GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2009, maka perlu dilakukan perubahan kembali untuk yang kedua kalinya, terutama dalam hal pembiayaan, prosedur pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome 125, Tambahan
2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pasal I
Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 26 Seri E), diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 diubah yaitu dengan menambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 10.a. sehingga keseluruhan pasal berbunyi :
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kepulauan Bangka Belitung.
6.
Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai ketentuan perundangundangan.
7.
Petugas adalah orang diluar struktur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menyelesaikan tugas kedinasan.
8.
Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjarak sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Kilometer dari batas Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.
Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan guna mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Provinsi lain.
Daerah
Provinsi
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 10.a.At Cost (Biaya Riil) adalah uang yang berdasarkan bukti riil pengeluaran yang sah.
6
dibayarkan
11. Uang Kontribusi adalah uang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, sesuai peruntukannya. 12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. 13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas. 14. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada. 15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. 16. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan menambahkan 1 ayat baru, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Petugas yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas secara Lumpsum, kecuali tiket perjalanan. (2) Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas setara
7
dengan Pejabat Eselon I, sedangkan untuk anggota DPRD diberikan setara dengan Pejabat Eselon II a. (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan secara Lumpsum dan khusus tiket perjalanan diberikan secara at cost, bagi Staf Golongan IV disamakan dengan Eselon III b dan untuk Staf Golongan III disamakan dengan Eselon IV b. (4) Besaran biaya perjalanan dinas bagi Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan golongan III untuk yang berpendidikan minimal S1 atau sederajat. (5) Besaran biaya maksimal harga tiket pulang pergi perjalanan dinas secara at cost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan menambahkan 1 ayat baru, yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah secara lumpsum setiap kali penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; (2) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan diberikan maksimal 4 (empat) hari; (3) Perjalanan Dinas Keluar Daerah 2 (dua) hari diberikan biaya penginapan selama 1 (satu) malam, Perjalanan Dinas Keluar Daerah 3 (tiga) hari diberikan biaya penginapan 2 (dua) malam, dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah 4 (empat) hari diberikan biaya penginapan selama 3 (tiga) malam. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
8
Pasal 7 Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan uang biaya tiket secara at cost (biaya riil). 5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Petugas yang telah melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah di sahkan oleh pejabat di tempat penugasan; b. SPPD yang telah ditandatangani/ disahkan oleh pejabat ditempat penugasan; c. Tiket Asli/ Boarding Pass/ Airport tax atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas; d. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang telah disahkan/ diketahui kepala satuan kerja, contoh dalam lampiran X Peraturan ini. (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, wajib membuat laporan sesuai dengan mekanisme DPRD. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sudah diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir. (5) Apabila setelah 2 (dua) minggu, pertanggungjawaban belum juga diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, maka perjalanan dinas yang selanjutnya tidak dapat diproses.
9
6. Lampiran I dan II Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diubah dan menambahkan 1 Lampiran baru, yaitu Lampiran XI, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. 7. Lampiran III dan IV Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihapus. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 Desember 2012 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 29 SERI E
10
Lampiran I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 41 TAHUN 2012 TANGGAL : 28 Desember 2012
A. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DARI/KE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA) No.
Pelaksana
Satuan Biaya
Bangka
Bangka Tengah
Bangka Barat
Bangka Selatan
1.
GUBERNUR
Rp.
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.300.000
2.
Rp.
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.300.000
3.
WAKIL GUBERNUR ESELON I
Rp.
900.000
1.000.000
1.100.000
1.100.000
4.
ESELON IIA
Rp.
700.000
800.000
900.000
900.000
5.
ESELON IIB
Rp.
600.000
700.000
800.000
800.000
6.
ESELON IIIA
Rp.
500.000
600.000
700.000
700.000
7.
ESELON IIIB
Rp.
440.000
500.000
600.000
600.000
8.
ESELON IVA
Rp.
400.000
500.000
600.000
600.000
9.
ESELON IVB
Rp.
340.000
440.000
540.000
540.000
10.
STAF GOL IV
Rp.
440.000
500.000
600.000
600.000
11.
STAF GOL III
Rp.
340.000
440.000
540.000
540.000
12.
AJUDAN GUB/WAGUB DISAMAKAN ESELON IVB GOLONGAN I, II, SOPIR GUB/WAGUB DAN SOPIR PEJABAT ESELON I / IIA
Rp.
340.000
440.000
540.000
540.000
Rp.
300.000
400.000
500.000
500.000
13.
11
B. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KABUPATEN BELITUNG)
No.
Pelaksana
Satuan Makan Penginapan Biaya Per Hari Per Hari
Trans. Lokal Per Hari
Uang Saku Per Hari
Jumlah Biaya Per Hari
1. GUBERNUR
Rp.
450.000
1.000.000
450.000
600.000
2.500.000
2. WAKIL GUBERNUR 3. ESELON I
Rp.
400.000
850.000
350.000
450.000
2.050.000
Rp.
300.000
800.000
300.000
350.000
1.750.000
4. ESELON IIA
Rp.
250.000
700.000
250.000
300.000
1.500.000
5. ESELON IIB
Rp.
200.000
600.000
200.000
250.000
1.250.000
6. ESELON IIIA
Rp.
175.000
450.000
150.000
200.000
975.000
7. ESELON IIIB
Rp.
125.000
400.000
100.000
150.000
775.000
8. ESELON IVA
Rp.
100.000
350.000
85.000
150.000
685.000
9. ESELON IVB
Rp.
100.000
350.000
50.000
75.000
575.000
10. STAF GOL IV
Rp.
125.000
400.000
100.000
100.000
725.000
11. STAF GOL III
Rp.
100.000
350.000
50.000
50.000
550.000
12. AJUDAN GUB/WAGUB DISAMAKAN ESELON IVB 13. GOLONGAN I, II, SOPIR GUB/WAGUB DAN SOPIR PEJABAT ESELON I / IIA
Rp.
100.000
350.000
50.000
50.000
550.000
Rp.
50.000
350.000
50.000
50.000
500.000
12
C. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KABUPATEN BELITUNG TIMUR)
No.
Pelaksana
Satuan Biaya
Makan Per Hari
Penginapan Per Hari
Trans. Lokal Per Hari
Uang Saku Per Hari
Jumlah Biaya Per Hari
1. GUBERNUR
Rp.
450.000
1.000.000
500.000
650.000
2.600.000
2. WAKIL GUBERNUR 3. ESELON I
Rp.
400.000
850.000
400.000
500.000
2.150.000
Rp.
300.000
800.000
350.000
400.000
1.850.000
4. ESELON IIA
Rp.
250.000
700.000
250.000
350.000
1.550.000
5. ESELON IIB
Rp.
200.000
600.000
200.000
300.000
1.300.000
6. ESELON IIIA
Rp.
175.000
500.000
150.000
250.000
1.075.000
7. ESELON IIIB
Rp.
125.000
450.000
100.000
150.000
825.000
8. ESELON IVA
Rp.
100.000
400.000
85.000
100.000
685.000
9. ESELON IVB
Rp.
100.000
400.000
50.000
75.000
625.000
10. STAF GOL IV
Rp.
125.000
450.000
100.000
150.000
825.000
11. STAF GOL III
Rp.
100.000
400.000
50.000
50.000
600.000
12. AJUDAN GUB/WAGUB DISAMAKAN ESELON IVB 13. GOLONGAN I, II, SOPIR GUB/WAGUB DAN SOPIR PEJABAT ESELON I / IIA
Rp.
100.000
400.000
50.000
50.000
600.000
Rp.
50.000
350.000
50.000
50.000
500.000
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI
13
Lampiran II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 41 TAHUN 2012 TANGGAL : 28 Desember 2012 SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH No.
Pelaksana
Satuan Makan Penginapan Biaya Per Hari Per Hari
Trans. Uang Saku Lokal Per Hari Per Hari
Jumlah Biaya Per Hari
1. GUBERNUR
Rp.
450.000
1.350.000
500.000
900.000
3.200.000
2. WAKIL GUBERNUR 3. ESELON I
Rp.
400.000
1.100.000
500.000
700.000
2.700.000
Rp.
300.000
1.000.000
500.000
600.000
2.400.000
4. ESELON IIA
Rp.
250.000
900.000
400.000
500.000
2.050.000
5. ESELON IIB
Rp.
200.000
800.000
350.000
450.000
1.800.000
6. ESELON IIIA
Rp.
175.000
600.000
300.000
400.000
1.475.000
7. ESELON IIIB
Rp.
165.000
450.000
250.000
350.000
1.215.000
8. ESELON IVA
Rp.
150.000
400.000
250.000
300.000
1.100.000
9. ESELON IVB
Rp.
150.000
400.000
200.000
300.000
1.050.000
10. STAF GOL IV
Rp.
165.000
450.000
250.000
350.000
1.215.000
11. STAF GOL III
Rp.
150.000
400.000
200.000
300.000
1.050.000
12. AJUDAN GUB/WAGUB DISAMAKAN ESELON IVB 13. GOLONGAN I, II, SOPIR GUB/WAGUB DAN SOPIR PEJABAT ESELON I / IIA
Rp.
150.000
400.000
200.000
300.000
1.050.000
Rp.
100.000
350.000
200.000
300.000
950.000
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI
14
Lampiran XI PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 41 TAHUN 2012 TANGGAL : 28 Desember 2012 A. BESARAN BIAYA MAKSIMAL HARGA TIKET PULANG PERGI PERJALAN DINAS AT COST DALAM NEGERI No
(1)
KOTA ASAL (2)
1 2 3 4
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA
TUJUAN (3) AMBON BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN BATAM BENGKULU BIAK DENPASAR GORONTALO JAMBI JAYAPURA JOGJAKARTA KENDARI KUPANG MAKASSAR MALANG MAMUJU MANADO MANOKWARI MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PALU PANGKALPINANG PEKAN BARU PONTIANAK SEMARANG
15
SATUAN BIAYA TIKET (DALAM RUPIAH) BISNIS EKONOMI (4) (5) 13.285.000 7.412.000 7.519.000 2.407.000
7.081.000 3.797.000 4.492.000 1.583.000
5.252.000 4.867.000 4.364.000 14.065.000 5.305.000 7.231.000 4.065.000 14.568.000 4.107.000 7.658.000 9.413.000 7.444.000 4.599.000 7.295.000 10.824.000 16.226.000 5.316.000 7.252.000 5.530.000 4.984.000 3.861.000 9.348.000 3.412.000 5.583.000 4.353.000 3.861.000
2.995.000 2.888.000 2.621.000 7.519.000 3.262.000 4.824.000 2.460.000 8.193.000 2.268.000 4.182.000 5.081.000 3.829.000 2.695.000 4.867.000 5.102.000 10.824.000 3.230.000 3.808.000 2.952.000 2.984.000 2.268.000 5.113.000 2.139.000 3.016.000 2.781.000 2.182.000
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR
SOLO SURABAYA TERNATE TIMIKA DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANOKWARI PALU SORONG SURABAYA TERNATE BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN
3.861.000 5.466.000 10.001.000 13.830.000 8.054.000 7.434.000 4.824.000 6.022.000 5.177.000 6.140.000 3.637.000 8.803.000 4.022.000 12.739.000 10.354.000 10.739.000 19.071.000 9.669.000 12.664.000 15.702.000 12.493.000 10.942.000 9.445.000 10.996.000 9.445.000 9.445.000 10.889.000 18.408.000 10.835.000 19.167.000 9.765.000 12.760.000 15.798.000 9.990.000 9.530.000 9.530.000 10.985.000 18.504.000 8.129.000
2.342.000 2.674.000 6.664.000 7.487.000 4.471.000 4.161.000 2.856.000 3.455.000 3.027.000 3.508.000 2.257.000 4.845.000 2.449.000 6.749.000 5.305.000 5.648.000 10.086.000 4.749.000 6.150.000 7.295.000 6.140.000 5.369.000 4.749.000 5.423.000 4.674.000 4.813.000 5.113.000 9.445.000 6.279.000 10.717.000 5.380.000 6.781.000 7.926.000 5.840.000 5.305.000 5.444.000 5.744.000 10.076.000 4.129.000
BANDA ACEH
8.225.000
4.760.000
BANJARMASIN
6.193.000
3.412.000
BATAM
5.840.000
3.316.000
14.119.000
7.487.000
BIAK
16
LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 75 BANDAR LAMPUNG 76 BANDAR LAMPUNG 77 BANDAR LAMPUNG 78 BANDAR LAMPUNG 79 BANDAR LAMPUNG 80 BANDAR LAMPUNG 81 BANDAR LAMPUNG 82 BANDAR LAMPUNG 83 BANDAR LAMPUNG 84 BANDAR LAMPUNG 85 BANDAR LAMPUNG 86 BANDAR LAMPUNG 87 BANDAR LAMPUNG 88 BANDAR LAMPUNG 89 BANDAR LAMPUNG 90 BANDAR LAMPUNG 91 BANDAR LAMPUNG 92 BANDUNG 93 BANDUNG 94 BANDUNG 95 BANDUNG 96 BANDUNG 97 BANDUNG 98 BANDUNG 99 BANDUNG 100 BANDUNG 101 BANDUNG 74
DENPASAR
6.236.000
3.647.000
JAYAPURA
14.568.000
8.097.000
JOGJAKARTA
5.155.000
2.760.000
KENDARI
8.354.000
4.482.000
MAKASSAR
8.161.000
4.161.000
MALANG
5.594.000
3.134.000
MANADO
11.199.000
5.305.000
MATARAM
6.246.000
3.626.000
MEDAN
7.979.000
4.150.000
PADANG
6.439.000
3.380.000
PALANGKARAYA
5.947.000
3.401.000
PALEMBANG
4.931.000
2.760.000
PEKAN BARU
6.482.000
3.433.000
PONTIANAK
5.380.000
3.220.000
SEMARANG
4.931.000
2.685.000
SOLO
4.931.000
2.824.000
SURABAYA
6.386.000
3.123.000
13.905.000
7.455.000
6.289.000 5.626.000 2.064.000 5.006.000 3.369.000 6.129.000 4.385.000 4.599.000 6.525.000 3.027.000
3.583.000 3.252.000 1.476.000 2.941.000 2.129.000 3.508.000 2.631.000 2.738.000 3.701.000 1.957.000
TIMIKA BATAM DENPASAR JAKARTA JAMBI JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG PANGKALPINANG PEKANBARU SEMARANG
17
102 BANDUNG 103 BANDUNG 104 BANDUNG 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BENGKULU BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK
SOLO SURABAYA TANJUNGPANDA N BANDA ACEH BATAM BIAK DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA PALEMBANG BALIKPAPAN BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MENADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA
18
3.647.000 4.824.000 4.439.000
2.268.000 2.856.000 2.663.000
10.792.000 8.407.000 16.686.000 8.792.000 17.135.000 7.723.000 10.546.000 9.006.000 7.498.000 9.049.000 7.498.000 7.498.000 8.942.000 16.472.000 10.439.000 8.450.000 16.782.000 7.370.000 10.375.000 13.413.000 10.193.000 8.653.000 7.145.000 8.707.000 7.594.000 7.145.000 7.145.000 8.600.000 16.119.000 2.899.000 18.622.000 18.718.000 16.333.000 16.729.000 3.615.000 15.648.000 11.734.000 18.472.000 16.932.000 15.424.000 16.985.000 15.873.000 12.782.000
6.022.000 4.578.000 8.749.000 4.920.000 9.359.000 4.022.000 5.412.000 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.958.000 4.097.000 4.385.000 8.717.000 5.936.000 4.824.000 9.263.000 3.936.000 5.337.000 6.482.000 5.316.000 4.546.000 3.936.000 4.599.000 4.396.000 3.861.000 4.000.000 4.300.000 8.621.000 1.893.000 9.477.000 10.108.000 8.664.000 8.995.000 2.321.000 8.108.000 6.353.000 9.498.000 8.728.000 8.108.000 8.781.000 8.568.000 7.081.000
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
BIAK DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI
TIMIKA JAYAPURA KUPANG MAKASSAR MANADO MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA BALIKPAPAN BANJARMASIN DENPASAR JOGJAKARTA KUPANG MALANG MAKASAR MENADO PALANGKARAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA JOGJAKARTA MENADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA DENPASAR MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA BANDA ACEH BATAM DENPASAR JOGJAKARTA
19
5.808.000 11.680.000 5.091.000 4.182.000 7.851.000 1.840.000 10.589.000 9.049.000 8.557.000 7.541.000 9.092.000 7.990.000 10.140.000 7.733.000 7.690.000 7.733.000 6.653.000 11.434.000 9.659.000 7.091.000 12.707.000 7.444.000 6.878.000 6.428.000 6.428.000 7.883.000 13.274.000 22.109.000 18.932.000 17.381.000 15.873.000 17.435.000 16.322.000 3.615.000 3.861.000 6.525.000 10.536.000 9.519.000 7.969.000 6.460.000 8.022.000 6.910.000 11.894.000 12.953.000 10.568.000 5.455.000 8.129.000
3.444.000 6.845.000 2.952.000 2.631.000 4.278.000 1.390.000 5.658.000 4.888.000 4.909.000 4.278.000 4.942.000 4.738.000 6.129.000 4.407.000 4.193.000 4.439.000 3.551.000 6.075.000 4.952.000 3.925.000 6.097.000 4.193.000 4.011.000 3.476.000 3.615.000 3.915.000 7.690.000 11.263.000 10.097.000 9.327.000 8.717.000 9.380.000 9.177.000 2.289.000 2.481.000 3.893.000 5.722.000 4.770.000 4.000.000 3.380.000 4.054.000 3.840.000 7.038.000 7.102.000 5.658.000 3.273.000 4.706.000
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM
PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MENADO SURABAYA BIAK JAYAPURA KENDARI MANADO TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA KENDARI MAKASSAR MENADO MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU TIMIKA MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA
20
11.167.000 9.659.000 11.220.000 9.659.000 9.659.000 11.103.000 18.633.000 14.386.000 7.348.000 7.637.000 11.648.000 6.749.000 8.493.000 10.193.000 2.663.000 5.327.000 11.723.000 10.108.000 10.204.000 8.161.000 7.819.000 16.087.000 16.536.000 10.322.000 10.129.000 13.167.000 9.958.000 8.418.000 7.915.000 6.899.000 8.461.000 15.873.000 15.552.000 14.012.000 12.504.000 14.055.000 12.953.000 12.504.000 12.504.000 9.937.000 16.183.000 10.750.000 10.846.000 8.803.000 8.461.000 11.552.000 13.092.000
5.722.000 5.102.000 5.776.000 5.027.000 5.166.000 5.466.000 9.798.000 8.108.000 4.182.000 4.311.000 6.140.000 3.722.000 4.931.000 5.787.000 1.786.000 2.909.000 6.567.000 5.134.000 5.765.000 4.407.000 4.311.000 8.482.000 9.092.000 5.487.000 5.166.000 6.311.000 5.145.000 4.385.000 4.407.000 3.765.000 4.439.000 8.461.000 7.316.000 6.546.000 5.926.000 6.599.000 6.396.000 5.851.000 5.990.000 5.262.000 8.995.000 5.615.000 6.246.000 4.888.000 4.803.000 6.546.000 7.327.000
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALU PALU PALU PALU PALU PANGKALPINANG PANGKALPINANG
JOGJAKARTA MAKASSAR MENADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA BANDA ACEH MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH BATAM JOGJAKARTA MATARAM MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA BALIKPAPAN MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR POSO SORONG SURABAYA TOLITOLI BALIKPAPAN BANJARMASIN
21
4.417.000 4.717.000 8.717.000 10.600.000 9.060.000 7.551.000 9.102.000 8.001.000 3.829.000 3.466.000 12.514.000 9.733.000 9.284.000 9.284.000 10.739.000 18.258.000 10.974.000 8.193.000 7.744.000 7.744.000 9.199.000 16.718.000 10.546.000 8.161.000 7.477.000 8.557.000 10.300.000 8.760.000 7.252.000 8.803.000 7.252.000 7.252.000 8.696.000 9.894.000 9.466.000 6.685.000 6.236.000 6.236.000 7.690.000 15.210.000 4.268.000 1.957.000 6.878.000 6.878.000 2.941.000 9.038.000 7.091.000
2.781.000 2.909.000 4.738.000 5.637.000 4.867.000 4.246.000 4.909.000 4.706.000 2.321.000 2.193.000 6.172.000 5.230.000 4.696.000 4.835.000 5.134.000 9.455.000 5.402.000 4.460.000 3.925.000 4.065.000 4.364.000 8.685.000 6.022.000 4.578.000 4.022.000 4.888.000 5.412.000 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.947.000 4.086.000 4.385.000 5.220.000 4.781.000 3.840.000 3.305.000 3.444.000 3.744.000 8.076.000 2.578.000 1.423.000 3.883.000 3.883.000 1.915.000 4.631.000 3.915.000
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PANGKALPINANG PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA SURABAYA SURABAYA SURABAYA
BATAM JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR MAKASSAR DENPASAR JAYAPURA MAKASSAR TIMIKA
6.739.000 6.065.000 9.060.000 12.097.000 8.888.000 7.337.000 5.829.000 7.391.000 6.279.000 5.829.000 5.829.000 7.284.000 8.247.000 7.797.000 7.797.000 9.241.000 16.771.000 9.915.000 6.685.000 6.685.000 8.140.000 15.659.000 9.466.000 9.466.000 3.198.000 12.675.000 5.936.000 11.295.000
3.818.000 3.262.000 4.663.000 5.808.000 4.653.000 3.883.000 3.262.000 3.936.000 3.733.000 3.187.000 3.326.000 3.626.000 4.514.000 3.979.000 4.118.000 4.407.000 8.739.000 5.241.000 3.765.000 3.904.000 4.204.000 8.535.000 4.706.000 4.845.000 1.979.000 7.231.000 3.433.000 6.589.000
B. BESARAN BIAYA MAKSIMAL HARGA TIKET PULANG PERGI PERJALAN DINAS AT COST LUAR NEGERI
No KOTA
(1)
1 2
(2) AMERIKA UTARA Chicago Houston
SATUAN BIAYA TIKET (DALAM US $) EKSEKUTIF (3)
12.471 12.635
22
BISNIS (4)
6.749 6.487
EKONOMI (5)
3.587 3.591
3 4 5 6 7 8 9
Los Angeles New York Ottawa San Fransisco Toronto Vancaouver Washington
11.187 14.761 12.266 12.468 11.750 10.902 14.428
5.809 6.040 6.924 6.623 8.564 7.458 8.240
3.178 3.753 4.083 2.771 3.201 3.277 3.743
10 11 12 13 14 15 16
AMERIKA SELATAN Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo Santiago de Chile Quito
18.399 16.393 13.237 17.832 15.018 21.874 17.325
9.426 11.518 9.134 10.399 9.494 15.539 16.269
7.313 5.970 5.970 5.130 7.353 8.900 12.127
17 18 19
AMERIKA TENGAH Mexico City Havana Panama City
11.822 14.702 23.391
7.831 11.223 14.389
3.966 7.335 13.570
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
EROPA BARAT Vienna Brussels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva Amsterdam
10.520 10.713 10.580 10.724 10.277 11.478 10.945 7.464 8.166 8.216
4.177 5.994 5.074 6.085 6.126 6.056 5.023 6.031 5.370 5.898
3.357 3.870 3.541 3.331 3.959 4.355 3.753 3.825 4.333 3.331
30 31 32 33 34
EROPA UTARA Copenhagen Helsinski Stockholm London Oslo
9.696 10.023 9.917 10.980 9.856
4.920 5.931 5.506 5.446 4.773
3.730 3.681 3.433 4.153 4.049
35 36 37
EROPA SELATAN Sarajevo Zagreb Athens
11.778 14.446 14.911
7.129 6.334 9.256
6.033 2.794 8.041
23
38 39
Lisbon Madrid
9.309 10.393
4.746 4.767
3.383 3.631
No KOTA
(1)
(2)
40 41
Rome Beograd
42 43 44 45 46 47 48
SATUAN BIAYA TIKET (DALAM US $) EKSEKUTIF (3)
BISNIS (4)
EKONOMI (5)
8.714 9.921
4.774 6.158
3.851 5.350
EROPA TIMUR Brastislava Bucharest Kiev Moscow Praque Sofia Warsaw
6.993 8.839 10.860 9.537 8.484 7.473 10.777
4.341 4.982 6.029 7.206 6.748 6.346 5.052
3.771 4.113 5.193 5.143 3.451 3.612 3.447
49 50
AFRIKA BARAT Dakkar Abuja
12.900 10.281
9.848 7.848
8.555 6.818
51 52 53 54 55
AFRIKA TIMUR Addis Ababa Nairobi Antananarive Dar Es Salaam Harare
7.700 7.966 11.779 8.947 11.118
5.808 6.081 9.000 6.599 10.600
5.552 8.732 8.282 5.733 5.747
56 57 58
AFRIKA SELATAN Windhoek Cape Town Johannesburg
18.241 14.941 11.255
11.774 8.438 8.524
7.510 7.330 6.275
24
59 60 61 62 63 64
AFRIKA UTARA Algiers Cairo Khartoum Rabbat Tripoli Tunisia
9.536 7.820 5.904 8.910 6.551 9.419
6.593 6.414 4.507 7.721 4.975 4.958
5.710 4.037 3.915 5.665 5.706 4.175
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
ASIA BARAT Manama Baghdad Amman Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi Sanaa Jeddah Muscat Riyadh
6.400 5.433 7.561 6.771 7.703 5.216 8.684 9.449 5.283 8.205 6.446 6.469 5.359
5.992 4.148 6.431 4.273 4.490 3.639 5.390 6.643 4.976 5.878 3.785 5.156 3.510
4.700 3.545 3.545 3.110 3.730 2.745 3.325 3.581 2.727 3.679 3.321 3.727 3.000
78 79
ASIA TENGAH Tashkent Astana
13.617 13.661
8.453 12.089
7.343 8.962
80 81 82 83 84 85
ASIA TIMUR Beijing Hongkong Osaka Tokyo Pyongyang Seoul
2.595 3.028 3.204 3.734 2.421 3.233
2.140 2.633 2.686 2.675 1.999 2.966
1.623 1.257 1.864 1.835 1.737 1.737
25
No KOTA
(1)
(2)
86 87 88 89 90 91 92
ASIA SELATAN Kaboul Teheran Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi
SATUAN BIAYA TIKET (DALAM US $) EKSEKUTIF (3)
BISNIS (4)
EKONOMI (5)
6.307 4.475 3.119 3.063 5.482 4.226 3.380
3.905 3.416 2.562 2.417 3.333 3.633 2.009
3.208 2.920 1.628 1.092 2.501 2.321 1.673
1.628
1.147
919
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
ASIA TENGGARA Bandar Seri Begawan Bangkok Davao City Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila Penang Pnom Penh Singapore Vientiane Yangon
2.344 2.757 1.833 1.677 1.195 1.894 1.158 2.453 918 2.202 991 2.274 1.468
1.155 2.558 1.833 1.503 911 1.427 659 1.614 766 1.981 673 2.025 1.212
823 1.641 1.656 1.235 525 694 585 1.150 545 1.627 403 1.420 1.053
107 108 109 110
ASIA PASIFIK Canberra Darwin Melbourne Noumea
5.506 6.689 4.886 6.940
4.926 4.900 3.814 5.917
2.500 3.964 2.858 3.780
93
26
111 112 113 114 115
Perth Port Moresby Sydney Vanimo Wellington
5.771 8.252 4.629 3.318 6.561
1.801 7.398 4.237 2.740 4.687
1.525 5.034 2.557 2.380 3.413
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI
27
