Hijaukan Bumi Birukan Langit

Ringkasan Eksekutif STRANAS REDD+

Hijaukan Bumi Birukan Langit

Strategi Nasional Penguranan Emisi Akibat Degradasi Hutan (REDD+)


BAPPENAS

1


Tujuan

T

ujuan dari dokumen ini adalah untuk mempersiapkan sebuah strategi nasional untuk mengurangi emisi yang disebabkan oleh degradasi dan deforestasi hutan Indonesia. Diharapkan Indonesia turut berpartisipasi menghijaukan bumi dan membirukan langit dunia selaras dengan topik pembahasan dunia mengenai perubahan iklim khususnya pemanasan global dan efeknya terhadap bumi saat ini dan dimasa depan karena jika intensitas pengerusakan dan penebangan hutan seperti sekarang terus berlanjut, maka tidak sampai satu abad dari sekarang, bumi tidak akan memiliki hutan lagi dan dampaknya

2


terhadap semua makhluk hidup akan sangat mengerikan. Dokumen ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memastikan bahwa strategi ini mendapatkan dukungan dari para pembuat keputusan dan pada saat yang bersamaan dapat disosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat luas, karena tanpa dukungan masyarakat program ini tidak akan berjalan mulus. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan dukungan dari mitra pengembangan atau donor di dalam dan di luar negeri baik dari dari sektor publik maupun swasta.


Visi

S

angatlah penting bagi program ini untuk dijalankan berdasarkan pembahasan kolektif sehingga turut menciptakan rasa kepemilikan, komitmen, dan arah yang diinginkan oleh semua pemegang keputusan serta pemangku kepentingan. Strategi ini dan isu degradasi dan deforestasi cakupannya memang nasional, namun hutan-hutan di Indonesia berlokasi di berbagai propinsi. Oleh karena itu maka kegiatan penghijauan sebagai implementasi. Strategi ini harus dipahami dan turut digalakkan oleh pemerintah

daerah dan pemegang keputusan setempat. Program-program harus benar-benar dapat dilaksanakan, dapat diukur, dan terlebih lagi harus diselaraskan dengan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan ekonomi nasional di satu sisi dan pelestarian di sisi lainnya. Sehingga, untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kapasitas dan sistem manajemen yang terfokus kepada hal-hal yang menjanjikan pengurangan emisi dan produktivitas hutan.

DAPATKAN MILYARAN RUPIAH DARI INSENTIF KARBON DIMASA MENDATANG SAMBIL MENIKMATI BUMI YANG LEBIH HIJAU DAN LANGIT YANG LEBIH BIRU


3


Misi

M

isi atau sasaran yang ingin dicapai adalah bahwa Indonesiaatas usaha sendiri akan berusaha mencapai pengurangan emisi sebesar 26% pada tahun 2020, dan dengan bantuan dunia akan ditargetkan menjadi 41%. Dengan misi dan sasaran ini maka kenaikan suhu bumi dapat

diturunkan ke level yang lebih berkelanjutan. Sasaran ini harus diterjemahkan ke dalam aktivasi berbagai program program penghijauan, dan pengelolaan hutan yang lebih lestari termasuk tata ruang yang utuh dan berkesinambungan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

DIHARAPKAN PADA TAHUN 2020, KITA SEMUA AKAN MENGHIRUP UDARA DENGAN KUALITAS YANG DUA KALI LEBIH BAIK DARI SEKARANG!

4



Proses Pembuatan Strategi yang Dinamis Serta Urun Rembug Dari Semua Pihak Telah Dicapai


5


Tahapan Penyusunan dan Perumusan Strategi Nasional REDD+

S

ecara umum, tahap pembentukan yang telah dilaksanakan dari Juli sampai November 2010 dibagi kepada tiga

tahap yaitu tahan pra-penyusunan; tahap penyusunan; dan tahap perumusan atau penetapan.

STRANAS RAN REDD+ Agustus Konsultasi dengan para pihak (1)

September Penyiapan draft O Stranas & RAN REDD+ (2)

Draft O Stranas & RAN REDD+ (3)

Refisi draft O Stranas & RAN REDD+ (5), (7)

6

Oktober Refisi draft 1 Stranas & RAN REDD+ (11)

Refisi draft 2 Stranas & RAN REDD+ (13), (15)

Pembahasan antar anggota tim Pelaksana (4), (6), (8)

Pembahasan antar anggota tim Pengarah (9)

Daerah

Tim Pengarah

Tim Pelaksana/ Kelompok kerja

Tim Penulis dan Tim Teknis

Juli


Draft 1 Stranas & RAN REDD+ (11)

Konsultasi para pihak di 7 regional (12)

Konsultasi Nasional (14)

Pembahasan antar anggota tim Pelaksana (16)

LAUNCHING Stranas & RAN REDD+ (19)

Pembahasan antar anggota tim Pengarah (17)

Stranas & RAN REDD+ (18)


Tahapan Pra-Penyusunan

D

iawali oleh mandat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada BAPPENAS yang akhirnya terbentuklah Komite Pengarah yang dipimpin oleh Wakil Menteri BAPPENAS dan anggota-anggota yang terdiri dari pejabat eselon I dari berbagai sektor seperti Kehutanan, Agrikultur, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, Sumber Daya Energi dan Mineral, LAPAN, Badan Perubahan Iklim, BKPSN, dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pembangunan. Tim Pengarah

ini melakukan berbagai konsultasi ahli tingkat nasional dan internasional membahas cakupan strategi ini termasuk azas perumusan dan metodologi serta pendekatannya. Selanjutnya untuk meningkatkan kredibilitas dan rasa memilki dari semua pihak maka seluruh proses konsultasi ini dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparansi dan inklusif.


7


Tahapan Penyusunan

K

omite atau Tim Pengarah menetapkan dan mengukuhkan Komite atau Tim Pelaksana yang bertanggung jawab menyusun dan merumuskan Stranas REDD+ ini melalui konsultasi dengan para pemegang keputusan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengumpulkan berbagai masukan dan rekomendasi yang kemudian dibahas oleh Tim Pelaksana dengan Komite Pengarah untuk penyempurnaan. Tim Pelaksana yang terdiri

8


pejabat Eselon II dari berbagai kementrian dan wakil dari CSO yang terdiri dari INGOs dan NGO seperti IPB, CIFOR, ICRAF, UNDP, TNC, WWF, CI, ICEL, dan para konsultan. Pelaksanaan dari konsultasi ini didanai oleh UNREDD termasuk pembentukan tim penulis yang bertanggung jawab terhadap unsur redaksional serta menyusun strategi ini dengan lebih dinamis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.


Kronologis Penyusunan Stranas REDD+

M

elalui berbagai forum diskusi dan konsultasi intensif maka terbentuklah kerangka utama strategi ini. Secara kronologis beberapa hasil penting diperoleh pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2010 tentang penyempurnaan Stranas draft 0 menjadi Stranas draft 1. Draft ini disempurnakan lebih lanjut pada 26 Agustus 2010. Selengkapnya hasil penyempurnaan adalah sebagai berikut: Diskusi pada tanggal 19 Agustus 2010 secara lebih terstruktur mengurakan bab khusus mengenai Measurement, Reporting and Verification (MRV) atau Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+ Indonesia. Pertemuan pada tanggal 26 Agustus

2010 menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pengarus-utamaan Stranas REDD+ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan kebijakan pembangunan yang lain.

Pertemuan tanggal 23 September 2010 menyelesaikan dan menyelaraskan arah untuk proses konsultasi menuju perumusan dan penetapan strategi ini.


9


Tabel 1. Cakupan Konsultasi Regional

Regional

10

Provinsi

Jawa

Yogyakarta, Jakarta, Banten, Jawa Barat, East Java, and Central Java

Balu & Kepulauan Sekitar

Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Maluku

Sumatera I

Aceh, Lampung, Sumatra Barat dan Utara

Kalimantan

Seluruh Provinsi di Kalimantan (Timur, Barat, Selatan, dan Tengah)

Sulawesi

Selatan, Tenggara, Barat, Utara serta Gorontalo

Papua

Papua and West Papua

Sumatera II

Riau Kepulauan, Riau Daratan, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung



Tantangan Utama dan Masalah yang Dihadapi

S

usah Menemukan Orang yang Tepat! Menyusun dan merumuskan suatu perencanaan strategis dalam waktu yang relatif singkat dan harus melibatkan berbagai pemegang keputusan di dalam negeri sangat menantang dan juga sulit, apalagi ketika kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi kandidat konsultasi publik ini didasari oleh kriteria-kriteria yang sangat khusus, seperti keahlian, pengetahuan, legitimasi dan pengalaman kerja kandidat tersebut. Proses seleksi menjadi tidak optimal karena perwakilan dari berbagai pihak tidak dapat memenuhi semua kriteria dimaksud. Hal ini antara lain disebabkan karena banyak peserta konsultasi datang dari berbagai daerah dari Aceh hingga Papua dan mereka tidak mendapatkan pemberitahuan yang waktunya memadai sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menghadiri pertemuanpertemuan dan konsultasi-konsultasi ini. Dan ketika para pejabat ini mengiriman pengganti, kompetensi dan kualifikasi mereka tidak memenuhi syarat. Situasi ini

diperburuk dengan adanya keterlambatan pengiriman materi pembelajaran dan bahan substansi yang dapat dipelajari sebelum menghadiri forum konsultasi tersebut. Sebagai konsekuensi, masukan-masukan yang berarti dan hasil yang didapat tidak maksimal. Dengan demikian maka Stranas ini harus menjadi dokumen hidup yang


11


Metodologi Penyusunan Strategi: SCQUARE Situation, Complication, Question, Answer, Recommendation, Evaluation (Situasi, Komplikasi, Pertanyaan Pokok, Jawaban, Rekomendasi dan Evaluasi )

12



Situasi (1)

S

etiap tahunnya, 133 juta bayi lahir ke dunia. Sehingga setiap dasawarsa, dunia menjadi rumah untuk tambahan 1 milyar manusia. Dengan begitu, tekanan yang dialami bumi kita untuk mencapai kesimbangan alam saat ini saja sudah sangat besar dan dengan kedatangan populasi baru, eksploitasi bumi untuk menyokong kehidupan penduduknya menjadi sangat cepat dan melampaui daya dukung bumi ini. Sebagai makhluk bumi, manusia berpaling kepada hutan dan tanah dan mengubahnya menjadi lahan agrikultur, pemukiman, industri, serta pertambangan dan berbagai

kepentingan ekonomi lainnya yang pada akhirnya menghasilkan polusi berat dan karbon yang dikeluarkan ke atmosfir mengkontaminasi udara yang kita hirup dan memperburuk sistem iklim yang kita butuhkan untuk hidup berkelanjutan. Ini semua akibat hutan yang hilang yang mengakibatkan hilangnya fungsi penyerap karbonnya pula. Banyak penelitian memastikan bahwa pelepasan karbon ke udara yang disebabkan oleh penggundulan hutan telah melampaui kapasitas bumi dan akan menyebabkan bencana besar dan pemanasan global.


13


Situasi (2)

S

etiap menit dunia kehilangan hutan sebesar lapangan bola. Di negara kita, hal ini semakin cepat karena dipicu ketidak-pastian dan ketetapan hukum, otonomi daerah dan dinamika politik yang menyebabkan cepatnya kehancuran hutan kita. Kebijakan publik seringkali dibuat untuk menguntungkan sebuah rezim kekuasaan dibandingkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan hutan dijadikan sebagai aset tawar menawar kekuasaan oleh para “tuan tanah” ini yang membungkus dirinya dalam topeng demokrasi. Dengan lebih dari 70% orang Indonesia yang tinggal di pulau Jawa, pulau ini tidak dapat

14


lagi menjadi sumber kehidupan yang berkualitas dan akan segara menjadi desa urban dengan dinamika sosial, lingkungan, dan ekonomi yang membawa dampak kerusakan hutan yang semakin cepat. Disisi lain, pulau-pulau diluar Jawa yang seharusnya menjanjikan hutan yang lebih lestari kini semakin dikuasai sekelompok pihak yang mengeksploitasi hutan bagi kepentingan ekonomi semata. Seharusnya, bagi para pengusaha hutan ekonomi adalah ekologi. Justru dengan menjaga ekosistem yang baik akan tercipta bisnis kehutanan yang baik dan berkelanjutan pula. Hutan-hutan di pulau Jawa yang membantu menghasilkan air dan udara yang berkualitas sebentar lagi akan menjadi bagian dari masa lalu. Skenario yang sama pun akan dan sedang terjadi di tempat-tempat lain di negara kita dimana eksploitasi hutan tengah berlangsung. Dalam satu atau dua dekade dari sekarang, kita akan melihat pulau-pulau tanpa hutan lainnya seperti pulau Jawa sekarang.


Situasi (3)

K

antong-kantong kemiskinan justru berdampingan dengan hutan-hutan asri dan keaneka-ragaman hayatinya yang sangat besar yang perlu dilindungi. Pembalakan liar termasuk pembakaran hutan secara membabi-buta banyak yang terkelola dengan rapih bagaikan tindak kriminal yang terorganisir. Di berbagai daerah, kegiatan ini sering sejalan dan berbanding lurus dengan rezim kekuasaan setempat yang korup dan tidak bermartabat. Mereka leluasa bertindak karena kurangnya pengawasan akan hutan-hutan ini. Hutan yang rusak telah menjadi begitu kasat mata bahkan banyak instansi dan kantorkantor pemerintah daerah yang berdiri diatas hutan lindung. Apalagi ditambah dengan aspirasi daerah terhadap pemekaran yang kini menjadi sangat marak. Indonesia memiliki 10 negara tetangga yang juga punya kepentingan dengan sumber daya alam dan kekayaan hutan kita. Lalu lintas perbatasan dipenuhi oleh bahan-bahan ilegal yang diambil dari hutan-hutan kita seperti perdagangan kayu, flora dan fauna yang telah terancam keberadaannya yang juga dibutuhkan untuk mempertahankan keragaman di hutan kita untuk tetap ada.


15


Komplikasi (1)

P

ada saat pergantian millenium, dunia sepakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015. Hal ini dikenal sebagai Target Pembangunan Milenium atau Millenium’s Development Goals (MDGs). Namun, menilik dari berbagai krisis ekonomi yang terjadi pada dasawarsa pertama dari milenia ini membuat gol dari MDG tersebut terlihat tidak mungkin. Ekonomi yang tidak stabil dan pengelolaan keuangan yang tidak

16


bijak telah membentur negara-negara adidaya sekalipun. Pemanasan global mulai menunjukkan efek-efek serius dalam hal pangan karena anomali cuaca. Namun pada kondisi ekonomi dunia yang semakin terpuruk, Indonesia harus bangga karena kita termasuk negara sukses yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Asia Pasifik bersama-sama Cina dan India.


Komplikasi (2)

P

ara pembuat kebijakan seringkali juga biang pelanggar kebijakan tersebut. Era otonomi daerah telah menghasilkan raja-raja lokal dan penyelarasan dengan kebijakan pengembangan nasional tentang pengelolaan hutan menjadi semakin sulit dilaksanakan dan bertentangan dengan aspirasi kekuasaan setempat. Berbagai cara ditempuh untuk menyiasati koridorkoridor hukum yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi, pemekaran provinsi dan kota-kota serta kabupaten

menyebabkan diambilnya lahan hutan dan area-area yang telah dilindungi. Triliunan biaya APBN dalam rangka mendukung demokrasi melalui ratusan Pilkada tidak terlihat sama sekali dampak positifnya terhadap hutan dan hanya menjadi panggung euphoria dan teatrikal. Tidak ada bukti kuat yang memperlihatkan aktivitas demokrasi yang benar-benar membantu pemeliharaan hutan kita. Sebaliknya, kita menyaksikan politik uang yang bekerja sebagai pemberian potensi ekonomi hutan sebagai imbalan kekuasaan yang diraih.


17


Komplikasi (3)

P

emerintah pusat juga memiliki masalah serius khususnya dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kebanyakan kebijakan yang dibuat hanya berjangka pendek dan bersifat populis. Dewan Perwakilan Rakyat pun menambah permasalahan. Tugas utama Dewan yang yaitu menghasilkan UndangUndang agar pemerintah dapat menjalankan programnya sangat lamban. Dewan menjadi tidak produktif apalagi dibandingkan dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang keluar untuk menunjang kebutuhan Dewan. Mereka justru terlihat sibuk menuntut haknya. Ini masalah fundamental, karena eksekutif negara hanya dapat menjalankan

18


pembangunan karena didasarkan oleh Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa adanya hal tersebut, dasar sakral dari negara ini sebagai negara hukum tidak akan pernah terwujud.


Pertanyaan Pokok (1)

S

ecara holistik, strategi ini harus menjawab pertanyaan yang tepat. Pertanyaan pertama mungkin ditanyakan untuk menantang pertanyaan yang terdahulu. Pertanyaannya adalah APAKAH KITA HARUS MENYELAMATKAN BUMI ATAU DIRI KITA SENDIRI. Pertanyaan kedua, yang mungkin terkesan lebih sinis, adalah bagaimana semua strategi pelestarian (CONSERVATION) tidak hanya menjadi pembicaraan (CONVERSATION) semata. Kita telah menghadiri banyak forum mengenai hal ini menandatangani ribuan MOU tapi tidak ada yang benar-

benar dilaksanakan, apalagi berkembang. Jadi, sebenarnya apakah yang harus dipertanyakan oleh Stranas ini? Mungkin kita harus mempertanyakan komitmen dan ketulusan kita masing-masing dalam membereskan masalah yang tengah terjadi pada hutan kita, dan bila memang ada insentif yang kita dapatkan seiring dengan prosesnya, anggaplah itu sebagai bonus. Kenapa? Karena masyarakat bersifat sangat skeptis mengenai ketulusan pemerintah dan strategi apapun yang dibuat akan kekurangan kredibilitas.


19


Pertanyaan Pokok (2)

D

engan demikian maka pertanyaan mendasar yang harus diketengahkan adalah: BAGAIMANA CARA MERAJUT KEPERCAYAAN PUBLIK YANG TELAH ROBEK DARI BENAK MASYARAKAT BAHWA KITA BENAR-BENAR BERKOMITMEN DAN TULUS DALAM MEMBENAHI HUTAN KITA?” Kredibilitas harus diberi dan tidak dapat diminta. Namun bila masyarakat telah

20


memberikannya, mereka akan berpartisipasi dan lebih percaya akan strategi ini serta akan turut serta bekerja memaksimalkan kegiatan pengihijauan negeri ini. Mungkin, sebuah kampanye perilaku serta sosialisasi Stranas ini kepada publik harus dipertimbangkan sebagai pilihan untuk mencapai kepercayaan publik dan membangun kredibilitas dari institusiinstitusi publik yang berkaitan dengan hutan kita.


Jawaban (1)

S

tranas ini adalah pola pikir dan tindakan awal dalam melindungi hutan kita dari degradasi dan penggundulan. Mungkin hal ini terlambat namun momentumnya tepat. Dunia telah memberikan kita sedikit keringanan dan peluang untuk menyempurnakan niat kita. Kita telah diberikan dukungan untuk membenahi masalah kita. Dan kita berjanji untuk menekan emisi karbon sebesar 26% sehingga kita akan memperbaiki kualitas udara 100% pada tahun 2020 di “rumah” kita terlebih dahulu. Dan apabila dunia melihat ada kemajuan maka mereka akan bergabung

dan berbagi sumber daya untuk mencapai target 41%, bahkan lebih. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita dapat meyakinkan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat kita sendiri untuk berpartisipasi, dan kemudian “menjual” kebijakan ini kepada dunia dan mendapatkan dukungan moral, finansial, dan teknis. Untuk mendapatkan dukungan tersebut maka kita harus mendasari semua strategi dan aktivasi REDD+ ini pada pembangunan kepercayaan publik dan kredibilitas pemegang keputusan dan instansi publik terkait.


21


Jawaban (2)

K

redibilitas harus dibangun dari dalam, tapi pengakuan akan datang dari luar. Jadi, jangan pernah mencari pengakuan, tapi selaraskan ucapan kita dengan perbuatan kita. Citra populis tidak akan bermanfaat dan langgeng menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Slogan-slogan narsis tidak akan mendapatkan dukungan publik.

22


Kampanye kredibilitas harus pula diselaraskan dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas masyarakat dan para pejabat yang terkait dengan urusan hutan dinegeri kita termasuk instansinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diramu dalam kerjasama sejak tingkat kelurahan hingga dunia perlu dikembangkan terus menerus.


Rekomendasi

G

unakan dan promosikan dokumen ini sebagai referensi wajib, dan induk serta strategi sentral tentang REDD+ ditingkat nasional. Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) dari strategi ini harus diatur dan disetujui agar dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan kedepan. KPI juga harus dapat mengukur perbaikan standar hidup masyarakat terkait dengan produktivitas hutan dan keberlanjutan ekosistemnya di masa depan.

Mensosialisasikan, memasarkan, dan “menjual” strategi ini kepada donor dari komunitas internasional, organisasi publik dan sektor swasta untuk mengumpulkan dana aktivasi REDD+. Menetapkan metode pengukuran keberhasilan strategi ini dan mendokumentasikannya dengan baik untuk penyempurnaan dan referensi pengaplikasian di negara-negara lain.


23


Evaluasi

K

unci dari kesuksesan program apapun terbagi menjadi dua:

1. Tercapainya target yang diinginkan 2. Tersedianya pembelajaran dan pelatihan yang baik untuk para pelaku di masa depan

24


Kami akan mengukur perkembangan pelaksanaan program ini secara konstan dan berkesinambungan serta menyediakan sarana hukum, finansial, dan peningkatan kapasitas sampai kepada jenjang lokal.


Indikator Kinerja Utama


25


Evaluasi

Beberapa faktor penting atau indikator kinerja dari strategi ini harus terlihat dari, antara lain: • • •

26

Peningkatan komitmen dari para pemangku kepentingan Peningkatan partisipasi masyarakat Peningkatan cakupan area hijau dan menurunnya emisi karbon secara berkesinambungan


• • • •

Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah Tercapainya dukungan finansial dan teknis dari donor Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal termasuk institusinya Berkurangnya kerumitan dan benturan antar institusi


Kriteria Pengembangan adalah PEMBERDAYAAN


27


Terima Kasih

28


Hijaukan Bumi Birukan Langit

Recommend Documents