GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR 151 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI PT. FREEPORT INDONESIA GUBERNUR PROVINSI PAPUA Menimbang
:
a. bahwa dengan terjadinya pengurangan areal konsensi sesuai kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia degan PT. Freeport Indonesia Tahun 1991, maka perlu mengatur kembali perimbangan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dari PT. Freeport Indonesia; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202); 9. Peraturan……./2
-29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Memperhatikan: a. Kontrak Karya tanggal 31 Desember 1991 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia; b. Hasil Rapat Koordinasi Perimbangan Pembagian Penerimaan PBB PT. Freeport Indonesia pada tanggal 25 September 2000 di Hotel Santika Jakarta; c. Surat Bupati Mimika Nomor 973/638 tanggal 27 September 2000 tentang Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan kepada Kabupaten di luar Wilayah Konsesi PT. Freeport Indonesia; d. Surat Bupati Mimika Nomor 970/051 tanggal 10 Februari 2004 perihal Peninjauan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 108 Tahun 2000; e. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 973/1192/SET tanggal 4 Mei Tahun 2004 perihal Peninjauan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 108 Tahun 2000. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG PERIMBANGAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI PT. FREEPORT INDONESIA. Pasal 1 Perimbangan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari PT. Freeport Indonesia untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua diatur sebagai berikut: A. Pembagian berdasarkan Wilayah Konsesi: 1. Kabupaten Mimika sebesar 53,00% (lima puluh tiga persen) 2. Kabupaten Paniai sebesar 34,00% (tiga puluh empat persen) 3. Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,00% (lima persen) 4. Kabupaten Puncak Jaya sebesar 6,00% (enam persen) 5. Kabupaten Biak Numfor sebesar 1,00% (satu persen) 6. Kabupaten Nabire sebesar 1,00% (satu persen) B. Pembagian berdasarkan hasil produksi/eksploitasi untuk wilayah/daerah dimana PT. Freeport Indonesia melaksanakan eksploitasi: 1. Kabupaten Mimika sebesar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) 2. Kabupaten Paniai sebesar 21,00% (dua puluh satu persen) 3. Kabupaten Jayawijaya sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) 4. Kabupaten Yahukimo sebesar 2,00% (dua persen) 5. Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 2,00% (dua persen) 6. Kabupaten Tolikara sebesar 2,00% (dua persen) 7. Kabupaten Merauke sebesar 2,00% (dua persen) 8. Kabupaten Boven Digoel sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 9. Kabupaten Mappi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 10. Kabupaten Asmat sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 11. Kabupaten Sorong sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 12. Kabupaten Raja Ampat sebesar 1,00% (satu persen) 13. Kabupaten Sorong Selatan sebesar 1,00% (satu persen) 14. Kabupaten Jayapura sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 15. Kabupaten Sarmi sebesar 1,00% (satu persen) 16. Kabupaten Keerom sebesar 1,00% (satu persen) 17. Kabupaten Fak-fak sebesar 1,50% (satu koma limapuluh persen) 18. Kabupaten Kaimana…../3
-318. Kabupaten Kaimana sebesar 1,00% (satu persen) 19. Kabupaten Manokwari sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 20. Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 1,00% (satu persen) 21. Kabupaten Teluk Wondama sebesar 1,00% (satu persen) 22. Kabupaten Yapen Waropen sebesar 2,00% (dua persen) 23. Kabupaten Waropen sebesar 1,00% (satu persen) 24. Kabupaten Puncak Jaya sebesar 3,50% (tiga koma lima puluh persen) 25. Kota Jayapura sebesar 2,00% (dua persen) 26. Kabupaten Nabire sebesar 2,00% (dua persen) 27. Kabupaten Biak Numfor sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) 28. Kabupaten Supiori sebesar 1,00% (satu persen) 29. Kota Sorong sebesar 1,00% (satu persen) C. Pembagian berdasarkan hasil emplasemen sebagai berikut: - Kabupaten Mimika sebesar 100% (seratus persen) Pasal 2 a.
Perimbangan pembagian hasil pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan ditinjau kembali berdasarkan perubahan/perkembangan periodisasi sesuai Pasal 13 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia tanggal 31 Desember 1991 atau setelah ditetapkannya batas wilayah yang pasti antara Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua. Pasal 3
Penyaluran pembagian untuk masing-masing Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 108 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di pada tanggal
JAYAPURA 16 Juni 2004
GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drs. J. P. SOLOSSA, M.Si. Diundangkan di Jayapura pada tanggal 17 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA, CAP/TTD D. ASMURUF LEMBARAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 2004 NOMOR 30 Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA KEPALA BIRO HUKUM
JKH. ROEMBIAK, SH.,M.Hum (Mwkl)
-4-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta; 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 3. Ketua Badan Pengawasan Keuangan di Jakarta; 4. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 5. Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 6.Wakil Gubernur Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 7.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 8.Kepala Biro Keuangan SETDA Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 9.Bupati Kabupaten Mimika di Timika; 10. Kepala UPTD/SAMSAT di Timika; 11. PT. Freeport Indonesia di Timika.
LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor : 120 Tahun 2001 Tanggal : 29 Nopember 2001
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA SEMINAR MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI PROPINSI IRIAN JAYA
NO.
NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI
1
2
KEDUDUKAN DALAM PANITIA 3
1.
Drs. J.P. SOLOSSA, M.Si. Gubernur Propinsi Irian Jaya.
Penasehat
2.
Drh. CONSTANT KARMA, Wakil Gubernur Propinsi Irian Jaya.
Penasehat
3.
Drs. JHON IBO, Wakil Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya.
Penasehat
4.
MUSPIDA Propinsi Irian Jaya.
Penasehat
5.
PRIHADI SANTOSA. INDONESIA.
6.
Drs. D. ASMURUF, Sekretaris Daerah Propinsi Irian Jaya.
EVP.
External
Affairs
PT.
FREEPORT
Penasehat
Penanggungjawab
I. PANITIA PENGARAH 7.
Brigjend. TNI. KAREL RALAHALU, Kepala Kantor PT. Freeport Indonesia Jayapura.
Koordinator
8.
Drs. ANDI BASO BASSALENG, Asisten SEKDA Propinsi Irian Jaya Bidang Pemerintahan.
Anggota
9
Drs. FRANS R. KRISTANTUS, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Anggota
Irian Jaya. 10.
Drs. MARTHINUS HOWAY, Kepala Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Propinsi Irian Jaya.
dan
Anggota
11.
Drs. HARSOYO, Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
12.
YUSUF WALLY, SE. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Irian Jaya.
Anggota
13.
P. JANTEO, BE. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Irian Jaya.
Anggota
14.
Drs. ANTHON RIRIHENA, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
15.
Drs. DEMIANUS DIMARA, Kepala BAPEDALDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
16.
J. WEMPIE WOLLA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
17.
Drs. W.CH. RUMBINO, Kepala Biro Keuangan SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
18.
Pimpinan PERTAMINA UPPDN VIII Jayapura.
Anggota
19.
SHINTA SIRAIT, Government Relations Manager PT. FREEPORT INDONESIA.
Anggota
-2-
1 20.
2 ROSIK B SOERIPTO, PT. PURI Konsultan Jakarta.
3 Anggota
II. PANITIA PELAKSANA 21.
Drs. MARTHEN LUTHER TAN, Kepala Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Ketua
22.
A. BRATAWIJAYA, PT. FREEPORT INDONESIA.
Ketua I
23.
ABDUL RAZAK SYARIEF, SE. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
K e t u a II
24.
S U N O K O, K. PT. FREEPORT INDONESIA Jayapura.
Sekretaris
25.
Drs. ASER NAUW, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Sekretaris I
26.
RATIH SATRIADI, PT. FREEPORT INDONESIA Jayapura.
Sekretaris II
SEKSI - SEKSI A. SEKSI PERLENGKAPAN/DOKUMENTASI 27.
Drs. FUAD LIEM, Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
28.
JANARKO, Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Irian Jaya.
Anggota
29.
R A M L I, Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
30.
EVERT BARANSANO, SH. Biro Hukum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
B. SEKSI KONSUMSI
Koordinator
31.
Ny. KRISTANTUS, Dharma Wanita Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Koordinator
32.
Ny. SULASTRI, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
33.
Ny. TRISYE PAPILAYA, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
34.
Ny. AGUSTINA YAMBE, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
C. SEKSI ACARA/PROTOKOL 35.
Drs. ARIES BANGALINO, Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Koordinator
36.
ANI RUMBIAK, Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
37.
ARNENGSIH, Biro Umum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
D. SEKSI PAMERAN 38.
Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Irian Jaya.
Koordinator
39.
Dinas Pertambangan Propinsi Irian Jaya.
Anggota
40.
Dinas Perikanan Propinsi Irian Jaya.
Anggota
41.
Dinas Pariwisata Propinsi Irian Jaya.
Anggota
42.
Dinas Perkebunan Propinsi Irian Jaya.
Anggota
-31
2
3
43.
PLN Jayapura.
Anggota
44.
PT. FREEPORT INDONESIA.
Anggota
45.
PERTAMINA UPPDN VIII Jayapura.
Anggota
E. SEKRETARIAT 46.
Drs. MOCHTAR H. FABANYO, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Koordinator
47.
PT PURI KONSULTAN Jakarta.
Anggota
48.
Drs. YUSUF IS CONORAS, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
49.
NINI LATIHANI, SH. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
50.
YOHANES F. MAREY, Biro Hukum SETDA Propinsi Irian Jaya.
Anggota
51.
L A R J U, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
52.
LENTINA Br. BANGUN, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
53.
STEPHANUS SODA, SH. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya.
Anggota
GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA CAP/TTD Drs. J. P. SOLOSSA, M.Si.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH