. Sebab, dalam hal ini pihak supplier atau dealer haruslah menanggung bahwa barang tersebut haruslah merchantable. Di negara-negara yang menganut teori Collateral Contract, teori tersebut sering diterapkan untuk kasus-kasus leasing. b) Cacat tidak tersembunyi Jika barang leasing tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi, berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang

tertulis dalam kontrak. Ini sudah berarti

wanprestasi. Sebab dalam

kontrak biasanya disebutkan spesifikasi dari barang leasing, atau minimal kondisi barang tersebut harus baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena itu, jika terdapat cacat yang tidak tersembunyi, maka penyelesaiannya sama saja dengan kasus-kasus wanprestasi terhadap kontrak leasing lainnya.

c) Barang rusak karena kesalahan lessee Dalam suatu transaksi leasing, barang leasing tersebut sangat vital bagi kedua belah pihak. Kepada lessee, justru keperluan atas barang tersebutlah yang menyebabkan dia harus ikut dalam transaksi leasing. Sementara bagi lessor, barang leasing merupakan jaminan utamanya sehingga, lessor juga berkepentingan terhadap eksistensi dan amortisasi dari barang leasing yang bersangkutan. Krusialnya kedudukan barang leasing baik bagi lessee maupun bagi lessor, maka biasanya dalam kontrak leasing ditentukan bahwa jika barang leasing rusak karena kesalahan lessee, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain lessee harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh lessor plus bunga dan biaya-biaya lainnya. d) Barang rusak bukan karena kesalahan lessee Jika barang leasing rusak bukan karena kesalahan lessee, biasanya ada dua model penyelesaian, yaitu (1) dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan lessee, dengan berbagai konsekuensi yuridisnya. Sebenarnya, hal ini adalah tidak tepat, walaupun model seperti ini lazim juga terjadi dalam praktek, dan terbaca dengan jelas dalam kontrak leasing yang bersangkutan. Karena hal ini tidak layak, sebab sangat tidak adil dan sangat memberatkan pihak lessee. (2) Model yang memasukkan rusaknya barang leasing yang bukan kesalahan lessee ke dalam kategori force majeure. Ini yang lebih adil, jika terjadi kerusakan yang demikian, "demi hukum" ketentuan

tentang force majeure haruslah diterapkan. Terlepas apakah force majeure yang demikiah dicakupi oleh asuransi atau tidak.

c. Putusnya Kontrak Leasing Karena Force Majeure Walaupun hak milik belum beralih kepada lessee sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena lessor memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan force majeure dibebankan kepada lessee. Dalam kontrak-kontrak leasing, memang jelas kelihatan bahwa lessor tidak ingin mengambil resiko. Jadi, pengaturan risiko pada transaksi leasing lebih condong ke resiko yang ada pada transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa. Hanya saja dalam praktek, isu resiko ini tidak begitu menjadi soal berhubung biasanya barang leasing yang bersangkutan telah diasuransikan. Bahkan sering juga dalam bentuk asuransi "all risk." Di mana hak untuk menerima ganti kerugian dari asuransi ini telah dialihkan kepada lessor (dilakukan cessie asuransi). Namun demikian pengaturan tentang resiko ini tetap penting mengingat jika terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan pihak asuransi tidak dapat atau tidak mau membayar seluruhnya atau sebagian dari ganti kerugian jika terjadi force majeure, misalnya dengan alasan bahwa asuransi bukan untuk "all risk", atau perusahaan asuransi jatuh pailit, ataupun karena ada "dispute" dalam melihat sebabnya terjadi peristiwa force majeure tersebut oleh karena itu, dalam hal seperti ini, pihak lessee-lah yang akhirnya menjadi pihak yang harus menanggung risiko. Dalam praktek, hal ini diikuti sepenuhnya.

B. Upaya Hukum Yang Digunakan Oleh Perusahaan Penyelenggara Leasing Untuk

Menangkal resiko apabila Lesse wanprestasi 1. Persyaratan Jaminan sebagai Pengaman Lessor Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor dalam menjamin agar dananya dapat kembali plus keuntungannya, adalah menggunakan jaminan (collateral). Sebab, dalam sistem pendanaan, termasuk sistem pendanaan dalam bentuk leasing, maka segera setelah dana dicairkan dan diberikan oleh lessor, maka sejak

saat

itu

juga

kedudukan

lessor

menjadi

menghadapi

resiko

tidak

dikembalikannya dana tersebut. Walaupun demikian, jaminan dalam leasing masih tidak begitu krusial dibandingkan dengan jaminan untuk kredit bank, misalnya dalam leasing, justru barang modal itu sendiri akan menjadi jaminan hutang yang cukup efektif. Agar lessor tidak dirugikan, maka hendaknya besarnya harga cicilan minimal harus sejalan dengan nilai amortisasi barang modal. Sehingga, kapanpun lessee wanprestasi, barang modal dapat dijual kembali dengan harga yang dapat melingkupi sisa hutang, sehingga lessor masih aman-aman saja. Dalam praktek, berbagai kemungkinan bisa terjadi, yang menyebabkan kedudukan lessor tidak seaman yang diperkirakan semula, misalnya lessee mengalihkan barang leasing kepada orang lain tanpa sepengetahuan lessor, atau lessee tidak mau mengembalikan barang leasing secara baik-baik, walaupun lessee tersebut telah dalam keadaan wanprestasi, atau harga dari barang leasing turun drastis karena sebab-sebab yang tidak diantisipasi sebelumnya, dan berbagai masalah lainnya. Sadar akan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh lessor, maka dalam praktek, dibutuhkan juga berbagai jaminan lainnya sehingga diharapkan kedudukan lessor benar-benar terjamin. Masing-masing jaminan tersebut berkedudukan kumulatif satu sama lain. Jadi, pada prinsipnya, semua jaminan yang dapat diberikan terhadap kredit atau kontrak lainnya dapat juga diberikan terhadap transaksi leasing, walaupun hanya beberapa saja di antaranya yang lazim dipraktekkan untuk leasing ini. Jaminan-jaminan hutang untuk leasing yang seringkali dipraktekkan dapat

dikategorikan sebagai berikut: a. Jaminan Utama Seperti juga pada transaksi kredit bank, maka jaminan utama pada transaksi leasing adalah keyakinan dari lessor bahwa lessee akan dan sanggup membayar kembali cicilan sebagaimana mestinya. Jika terhadap perjanjian kredit bank, jaminan utama berupa keyakinan ini ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, vide Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Prinsip yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang

Perbankan

tersebut

pada

pokoknya

juga

diterapkan dalam leasing, maupun berbagai jenis pembiayaan lainnya. Untuk sampai kepada keyakinan tersebut, lessor harus hati-hati menganalisis keadaan lessee. Cara-cara penilaian debitur dalam pemberian kredit bank dapat dipakai sebagai pedoman dalam pemberian leasing yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip 5 C Metode yang sangat populer untuk menilai kemampuan debitur/lessee adalah pemberlakuan prinsip 5 C, yakni yang terdiri dari (1) Character, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Condition of economy, (5) Collaterals.37

37

Ruddy Tri Santoso, 1996, Kredit Usaha Perbankan, Edisi Pertama, PT Andi, Yogyakarta, hal. 18.

1)

Analisis Watak (Character) Dibayarnya kembali harga beli barang leasing oleh lessee tergantung dari wataknya. Adapun watak yang dimaksud salah satunya tingkat kejujuran dan itikad baik lessee. Penilaian watak lessee ini sangat sulit dilaksanakan, karena setiap lessee akan selalu berusaha untuk bersikap baik di depan lessor oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi dan keahlian dalam mengetahui atau mengenali watak lessee yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang perlu dicermati dalam menganalisa watak calon lessee antara lain meliputi perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral maupun sifat-sifat pribadinya. Cara yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap watak tersebut adalah dengan meneliti : a. Riwayat calon lessee, b. Reputasi calon lessee di lingkungan usaha/tempat tinggalnya, c. Riwayat hubungan baik, d. Penilaian watak dari sumber-sumber informasi. Keseluruhan rangkaian penilaian tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya kegagalan dalam pemberian leasing yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap watak lessee.

2)

Analisis Kemampuan (Capacity) Capacity atau kapasitas atau kemampuan, berhubungan dengan karakter lessee berkaitan dengan kemampuan lessee untuk melunasi biaya lease. Kemampuan dan kemauan adalah dua hal yang saling berhubungan. Jika lessee tidak mempunyai kemauan walaupun dia punya kemampuan membayar maka hal itu adalah percuma. Demikian pula sebaliknya apabila yang dipunyai hanyalah kemauan tetapi tanpa kemampuan membayar maka hal ini juga percuma.

3)

Analisis Modal (Capital)

Analisis modal menilai kemampuan pendanaan atau modal

dari

penghasilan mengetahui

lessee lessee.

yang

dalam

Analisis

kemampuan

leasing

modal

lessee

dinilai

bertujuan memikul

dari untuk

beban

pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung resiko (risk sharing) yang mungkin dialami lessee. Dalam hal ini hal-hal yang dinilai dalam kaitan modal tidak saja dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesinmesin, alat-alat produksi berupa dan asset lainnya.

4)

Analisis Agunan (collateral) Analisis agunan merupakan penilaian terhadap barang-barang agunan yang diserahkan oleh lessee sebagai jaminan atas fasilitas leasing yang diterima. Peran agunan dilihat dari sudut manfaat terutama sebagai alat pengaman (second way out) khususnya apabila leasing yang dibiayai tersebut mengalami kemacetan. Selain itu memberi dorongan

kepada

lessee

untuk

tetap

memenuhi

kewajiban-

kewajibannya sebagaimana telah disyaratkan dalam perjanjian leasing. Agunan dibagi atas dua bagian, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah agunan yang merupakan bagian dari barang yang dibiayai oleh lessor. Dengan demikian agunan pokok meliputi barang yang secara langsung dibiayai dengan fasilitas leasing, dalam hal ini kendaraan bermotor itu sendiri. Agunan tambahan adalah agunan lainnya, di luar batasan atau kriteria agunan pokok tersebut diatas, baik yang berupa harta kekayaan milik lessee secara

pribadi maupun berupa harta kekayaan milik pihak lain, yaitu milik pihak ketiga.

5)

Analisis Keadaan Perekonomian (Condition Of Economic) Faktor kondisi ekonomi merupakan faktor ekstern yang secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan bayar lessee. Dalam leasing kendaraan bermotor, contoh kondisi perekonomian yang mempengaruhi antara lain terjadinya krisis moneter membuat sebagian besar masyarakat menjadi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya leasing. Analisis kondisi perekonomian ini dimaksudkan pada kondisi yang uncontrollable atau faktor-faktor yang berada di luar kemampuan lessee untuk mengatasi atau mempengaruhi (kondisi/faktor ekstern), namun dapat dideteksi atau diamati gejalanya dan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kemampuan lessee dalam membayar biaya leasing. Secara umum kondisi perekonomian yang perlu diperhatikan oleh seorang surveyor dari perusahaan leasing adalah perubahan penghasilan masyarakat yang apabila meningkat maka memungkinkan perusahaan leasing untuk mengabulkan permohonan leasing, tetapi apabila terjadi penurunan maka perusahaan harus sangat selektif dalam mengabulkan permohonan leasing.

b. Prinsip 5 P Prinsip 5 P ini juga sering dipraktekkan. Prinsip ini terdiri dari unsur-unsur (1) Party, (2) Purpose, (3) Payment, dalam arti sumber pembayaran yang jelas, (4) Profitability, dan (5) Protection, dalam arti perlindungan atas perusahaan dan atas jaminan.

c. Prinsip 3 R Prinsip 3 R ini terdiri dari unsur-unsur (1) Returns, dalam arti hasil yang dicapai oleh debitur untuk mencicil kembali hutangnya, (2) Repayment, dalam arti misalnya penetapan schedule pengembalian kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, dan (3) Risk Bearing Ability, dalam arti kemampuan debitur dalam hal adanya resiko-resiko tertentu. Misalnya apakah cukup jaminan atau asuransi.

b. Jaminan Pokok Di samping jaminan utama berupa keyakinan dari lessee akan kemampuan bayar dari lessee, maka ada lagi jaminan lain, yang dapat disebut sebagai "jaminan pokok." Jaminan Pokok ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi leasing itu sendiri Sebagaimana diketahui, bahwa berbeda dengan barang yang dibeli dalam hubungan dengan perjanjian kredit, maka barang yang dibeli dengan transaksi leasing tetaplah menjadi milik lessor, dan tidaklah beralih menjadi miliknya lessee sebelum "hak opsi" dipergunakan oleh lessee. Lessor berada dalam posisi cukup aman karena barang modal tetap menjadi miliknya, sehingga kapan saja diperlukan dapat

diambil

kembali,

tetapi

ada

beberapa

faktor

yang

menyebabkan kedudukan lessor masih saja dirasakan kurang aman, sehingga diperlukan suatu jaminan tambahan. Faktor-faktor

yang menyebabkan kedudukan lessor kurang aman, antara lain: a. Karena barang modal yang bersangkutan tidak lepas dari resiko-resiko tertentu, seperti kebakaran, kerusakan, dan sebagainya. b. Karena bila lessee beritikad tidak baik, bisa saja keberadaan barang modal tersebut menjadi tidak aman. c. Dalam hal pembayaran angsurannya macet, sementara lessee tidak

kooperatif,

maka

satu-satunya

jalan

untuk

dapat

mengambil kembali barang modal adalah lewat gugatan biasa ke pengadilan dengan prosedur biasa. Hal ini sangat tidak efisien dari segi waktu, biaya dan amortisasi harga barang modal karena walaupun sudah ada jaminan pokok, ternyata belum tentu aman bagi lessor, maka dalam praktek, terhadap suatu transaksi leasing masih diperlukan jaminan-jaminan tambahan.

c. Jaminan Tambahan Jaminan-jaminan tambahan untuk leasing pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan jaminan yang diberikan untuk suatu perjanjian kredit. Walaupun peran jaminan tambahan ini dalam leasing tidak begitu krusial dibandingkan dengan jaminan pada kredit bank. Hal ini dikarenakan memang hakikat dari leasing yang berbeda dengan suatu jaminan bank. Sering dikatakan bahwa

kredit bank sangat collateral minded, sementara leasing lebih business minded.38 Jaminan tambahan atas transaksi leasing tersebut dapat berupa jaminan kebendaan, seperti fidusia (atas barang leasing atau bukan), gadai saham, bahkan mungkin juga hipotik jika hal tersebut untuk leasing adalah benda tetap, seperti tanah (dan bangunan) atau kapal laut. Pada hampir setiap leasing, dimintakan juga apa yang disebut Assignment of Insurance Proceeds, Assignment of Account Receivable dan Security Deposit in Pledge (deposito yang digadaikan kepada leasor). Di samping itu, jaminan perorangan sering juga dimintakan dalam suatu leasing, seperti personal garansi, corporate garansi, bahkan juga bank garansi, walaupun yang disebut terakhir ini jarang dimintakan dalam leasing. Di samping itu mungkin juga dimintakan jaminan semata-mata kontraktual,

seperti

kuasa

menjual

barang

modal,

ataupun

pengakuan hutang. Hanya saja yang menjadi persoalan apakah memang diperlukan jaminan dari lessee berupa hipotik, fidusia atau kuasa jual

atas

barang

modal,

sementara

barang

modal

yang

bersangkutan masih merupakan miliknya lessor. Jawabannya bahwa jaminan-jaminan tambahan tersebut, paling tidak dalam praktek, memang masih diperlukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

38

Munir Fuady, 2006, Op. Cit., hal. 34.

a. Jaminan-jaminan tambahan tersebut bersama-sama akan berfungsi sebagai double cover dalam dunia tinju.39 Artinya jika karena alasan apa pun jaminan yang satu gagal di eksekusi, maka masih dapat dipakai jaminan yang lain. b. Untuk memudahkan dalam eksekusi jaminan hutang. Sebab, ada sebagian jaminan tambahan tersebut lebih gampang dieksekusi, seperti pengakuan hutang atau kuasa jual. c.

Karena alasan tertib dokumentasi. Sebab, sungguhpun barang modal tersebut merupakan milik lessor tetapi untuk alasan agar lebih praktis, ada sebagian dokumentasi yang sudah langsung diatasnamakan pihak lessee. Karena itu diperlukan bentuk-bentuk jaminan seperti biasanya barang milik debitur. Misalnya jaminan berupa hipotik, fidusia ataupun kuasa jual.

2. Penyelesaian Wanprestasi dengan Penarikan dan Eksekusi Kendaraan Upaya hukum terakhir yang ditempuh pihak leasing dalam menghadapi leasing yang macet adalah dengan melakukan penarikan kendaraan. Setelah kendaraan ditarik, lessee diminta membayar sisa angsuran dan biaya penarikan kendaraan. Jika lessee tidak mau menyelesaikan biaya leasing-nya maka dilakukan eksekusi terhadap kendaraan yang telah ditarik tersebut. Untuk memungkinkan hal tersebut, biasanya dalam kontrak leasing ditentukan bahwa jika cicilan harga leasing oleh lessee kepada lessor dalam keadaan macet, maka kontrak dinyatakan putus dan lessee berkewajiban untuk membayar seluruh tunggakan plus bunga dan biaya-biaya. Selanjutnya kepada lessee dipersilakan mencari pembeli barang leasing dalam waktu tertentu. Namun demikian, tindakan rescheduling, reconditioning, atau restructuring dapat juga dipertimbangkan oleh lessor sebelum kontraknya diputus. Dapat juga lessor mengambil alih barang leasing untuk kemudian mencari penjualnya sendiri berdasarkan beberapa klausula atau dokumentasi sebagai berikut: 1. Kontrak leasing itu sendiri; 2. Kuasa menjual; 39

Ibid.

3. Fidusia. Di samping itu, lessor juga dapat mengeksekusi jaminan-jaminan tambahan lainnya, seperti gadai saham, hipotik, pengalihan deposito, pengakuan hutang, dan corporate atau personal garansi. Semuanya akan berjalan lancar jika pihak lessee bersifat kooperatif. Tetapi jika lessee tidak kooperatif, maka eksekusi tidak mudah dilakukan, karena penyelesaiannya harus lewat pengadilan, dan dengan memakai prosedur biasa yang sangat tidak efisien dari segi waktu dan biaya dengan keputusannya yang tidak predictable. Dalam hal seperti inilah sangat terasa manfaat adanya jaminan seperti gadai, hipotik atau akta pengakuan hutang, yang minimal secara teoritis, dapat dieksekusi dengan lebih cepat berhubung tersedianya prosedur khusus untuk eksekusi. Walaupun dalam praktek ternyata jaminan-jaminan tersebut juga tidak begitu gampang dieksekusi. Mengingat adanya kesulitan dalam hal eksekusi barang leasing, khususnya jika pihak lessee tidak kooperatif, maka banyak perusahaan leasing mencoba menggunakan unsur kepolisian, walaupun masih dipertanyakan kewenangan kepolisian ini. Satu dan lain hat mengingat leasing, termasuk wanprestasinya, belumlah termasuk dalam masalah pidana. Tetapi hanya kasus perdata murni. Alternatif lain yang sering juga diambil dalam praktek yaitu dengan menyerahkan kasus pada juru-juru tagih (debt collector), amatir maupun profesional. Hanya saja, jika para juru tagih ini menggunakan cara-cara intimidasi atau kekerasan, yang biasanya dilakukan oleh juru tagih "tukang pukul", maka ini sudah riskan dan ke luar dari jalur hukum yang seharusnya. Bahkan seringkali terdengar, bahwa jika juru tagih "tukang pukul" ini gagal dalam melakukan penagihan, dia segera akan memangsa kliennya sendiri, yaitu pihak lessor itu sendiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Para pihak dalam perjanjian leasing antara lain lessor, supplier, dan lessee. Hubungan hukum para pihak tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan leasing dalam rangka pemasaran kendaraan bermotor adalah: Lessor memberikan biaya pembelian motor secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan motor kepada lessee. Setelah lessee memperoleh motor, maka ia melakukan pembayaran lease kepada lessor. 2. Upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan penyelenggara leasing untuk menangkal

resiko

apabila

lessee

wanprestasi

adalah

sebelum

meng-ACC

permohonan leasing, perusahaan leasing menetapkan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi lessee. Jaminan itu meliputi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama meliputi penilian terhadap 5C ( 5C, yakni yang terdiri dari (1) Character, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Condition of economy, (5) Collaterals), 5P (yang terdiri dari (1) Party, (2) Purpose, (3) Payment, dalam arti sumber pembayaran yang jelas, (4) Profitability, dan (5) Protection) serta 3R (yang terdiri dari (1) Returns, dalam arti hasil yang dicapai oleh debitur untuk mencicil kembali hutangnya, (2) Repayment, dalam arti misalnya penetapan schedule pengembalian kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, dan (3) Risk Bearing Ability, dalam arti kemampuan debitur dalam hal adanya resiko-resiko tertentu) dari lessee. Jaminan pokok adalah kendaraan bermotor itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan (sering kali tidak diminta), meliputi jaminan kebendaan dari lessee sendiri, corporate guarantee ataupun personal guarantee. Selain menetapkan jaminan, perusahaan leasing juga melindungi dirinya dari wanprestasi dengan cara menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek leasing untuk kemudian mengeksekusinya jika lessee tidak dapat membayar lease-nya.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Kepada perusahaan leasing disarankan untuk menggunakan semua prinsip jaminan yang ada, agar dapat mencegah terjadinya kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lessee. 2. Kepada lessee disarankan untuk mengukur kemampuannya sebelum melakukan leasing agar tidak melakukan wanprestasi setelah permohonan leasing-nya dikabulkan. 3. Kepada pihak supplier disarankan untuk ikut melindungi kepentingan lessor dengan cara ikut melakukan pengawasan terhadap lessee dalam melakukan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Brealey, Richard A. dan Stewart C. Myers, 1991, Principles of Corporate Chance, Penerbit : McGraw-Hill, New York.

C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, Penerbit :Balai Pustaka, Jakarta. Fuady, Munir, 2006 Hukum tentang Pembiayaan, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung. J. Satrio, 2001, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung. Kansil, C.S.T., 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, 1998, Jilid 3, Akuntansi Intermediate, Edisi Kesepuluh, Penerbit : Erlangga, Jakarta. Mahkamah Agung RI, 1989, Masalah Leasing, Bagian Penerbitan Mahkamah Agung, Jakarta. Martono, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Penerbit: Ekonisia, Yogyakarta. Mashudi & Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cetakan Kedua, Penerbit : Mandar Maju, Bandung Meliala,

A.Q. Syamsudin, 1985 Pokok-Pokok Hukum Perkembangannya, Penerbit : Liberty, Yogyakarta.

Perjanjian

Beserta

Mertokusumo, Sudikno, 1985, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit : Liberty, Yogyakarta. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Rido, Ali, 1992, Hukum Dagang, Penerbit : Alumni, Bandung Salim, Perjanjian Beli Sewa, 2003, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta. Santoso, Ruddy Tri, 1996, Kredit Usaha Perbankan, Edisi Pertama, Penerbit: PT Andi, Yogyakarta. Satrio, J, 2001, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung. Setiawan, 1977, Hukum Perjanjian, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta. Siamat, Dahlan, 1995, Manajemen Lembaga Keuangan, Cetakan Pertama, Penerbit :

Intermedia, Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Penerbit : Liberty, Yogyakarta . Subekti, 1987, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 1985, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit : Liberty, Yogyakarta. Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar, Penerbit : Gramedia, Jakarta. Suryodiningrat, 1982, Hukum Perjanjian, Penerbit : Bintang Terang, Yogyakarta. Suyatmi, Sri dan Sudiarto J., 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Penerbit : Arikha Media Cipta, Jakarta. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 634/KMK.013/1990

C. INTERNET http://www.fifkredit.com, ”Sejarah Umum PT Federal International Finance,” dipublikasikan tanggal 2 Desember 2003, diakses tanggal 17 Januari 2008. http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com review&id=831&task=view

journal