GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR
157 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) PROVINSI PAPUA TAHUN 2006 Lampiran
: 1 (satu) GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembinaan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penyediaan modal awal padanan (MAP) untuk perkuatan permodalan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro (LKM) sehingga dapat terlaksana secara terkoordinasi maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Provinsi Papua; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 10.Keputusan ……./2
-210. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 148 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Gubernur Provinsi Papua Kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua; 11. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 104 Tahun 2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Papua. Memperhatikan : Surat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi MAP Provinsi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Modal Awal dan Padanan (MAP) Provinsi Papua Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
: Tim Koordinasi tersebut Diktum PERTAMA bertugas : a. mengkoordinasikan pelaksanaan program MAP lintas Kabupaten se Provinsi Papua; b. membantu pelaksanaan supervisi, sosialisasi dan konsultasi, monitoring pelaksanaan MAP di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; c. menginventarisasi, mengidentifikasi koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam (USP) koperasi potensial serta lembaga keuangan mikro (LKM) calon peserta program MAP; d. memantau kelancaran proses penyaluran dana MAP kepada KSP/USP koperasi dan LKM maupun kepada anggotanya; e. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program MAP; f. melaporkan kegiatan pelaksanaan program perkuatan permodalan dan lembaga keuangan (P2LK) MAP kepada Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Tim P2LK MAP Pusat; g. bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi Papua sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA
: Untuk membantu kelancaran tugas, Ketua Tim dapat menunjuk Staf Sekretariat sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
KEEMPAT
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DASK Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2006. Ditetapkan di pada tanggal
Jayapura 4 Agustus 2006
AN. GUBERNUR PROVINSI PAPUA WAKIL GUBERNUR CAP/TTD ALEX HESEGEM, SE Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH,. MM
-3SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta; 2. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta; 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 4. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta; 5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 6. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi Pengusaha Kecil Menengah di Jakarta; 7. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura; 8. Kepala BAWASDA Provinsi Papua di Jayapura; 9. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura; 10. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Papua di Jayapura; 11. Bupati/Walikota se Papua; 12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
Lampiran
:
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 157 Tahun 2006 Tanggal : 4 Agustus 2006
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MODAL AWAL DAN PADANAN PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2006 NO.
NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua
1.
Drs. KALEB WOREMBAI, Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
2.
MAKMUR SAGUNI, BA, Kepala Sub Dinas Bina Fasilitas Permodalan pada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
3.
E. TALAHATU, Wakil Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
4.
W. TURNIP, SH.,MM, Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.
Anggota
5.
Dra. WAHYU WIDAYATI, Kepala Sub Bidang Perisdustrian, Pariwisata, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Papua.
Anggota
6.
Drs. MUSIDI J, SE., MM, Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
7.
YESAYA HALUK, Kepala Seksi Permodalan Usaha Konsumsi pada Sub Dinas Bina Fasilitas Permodalan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
8.
Dra. SUJAH ALI, Kepala Kepala Departemen Retail pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
Anggota
9.
MAHATMA GANDI, SE, Penjabat Kepala Seksi Penilaian pada Sub Dinas Bina Fasilitas Permodalan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
10.
STEVEN R. MARLISA, SE., MMT, Kepala Seksi Permodalan Usaha Jasa pada Sub Dinas Bina Fasilitas Permodalan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
11.
MAHYUDIN, SE, Kepala Seksi Industri Pertanian pada Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
12.
ACHMAD DARMADJI, SP, Kepala Unit Usaha Kecil Menengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
Anggota
13.
SUPRIYANTO, SE. Kepala Seksi Permodalan Usaha Produksi pada Sub Dinas Bina Fasilitas Permodalan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua.
Anggota
Sekretaris
AN. GUBERNUR PROVINSI PAPUA
WAKIL GUBERNUR CAP/TTD ALEX HESEGEM, SE
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH,. MM
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
MARIA KARTINI, SH (MWKL)
