GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR
138
TAHUN 2004
TENTANG KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PT. MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Menimbang
:
a. bahwa usaha dan atau kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Megapura Mambramo Bangun di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua merupakan usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL); b. bahwa kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KAANDAL) PT. Megapura Mambramo Bangun sebagai salah satu bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib mendapat Keputusan Kesepakatan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 6. Peraturan ……/2
-26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 9. Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 121 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi Alam di Wilayah Propinsi Irian Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 11 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2); 10. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 83 Tahun 2002 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28); Memperhatikan
: Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua tanggal 14 Agustus 2003 di Aula BAPEDALDA Provinsi Papua mengenai penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu (IUPHHK) oleh PT. Megapura Mambramo Bangun di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua. MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA
: : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Megapura Mambramo Bangun di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua.
KEDUA
: Kesepakatan Kerangka tersebut Diktum PERTAMA dengan ruang lingkup dan kedalaman Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Megapura Mambramo Bangun adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Studi ANDAL selanjutnya.
KETIGA ……/3
-3-
KETIGA
: Langkah-langkah kegiatan fisik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Megapura Mambramo Bangun tidak diperkenankan dilakukan, sebelum ditetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
KEEMPAT
: Kelalaian dan atau penyimpangan terhadap Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
JAYAPURA 28 Mei 2004
GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drs. J. P. SOLOSSA, M.Si. Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH (Mwkl)
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Kehutanan RI di Jakarta; Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta; Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi di Jakarta; Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura; Kepala BAPEDALDA Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua di Jayapura; Bupati Kabupaten Manokwari; Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.