HAK MASYARAKAT ADAT
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
Materi Perkuliahan HUKUM & HAM (Tematik ke-5)
DEFINISI “MASYARAKAT ADAT” Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara- AMAN, 1999). Masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negaranegara merdeka dimana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya dan sebahgian oleh adat yang tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan khusus (Konvensi ILO, 1998)
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
ISTILAH “MASYARAKAT ADAT” DI BERBAGAI REGULASI Istilah ’masyarakat adat’ dianggap memberikan pendekatan holistik terhadap masyarakat adat karena selain melihat aspek hukum juga melihat aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat adat. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi memilih menggunakan istilah masyarakat adat. Istilah ’masyarakat hukum adat’ dianggap lebih atau bahkan hanya menaruh perhatian pada aspek hukum. Istilah ‘masyarakat hukum adat’ terbilang lebih sering dipakai. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Permen Hak Ulayat, UU HAM, Tap MPR PA-PSDA , UU Sumberdaya Air, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah masyarakat hukum adat.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
RELEVANSI HAK EKOSOB DENGAN HAK MASYARAKAT ADAT Hak Ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami oleh masyarakat adat seharihari: menyangkut kebutuahan dasar dan kelangsungan komunitas adat tersebut. Hak Ekosob tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Hak Ekosob telah mengubah kebutuhan menjadi hak yang harus di penuhi.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI HAK-HAK KOLEKTIF Hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self determination) Hak atas tanah dan sumberdaya alam (right to land and natural recourses)
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
URGENSI HAK MASYARAKAT ADAT a. guna mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu, terutama ketika para anggota komunitas yang bersangkutan secara teritorial terpencar-pencar hingga tingkat tertentu. b. Sebagai perlindungan yang memadai terhadap hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam didaerah-daerah tradisional. c. berkaitan dengan asas penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum, yang penyelenggaraannya melibatkan suatu model politik, praktek hukum dan sistim ekonomi serta kehidupan sosial.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
BAGI A N I PA SAL 1 AYAT 1 KON VE NAN E KOSOB T E N TANG SE LF TO DE T E RM INATION
Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri atas kekuatan itu, mereka mereka dengan bebas menentukan status politiknnya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
BAGIAN I PASAL 1 AYAT 2 KOVENAN EKOSOB TENTANG HAK ATAS SUMBERDAYA ALAM
Semua bangsa dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
KEDUDUKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI DAN HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM
Kedua hak tersebut diakui sejajar setelah resolusi majelis umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan permanen atas sumberdaya alam, merupakan konsekwensi logis dari hak penentuan nasib sendiri.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
DRAF DEKLARASI HAM & LINGKUNGAN Sub-Komisi PBB (1994) dalam On The Prevention Of Discrimination And Protection Of Minorities mengajukan suatu draft prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan memberikan suatu konsepsi HAM dan lingkungan sebagai konsep hak kolektif atau hak solidaritas. Disebutkan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan sehat secara ekologis dan dimana lingkungannya dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak. atas generasi yang akan datang Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
RESOLUSI SIDANG UMUM PBB THN 2000 TENTANG HAK EKOSOB Hak untuk menentukan nasib sendiri (self determinantion ), berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, masalah kebangsaan, dan bebas dari diskriminasi Ancaman thdp kelangsungan hidup masyarakat adat sebagai masyarakat yang unik/berbeda. Masalah spiritual, bahasa dan identitas budaya masyarakat adat Pendidikan, informasi dan hak -hak pekerja Hak untuk berpartisipasi, hak untuk membangun dan hak-hak sosial-ekonomi lainnya Hak atas tanah dan sumber-sumber lainnya Aplikasi pelaksanaan menentukan nasibnya sendiri dan institusi adat
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
JAMINAN KONSTITUSIONAL PADA UUD 1945 AMANDEMEN
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman, merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
DISKUSIKAN! Apakah masyarakat adat dapat dikategorikan seluruhnya sebagai kelompok rentan (vulnerable group)? Apabila advokasi terhadap masyarakat adat adat adalah bagian dari aksi afirmatif (affirmative action)? Dengan berkembangnya masyarakat di era modernitas dan globalisasi, apakah masyarakat adat yang ada saat ini dapat terus dipandang sebagai Masyarakat Adat yang tradisional sehingga dipandang perlu upaya emansipasi? Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
