GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR
23 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU/IPK KEPADA PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI PADA AREAL PEMBANGUNAN INDUSTRI KAYU SERPIH DAN PULP DI DISTRIK KAPTEL KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
Lampiran
: 1 (satu) GUBERNUR PROVINSI PAPUA
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembangunan industri pengolahan kayu serpih dan pulp beserta fasilitas industri pada PT. Medcopapua Industri Lestari di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke Provinsi Papua, perlu dilakukan pembukaan lahan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, PT. Medcopapua Industri Lestari mengajukan permohonan IPK dengan surat Nomor :0134/MIL/UM-OPR/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 perihal Permohonan IPK an. PT. Medcopapua Industri Lestari; c. bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari telah memperoleh rekomendasi Ijin Industri Kayu Serpih dan Pulp dari Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 522.2/3575 tanggal 18 Agustus 2007 dan Rekomendasi Gubernur Provinsi Papua Nomor : 522/126/SET tanggal 17 Januari 2008; d. bahwa setelah diteliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan IPK PT. Medcopapua Industri Lestari, maka dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a sampai huruf d serta untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan kayu, perlu memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Medcopapua Industri Lestari; f. bahwa untuk maksud tersebut huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49); 3. Undang................/2
-23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82); 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/1997 tentang Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 220/Kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315/Kpts-II/1999 tanggal 7 mei 1999 tentang Tata Cara Penggunaan, Penetapan dan Pelaksanaan atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 17. Keputusan.............../3
-317. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR); 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu; 20. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua. Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 265/VIPHA/2000 tanggal 21 April 2000 perihal Kewajiban Penyerahan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK); 2. Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Cruising oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Papua; 3. Bank Garansi PSDH Nomor : ; 4. Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) Nomor : . MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Memberikan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap I (IPK) kepada : Nama : PT. Medcopapua Industri Lestari. Alamat
: Jl. Ampera Raya No. 18-20, Jakarta Selatan.
Lokasi
: Areal pembangunan industri kayu serpih dan pulp PT. Medcopapua Industri Lestari Distrik Kaptel Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
Wilayah Kerja : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. KEDUA
: Kepada PT. Medcopapua Industri Lestari diijinkan melaksanakan kegiatan penebangan kayu dengan target : a. Luas Blok Tebangan : 1.710 Ha b. Jatah Produksi
:
148.081
M³
c. Rincian kelompok jenis yang dapat dimanfaatkan dengan limit diameter 10 Cm Up adalah :
Jenis................/4
-4Jenis Kayu
Jatah Produksi Tebangan N (Pohon)
Volume (M³)
A. DIAMETER 10-29
I. Kelompok Kayu Meranti
-
-
-
-
10.839 19.309 9.767 26.508
7.045 11.199 5.372 18.291
66.423
41.907
I. Kelompok Kayu Meranti
-
-
Jumlah I II. Kelompok Kayu Rimba Campuran
-
-
7.355 14.821 11.384 30.799
17.850 28.374 13.610 46.340
64.359
106.174
130.782
148.081
Jumlah I II. Kelompok Kayu Rimba Campuran 1. 2. 3. 4.
Bus Merah Bus Putih Rahai Lain-lain.
Jumlah II A B. DIAMETER 30 Up
1. 2. 3. 4.
Bus Merah Bus Putih Rahai Lain-lain.
Jumlah II B TOTAL JUMLAH A + B
d. Blok tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayu sesuai peta dengan skala 1: 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA
: Kepada PT. Medcopapua Industri Lestari dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan/penebangan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu tersebut Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban : a. membayar Iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu yang diproduksi tersebut Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas tebangan dan produksi kayu serta informasi perkembangan pemanfaatan lahan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke; d. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK; e. melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja; f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan; h. menyediakan................./5
-5h. menyediakan dan menjual sebanyak 50% dari jatah produksi kayu untuk semua jenis bagi keperluan daerah dan/atau masyarakat; i. melaksanakan pembayaran kompensasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2004; j. mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan. KEEMPAT : PT. Medcopapua Industri Lestari dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan/penebangan, pengangkutan, pengolahan atau pemasaran atas hasil hutan kayu tersebut Diktum KEDUA, dilarang : a. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan; b. melakukan pembakaran hutan; c. melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya; d. memasukan dan menggunakan peralatan ke areal kerjanya tanpa izin dari pejabat yang berwenang; e. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan; f. melakukan penebangan di luar areal/blok kerja yang telah ditetapkan; g. mengangkut ke luar kayu-kayu hasil pengolahan chainsaw kecuali yang diolah oleh sawmill; h. melakukan penebangan pohon dalam areal IPKnya dengan ketentuan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali dari kedalaman jurang dari tepi sungai dan dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. KELIMA
: Areal yang telah memperoleh IPK harus segera dimanfaatkan/ digunakan sesuai dengan proposal penggunaan lahan dan tidak boleh diterlantarkan.
KEENAM
: Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari atas ketetapan-ketetapan yang termuat dalam Keputusan ini termasuk petanya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH
: Pengendalian atas pelaksanaan IPK di lapangan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
KEDELAPAN
: IPK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KESEMBILAN
: IPK dapat dicabut apabila : a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK; b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir; c. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. KESEPULUH................/6
-6KESEPULUH
: Sebelum berakhirnya masa berlaku IPK, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kehutanan Kabupaten Jayapura, meliputi perencanaan, Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH), Penata Usahaan PSDH/DR, peralatan, tenaga kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan.
KESEBELAS
: Apabila belum melunasi kewajiban PSDH dan DR sampai dengan batas waktu yang ditentukan, garansi bank dapat dicairkan secara sepihak oleh Gubernur Provinsi Papua.
KEDUABELAS
: Pemegang IPK wajib menyetor kembali garansi bank yang telah dicairkan secara sepihak oleh Gubernur Provinsi Papua tersebut Diktum KESEBELAS dan bila tidak ada penyetoran kembali Pemegang IPK tidak dapat melakukan kegiatannya.
KETIGABELAS
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 10 Februari 2009 GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
J.K.H ROEMBIAK SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Kehutanan RI di Jakarta; Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura; Bupati Kabupaten Merauke di Merauke; Ketua DPRD Kabupaten Merauke; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Merauke di Merauke; Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
