GUBERNUR PROVINSI PAPUA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) POHERAM YOKA JAYAPURA Lampiran
: 1 (satu) GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
Menimbang : a. bahwa Rumah Potong Hewan (RPH) tipe A milik Pemerintah Provinsi Papua yang menggunakan pola line system berlokasi di Yoka Kota Jayapura perlu tetap dioperasionalkan sesuai fungsinya, agar dapat menyediakan daging yang memenuhi standar ASUH (aman, sehat, utuh/murni dan halal; b. bahwa untuk memenuhi standar kualitas produksi daging dimaksud huruf a, maka rumah potong hewan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Verteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 20); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 246); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108); 8. Undang-undang………./2
-28. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/4/1986 Tahun 1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan. 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya. Memperhatikan : 1. Surat Direktur Kesehatan Veteriner Dirjen Produksi Peternakan Nomor 100/TN.150/VI/04/02 tanggal 4 April 2002 perihal Operasional RPH Bantuan OECF/JBIC; 2. Surat Direktur Peternakan Nomor 41/PL.120/F/10.03 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pengelolaan RPH/RPU bantuan OECF/JBIC; 3. Hasil rapat Terpadu antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan Poheram Yoka pada tanggal 19 Juli 2005. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) POHERAM YOKA JAYAPURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua; 2. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Papua; 3. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Rumah Potong Hewan tipe A Poheram Yoka Jayapura; 4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar operasional baku dalam operasional RPH; 5. Instalasi Penanganan Air Limbah (IPAL) adalah unit bangunan untuk mengolah limbah cair yang berasal dari RPH, 6. Retribusi RPH adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 7. Incinerator adalah unit bangunan yang dipergunakan untuk membakar limbah organik dari bagian tubuh hewan yang tidak layak dikonsumsi.
BAB II…………………../3
-3BAB II PENGELOLAAN RPH Pasal 2 Pengelolaan RPH dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sarana dan biaya operasional RPH disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua; b. Tenaga pengelola RPH disediakan oleh Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Pertanian Kota Jayapura. BAB III TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI RPH Pasal 3 Tugas RPH adalah melakukan jasa pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang memenuhi kualitas ASUH (aman, sehat, utuh/murni dan halal). Pasal 4 Fungsi dari RPH adalah : a. sebagai pelayanan umum penyediaan daging asuh; b. merangsang tumbuhnya agribisnis di hulu dan agroindustri di hilir; c. pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong; d. tempat mendeteksi dan memonitor penyakit hewan menular; e. melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif. Pasal 5 Organisasi RPH terdiri dari : a. Pembina adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua; b. Koordinator; c. Kepala Urusan, terdiri dari : 1. Kepala Urusan Produksi, yang membawahi : a) Pengawas Produksi/Keur Master; b) Petugas Sanitasi; c) Regu Khusus (Regusus); d) Non Regu Khusus (Non Regusus); 2. Kepala Urusan Perawatan, yang membawahi : a) Teknisi; b) Operator Instalasi Pengolahan Limbah; c) Operator Kebersihan Lingkungan; 3. Kepala Urusan Umum, yang membawahi : a) Administrasi Umum; b) Kasir;
c) Pembantu……………../4
-4c) Pembantu Umum; d) Sopir; f) Satpam; Pasal 6 (1)
Tugas pokok dan fungsi Pembina adalah : memberikan petunjuk baik diminta maupun tidak terhadap kegiatan operasional RPH.
(2)
Tugas pokok dan fungsi Koordinator : a. memimpin operasional RPH; b. membuat perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pada Gubernur cq. Kepala Dinas Peternakan; c. melakukan koordinasi dengan stake holder (orang yang membutuhkan informasi); d. menetapkan standar operasional prosedur pada setiap unit kegiatan; e. menjalin kerjasama dengan mitra usaha dalam rangka kerjasama operasional (KSO); f. mengusulkan pelatihan bagi karyawan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia; g. memenuhi target pendapatan asli daerah.
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Produksi : a. membantu Koordinator di bidang produksi; b. mengatur dan mengawasi petugas pemeriksa ante dan postmortem; c. mengatur dan mengawasi petugas regusus sesuai SOP; d. mengatur dan mengawasi petugas non regusus sesuai SOP; e. mengawasi kebersihan di ruang proses pemotongan sesuai SOP; f. mengawasi pemotongan sapi betina produktif; g. membuat laporan tertulis kepada Koordinator RPH; h. melaksanakan tugas dan fungsi laboratorium RPH. (4) Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perawatan : a. membantu Koordinator di bidang perawatan peralatan RPH, instalasi air, dan instalasi listrik; b. mengawasi proses penanganan limbah padat pada unit komposting, limbah cair pada IPAL, saluran air maupun limbah biologis pada incinerator sesuai SOP; c. mengawasi kebersihan lingkungan dan sekitar RPH agar tidak terjadi polusi; d. membuat laporan tertulis kepada Koordinator RPH. (5) Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum : a. mengawasi dan mengatur petugas administrasi, personalia dan pelaporan; b. mengatur dan mengawasi petugas satpam;
petugas
c. mengatur…………../5
-5c. mengatur dan mengawasi kendaraan dan petugas transportasi; d. mengatur dan mengawasi petugas kasir; e. mengatur dan mengawasi pembantu umum; f. membuat laporan tertulis kepada Koordinator RPH. BAB IV PUNGUTAN Pasal 7 Besarnya pungutan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Penjualan Daging. Pasal 8 (1) Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas/kasir yang telah ditunjuk. (2) Pembayaran retribusi dilakukan langsung di RPH di loket yang telah ditentukan. (3) Pungutan retribusi dilakukan sebelum proses pemotongan ternak dilakukan. BAB V PEMBAGIAN HASIL Pasal 9 (1) Hasil pungutan retribusi akan dibagi kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura. (2) Persentasi pembagian hasil retribusi sebagai berikut: a. 50% untuk Pemerintah Provinsi Papua; b. 50% untuk Pemerintah Kota . BAB VI PELAPORAN Pasal 10 Laporan pengelolaan RPH disampaikan oleh Koordinator melalui Pembina kepada Gubernur dan Walikota Kota Jayapura. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 146 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Yoka Jayapura dinyatakan tidak berlaku.
Agar…..……/6
-6Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di J a y a p u r a pada tanggal 29 Mei 2006
Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 30 Mei 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
PENJABAT GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si
CAP/TTD ANDI BASO BASSALENG BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2006 NOMOR 13
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH (Mwkl) SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Pertanian RI di Jakarta; 3. Direktur Kesehatan Veteriner Ditjen Produksi Peternakan di Jakarta; 4. Direktur Peternakan di Jakarta; 5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 6. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura; 7. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua di Jayapura; 8. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Papua di Jayapura; 9. Bupati/Walikota se Papua; 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 57 Tahun 2006 Tanggal : 29 Mei 2006
STRUKTUR ORGANISASI RPH POHERAM YOKA JAYAPURA
PEMBINA
KOORDINATOR
KEPALA URUSAN PRODUKSI PENGAWAS PRODUKSI/KEUR MASTER
PETUGAS SANITASI
KEPALA URUSAN PERAWATAN
KEPALA URUSAN UMUM
TEKNISI
OPERATOR INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
REGU KHUSUS (REGUSUS) OPERATOR KEBERSIHAN LINGKUNGAN NON REGU KHUSUS (NON REGUSUS)
ADMINISTRASI UMUM
KASIR
PEMBANTU UMUM
SOPIR
SATPAM
PENJABAT GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH (Mwkl)
