GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR
184
TAHUN 2004
TENTANG STANDAR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS KAYU YANG DIPUNGUT PADA AREAL HAK ULAYAT DI PROVINSI PAPUA GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Menimbang
:
a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 50 Tahun 2001 telah ditetapkan Standar Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat di Propinsi Irian Jaya; b. bahwa besarnya standar pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini dan untuk itu perlu menetapkan kembali standar pemberian kompensasi yang baru; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 160); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66); 9. Peraturan Menteri Negara dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 10. Keputusan ....../2
-
2–
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/KPTS- II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Penatausahaan Hasil Hutan.
Nomor
126/KPTS-II/2003
tentang
Memperhatikan : Hasil Pertemuan Pemantapan Kinerja Pengusahaan Hutan di Provinsi Papua, tanggal 17-18 Juni 2004. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS KAYU YANG DIPUNGUT PADA AREAL HAK ULAYAT DI PROVINSI PAPUA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua. c. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. d. Masyarakat setempat/masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok orang warga Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya. e. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut masyarakat ulayat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. f. Biaya kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pengusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja akibat dampak eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan. g. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan. h. Kayu Non Merbau adalah jenis-jenis kayu yang termasuk kelompok jenis rimba campuran dan kelompok jenis meranti kecuali jenis kayu merbau (Intsia sp). BAB II…../3
-3BAB II PENGENAAN BIAYA KOMPENSASI Pasal 2 Biaya kompensasi dikenakan terhadap kayu bulat yang diproduksi oleh pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Kayu), IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), dan ILS (Ijin Lainnya yang Sah) yang ijinnya masih berlaku dan masih beroperasi di Provinsi Papua. Pasal 3 Biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat dibayar oleh pemegang HPH, IUPHHK, IPK dan ILS berdasarkan perhitungan realisasi produksi kayu bulat yang pembayarannya dilaksanakan berdasarkan realisasi penjualan/penggunaan kayu bulat. BAB III STANDAR BIAYA KOMPENSASI Pasal 4 (1) Besarnya standar biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat yang dibayarkan oleh pemegang HPH, IUPHHK, , IPK dan ILS berdasarkan besarnya realisasi penjualan/ penggunaan kayu bulat dengan ketentuan sebagai berikut : - Kayu Indah - Kayu Merbau - Kayu Non Merbau - Kayu Bakau
: Rp. 100.000, per M3 : Rp. 50.000,- per M3 : Rp. 10.000,- per M3 : Rp. 3.000,- per M3
(2) Pembayaran kompensasi sudah mencakup biaya penggunaan lahan, jalan, base camp, log pond, tanaman, pohon dan material pembuatan jalan. BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 5 Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat oleh pemegang HPH, IUPHHK, IPK dan ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat/hak adat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat. Pasal 6 Keberadaan masyarakat adat atas hak ulayat pada areal kerja HPH, IUPHHK, ILS dan pemilik yang berhak menerima pembayaran hak ulayat/hak adat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota setempat berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, Pemegang HPH, IUPHHK, dan ILS serta masyarakat adat setempat. Pasal 7….../4
-4Pasal 7 Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat disesuaikan dengan besarnya realisasi penjualan kayu bulat berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diperhitungkan secara terbuka pada setiap akhir semester serta dibayarkan pada bulan Juli dan Januari. Pasal 8 Terhadap kayu bulat hasil produksi yang belum diangkut atau digunakan maka pada akhir tahun anggaran (HPH/IUPHHK) dan atau akhir ijin lainnya yang sah, dilakukan stock opname untuk menghitung total realisasi produksi kayu bulat yang belum diangkut atau digunakan dan dituangkan dalam Berita Acara stock opname sebagai dasar pembayaran seluruh kekurangan pembayaran kompensasi hak ulayat pada bulan berikutnya. Pasal 9 Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat dilaksanakan di Rumah Adat atau di tempat lain yang disepakati bersama dengan disaksikan oleh Bupati, Kepala Distrik serta instansi terkait dan dituangkan dalam Berita Acara. BAB V PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN Pasal 10 Pembayaran kompensasi yang diterima oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adat setempat berupa kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan adat, pembangunan desa, pembangunan fasilitas umum, pendidikan dan keagamaan berdasarkan hasil musyawarah adat. Pasal 11 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran dan penggunaan biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat dilaksanakan oleh Bupati dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua secara koordinatif. Pasal 12 Setiap bulan Agustus dan Februari, perusahaan HPH, IUPHHK dan ILS wajib membuat Laporan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat. Pasal 13 Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat untuk kurun waktu sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap mengacu kepada Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 50 Tahun 2001. BAB VI……/5
-5BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 50 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pembayaran kompensasi hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di J A Y A P U R A pada tanggal 5 Agustus 2004 GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drs. J.P. SOLOSSA, M.Si. Diundangkan di Jayapura pada tanggal 6 Agustus 2004 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA CAP/TTD ANDI BASO BASSALENG LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2004 NOMOR 40 Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH.,MM SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Kehutanan RI di Jakarta; Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; Ketua Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta; Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua; Bupati/Walikota se Papua; Para Pemegang HPH, HPHH, IPK dan ISL di Papua.
