GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/3/KPTS/013/2014 TENTANG SEKRETARIAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dalam upaya pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan serta pencapaian target-target Millenium Devolopment Goals (MDGs); b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri perihal Pembentukan Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Daerah tanggal 10 September 2013 Nomor 050/6199/SJ, perlu membentuk Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A);

16. Peraturan


-3-

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

: Menugaskan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk : a. meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam Penyusunan RKA-SKPD; b. melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender; c. melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai Pengarusutamaan Gender serta PPRG; d. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencana disetiap SKPD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta PPRG di daerah; e. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD; f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta PPRG di daerah; g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG; h. meneliti dokumen PPRG sebagai lampiran di dalam DPA; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

KETIGA

: Membebankan biaya penyelenggaraan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, Program (16) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Kegiatan (023) Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

Membentuk Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT :


-4-

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/3/KPTS/013/2014 TANGGAL : 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI JAWA TIMUR

NO. 1

JABATAN DALAM SEKRETARIAT 2

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3

1.

Pembina

Gubernur Jawa Timur

2.

Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

a. Ketua Pelaksana Harian b. Wakil Ketua I

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Inspektur Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III

4.

a. Sekretaris I b. Sekretaris II

5.

Anggota-anggota :

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

k. Kepala


-2-

1

2

3 k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur kk. Kepala


-3-

1

2

3 kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. aaa. bbb. ccc. ddd. eee. fff. ggg. hhh. iii. jjj. kkk.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Direktur RSUD dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur Direktur RSUD dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur Direktur RSU Haji Provinsi Jawa Timur Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala UPT Balai Materia Medica Batu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Rumah Sakit Paru Batu Kepala Rumah Sakit Paru Jember Kepala Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Kepala Rumah Sakit Kusta Kediri Kepala Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya Kepala Rumah Sakit Paru Surabaya Kepala Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan

mmm. Kepala


-4-

1

2

3 mmm. Kepala Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun nnn. Kepala UPT Akademi Keperawatan Madiun, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ooo. Kepala UPT Akademi Gizi Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ppp. Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur di Surabaya.


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents