GUBERNUR PROVINSI PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR 178 TAHUN 2002 TENTANG IJIN HAK PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IHPHH-BK) GUBAL GAHARU DAN KEMEDANGAN KEPADA CV. RIMBA FLORA GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Menimbang
: a.
bahwa hasil hutan bukan kayu (gubal gaharu dan kemedangan) merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan sehingga perlu diatur pemungutannya/pengumpulannya dengan memberikan kesempatan berusaha yang luas kepada masyarakat umum, agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan hutan dan penerimaan kepada Pemerintah;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan pemanfaatan hasil hutan berupa ijin hak pemungutan/pengumpulan hasil hutan bukan kayu; c. bahwa CV. RIMBA FLORA alamat Jalan SPG. Perum Yotefagraha Indah Blok C Nomor 25 Waena Jayapura dipandang telah memenuhi syarat, mampu dan bertanggungjawab untuk diberikan Ijin Hak Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IHPHH-BK) Gubal Gaharu dan Kemedangan; d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 5. Undang-undang ……/2
-25. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167); 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES (Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna/Konvensi Internasional tentang Perdagangan Flora dan Fauna Langka); 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 dan terakhir telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/Kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) per Satuan Hasil Hutan Bukan Kayu; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar; Memperhatikan
: 1. Surat Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-IV/1997 tanggal 8 Januari 1997 perihal Pengaturan Pemanfaatan Kayu Gaharu; 2. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 522.5/448/SET tanggal 13 Pebruari 2002 tentang Perijinan Komoditi Gaharu (Aquilaria spp); 3. Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura Nomor 522.1/229 tanggal 18 Oktober 2002; 4. Rekomendasi ……/3
-34. Rekomendasi Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 849/70.0/DPPK/X/ 2002 tanggal 28 Oktober 2002; 5. Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I Nomor 682/BKSDA I. 2c/2002 tanggal 31 Oktober 2002;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
: : Memberikan Ijin Hak Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IHPHHBK) Gubal Gaharu dan Kemedangan kepada : 1. Nama Perusahaan : CV. RIMBA FLORA 2. Pimpinan Perusahaan : NY. KOMARIAH 3. A l a m a t : SPG. Perum. Yotefagraha Indah Blok C Nomor 25 Waena. 4. Wilayah Kerja : Kabupaten Jayapura. dengan jatah produksi
:
- Gubal Gaharu - Kemedangan
: 220 (dua ratus dua puluh) kg : 5000 (Lima ribu) kg
KEDUA
:
Hak Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu tersebut Diktum PERTAMA adalah hak mengumpul gubal gaharu dan kemedangan yang dipungut oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dari pohon gaharu (aquilaria filaria) yang tumbuh secara alami di luar kawasan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.
KETIGA
:
Pemegang IHPHH-BK Gubal Gaharu dan Kemedangan tersebut Diktum PERTAMA wajib untuk : a. membina dan mengarahkan masyarakat pemungut agar gubal gaharu dan kemedangan tersebut Diktum PERTAMA dan KEDUA, diambil dari bagian kayu gaharu (aquilaria filaria) yang sudah mati di hutan, dan tidak diperkenankan menebang pohon gaharu yang masih hidup; b. membayar Provisi Sumber Daya Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 859/Kpts-II/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) per Satuan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai berikut : - Gubal Gaharu ........................... Rp. 20.000,-/kg - Kemedangan ........................... Rp. 1.500,-/kg dan pembayaran dilakukan melalui Bank-bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. tidak melakukan pemungutan komoditi tersebut secara langsung ke hutan, pengumpulan komoditi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membeli dari masyarakat pemungut di kota kecamatan atau desa pada areal/lokasi yang ditentukan bagi perusahaan tersebut dalam pengumpulan gubal gaharu dan kemedangan serta tidak diperkenankan mengumpul gubal gaharu dan kemedangan melebihi jatah produksi yang telah diberikan sebelum ada ijin penambahan jatah produksi dari Gubernur Provinsi Papua. d. membayar ……/4
-4d. membayar biaya pemungutan (membeli) gubal gaharu dan kemedangan kepada masyarakat pemungut sebesar minimal 30 % (tiga puluh persen) dari harga jual ke luar wilayah Provinsi Papua. e. tidak melakukan kegiatan : - menebang pohon lain (selain jenis pohon tersebut huruf a) dalam segala bentuk dan ukuran serta merusak lingkungan; - mengangkut hasil hutan tanpa dokumen surat angkutan hasil hutan yang sah dan lengkap menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku. f. melaporkan perkembangan hasil produksi, pemasaran dan pelunasan kewajiban pembayaran/penyetoran provisi sumber daya hutan setiap bulan kepada Gubernur Provinsi Papua cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Balai KSDA Papua I, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura. g. mengembangkan hutan tanaman gaharu (aquilaria filaria) bersama para petani hutan/pemungut masyarakat di desa dan daerah dimana ijin itu berlaku, dengan biaya pelaksanaan dibebankan kepada pemegang ijin. h. tidak memindahtangankan IHPHHK-BK Gubal Gaharu dan Kemedangan yang dipegangnya kepada pihak lain dalam bentuk apapun. KEEMPAT
: IHPHH-BK Gubal Gaharu dan Kemedangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut tanpa menunggu habis masa berlakunya, bila terbukti perusahaan pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku, dan kepada perusahaan pemegang ijin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KELIMA
: IHPHH-BK Gubal Gaharu dan Kemedangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JAYAPURA pada tanggal 2 DESEMBER 2002 GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drs. J.P. SOLOSSA, Msi.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH
-5-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 3. Menteri Kehutanan RI di Jakarta; 4. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta; 5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI di Jakarta; 6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Jakarta; 7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta; 9. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Jakarta; 10. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta; 11. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta; 12. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; 13. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta; 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta; 15. Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta; 16. Bupati Marauke di Merauke; 17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura; 18. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Papua di Jayapura; 19. Kepala Dinas Kehutanan VII BADE di Merauke; 20. Direktur Utama CV. RIMBA FLORA.