TESIS
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP PENYIDIK BAGI NOTARIS YANG TERSANGKUT KASUS PIDANA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
IDA BAGUS GEDE SURYA ARTAYOGA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP PENYIDIK BAGI NOTARIS YANG TERSANGKUT KASUS PIDANA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
IDA BAGUS GEDE SURYA ARTAYOGA NIM: 1392461015
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP PENYIDIK BAGI NOTARIS YANG TERSANGKUT KASUS PIDANA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
IDA BAGUS GEDE SURYA ARTAYOGA NIM: 1392461015
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 20 JUNI 2016
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS. NIP. 19530914 197903 1 002
Dr. I Gede Artha, SH., MH. NIP. 19580127 198503 1 002
Mengetahui : Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Ketua, Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001
Prof. Dr. dr. A.A.Raka Sudewi, Sp.S.(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iv
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 3 Juni 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 211/V/MKn/UN14.4/DT/2016
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS
Sekretaris
: Dr. I Gede Artha, SH.,MH
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 2. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 3. I Made Widiada, SH.,M.Kn.
v
PERNYATAAN PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama
: Ida Bagus Gede Surya Artayoga
NIM
: 1392461015
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemberian Persetujuan
terhadap
Penyidik
bagi
Notaris
yang
Tersangkut Kasus Pidana terhadap Akta yang Dibuatnya. Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 20 Juni 2016 Yang membuat pernyataan,
Ida Bagus Gede Surya Artayoga
vi
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatNya-lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah ”Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemberian Persetujuan terhadap Penyidik bagi Notaris yang Tersangkut Kasus Pidana terhadap Akta yang Dibuatnya.” Penulisan Tesis ini sebagai salah satu kewajiban dan syarat menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Berkenaan dengan hal tersebut dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan telah banyak membantu dalam pelaksanaan sampai penyusunan tesis ini, yaitu : 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS, pembimbing pertama dan Dr. I Gede Artha, SH., MH, pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. 2. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, Rektor Universitas Udayana, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi
mahasiswa
Program
Magister
Universitas Udayana.
vii
pada
Program
Pascasarjana
4. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universtitas Udayana atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana dan Dr. I Made Sarjana, SH., MH, sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. 6. Notaris/PPAT I Made Widiada, SH beserta staf notaris yang telah memberikan informasi dalam penyusunan tesis ini. 7. Panitia penguji tesis, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. 8. Staf Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya, baik secara langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan. 9. Seluruh Pegawai Tata Usaha di Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. 10. Ayahanda tercinta Ida Bagus Made Dwija Wardana, SH. dan Ibunda tersayang Dewa Sri Ayuk Putu Agung, SH, Kakak tersayang Ida Ayu Superabha Dewi, SH, MKn, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materiil, serta saudara-saudara lainnya yang tidak bisa disebutkan yang turut membantu.
viii
11. Ida Ayu Swanita Trinayani, SE sebagai yang terkasih yang senantiasa mendampingi penulis serta memberikan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. 12. Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan moril, semangat dan hiburan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian materi tesis ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka untuk segala kekurangannya mohon maaf. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak
Denpasar, 20 Juni 2016 Penulis
ix
ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan akta yang dibuatnya tersangkut kasus pidana sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada penyidik Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur diperlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk pemanggilan notaris tersebut. Namun masih ada ketidakjelasan pengaturan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dan dianggap bertentangan dengan norma yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang tidak mengharuskan adanya persetujuan bagi penyidik untuk memeriksa notaris. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (ius constitutum); dan (2) Bagaimana sebaiknya pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (ius constituendum). Berangkat dari adanya norma konflik dan norma kabur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, penelitian ini meggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisa bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan fungsi Majelis Kehormatan notaris dalam pemberian persetujuan terhadap penyidik bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya. Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya dalam konteks ius constitutum adalah untuk memberikan pemikiran apakah notaris yang bersangkutan memang tersangkut kasus pidana sehingga layak untuk dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka; dan (2) pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut karena pidana terhadap akta yang dibuatnya di masa yang akan datang (ius constituendum) mengacu pada Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang baru saja diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2016 dan selanjutnya untuk memperkuat kepastian hukumnya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 ini ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah agar termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Akta Notaris, Kasus Pidana, Majelis Kehormatan Notaris.
x
ABSTRACT
Notary when running his daily function sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because the deed made by notary lodged a criminal case so notary quite often being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer. Article 66 of paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law Number 30 of Year 2004 on the Notary Position (UUJN-P( arranged arranged required the approval of the Notary Honorary Council to summons the notary. But there is still some ambiguity arrangements in Article 66 paragraph (1) of UUJN-P and considered to be contrary to the norms derived from the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 which does not require the approval for investigators to examine the notary. Based on that condition, the legal issues raised in this research are (1) how the arrangement of Notary Honorary Council function in terms of approval for notary who lodged a criminal case against the deed is made (ius constitutum) and (2) how should the arrangement of Notary Honorary Council function in terms of approval for notary who lodged a criminal case against the deed is made (ius constituendum). Regarding to the conflict norm and unclearly norm in the Article 66 of paragraph (1) of UUJN-P, this research used the normative legal research which examines and analyzes the legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, related to the Notary Honorary Council function in the giving approval to investigators for notary who lodged a criminal case against the deed is made. The data obtained, grouped and arranged systematically and for subsequent data analysis, qualitative analysis is that the analysis in the form of sentences and descriptions to answer the issues raised in this research. The research result indicated that (1) the arrangement of Notary Honorary Council function in terms of approval for notary who lodged a criminal case against the deed is made in the context of ius constitutum is to provide ideas whether the notary is lodged criminal cases that deserve to be summoned either as witnesses or suspects; and (2) the arrangement of Notary Honorary Council function in terms of approval for notary who lodged a criminal case against the deed is made in the future (ius constituendum) refers to the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 7 Year 2016 has just been published in February 5, 2016 and further to strengthen legal certainty of this Minister of Justice and Human Rights No. 7 Year 2016 upgraded into government regulations as defined by Article 7 of Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation. Keywords: Notarial Deed, Criminal Cases, Notary Honorary Council.
xi
RINGKASAN Tesis ini menganalisis fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan terhadap penyidik bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya. Bab I, menguraikan latar belakang masalah yang dalam hal ini Pengaturan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris juga memiliki ketidakjelasan (norma kabur) mengingat apakah fotocopy akta yang dapat diambil penyidik, penuntut umum dan hakim hanya sebatas akta yang tersangkut perkara pidana atau untuk semua akta, karena redaksi Pasal 66 ayat (1) huruf a ini bisa ditafsirkan penyidik, penuntut umum dan hakim dapat mengambil semua akta yang disimpan Notaris. Selain itu ketidakjelasan juga terjadi apakah ijin Majelis Kehormatan Notaris mutlak ataukah bisa disimpangi, mengingat setelah 30 hari ijin disampaikan, maka ijin tersebut tidak diperlukan lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tinjauan tentang notaris, akta notaris, majelis kehormatan notaris dan pengawasan terhadap notaris. Bab ini terdiri dari 4 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama Tinjauan tentang Notaris yang terdiri dari Pengertian Notaris, Dasar Hukum, Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris dan Pemberhentian Notaris. Sub Bab kedua tentang Akta Notaris. Sub Bab ketiga tentang Tinjauan tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sub Bab keempat yaitu Pengawasan terhadap Notaris yang terdiri dari Pengertian Pengawasan, Pengawasan terhadap Notaris, Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan dan Kode Etik Notaris. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai pengaturan fungsi majelis kehormatan notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan hukum positif di indonesia (ius constitutum). Bab ini dibagi menjadi 4 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Tindak Pidana. Sub Bab kedua mengenai Prosedur Penyidikan terhadap Notaris yang Dilaporkan Telah Melakukan Tindak Pidana. Sub Bab ketiga membahas Kewenangan Notaris Menjalankan Tugas Jabatan dalam Status sebagai Tersangka. Sub Bab keempat membahas Dasar Pengaturan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Hukum Positif di Indonesia (Ius Constitutum) yang terdiri dari Kewajiban Penyidik untuk Meminta Ijin Majelis Kehormatan Notaris sebelum Meminta Keterangan dari Notaris dan Memeriksa Protokol Notaris dalam Praktik, Pemanggilan Notaris Berdasarkan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan Ketentuan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Notaris sebagai Saksi dan Tersangka dalam Tindak Pidana. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dengan pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya di masa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi 3 Sub Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama tentang Pelanggaran yang dapat Dilakukan Notaris yang meliputi Pelanggaraan Prosedural dan Pelanggaran Pidana. Sub Bab xii
kedua membahas mengenai Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sub Bab ketiga membahas tentang Dasar Pengaturan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris di Masa yang akan Datang (Ius Constituendum). Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) Pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya dalam konteks ius constitutum adalah untuk memberikan pemikiran apakah notaris yang bersangkutan memang tersangkut kasus pidana sehingga layak untuk dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberi batasan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberi persetujuannya atau tidak memberi persetujuannya. Bila dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka tidak memberikan persetujuan, maka dapat dianggap Majelis Kehormatan Notaris telah menyetujui pemanggilan notaris. Hal ini menunjukkan adanya norma kabur; dan (2) Pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya di masa yang akan datang (ius constituendum) dengan melibatkan Majelis Pengawas. Perlu dilibatkannya Majelis Pengawas mengingat notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibawah pengawasan Majelis Pengawas, sehingga apabila notaris dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka maka Majelis Pengawas yang mengetahui attitude dari notaris yang bersangkutan. Agar batasan 30 (tiga puluh hari) seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UndangUndang Jabatan Notaris terpenuhi, maka di masa yang akan datang diatur bahwa dalam 3 (tiga) hari setelah adanya permohonan ijin, Majelis Kehormatan Notaris sudah meminta masukan Majelis Pengawas dan dalam 7 (tujuh) hari Majelis Pengawas sudah memberi masukan. Dengan ketentuan ini maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk bersidang dan waktu 7 (tujuh) hari untuk memberi putusan apakah notaris yang bersangkutan dapat diperiksa atau tidak. Sementara itu saran yang dapat disampaikan Agar ada pengaturan yang membedakan tentang batas waktu pemanggilan seorang notaris ketika untuk dipanggil sebagai sanksi atau sebagai tersangka. Agar Majelis Pengawas dilibatkan dalam pemanggilan notaris yang terlibat kasus pidana.
xiii
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ....................................................................................
i
SAMPUL DALAM...................................................................................
ii
PRASYARAT GELAR ............................................................................
iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................
iv
LEMBAR PANITIA PENGUJI ..............................................................
v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .......................................................
vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....................................................................
vii
ABSTRAK................................................................................................
x
ABSTRACT...............................................................................................
xi
RINGKASAN ...........................................................................................
xii
DAFTAR ISI ............................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................
xvii
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................
15
1.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................
16
1.3.1 Tujuan Umum .....................................................................
16
1.3.2 Tujuan Khusus ....................................................................
16
1.4 Manfaat Penelitian..........................................................................
16
1.4.1 Manfaat Teoritis .................................................................
16
1.4.2 Manfaat Praktis ...................................................................
16
1.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Pemikiran ....................................
17
1.5.1 Landasan Teoritis ...............................................................
17
1.5.1.1 Konsep Akta Notaris ...............................................
17
1.5.1.2 Teori Fungsi ............................................................
23
1.5.1.3 Teori Wewenang .....................................................
26
1.5.1.4 Teori Tanggungjawab..............................................
29
xiv
1.5.1.5 Teori Hukum Pembuktian .......................................
31
1.5.2 Kerangka Pemikiran ...........................................................
34
1.6 Metode Penelitian ..........................................................................
36
1.6.1 Jenis Penelitian ..................................................................
36
1.6.2 Jenis Pendekatan ................................................................
36
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ........................................................
37
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...................................
39
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ...........................................
39
BAB II TINJAUAN TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS ...............................
41
2.1 Tinjauan tentang Notaris ................................................................
41
2.1.1 Pengertian Notaris ..............................................................
41
2.1.2 Dasar Hukum......................................................................
44
2.1.3 Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris ...........
45
2.1.4 Pemberhentian Notaris ........................................................
49
2.2 Akta Notaris ...................................................................................
50
2.3 Tinjauan tentang Majelis Kehormatan Notaris ................................
58
2.4 Pengawasan terhadap Notaris .........................................................
64
2.4.1 Pengertian Pengawasan .......................................................
64
2.4.2 Pengawasan terhadap Notaris ..............................................
64
2.4.3 Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan .......................
68
2.4.4 Kode Etik Notaris ...............................................................
70
BAB III PENGATURAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM HAL PEMBERIAN PERSETUJUAN BAGI NOTARIS YANG TERSANGKUT KASUS PIDANA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (IUS CONSTITUTUM) .....................................................................
77
3.1 Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Tindak Pidana .....................
77
3.2 Prosedur Penyidikan terhadap Notaris yang Dilaporkan Telah Melakukan Tindak Pidana ..............................................................
xv
85
3.3 Kewenangan Notaris Menjalankan Tugas Jabatan dalam Status sebagai Tersangka ..........................................................................
97
3.4 Dasar Pengaturan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Hukum Positif di Indonesia (Ius Constitutum) ................................ 3.4.1 Kewajiban
Penyidik
untuk
Meminta
Ijin
99
Majelis
Kehormatan Notaris sebelum Meminta Keterangan dari Notaris dan Memeriksa Protokol Notaris dalam Praktik ......
99
3.4.2 Pemanggilan Notaris Berdasarkan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ............................................................
108
3.4.3 Ketentuan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Notaris sebagai Saksi dan Tersangka dalam Tindak Pidana .............
116
BAB IV PENGATURAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM HAL PEMBERIAN PERSETUJUAN BAGI NOTARIS YANG TERSANGKUT KASUS PIDANA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DI MASA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM) .............
137
4.1 Pelanggaran yang dapat Dilakukan Notaris .....................................
137
4.1.1 Pelanggaraan Prosedural .....................................................
137
4.1.2 Pelanggaran Pidana .............................................................
148
4.2 Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris ....
149
4.3 Dasar Pengaturan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris di Masa yang akan Datang (Ius Constituendum) ..........................................
164
BAB V PENUTUP ..................................................................................
170
5.1 Simpulan ........................................................................................
170
5.2 Saran ..............................................................................................
171
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
172
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran ..............................................................
xvii
3
