FAX : (0335)

Lkj IP DINAS KESEHATAN

2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO.403 TELP/FAX : (0335) 845726

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KESEHATAN Jalan PB Sudirman No. 403 Kraksaan Telp/Fax: (0335) 845726; E-mail: [email protected]

PROBOLINGGO KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 440 /074 / 426.102 /2016 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO, Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen evaluasi yang memuat hasil pengukuran kinerja tahunan tahun 2015.

c. Bahwa sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Probolinggo mengacu pada RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, serta peraturan lain yang berlaku. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

~2~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016;

~3~

18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 973/101.1/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 440/098/426.102/2013 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 2015, yang selanjutnya disebut LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo adalah dokumen evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang disusun setiap akhir tahun anggaran;

2. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan hasil pengukuran kinerja per tahun dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015; : LAKIP

KEDUA

Dinas

sebagaimana

Kesehatan terlampir

Kabupaten

dalam

Probolinggo

keputusan

ini,

Tahun

dengan

2015

sistematika

sebagai berikut:

KETIGA

:

BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

:

PENUTUP

LAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam pengukuran kinerja kesehatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2015;

KEEMPAT

:

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015;

~4~

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Kraksaan

Tanggal

: 15 Februari 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

dr. H. SHODIQ TJAHJONO,MMKes Pembina Tingkat I NIP. 19640401 198903 1 013

BAB 1 PENDAHULUAN

S

istem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

merupakan

suatu

sistem

manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), atau Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD); perencanaan kinerja yang

dijabarkan ke dalam

Rencana Kinerja Tahunan serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja; kemudian pengukuran kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama; pengelolaan data kinerja yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja serta selanjutnya dilaporkan melalui pelaporan kinerja serta dievaluasi dalam reviu dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (Lkj IP) yang disusun secara periodik. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat, Lkj IP juga merupakan sarana untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya. Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati. Untuk menjamin dan mempertahankan hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap unggul dalam pencapaian target serta program-program yang telah ditetapkan.

1.1 LATAR BELAKANG Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Kedua undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political

sharing, financial sharing, dan empowering dalam mengembangkan kapasitas daerah (capacity building) dan peningkatan SDM serta partisipasi masyarakat. Tujuan

utama

otonomi

daerah

adalah

tercapainya

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolingggo Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan penyusunan Lkj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD, dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, terutama dalam bidang kesehatan yang telah dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Penyusunan LAKIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya meningkatkan kinerja

secara

berkesinambungan bagi instansi pemerintah (performance improvement) di masa yang akan datang.

1.3 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Lkj IP Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo, antara lain: a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

k.

Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

o.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;

1.4 STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi dalam : 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM),

2.

Pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan sistem informasi kesehatan (SIK),

3.

Pemberian ijin dan rekomendasi perijinan dibidang kesehatan,

4.

Pembinaan terhadap UPTD kesehatan,

5.

Pengkoordinasian dengan instansi terkait, lembaga swasta dan kemasyarakatan dibidang kesehatan,

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut serta didasarkan pada aspek stratejik dari organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo memiliki komponen organisasi yang terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, membawahi :

3.

4.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

b.

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;

c.

Seksi Bina Institusi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi :

5.

6.

7.

a.

Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi ;

b.

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut ;

c.

Seksi Gizi.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : a.

Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit ;

b.

Seksi Pengendalian Penyakit ;

c.

Seksi Penyehatan Lingkungan.

Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan, membawahi : a.

Seksi Pengembangan Kesehatan ;

b.

Seksi Promosi Kesehatan ;

c.

Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

8.

UPT Puskesmas Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas, mempunyai fungsi : a.

Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ;

b.

Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ;

c.

Pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat ;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9.

UPT Laboratorium Kesehatan Laboratorium Kesehatan adalah tempat khusus beserta peralatannya untuk melakukan pemeriksaan penunjang kesehatan medis dan kesehatan lingkungan. Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan. Laboratorium Kesehatan, mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja laboratorium kesehatan ;

b.

Pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman sampel klinis, kimia dan air;

c.

Pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan laboratorium ;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai fungsi : a.

Penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ;

b.

Penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat serta perbekalan kesehatan ;

c.

Pencatatan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan ;

d.

Penghapusan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kadaluarsa ;

e.

Pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk lebih jelasanya, dapat dilihat pada Struktur organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Probolinggo pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

1.5 GAMBARAN UMUM Kegiatan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Probolinggo

adalah dalam

rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan

pelayanan

kesehatan,

pencegahan,

penyembuhan,

pemulihan

dan

rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Pembangunan kesehatan merupakan bidang yang mempunyai keunggulan komparatif, baik jangka pendek maupan jangka panjang bila dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Hal ini bisa dilihat dari perhatian Pemerintah yang menempatkan pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Probolinggo. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelelektualitas dan standar hidup layak. Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program, sehingga diperlukan suatu upaya yang terpadu antar lintas program dan lintas sektor di Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan nilai IPM tersebut. Indikator kinerja utama (IKU) bidang kesehatan dalam dokumen RPJMD Kab. Probolinggo

tahun

2008-2013

dan

Renstra

Dinas

Kesehatan

Kab.Probolinggo

menitikberatkan pada tujuh indikator antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH), Prevalensi gizi buruk, Jumlah penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan, Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat serta Prosentase posyandu purnama dan mandiri. Ketujuh indikator tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode lima tahun ke depan. Indeks tersebut terdiri dari indeks kesehatan berupa angka harapan hidup (AHH), indeks pendidikan yang terdiri dari indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta indeks daya beli masyarakat. Berdasarkan analisa situasi kesehatan di Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: a.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 adalah 65,69 tahun dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 65,75 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 70,45 tahun dan rata-rata AHH penduduk Indonesia yang sebesar 72 tahun, AHH di Kabupaten Probolinggo masih jauh berada dibawah taraf provinsi dan nasional. AHH di Kabupaten Probolinggo di tahun 2014 bahkan berada di urutan terbawah dibandingkan 38 kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian

dengan adanya kecenderungan meningkatnya AHH tersebut, dapat mencerminkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. b.

Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di Kabupaten Probolinggo. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut secara implisit adalah “3 Terlambat” (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat mendapat pelayanan Tenaga kesehatan). Sedangkan faktor penyumbang angka kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, kelainan kongenital, asfiksia, aspirasi dan pneumonia.

c.

Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human

Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi masyarakat di Kabupaten Probolinggo masih cukup memprihatinkan, ditandai dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa kecamatan dan sekitar 19-20 kecamatan termasuk dalam kategori kecamatan rawan pangan. d.

Partisipasi aktif masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Desa siaga masih rendah, utamanya pada indikator akses masyarakat terhadap jamban sehat, perilaku merokok dan ASI ekslusif.

e.

Belum semua masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

f.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada belum memadai baik jumlah maupun mutunya.

g.

Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes belum optimal.

h.

Kompetensi (kemampuan dan ketrampilan) teknis tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat masih kurang.

i.

Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun penyakit tidak menular termasuk penyakit degeneratif masih merupakan permasalahan yang cukup serius.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Lkj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut : Bab I

Bab II

Bab III

BAB IV

:

:

:

:

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Struktur Organisasi

1.5

Gambaran Umum

1.6

Sistematika Penulisan

Perencanaan Kinerja 2.1

Visi dan Misi

2.2

Tujuan dan Sasaran

2.3

Strategi dan Kebijakan

2.4

Rencana Kinerja Tahunan

2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Akuntabilitas Kinerja 3.1

Keberhasilan Kinerja yang Dicapai

3.2

Realisasi Anggaran

Penutup

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

S

esuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai rencana strategis (Renstra-SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran terutama dalam periode tahun 2013-2018.

2.1 VISI DAN MISI Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia”, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai visi untuk periode tahun 2013-2018 yaitu ”Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk Hidup Sehat”. Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaiannya. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai misi, antara lain : a.

Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;

b.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata dan terjangkau;

c.

Menggerakkan

pembangunan

kesehatan

dalam

penanggulangan

masalah

kesehatan. 2.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan bersifat untuk memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikanperbaikan/ harapan yang ingin dicapai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan pembangunan kesehatan sebagai berikut: a.

Memberdayakan

masyarakat

dalam

PHBS,

mengembangkan

mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat; b.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

c.

Meningkatkan status gizi masyarakat;

UKBM

serta

d.

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta masalah kesehatan lainnya melalui pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-

hal yang ingin dicapai serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut: a.

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian;

b.

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat;

c.

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya;

d.

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat;

e.

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan.

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, antara lain: a.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;

b.

Peningkatan kualitas air bersih, sanitasi dasar dan kualitas kesehatan lingkungan;

c.

Peningkatan kualitas dan akses sarana prasarana pelayanan kesehatan;

d.

Peningkatan mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;

e.

Pengembangan sistem pembiayaan bagi masyarakat di puskesmas dan jaringannya;

f.

Peningkatan perbaikan gizi masyarakat;

g.

Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui kewaspadaan dini dalam penanggulangan kesehatan;

h.

Pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem informasi kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan tujuan

dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1.

Dalam rangka mewujudkan misi I, yaitu “Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat “ ditetapkan kebijakan dalam rangka:

2.

-

Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pengembangan UKBM;

-

Peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan misi II, yaitu “Meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau “ ditetapkan kebijakan dalam rangka: -

Pemenuhan ketersediaan obat serta pengawasan peredaran obat dan mutu makanan;

-

Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas;

-

Peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan;

-

Peningkatan pembiayaan kesehatan sebagai perwujudan sistem jaminan sosial nasional (SJSN);

-

Pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten;

-

Peningkatan pembiayaan kesehatan sebagai perwujudan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

3.

Penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada balita dan ibu hamil;

Dalam

rangka

mewujudkan

misi

III,

yaitu

“Menggerakkan

pembangunan

berwawasan kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan “ ditetapkan kebijakan dalam rangka: -

Peningkatan

pencegahan,

surveilans,

serta

pengobatan

penyakit

dan

penanggulangan masalah kesehatan lainnya; -

Peningkatan

pengembangan

kebijakan

dan

sistem

informasi

menuju

pembangunan berwawasan kesehatan; -

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018 yang telah diuraikan diatas dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 VISI

M ISI

TUJUAN Memberdayakan masyarakat dalam

Mendorong

PHBS,

pemberdayaan

mengembangkan

masyarakat untuk

UKBM serta

hidup sehat

mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat

SASARAN Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

INDIKATOR SASARAN - Cakupan desa siaga aktif - Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

STRATEGI

dan kesadaran

Peningkatan upaya promosi

masyarakat untuk

kesehatan dan pengembangan Dan Pemberdayaan

berperilaku hidup bersih

UKBM

bersih, sanitasi dasar dan Peningkatan kualitas dengan akses jamban sehat kualitas kesehatan lingkungan

- Angka Kematian Ibu (per

Kemandirian

100.000 KH) - Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

Sehat

Meningkatkan Pelayanan

Peningkatan kualitas dan akses sarana prasarana pelayanan kesehatan

Program Upaya Kesehatan

kesehatan dasar di

Masyarakat

Pemenuhan ketersediaan

Program Obat Dan

obat serta pengawasan

Perbekalan Kesehatan

peredaran obat dan mutu

Program Pengawasan Obat

makanan

dan Makanan

Peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana

terutama bagi masyarakat

pelayanan kesehatan

pelayanan kesehatan miskin di puskesmas dan

Kesehatan yang

jangkauan pelayanan puskesmas

Meningkatkan akses akses pelayanan kesehatan dan kualitas

jaringannya

Aman, Bermutu, Merata dan Terjangkau

Peningkatan mutu dan

Pemerataan dan

penyebaran tenaga

pendayagunaan tenaga

kesehatan

kesehatan yang kompeten

Pengembangan sistem

Peningkatan pembiayaan

pembiayaan bagi

kesehatan sebagai

masyarakat di puskesmas perwujudan sistem jaminan dan jaringannya

Meningkatkan status Meningkatnya perbaikan gizi di

- Prevalensi gizi buruk

Peningkatan perbaikan

gizi masyarakat

- Prevalensi gizi kurang

gizi masyarakat

masyarakat

Lingkungan Sehat

Peningkatan mutu dan

Meningkatnya kualitas dan Memelihara dan

Program Pengembangan

lingkungan

Terwujudnya

untuk Hidup

Masyarakat

Peningkatan kualitas air - Proporsi rumah tangga

fasilitas kesehatan

Probolinggo

Program Promosi Kesehatan

dan sehat

miskin yang berkunjung ke

Kabupaten

PROGRAM

Peningkatan pengetahuan

- Prosentase penduduk

Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

sosial nasional (SJSN) Penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada balita dan ibu hamil

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

M ISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

Penurunan angka

Meningkatkan upaya penanganan penyakit serta masalah

pembangunan

kesehatan lainnya

berwawasan

melalui

kesehatan dalam

pengembangan

penanggulangan

kebijakan dan

masalah kesehatan manajemen pembangunan berwawasan kesehatan

Peningkatan pencegahan,

akibat penyakit serta

surveilans, serta pengobatan

kewaspadaan dini dalam

penyakit dan penanggulangan

penanggulangan

masalah kesehatan lainnya

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

kesehatan

pencegahan dan Menggerakkan

kesakitan dan kematian

Menurunkan angka kesakitan

Peningkatan pengembangan

dan kematian akibat penyakit

kebijakan dan sistem

Program Manajemen Dan

informasi menuju

Kebijakan Pembangunan

pembangunan berwawasan

Kesehatan

melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan

- Angka Harapan Hidup (AHH)

kesehatan

peningkatan sistem informasi

Pengembangan kebijakan

kesehatan

dan peningkatan sistem

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

informasi kesehatan

Program Peningkatan Sarana Peningkatan pelayanan

Dan Prasarana Aparatur

administrasi perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo telah menyusun rencana kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Rencana kinerja tahunan ini merupakan dasar perencanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi, berdasarkan target yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada tabel berikut ini : TABEL 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN KAB.PROBOLINGGO

No

1

2

3

4

Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam PHBS, mengembangkan UKBM serta mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target 2015

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat

62%

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

100

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

16

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya

Meningkatkan status gizi masyarakat

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta masalah kesehatan lainnya melalui pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan berwawasan kesehatan

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

80% 24.5%

Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan

55.5%

Prevalensi gizi kurang

<15%

Prevalensi gizi buruk

<5%

Angka Harapan Hidup (AHH)

62.26 tahun

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas

dan

terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui perjanjian kinerja antara lain, diharapkan dapat terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Target perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok tahun 2015 antara lain: 1.

2.

Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan antara lain: a.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

b.

Penyediaan jasa tenaga non PNS;

c.

Penyediaan jasa administrasi kepegawaian;

d.

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;

e.

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan antara lain:

3.

a.

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur;

b.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan antara lain:

4.

a.

Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja SKPD.

b.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan berupa: a.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

b.

Manajemen pengelolaan obat;

c.

Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

5.

Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan antara lain: a.

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas;

b.

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

c.

Peningkatan pelayanan kesehatan (Perda 12/2010);

d.

Peningkatan pelayanan kesehatan usila dan remaja;

e.

Peningkatan pelayanan GFK dan Labkesda;

f.

Pengembangan Ponkesdes;

g.

Gerakan sekolah sehat;

h.

Gerakan peningkatan kesehatan balita;

i.

Peningkatan deteksi ibu hamil;

j.

Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya;

6.

7.

k.

Peningkatan Mutu Puskesmas;

l.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

m.

Screening kesehatan anak sekolah.

Program pengawasan obat dan makanan, dengan kegiatan berupa: a.

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;

b.

Pengawasan peredaran obat, alkes dan kosmetik.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain:

8.

9.

a.

Penyebarluasan informasi kesehatan;

b.

Pengembangan desa siaga;

c.

Peningkatan UKBM;

d.

Peningkatan kapasitas kelembagaan KPA;

e.

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

f.

Pembinaan taman posyandu.

Program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan berupa: a.

PMT pemulihan;

b.

Peningkatan pemantauan status gizi dan SKPG;

c.

Gerakan Percepatan Peningkatan ASI ekslusif;

Program pengembangan lingkungan sehat, dengan kegiatan antara lain: a.

Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;

b.

Peningkatan sarana air bersih di sarkesdas;

c.

Gerakan sanitasi total (GETAS);

d.

Gerakan pasar sehat;

e.

Peningkatan Sanitasi Pondok Pesantren;

f.

Pelaksanaan Studi EHRA.

10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan antara lain: a.

Peningkatan Imunisasi;

b.

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;

c.

Pencegahan dan pemberantasan TBC;

d.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA dan Diare;

e.

Pencegahan dan pemberantasan IMS dan HIV/AIDS;

f.

Pencegahan dan pemberantasan DBD;

g.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

h.

Peningkatan pelayanan kesehatan haji;

i.

Penanggulangan bencana bidang kesehatan.

11. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan kegiatan antara lain : a.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat daerah;

b.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat daerah (sharing propinsi).

12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu, dengan kegiatan antara lain: a.

Pembangunan Poskesdes;

b.

Pengadaan puskesmas keliling;

c.

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu;

d.

Rehabilitasi Polindes;

e.

Pengadaan alat kesehatan puskesmas;

f.

Pengembangan Puskesmas;

13. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan antara lain : a.

Pengembangan SDM;

b.

Peningkatan kapasitas teknis fungsional tenaga kesehatan;

14. Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan, dengan kegiatan antara lain: a.

Pengelolaan SIKDA;

b.

Perencanaan dan evaluasi kesehatan;

c.

Peningkatan IPM Bidang Kesehatan;

d.

Peningkatan manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau, dengan kegiatan antara lain: a.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan/ Rehabilitasi UGD di Puskesmas;

b.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Penderita Penyakit Jantung dan Paru.

c.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan UGD dan Poli Kesehatan di Puskesmas bagi Penderita Penyakit Jantung dan Paru.

16. Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP a.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura

b.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber

c.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan

d.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran

e.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces

f.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorongan

g.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan

h.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar

i.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang kidul

j.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris

k.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang

l.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil

m.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal

n.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Condong

o.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran

p.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah

q.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar

r.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton

s.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir

t.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk

u.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago

v.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan

w.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan

x.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan

y.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron

z.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Suko

å.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Gending

ä.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Dringu

ö.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wonomerto

aa.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang

bb.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tongas

cc.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Curahtulis

dd.

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja harus dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk eselon II, III dan IV yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati Probolinggo, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

S

ecara

umum

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Probolinggo

telah

dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara proporsional sebagai pelaksana pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo,

baik

kegiatan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat medis teknis, hal

ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan acuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Acuan tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

3.4 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Komitmen global dan nasional dimaksud menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai di daerah, disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pembangunan kesehatan Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk mencapai

derajat

kesehatan

masyarakat

dan

terwujudnya

masyarakat

Probolinggo yang sehat sesuai tujuan RPJMD 2013–2018 terutama untuk memberdayakan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mengembangkan

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

(UKBM),

mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit di Kabupaten Probolinggo. Penilaian keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo dilihat dari terwujudnya masyarakat yang sehat, setiap tahunnya diukur berdasarkan pencapaian terhadap indikator Millenium Development Goals (MGDs), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarkat. Hasil yang telah dicapai tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015

2015 No

1

2

3

4

Tujuan

Sasaran

Memberdayakan masyarakat dalam PHBS, mengembangkan UKBM serta mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan status gizi masyarakat

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta masalah kesehatan lainnya melalui pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan berwawasan kesehatan

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Persentase Capaian

80%

92,73%

115,91 %

24.5%

21.34%

87,10 %

62%

63.57%

102,53 %

100

145.57

54.43 %

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

16

13.55

115,31 %

Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan

55.5%

17.98%

32,40 %

Prevalensi gizi kurang

<15%

8.61

142,60 %

Prevalensi gizi buruk

<5%

1.51

169.80 %

Angka Harapan Hidup (AHH)

62.26 tahun

Belum ada data

-

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Ada beberapa capaian di tahun 2015 yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain indikator rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, angka kematian ibu (AKI), serta penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk capaian angka harapan hidup (AHH) belum dapat diketahui capaian di tahun 2015, karena belum ada rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik. Apabila dibandingkan dengan target dan capaian indikator kinerja utama di tahun 2014, maka ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan dan penurunan capaian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014-2015

2014 No

Sasaran

1

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

2

3

4

Indikator Sasaran

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif

79%

87,3%

80%

92,73%

Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

23%

22,9%

24.5%

21.34%

Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat

61%

62,42%

62%

63.57%

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

87

130,50

100

145.57

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

17

12,78

16

13.55

54%

31.1%

55.5%

17.98%

Prevalensi gizi kurang

<15%

8.41

<15%

8.61

Prevalensi gizi buruk

<5%

1.61

<5%

1.51

Angka Harapan Hidup (AHH)

61.98 tahun

65.75 tahun

62.26 tahun

Belum ada data

Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan

Ada beberapa capaian indikator kinerja yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu indikator cakupan desa dan kelurahan siaga aktif, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk. Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan,

telah

dapat

memperlihatkan

pencapaian yang signifikan. Sedangkan ada beberapa yang mengalami penurunan capaian kinerja di tahun 2015, yaitu indikator rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) serta prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Adapun penjelasan penyebab dari hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Dari realisasi capaian sebesar 22,9% di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 21,34% di tahun 2015, hal tersebut dikarenakan ada perubahan indikator dan mekanisme survey PHBS di masyarakat, selain itu dalam dua tahun berturut-turut, masih ditemukan rendahnya pencapaian indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat Kab.Probolinggo,

terutama untuk indikator ASI ekslusif, penggunaan jamban sehat serta tidak merokok di dalam rumah. 2.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Dari realisasi capaian sebesar 130,50 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 145.57 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015, atau secara angka terjadi kenaikan jumlah kematian ibu hamil dari 24 orang di tahun 2014 menjadi 26 orang di tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah ibu dengan kehamilan resiko tinggi akibat penyakit penyerta yang diderita, misalnya jantung, diabetes melitus, dll.

3.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Dari realisasi capaian sebesar 12,78 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 13.55 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015, atau secara angka terjadi kenaikan jumlah kematian bayi dari 235 bayi di tahun 2014 menjadi 242 bayi di tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya berat bayi lahir rendah yang berkaitan erat dengan status gizi ibu saat hamil.

4.

Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan Dari realisasi capaian sebesar 31.1% di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 17.98% di tahun 2015. hal tersebut disesuaikan dengan kunjungan penduduk miskin untuk berobat di puskesmas dan jaringannya, terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional, dimana sudah terintegrasi antara peserta jamkesmas dengan peserta mandiri. Apabila dibandingkan dengan target hingga akhir periode Renstra Dinas

Kesehatan di tahun 2018, ada beberapa indikator yang memiliki prosentase tingkat kemajuan pencapaian yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS KESEHATAN

No

1

2

Realisasi

Target akhir Renstra 2018

2012

2013

2014

2015

Tingkat Kemajuan

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif

85%

77,58%

79,39%

87,3%

92,73%

109,09%

Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

30%

20,05%

22,89%

22,99%

21.34%

71,13%

Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat

64%

59,03%

60.46%

62,42%

63.57%

99,33%

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

100

81,07

65.92

130,50

145.57

54,43%

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

15

12,43

11.04

12,78

13.55

109,67%

Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan

60%

51,53%

26.2%

31.1%

17.98%

29,97%

Prevalensi gizi kurang

<15

14,81

9.83

8.41

8.61

142,60%

Prevalensi gizi buruk

<5

2,8

2.21

1.61

1.51

169,80%

63 tahun

61,7 tahun

62,10 tahun

65.75 tahun

Belum ada data

104,37%

Indikator Sasaran

3

4

Angka Harapan Hidup (AHH)

Ada beberapa capaian indikator kinerja yang memiliki prosentase tingkat kemajuan yang cukup signifikan, bahkan sudah melebihi target hingga akhir periode renstra Dinas Kesehatan tahun 2018, yaitu indikator cakupan desa dan kelurahan siaga aktif, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, Angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi kurang, prevalensi gizi buruk dan Angka Harapan Hidup (AHH). Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan, telah dapat memperlihatkan pencapaian yang signifikan. Sedangkan

ada

beberapa

capaian

indikator

kinerja

yang

masih

membutuhkan usaha keras dalam pencapaian target sampai dengan akhir periode Renstra 2018, terutama untuk indikator rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, angka kematian ibu (AKI), serta prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dapat dilakukan untuk hal tersebut, antara lain: 1.

Peningkatan capaian rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS melalui penyuluhan intensif dan pemberdayaan masyarakat, selain itu, perlu dilakukan standarisasi sampel dalam perhitungan capaian, sehingga data yang didapatkan valid.

2.

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dapat dilakukan dengan pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh kader dan tenaga kesehatan, serta penggunaan rumah tunggu kelahiran (RTK)

sehingga dapat meminimalkan jumlah kematian ibu akibat keterlambatan deteksi dan proses rujukan. 3.

Indikator capaian penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan sebenarnya sudah tidak relevan lg di era Jaminan Kesehatan Nasional, karena peserta BPJS tidak hanya penduduk miskin tapi juga peserta mandiri dan Askes PNS. Penilaian keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten selain dilihat

dari indikator kinerja utama (IKU), juga diukur berdasarkan pencapaian terhadap indikator nasional berdasarkan Millenium Development Goals (MGDs) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.4 CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014-2015 (%)

TARGET 2015

1.

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

94

83,37

95

88.11

2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80

119,30

80

133.71

3.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95

88,28

95

96.54

4.

Cakupan pelayanan nifas

95

88,75

95

96.18

5.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80

70,98

80

70.53

6.

Cakupan kunjungan bayi

90

98,17

90

101.33

7.

Cakupan pelayanan anak balita

87

85,20

90

93.64

8.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

≥ 95

98,48

≥ 95

89.53

9.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

100

40,43

100

27.43

10.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100

100

100

100.00

11.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100

100

100

100.00

12.

Cakupan peserta KB aktif

≥ 70

61,89

≥ 70

68.86

13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: ≥2

1.11

≥2

1.10

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

72.60

100,00

100,00

85,00

66.22

90,00

100.00

100,00

100,00

100,00

125.92

100,00

31.1

100,00

17.98

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100.00

70

87,3

80,00

92.73

PELAKSANAAN SPM/INDIKATOR

14.

15. 16. 17. 18.

a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita c. Penanganan penderita diare d. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif e. Penemuan dan penanganan DBD Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin f. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif

TARGET 2014

CAPAIAN

CAPAIAN

(%)

Tabel 3.5 CAPAIAN INDIKATOR MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TAHUN 2014-2015 Capaian No

Indikator Acuan

Acuan Dasar

2014

2015

Target Nasional MDG's 2015

Sumber Data

TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi -Prevalensi balita gizi buruk -Prevalensi balita gizi kurang

31.00% (1989) 7.20% (1989) 23.80% (1989)

10.02%

15.50%

1.61%

1,51%

3.60%

8.41%

8,61%

11.90%

Laporan Bulanan Gizi Dinkes Kab. Probolinggo

TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 4.1

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

4.2

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

4.2a

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

4.3

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

10.00

16.00

32

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

12.78

13.55

23

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

15.00

10.00

Menurun

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

93,13%

100,76%

Meningkat

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

97 (1991) 68 (1991) 32 (1991) 44.50% (1991)

TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 5.1

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

5.2

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

390 (1991) 40,70% (1992)

130.5

145.57

102

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

88.28%

96.54%

Meningkat

Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.5

Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) - Minimal 1 kali kunjungan

75.00%

95,13%

97,41%

Meningkat

- Minimal 4 kali kunjungan

56.00% (1991)

83,37%

88,11%

Meningkat

Dinkes

Capaian No

Indikator Acuan

Acuan Dasar

2014

2015

Target Nasional MDG's 2015

Sumber Data

TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 0.021% 0.03% Menurun KPA total populasi Penggunaan kondom pada 6.2 hubungan seks berisiko tinggi terakhir 12.80% Meningkat KPA (2002/2003) - Perempuan 29% - Laki-laki 37% Proporsi jumlah penduduk usia 156.3 24 tahun yang memiliki pengetahuan 38,7% 45.00% komprehensif tentang HIV/AIDS - Perempuan Menikah Meningkat KPA dan Dinkes - Laki-laki menikah - Perempuan belum menikah - Laki-laki belum menikah Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Proporsi penduduk terinfeksi HIV 6.4 lanjut yang memiliki akses pada 52.00% 60.00% Meningkat Dinkes obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Angka kejadian dan tingkat kematian 6.6 akibat Malaria Dinkes 4.68% Angka kejadian Malaria (per 1.000 Tidak ada Tidak ada 6.6a Menurun penduduk) kasus kasus (1990) Proporsi anak balita yang tidur Tidak ada Tidak ada 6.7 Meningkat Dinkes dengan kelambu berinsektisida kasus kasus Proporsi anak balita dengan demam Tidak ada Tidak ada 6.8 yang diobati dengan obat anti Meningkat Dinkes kasus kasus malaria yang tepat Angka kejadian, prevalensi dan 6.9 tingkat kematian akibat Tuberkulosis Angka kejadian/Incidence Rate 334 6.9a Tuberkulosis (per 100.000 107 60,76 Dihentikan, (1990) penduduk/tahun) mulai Dinkes 443 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per berkurang 6.9b 117.27 93,64 100.000 penduduk) (1990) 92 Tingkat kematian akibat Tuberkulosis 6.9c 3,3 3,2 (per 100.000 penduduk) (1990) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis 6.10 yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS Proporsi jumlah kasus 20.00% Tuberkulosis/TB BTA + yang 67.27% 90,11% 70% Dinkes ditemukan/terdeteksi dalam Program (2000) DOTS (CDR) Proporsi kasus tuberkulosis yang 87.00% 6.10b diobati (Sembuh) dalam Program 88,81% 91.35% 85% (2000) DOTS 6.1

Capaian No

Indikator Acuan

Acuan Dasar

2014

2015

Target Nasional MDG's 2015

Sumber Data

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

7.8a

Perkotaan

7.8b

Perdesaan

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan

7.9a

Perkotaan

7.9b

Perdesaan

37.73% (1990) 50.58% (1993) 31.61% (1993) 24.81% (1993) 53.64% (1993) 11.10% (1993)

97,20%

98,05%

68.87%

-

75.29%

-

65.81% Dinkes

62.42%

63,57%

62.41%

-

76.82%

-

55.55%

3.4 REALISASI ANGGARAN Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah baik pemerintah kab/kota, provinsi maupun pusat, swasta (termasuk masyarakat), dan bantuan luar negeri. Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015 dengan alokasi berjumlah

Rp

134.981.135.166,45,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.702.875.383,- (88,7%) yang terdiri dari belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp 79.937.182.997,- (84,6%) dan belanja tidak langsung Rp 39.765.692.386,- (98,2%). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka terjadi peningkatan persentase penyerapan, dimana pada tahun 2014 penyerapan anggaran mencapai 84,11% atau mengalami kenaikan sebesar 3,6%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo. Anggaran memiliki keterkaitan dengan upaya pencapaian indikator kinerja sasaran, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.6 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KAB.PROBOLINGGO TAHUN 2015

No

1

2

Sasaran

Anggaran (Rp)

Indikator Sasaran

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya

Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

% Anggaran

1.146.373.000

1.21%

860.000.000

0.91%

35.600.271.531

37.68%

460.000.000

0.49%

4.813.181.500

5.09%

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan Prevalensi gizi kurang

3

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi buruk

4

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa yang mendapatkan prosentase tertinggi adalah sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya dengan anggaran sebesar 37,68% dari total alokasi APBD yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo

tahun 2015. Alokasi tersebut sebagian besar

digunakan untuk kegiatan kuratif atau pembiayaan pengobatan di puskesmas dan jaringannya serta kegiatan pembangunan fisik di puskesmas dan jaringannya. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja untuk sasaran tersebut yang ketiga indikatornya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka anggaran yang dialokasikan belum bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik untuk pencapaian kinerja sasaran tersebut. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo, untuk mengalokasikan anggaran secara tepat guna

dan

tepat

sasaran,

sehingga

kedepannya

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan capaian kinerjanya. Realisasi dan capaian anggaran berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.7 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2015

Indikator Sasaran

No

Sasaran

1

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

2

3

4

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan Prevalensi gizi kurang Prevalensi gizi buruk

Angka Harapan Hidup (AHH)

Anggaran

Kinerja Target

Realisasi

Capaian

80%

92,73%

115,91%

24.5%

21.34%

87,10%

62%

63.57%

102,53%

100

145.57

54.43%

16

13.55

115,31%

55.5%

17.98%

32,40%

<15%

8.61

142,60%

<5%

1.51

169.80%

62.26 tahun

Belum ada data

-

Alokasi

Realisasi

Capaian

1.146.373.000

1.130.992.154

98,66%

860.000.000

825.744.700

96,02%

35.600.271.531

32.048.338.498

90,02%

460.000.000

449.319.760

97,68%

4.813.181.500

4.378.129.320

90,96%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja anggaran di tiap sasaran sudah lebih dari 90%, dimana dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja utama yang belum mencapai target. Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja dan anggaran setiap program dan kegiatan Dinas Kesehatan di tahun 2015 yang terdiri dari 16 program dan 107 kegiatan dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.8 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2015 Alokasi Biaya No.

PROGRAM/ KEGIATAN

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

Sumb er Dana

Uraian

Target

Realisasi

DAU

Terlaksananya penyediaan jasa pihak ketiga cleaning servis di Dinas Kesehatan

DAU

Terlaksananya pembayaran honor non PNS di Dinkes, Puskesmas dan Jaringannya

1 paket/12 bulan 146 orang, 23 org tambahan baru, dan TPP 95 orang tenaga non PNS

1 paket/12 bulan 146 orang, 20 org tambahan baru, dan TPP 95 orang tenaga non PNS

DAU

Terlaksananya pembayaran honor tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang Dinkes

16 org

16 org

100 %

DAU

Terlaksananya penyediaan jasa kantor, perpanjangan mobil dinas /operasional dan tambah daya listrikperkantoran

4 paket jasa, 55 unit mobil dan 1 paket

4 paket jasa, 4 paket jasa, 55 unit mobil dan 1 paket

100 %

DAU

Terlaksananya rapat koordinasi bidang secketariat, pengadaan ATK dinkes, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan uang lembur serta upag tukang bersihbersih gudang arsip Dinkes

67 kali, 50 jenis, 20 orang, 6 orang

67 kali, 50 jenis, 20 orang, 6 orang

100 %

5 paket, 3 lokasi,1 paket, 1 paket

5 paket, 3 lokasi,1 paket, 1 paket

100 %

10 paket

10 paket

100 %

7 dokumen dan 3 kali

7 dokumen dan 3 kali

100 %

33 pkm dan 1 paket

33 pkm dan 1 paket

100 %

%

DINAS KESEHATAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,061,555,0 00

2,980,459,1 77

97.35 %

1.1

Penyediaan jasa kebersihan kantor

67,000,000

65,982,350

98.48 %

1.2

Penyediaan jasa tenaga non PNS

2,240,050,000

98.57 %

1.3

Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

63,800,000

98.46 %

1.4

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran

2,272,650,000

64,800,000

202,050,000

172,266,144

85.26 %

1.5

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

455,055,000

438,360,683

96.33 %

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

497,925,000

154,105,000

30.95 %

2.1

2.2

3

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3.1

Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja SKPD

3.2

Pengelolaan Barang Milik Daerah

338,345,000

333,911,000

98.69 %

159,580,000

154,105,000

96.57 %

67,434,750

65,341,950

96.90 %

39,841,950

96.16 %

25,500,000

98.08 %

41,434,750

26,000,000

PAD

PAD

PAD

DAU

Terlaksananya pemeliharaan rutin/servis sarpras dinkes, pemeliharaan gedung kantor dan pembangunan gudang arsip, rehab instalasi listrik Dinkes Terlaksananya penyediaan sarpras aparatur

Terlaksananya penyusunan dokumen rencana program dan evaluasi sikronisasi kegiatan SKPD Terlaksananya rekonsiliasi aset BMD Dinkes dan Puskesmas serta upgrade computer server SIMDA BMD

100 %

98.2 2%

N o .

PROGRAM/ KEGIATAN

4

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

4 . 1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

4 . 2

Manajemen Pengelolaan Obat

4 . 3

5

5 . 1

Anggaran (Rp.) 2,713,092,031

Alokasi Biaya Realisasi (Rp.) 2,518,952,95 6

Output/Keluaran %

Smbr Dana

99.84 %

40,000,000

40,000,000

100.00 %

PAD

Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

1,343,046,031

1,151,012,426

85.70 %

PAD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12,634,099,50 0

10,788,818,1 85

85.39 %

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

250,000,000

238,836,950

95.53 %

DAU

DAU

5 . 2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1,150,000,000

974,500,400

84.74 %

DAU

5 . 3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Perda 12/2010)

2,514,200,000

2,314,066,632

92.04 %

PAD

5 . 4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila dan Remaja

170,000,000

153,889,000

90.52 %

DAU

Peningkatan deteksi ibu hamil

150,000,000

105,000,000

70.00 %

DAU

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

750,000,000

749,700,088

99.96 %

DAU

76.27 %

PAD +Paj ak Rok ok

5 . 5 5 . 6

5 . 7

Peningkatan pelayanan GFK dan Labkesda

212,000,000

161,700,000

Target

Realisasi

%

92.84 %

1,327,940,530

1,330,046,000

Uraian

Terlaksananya rapat perencanaan dan kebutuhan obat terpadu serta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya validasi manajamen pengelolaan obat puskesmas,r apat perencanaan kebutuhan obat, validasi data dasar kefarmasian serta penerapan pelayanan kefarmasian Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan rawat inap dan persalinan JKN puskesmas

Terlaksananya rapat koordinasi program kesehatan, rapat pembinaan petugas puskesmas, pelaksanaan P3K hari besar keagamaan, monev kinerja serta pengujian pesawat xray di puskesmas Terlaksananya pertemuan evaluasi KIA, pelatihan/lokakarya MTBS/MTBM, pelatihan SDIDTK, validasi data puskesmas, pelatihan kelas ibu hamil, peningkatan kapasitas bidan, supervisi fasilitatif ke desa serta pendampingan calon pengantin Terlaksananya pembayaran honor pegawai non PNS di Dinkes serta pengembalian retribusi untuk puskesmas Terlaksananya validasi data puskesmas, forum UKSPKPR, pelatihan guru UKS dan guru BP UKS serta evaluasi posyandu usila Terlaksananya pendampingan ibu hamil dalam K1-K4 Terlaksananya pelayanan klaim rawat jalan umum gratis Terlaksananya distribusi dan monitoring obat ke puskesmas, penyediaan bahan penunjang operasional labkesda, alat laboratorium dan pemadam kebakaran, pemusnahan obat kadaluarsa, penggantian suku cadang dan servis alat laboratorium dan pemeriksaan narkoba bagi aparatur negara

33 org dan 1 paket

33 org dan 1 paket

100 %

33 33 33 16

33 pkm, 33 org, 33 pkm, 16 pkm

100 %

1 paket

1 paket

100 %

3 kali, 3 kali, 4 kali, 33 pkm dan 1 unit

3 kali, 3 kali, 4 kali, 33 pkm dan 1 unit

100 %

4 kali, 2 kali, 20 orang, 2 kali, 2 paket, 20 orang, 1 kali, 2 paket, 330 desa, 3000 org

4 kali, 2 kali, 20 orang, 2 kali, 2 paket, 20 orang, 1 kali, 2 paket, 330 desa

90%

13 org, 12 bulan, 33 pkm

13 org, 12 bulan, 33 pkm

100 %

33 puskesma s, 2 kali, 2 paket, 10 pkm

33 puskesma s, 2 kali, 2 paket, 10 pkm

100 %

1000 org

541 org

54,1 %

33 pkm

33 pkm

100 %

33 pkm, 1 paket, 1 unit,1 unit,1 paket, 1 paket, 380 org

33 pkm, 1 paket, 1 unit,1 unit,1 paket

71,4 %

pkm, org, pkm, pkm

No.

PROGRAM/ KEGIATAN

Anggaran (Rp.)

Alokasi Biaya Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

Smbr Dana

268,114,000

80.60 %

PAD+ DAU+ Pajak Rokok

100,000,000

92,520,000

92.52 %

PAD

Pengembangan Ponkesdes

1,782,370,000

1,525,680,0 00

85.60 %

Banpr op + DAU

5.11

Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya

4,960,379,500

3,965,636,1 15

79.95 %

PAD

5.12

Gerakan Peningkatan Kesehatan Balita

190,000,000

189,625,000

99.80 %

DAU

5.13

Gerakan Sekolah Sehat

72,500,000

49,550,000

68.34 %

PAD

6

Program Pengawasan Obat dan Makanan

90,000,000

89,921,550

99.91 %

5.8

Peningkatan mutu puskesmas

332,650,000

5.9

Screening kesehatan anak sekolah

5.10

6.1

Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

40,000,000

39,965,800

99.91 %

PAD

6.2

Pengawasan peredaran obat, kosmetik dan PKRT

50,000,000

49,955,750

99.91 %

7

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,146,373,0 00

1,130,992, 154

98.66 %

7.1

Penyebarluasan informasi kesehatan

350,000,000

342,065,154

97.73 %

DAU+ Pajak Rokok

7.2

Pengembangan desa siaga kesehatan

120,000,000

119,997,000

100.00 %

DAU

7.3

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

150,000,000

149,010,000

99.34 %

DAU

7.4

Peningkatan UKBM

150,000,000

147,515,000

98.34 %

DAU

7.5

Pembinaan taman posyandu

176,125,000

99.86 %

Banpr op

No.

PROGRAM/

176,373,000

Alokasi Biaya

PAD

Uraian Terlaksananya pendampingan penyusunan SOP puskesmas, pendampingan akreditasi dan pelatihan tim akreditasi Dinkes serta jumlah puskesmas yg berpartisipasi dlm pemilihan nakes teladan dan puskesmas/ pustu berprestasi Terlaksananya screening kesehatan anak sekolah SD/MI/ SDLB Terlaksananya pembayaran gaji perawat ponksedes dan rekruitmen perawat baru di Kab.Probolinggo

Target

Realisasi

%

2 pkm, 4 pkm, 2 tim, 33 pkm

2 pkm, 4 pkm, 2 tim, 33 pkm

100 %

996 SD/MI/ SDLB

996 SD/MI/ SDLB

100 %

125 org dan 48 org

125 org dan 20 org

83,8 %

33 pkm

33 pkm

100 %

48 org, 20 org

48 org, 20 org

100 %

2 sekolah, 120 org

2 sekolah

50%

6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali

6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali

100 %

33 org, 1 kali, 50 org, 1 kali,40 lokasi

33 org, 1 kali, 50 org, 1 kali,40 lokasi

100 %

Terlaksananya evaluasi tim promosi kesehatan kab, cetak poster, banner, leaflet, siaran radio

30 org, 3 paket, 12 kali

30 org, 3 paket, 12 kali

100 %

Terlaksananya evaluasi desa dan kelurahan siaga

330 desa dan kelurahan

330 desa dan kelurahan

100 %

330 desa dan 6 desa

100 %ki m

9 jenis, 4 angkatan dan 4 kel

100 %

54 org/10 bln. 75 buah dan 100 buku

100 %

Terlaksananya pelayanan JKN di puskesmas Terlaksananya lomba balita sehat dan pelatihan konselor ASI Terlaksananya pendampingan Gerakan Sekolah Sehat dan pemeriksaan Hb remaja putri

Terlaksananya pemeriksaan sampel makanan,monitoring pangan di masyarakats erta penyebaran informasi keamanan pangan Terlaksananya pertemuan peningkatan pelayanan kefarmasian, pertemuan sosialisasi obat generic, jamu dan kosmetika yg aman serta monitoring sediaan farmasi

Terlaksananya kajian dan 330 desa pembinaan PHBS institusi dan 6 serta bimbingan teknis desa desa DPPKM Terlaksananya evaluasi 9 jenis, 4 UKBM, pelatihan kader angkatan posyandu,s erta pembinaan dan 4 kel saka bakti husada Terlaksananya 54 org/10 pendampingan taman bln. 75 posyandu oleh kader, buah dan tersedianya lembar balik 100 buku dan juknis taman posyandu Output/Keluaran

KEGIATAN

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

7.6

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPA

200,000,000

196,280,0 00

98.14 %

8

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

460,000,000

449,319, 760

97.68 %

8.1

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan

Smbr Dana

DAU

150,000,000

140,537,5 60

93.69 %

DAU

8.2

Peningkatan Pemantauan Status Gizi dan SKPG

180,000,000

178,782,2 00

99.32 %

PAD+ Pajak Rokok

8.3

Gerakan Percepatan Peningkatan ASI ekslusif

130,000,000

130,000,0 00

100.00 %

DAU

9

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

860,000,000

825,744, 700

96.02 %

9.1

Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat

120,000,000

114,749,3 00

95.62 %

PAD

9.2

Peningkatan Sanitasi Pondok Pesantren

50,000,000

49,191,50 0

98.38 %

DAU

9.3

Gerakan Sanitasi Total (GETAS)

230,000,000

212,349,4 00

92.33 %

DAU

9.4

Gerakan Pasar Sehat

130,000,000

128,954,5 00

99.20 %

DAU

9.5

Peningkatan Sarana Air Bersih di Sarkesdas

145,000,000

141,066,0 00

97.29 %

PAD

185,000,000

179,434,0 00

96.99 %

DAU

2,171,700,0 00

2,135,36 9,000

98.33 %

9.6 10

Penyelenggaraan studi EHRA Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

10.1

Peningkatan Imunisasi

No.

PROGRAM/ KEGIATAN

150,000,000

149,452,4 00

99.63 %

Alokasi Biaya

DAU

Uraian Terlaksananya pemberian honor manajer kasus, sektap KPA dan operasional kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS

Terlaksananya penyediaan susu untuk balita serta MPASI local balita, pertemuan mitra gizi keluarga dalam penanggulangan masalah balita gibur dan bumil KEK serta pelatihan kader pendamping mitra gizi kecamatan dan edukasi ibu hamil kurang gizi puskesmas Terlaksananya evaluasi petugas gizi puskesmas,pelatihan pemberian makanan pada anak dan bayi, monitoring garam beryodium,serta peningkatan kapasitas dan koordinasi puskesmas TFC Terlaksananya kelompok pendukung ASI di desa serta monitoring pelaksanaan kelompok pendukung ASI

Terlaksananya pertemuan pembinaan industry rumah tangga, sosialisasi pengawasan depot air minum isi ulang, rapat koordinasi sanitarian, jumlah sampel makanan dan sampel air DAM isi ulang yang diuji lab Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan di pondok pesantren Terlaksananya pembuatan sarana sanitasi masyarakat serta terlaksananya sosialisasi perubahan perilaku Terlaksananya penyuluhan hygiene sanitasi pedagang makanan di pasar Terlaksananya pembangunan sarana air bersih di sarana kesehatan Tersusunnya dokumen EHRA

Target

Realisasi

%

8 org, 3 org, 1 paket

8 org, 3 org, 1 paket

100 %

450 balita, 5760 balita, 1 kali/34org , 2 kali/33 org

430 balita, 5760 balita, 1 kali/34org, 2 kali/33 org

97,8 %

33 pkm, 12 org, 4 lokasi, 6 pkm

33 pkm, 12 org, 4 lokasi, 6 pkm

100 %

16 kec dan 10 kali

16 kec dan 10 kali

100 %

25 org, 33 org,3 3 org, 20 paket, 30 paket

25 org, 33 org,3 3 org, 20 paket, 30 paket

100 %

2 ponpes

2 ponpes

100 %

200 paket, 2 lokasi

200 paket, 2 lokasi

100 %

4 lokasi

4 lokasi

100 %

6 pkm

6 pkm

100 %

1 paket

1 paket

100 %

Terlaksananya workshop penanggulangan KIPI, terlaksananya assessment 33 pkm, 33 pkm, program imunisasi dan 33 pkm 33 pkm pemantauan pelaksanaan keg Bulan Imunisasi Anak Sekolah Output/Keluaran

100 %

Anggaran (Rp.) 10.2

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

155,700,000

Realisasi (Rp.)

%

148,426,350

95.33 %

Smbr Dana PAD

10.3

Pencegahan dan Pemberantasan TBC

218,000,000

216,695,850

99.40 %

Pajak Rokok

10.4

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA dan Diare

42,000,000

40,833,350

97.22 %

PAD

10.5

Pencegahan dan Pemberantasan IMS dan HIV / AIDS

10.6

Pencegahan dan Pemberantasan DBD

10.7

273,810,550

99.57 %

Pajak Rokok

991,000,000

971,073,900

97.99 %

DAU+ Pajak Rokok

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta

127,000,000

124,965,700

98.40 %

PAD

10.8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

47,000,000

46,984,150

99.97 %

PAD

10.9

Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

23,000,000

22,655,300

98.50 %

PAD

10.1 0

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan

143,000,000

140,471,450

98.23 %

DAU

11

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1,079,500,0 00

911,249,73 6

84.41 %

275,000,000

11.1

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah

11.2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Sharing Propinsi)

221,000,000

220,642,561

99.84 %

12

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan sarpras puskesmas, pustu dan jaringannya

18,945,580, 000

17,616,799 ,981

92.99 %

12.1

Pengadaan puskesmas keliling

2,888,800,000

2,834,262,3 40

98.11 %

No.

PROGRAM/

858,500,000

690,607,175

Alokasi Biaya

80.44 %

DAU

DAU

Pajak Rokok

Uraian

Target

Realisasi

%

Terlaksananya pelacakan KLB dan pemantauan paska KLB, pembentukan pos pembinaan terpadu Terlaksananya pertemuan paguyuban mantan pasien TB di puskesmas, penerapan SITT 2, sosialisasi jaga mutu lab LQAS,pelatihan TB DOTS bagi dokter dan mikro training TB-MDR Terlaksananya pertemuan koordinasi program ISPA dan diare serta review tatalaksana kasus pneumonia dan diare Terlaksananya pelatihan PITC, pelatihan tenaga lab puskesmas, penemuan sampel dalam sero survey IMS dan HIV/AIDS, serta pemberdayaan juru dakwah dalam rangka peningkatan IPM Terlaksananya pelatihan kader jumantik, penyemprotan/fogging kasus DBD, perbaikan mesin ULV Terlaksananya program pertemuan Kelompok Perawatan Diri, pertemuan Rapid Village Survey di Puskesmas Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji di puskesmas Terlaksananya kegiatan simulasi bencana dan rapid health assesment Terlaksananya sosialisasi Gerakan Bulan Pemberian Obat Cacing di Kec dan Monev pelaksanaan pemberian obat cacing

18 lokasi, 33 pkm dan 20 desa

18 lokasi, 33 pkm dan 20 desa

100 %

2 pkm, 33pkm, 22pkm, 30 org, 36 org

2 pkm, 33pkm, 22pkm, 30 org, 36 org

100 %

33 pkm

33 pkm

100 %

30 org, 24 pkm, 233 sampel, 180 desa

30 org, 24 pkm, 233 sampel, 180 desa

100 %

21 kec, 120 kasus, 1 unit

21 kec, 120 kasus, 1 unit

100 %

4 pkm,10 pkm

4 pkm,10 pkm

100 %

5 pkm

5 pkm

100 %

1 lokasi, 10 lokasi

1 lokasi, 10 lokasi

100 %

24 kec, 24 kec

24 kec, 24 kec

100 %

33 pkm, 2500 org/12 bln

33 pkm, 2500 org/12 bln

100 %

4 RS

4 RS

100 %

3 unit, 5 unit

100 %

Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk peserta jamkesda di puskesmas, pembayaran premi maskin ke BPJS Terlaksananya perawatan dan pengobatan penduduk maskin di RS rujukan provinsi

Terlaksananya penyediaan mobil puskesmas keliling 3 unit, 5 dan ambulans puskesmas unit rawat inap Output/Keluaran

KEGIATAN

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

97.78 % 98.52 %

Sumb er Dana Pajak Rokok Pajak Rokok

Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Terlaksananya rehabilitasi polindes akibat bencana

%

12.2

Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas Pembantu

2,968,005,000

2,902,208,1 50

12.3

Rehabilitasi Polindes

484,500,000

477,322,700

12.4

Pembangunan Poskesdes

1,554,275,000

1,522,576,1 50

97.96 %

Pajak Rokok

12.5

Pengembangan Puskesmas

210,000,000

120,000,000

57.14 %

12.6

Pengadaan alat kesehatan puskesmas

10,840,000,00 0

9,760,430,6 41

90.04 %

13

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

138,000,000

122,596,00 0

88.84 %

13.1

Pengembangan SDM

27,000,000

16,000,000

59.26 %

DAU

13.2

Peningkatan Kapasitas Fungsional Tenaga Kesehatan

111,000,000

106,596,000

96.03 %

PAD

14

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1,071,481,5 00

1,000,564, 500

93.38 %

14.1

Pengelolaan SIKDA

14.2

Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

14.3

Peningkatan IPM Bidang Kesehatan

14.4

Peningkatan manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

15

15.1

15.2

Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan/ Rehabilitasi UGD di Puskesmas

Uraian

Target

Realisasi

% 100 % 100 %

15 lokasi

15 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

Terlaksananya pembangunan poskesdes

7 unit

7 unit

Banpr op

Terlaksananya pembayaran gaji dokter umum puskesmas RI Plus dan RI standar

6 org

4 org

66,7 %

Banpr op dan Pajak Rokok

Terlaksananya penyediaan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya

6 paket

5 paket

87,8 %

3 org

3 org

100 %

3 pkt, 4 org, 29 org

3 pkt, 4 org, 29 org

100 %

25 pkm, 176 buku, 33 pkm

25 pkm, 176 buku, 33 pkm

100 %

33 pkm/2 kl, 230 org, 6 pkm

33 pkm/2 kl, 230 org, 6 pkm

100 %

991 org, 101 org, 12 kec, 7 paket

991 org, 101 org, 12 kec, 7 paket

100 %

33 pkm, 3 org, 33 pkm

33 pkm, 3 org, 33 pkm

100 %

Terlaksananya bimtek pengelola keuangan dan perencanaan Terlaksananya pelatihan fungsional tenaga kesehatan, pelatihan ATLS bagi dokter puskesmas serta pelatuhan dan review pedoman pengobatan dasar bagi dokter pkm

Terlaksananya bimbingan teknis SIKDA pada pkm, penyusunan dokumen SIKDA dan sosialisasi PPID Dinkes Terlaksananya penyusunan RKA-JKN pkm, rakor kesehatan daerah tingkat Kab serta monev SP2TP pkm Terlaksananya pelatihan fasilitator penggerak masyarakat desa dalam peningkatan IPM, evaluasi dan monev pembentukan penggeralk masyarakat desa, serta penyediaan media promosi dalam publikasi GEMASIBA Terlaksananya koordinasi JKN di Dinkes, pembayaran tenaga verifikator JKN serta monev JKN

100 %

163,342,000

90.75 %

DAU

95,591,950

95.59 %

PAD+ DAU

700,000,000

650,389,250

92.91 %

DAU+ Pajak Rokok

91,481,500

91,241,300

99.74 %

PAD

1,570,000,0 00

1,242,195, 820

79.12 %

900,000,000

588,259,120

65.36 %

DBHC HT

Tersedianya alkes kegawatdaruratan akibat penyakit jantung dan paru

5 paket

4 paket

80%

585,226,100

97.54 %

DBHC HT

Terlaksananya rehab dan perluasan UGD puskesmas untuk melayani pasien jantung dan paru

2 pkm

2 pkm

100 %

180,000,000

100,000,000

600,000,000

No.

15.3

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9 16.1 0 16.1 1 16.1 2 16.1 3 16.1 4 16.1 5 16.1 6 16.1 7 16.1 8 16.1 9 16.2 0

PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan UGD dan Poli Kesehatan di Puskesmas bagi Penderita Penyakit Jantung dan Paru Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorongan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang kidul Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Condong Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk

Anggaran (Rp.)

Alokasi Biaya Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

Smbr Dana

Uraian

Target

DBHC HT

Terlaksananya perencanaan pembangunan fisik ruangUGD dan poli kesehatan puskesmas di lahan baru bagi penderita penyakit jantung dan paru

1 dokumen

1 dokumen

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

70,000,000

68,710,600

98.16 %

47,974,936, 385

37,565,950 ,809

78.30 %

649,396,875

538,042,865

82.85 %

Kapita si JKN

1,014,301,958

785,340,601

77.43 %

Kapita si JKN

1,358,022,523

1,146,440,9 57

84.42 %

Kapita si JKN

1,957,791,053

1,340,562,8 07

68.47 %

Kapita si JKN

2,044,050,368

1,648,287,4 76

80.64 %

Kapita si JKN

723,775,643

563,658,131

77.88 %

Kapita si JKN

839,263,589

745,191,252

88.79 %

Kapita si JKN

1,312,351,879

1,091,090,4 70

83.14 %

Kapita si JKN

478,295,157

375,694,487

78.55 %

Kapita si JKN

1,940,251,579

1,393,004,4 85

71.80 %

Kapita si JKN

1,430,110,509

1,098,907,4 00

76.84 %

Kapita si JKN

2,313,204,106

1,794,171,3 32

77.56 %

Kapita si JKN

1,383,707,649

1,173,126,7 61

84.78 %

Kapita si JKN

1,064,958,385

991,288,330

93.08 %

Kapita si JKN

1,179,397,596

733,236,140

62.17 %

Kapita si JKN

736,889,030

576,958,580

78.30 %

Kapita si JKN

1,946,554,345

1,512,256,1 69

77.69 %

Kapita si JKN

1,574,677,705

1,494,830,8 95

94.93 %

Kapita si JKN

731,594,641

643,958,298

88.02 %

Kapita si JKN

1,115,386,039

877,140,478

78.64 %

Kapita si JKN

Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas

Realisasi

%

No. 16.2 1 16.2 2 16.2 3 16.2 4 16.2 5 16.2 6 16.2 7 16.2 8 16.2 9 16.3 0 16.3 1 16.3 2 16.3 3

PROGRAM/ KEGIATAN Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Bago Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Kraksaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Krejengan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Pajarakan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Maron Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Suko Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Gending Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Dringu Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Wonomerto Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Lumbang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Tongas Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Curahtulis Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Sumberasih

Anggaran (Rp.)

Alokasi Biaya Realisasi % (Rp.)

Output/Keluaran Smbr Dana

di

657,773,828

549,620,623

83.56 %

Kapita si JKN

di

2,773,006,9 27

2,024,279,6 44

73.00 %

Kapita si JKN

di

2,086,594,8 37

1,562,088,9 27

74.86 %

Kapita si JKN

di

1,349,688,6 40

980,915,637

72.68 %

Kapita si JKN

di

2,613,438,4 13

2,146,414,9 72

82.13 %

Kapita si JKN

di

387,688,522

321,243,916

82.86 %

Kapita si JKN

di

1,994,371,5 57

1,569,133,0 24

78.68 %

Kapita si JKN

di

1,861,969,6 19

1,471,550,0 57

79.03 %

Kapita si JKN

di

1,325,984,4 14

1,103,747,0 17

83.24 %

Kapita si JKN

di

1,810,298,7 09

1,103,329,3 50

60.95 %

Kapita si JKN

di

1,446,067,2 96

1,118,008,5 65

77.31 %

Kapita si JKN

di

1,322,572,2 35

1,156,412,7 43

87.44 %

Kapita si JKN

di

2,551,500,7 59

1,936,018,4 20

75.88 %

Kapita si JKN

Uraian

Target

Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas

Realisasi

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian berikut ini : 1.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% – 100% dan dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.

2.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai <75% dan dikategorikan belum tercapai, yaitu : - Kegiatan Peningkatan deteksi ibu hamil realisasi sebesar 70% dikarenakan sosialisasi mengenai pelacakan ibu hamil K1-K4 oleh kader, babinsa dan bhabinkamtibmas baru dilakukan di tribulan III, sehingga jumlah ibu hamil yang terdeteksi belum memenuhi target yang ditetapkan. - Kegiatan Gerakan sekolah sehat realisasi sebesar 68,34% dikarenakan perencanaan kegiatan untuk pemeriksaan Hb anak sekolah belum maksimal, sehingga belum dapat dilaksanakan. - Kegiatan

Pengembangan

Puskesmas

realisasi

%

sebesar

57,14%

dikarenakan pembayaran gaji dokter umum PTT di Puskesmas Rawat Inap

PLUS dan Standar hanya terealisasi sebanyak 4 orang. - Kegiatan Pengembangan SDM realisasi sebesar 59,26% dikarenakan penyesuaian anggaran kegiatan dari Bimtek peningkatan kapasitas keuangan dan perencanaan. - Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas realisasi sebesar 65,36% dikarenakan ada alat kesehatan puloxymetry yang tidak terealisasi karena penyedia tidak sanggup mengirimkan barang secara tepat waktu. - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran realisasi sebesar 68,47% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas. - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran realisasi sebesar 62,17% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas. - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan realisasi sebesar 73,00% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas. - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan realisasi sebesar 74,86% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas. - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan realisasi sebesar 72,68% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas. Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan belum tercapaianya realisasi anggaran, antara lain: 1.

Melakukan dan menyepakati pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun.

2.

Menyesuaikan usulan anggaran tahun berikutnya dengan perkiraan jumlah ibu hamil resiko tinggi terdeteksi yang ada di Kab.Probolinggo, sehingga lebih efisien.

3.

Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam anggaran tahun [berikutnya.

4.

Mengusulkan penambahan alokasi dokter umum PTT di Puskesmas Rawat Inap PLUS dan Standart untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

5.

Mengefisienkan anggaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dengan menyesuaikan anggaran dari transfer BPJS ke rekening masing-masing puskesmas.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Probolinggo

dalam

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang kesehatan. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan kesehatan yang telah dilakukan. Di masa mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam hal pelaporan kinerja. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008–2013, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2015 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya. Dari seluruh indikator sasaran sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pencapaian kinerja kesehatan selama tahun 2015. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan strategi dan kebijakan untuk penyelesaian masalah pada tahun berikutnya.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama, koordinasi dan elaborasi antara berbagai pihak terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam bentuk: 1. Dukungan

dari

pihak

legislatif

agar

program

dan

sasaran

dinas

dapat

diselenggarakan dengan baik dan terarah 2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, khususnya berkenaan dengan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti : Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes, Poskesdes

dan

pendukungnya.

Rumah

dinas

serta

peralatan

kesehatan

dan

peralatan

3. Perlu diupayakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 4. Antisipasi serta persiapan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana alam secara cepat dan tepat. 5. Kerjasama dengan lintas sektor, LSM, kelompok masyarakat dan institusi non pemerintah lain dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. 6. Peluang dan dukungan anggaran kesehatan di luar APBD Kab. Probolinggo, misalnya melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan swasta di sekitar Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Februari 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

dr.H. SHODIQ TJAHJONO, MMKes Pembina Tingkat Satu NIP. 19640401 198903 1 013