*'l"z
PEMBRINTAH KO]IA PROBOI,INGGO
SEKRETARIAT ]DAERAH KOTA sudllan
Jalan Pangrima
No. 19 Terp. (0335) 421228Fax. 420155
PROBOLINGGO - 67211
Probolinggo, ao Oktober 2A11
Nomor
:
Sifat
: Penting
Lampiran
: 8 (delapan) lembar
Perihal
: Ketentuan tentang Tugas
8121 zyg t4ZS.2Ogt2O1
1
Kepada
Yth. 1. Sdr. Sekretaris DpRD/KpU 2, Sdr, Kepala Badan / Dinas/
Belajar, lzin Belajar,,: Keterangan Belajar dan Keterangan pendidikan
Kantor
/ Bagian
3. Sdr. Camat dan Lurah
di Lingkungan pemerintah Kota Probolinggo di
PROBOLINGGO
SURAT EDARAN
Daram rangka peraksanaan rnstruksi warikota proboringgo Nomor: 188.bs/s/rNsrt42s.o1zt2011 tentang Tugas Berajar, rzin Belajar, Keterangan Berajar dan Keterangan Fendidikan, maka dipandang perru menyampaikan informasi sebagai berikut :
1. TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR Berdasarkan surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : sE/1 grM.pan/sr20o4 tang gar 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Berajar dan rzin Berajar bagi pNS, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : permohonan belajar diajukan paling lambat 6 (enam) butan sejak pNS yang bersangkuian di.t;i;kJiiterima sebagai siswa/mahasiswa darisudah kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS; Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam 2 (dua) \---l tahun
a.
j:t
#6;;"iurang-
b. c' d' e.
terakhirsekurang_kurangnyabernilaibaik; Tidak sedang menjarani hukuman disiprin tingkat
sedang atau berat; sedang menjarani pemberhentian sernentara I'.91 sebagai PNS; pendidikan diraksanakan diruar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempat pendidikan dapat terjangkau; tidak mengganggu-ke6ncaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
t;puh
f.
g, h. .i. j' .k. 2.
biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pNSD yang bersangkutan; pendidikan yang, diikuti menunjang pelaksanaan tugas . pokok PNS yang bersangkutan; kegiatan pendidikan yJng oiiruti diserenggarakan oreh lembaga pendidikan ying terah tera[rlJiiasi atau mempunyai izin penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan; pendidikan yang diikuti bukan merupakan keras pararer atau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh Oari leiiOaga Pendidikan tertentu kecuali diteniukan' lain berdasarkan pgqturanperundang-undanganidan PNS tidak berhak untuk mJnuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
KETERANGAN BELAJAR
Bagi PNS yang ketika diangkat sebagai CpNS, sedang mengikuti atau menjarani pendidikan yang rebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CpNS dapat diterbitkan Keterangan Belajar, dengan ketentuan :
a' ,b' c. d' e. f.
3.
wajib melaporkan pendidikan yang sedang diikuti
dan mengajukan permohonan penerbitan Keteranlan Belajar; pendidikan diraksanakan diruar jam rer;a" Jan- ilaktu pelaksanaan pendiciikan dengalr jarak tempuh tempat pendidikan dapat dijangkau; tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas_tugas kedinasan; biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oreh cpNSD atau PNSD yang bersangkutan; pendidikan yang diikuti diserenggarakan oreh rembaga . pendidikan yang terah terakreditiJi atau r"*prny"i irin penyelengg?raan berdasarkan peraturan p"rundungundangan; dan pendidikan yang diikuti bukan merupakan keras pararer Itau .pg.nyetenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga Pendidikan tertentu kecuali diteniukan' lain berdaiarran peraturan perundang-unda ngan.
KETERANGAN PENDIDIKAN
Bagi PNS yang memiriki pendicrikan rebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar'pengangkatan sebagai cpNS dan pendidikan tersebut diperoreh seberum diangkat sebagai
CPNS dapat diterbitkan Keterangan pendidikan, ketentuan
:
dengan
a.
wajib melaporkan pendidikan yang diperoleh dan mengajukan permohonan penerbitan Keterangan
Pendidikan'
I
b. pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas
pokok Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan; pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. pendidikan yang diperoleh bukan merupakan kelas paralel atau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga Pendidikan tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c.
4.
Mekanisme pengajuan lzin Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan diajukan kepada Walikota Probolinggo melalui Kepala lnstansi PNS yang bersangkutan serta tembusan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo,
dengan dilampiri kelengkapan sebagairnana tertera
pada
lampiran surat edaran ini. 5.
Permohonan izin belajar, keterangan belajar dan keterangan
pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada surat edaran ini tidak dapat disetujui.
Demikian untuk 'menjadikan perhatian,
dan
untuk
disosialisasikan kepada unsur staf di unit kerja masing-masing'
An. WALIKOTA PROBOLINGGO
6>Fq} Madya
25 198410 1 001 Tembusan: Yth, Bapak Walikota Probolinggo (sebagai laporan)
Lampiran Surat Edaran Nomor : 812141425.20312011
Tanggal : c.o Oktober 2011
MEKANISME PENGAJUAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR DAN KETERANGAN PENDIDIKAN
A. PENGAJUAN IZIN BELAJAR 1. Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNSD kepada Walikota
melalui
Kepala SKPD
2.
Kepala SKPD mengusulkan permohonan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
3.
Setiap permohonan Izin Belajar melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan izin belajar dari PNSD; surat pengantar permohonan izin belajar dari Kepala SKPD; uraian tugas jabatan/tugas pokok dari PNSD yang bersangkutan; surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status PNSD telah diterima sebagai siswa atau mahasiswa; surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status akreditasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan; jadual pelajaran kegiatan pembelajaran pendidikan yang f ditandatangani oleh pejabat yang benvenang; copy Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang benarenang; dan Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir.
a, b. c, d. e. . g.
/
h.
B. PENGAJUAN KETEMNGAN
BELAJAR
1.
Permohonan Keterangan Belajar diajukan oleh CPNSD dan PNSD kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
2.
Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepaia Badan Kepegawaian Daerah.
3.
Setiap permohonan Keterangan Belajar nnelampirkan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan penerbitan Keterangan Belajar dari CPNSD atau
a. b. c. d. e. f.
PNSD;
surat pengantar permohonan Keterangan Belajar dari Kepala SKPD; surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status CPNSD atau PNSD masih menjadi siswa atau mahasiswa; surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status akreditasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan; jadual pelajaran kegiatan pembelajaran pendidikan yang pejabat yang berwenang; dan ditandatangani oleh copy SK Pengangkatan sebagai CPNSD dan atau PNSD yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
/
c. PENGAJ UAN KETEMNGAN PENDIDIKAI\
1.
2. 3.
Permohonan Keterangan pendidikan diajukan oreh PNSD kepada Walikota melalui Kepala SKPD. Kepala sKpD mengusurkan permohonan Keterangan pendidikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Permohonan Keterangan pendidikan merampirkan persyaratan
telah dilegarisir oreh pejabat benvenang kecuali persyaratan yang asri, sebagai berikut:
a. b' c' d. e. f. g.
surat permohonan penerbitan Keterangan pendidikan dari pNSD; copy sTTB atau Ijazah yang terah diegarisir-oreh pelabat yang benvenang; copy transkrip nirai akademik yang telah dilegarisir oleh pejabat yang berwenang; copy surat .Tanda Lurus uji kompetensi bagi yang diwajibkan mengikuti uji kompetensi (perguruan Tinggi ylnj nerarreditasi c ke bawah); copy Keputusan Kenaikan pangkat rerakhir dan atau Keputusan
Pengangkatan sebagai pNSD; uraian Tugas Jabatanfr-ugas'pokok dari pNSD yang bersangkutan; surat Keterangan dari Lembaga pendidit
KrPY;g
a Madya 198410 1 001
Lampiran : SUMT EDARAN WALIKOTA PROBOLINGGO t sr,{eE I42s.2o3l2oLL TANGGAL ;2o Oktober 2011
NOMOR
Contoh Surat Permohonan Keteran)an Betajar dari PNS yang bersangkutan Probolinggo, Kepada
:
Perihal : Permohonan Keterangan Yth. Walikota Probolinggo Belajar
diPROBOI,INGGO
Dengan hormat,
Ya6g bertanda tangan di bawah ini
:
Nama
NIP Pangkat
/ Gol. Ruang
labatan Unit Kerja
dengan
.rararit""'l'r
ini
mengajukan permohonan Keterangan Belajar untuk
melanjutkan pendidikan/belajar
di
Jenjang
Progrim/Jurusan dan menYatakan:
1. Sanggup mentaati ketentuan jam kerja; 2. Tidak akan meninggalkan tugas - tugas kedinasan sehari -
hari dan
akan tetap mengutamakan kepentingan dinas;
3. Segala
biaya untuk keperluan pendidikan
/ belajar menjadi beban
sendiri.
Demikian permohonan
kami, atas perhatian
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih'
Hormat Kami Pemohon,
(rtd) Nama NIP
Tembusan
:
Yth, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
dan
Lampiran : SUMT EDARAN WALIKOTA PROBOLINGGO z st,zl lfi /4zs.2Ogl2OLL TANGGAL : ,Doktober 2011
NoMoR
contoh surat permohonan rzin Bblaiar dari pNS yang bersangkutan Probolinggo,
Perihal : Permohonan Izin Belajar
Kepada
Yth.
:
Walikota probolinggo di
PROBOLINGGO
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini
:
Nama
NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
t
ini mengajukan permohonan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan/belajar di Jenjang
dengan.
Fakultas
Universitas/Sekolah
menyatakan:
....L.........
1. Sanggup mentaati ketentuan jam kerja; 2. Tidak akan meninggalkan tuga's - tugas kedinasan sehari akan tetap mengutamakan kepentingan dinas;
3.
segala biaya untuk keperluan pendidikan sendiri.
Demikian permohonan
kami, atas perhatian
Hormat Kami Pemohon,
(rtd) Nama NIP :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
- hari dan
/ belajar menjadi beban
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih,
Tembusan
dan
dan
Lampiran : SURAT EDARAN WALIKOTA PROBOLINGGO NoMoR t 8L2l eDl42s.2O3l2OtL TANGGAL : to Oktober 2011
Contoh Surat Pengantar Permohonan Keterangan BetaJ'ar dari Kepata SKPD KOP DINAS Probolinggo,
Perihal : Permohonan
Keterangan
Kepada
Yth.
Belajar
:
Walikota Probolinggo
diPROBOLINGGO
Berdasarkan surat permohonan Keterangan Belajar
:
Nama
NIP
dengan
ini kami mohon dapat diterbitkan surat
untuk melanjutkan pendidikan
:::::::*:::::.
keterangan belajar
di jenjang ,...,,....... / Fakurtas "" Universitas belajar
Sebagai bahan peftimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan sebagai mahasiswa/ siswa, status akreditasi dan ijin penyelenggaraan; ladual pelajaran / kegiatan pembelajaran pendidikan; Copy SK Pengangkatan sebagai CPNS;
1. 2. 3,
Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Ttd stempel NAMA
Pangkat
Tembusan
:
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
Lampiran : SUMT EDAMN WALIKOTA PROBOLINGGO NoMoR : Bl,2ll79l42s.2o3l2o1-1TANGGAL :lp Oktober 2011
contoh surat permohonan Keterangan pendidikan dari pNS yang bersangkutan Probolinggo,
Perihal : Permohonan
Kepada:
Keterangan yth. walikota probolinggo
Pendidikan di
PRQBOLINGGO
Dengan hormat, Yang beftanda tangan di bawah ini
:
Nama
Unit
Kerja
:
......,
dengan ini mengajukan permohonan Keterangan pendidikan atas pendidikan jenjang ,!..r,,,,,,,.,..... Program Aurusan ...,,,....,.!,..
Fakultas Universitas
dan menyatakan
:
1. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, apabila formasi dan
relevansi
ijazah tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi;
2.
Bersedia menerima sanksi apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa dalam proses belajar mengajar yang kami tempuh maupun gelar akademik/sebutan profesi yang kami peroleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah/norma akademik.
Demikian permohonan
kami, atas perhatian
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.
Hormat Kami Pemohon,
^
Nama NIP
Tembusan
:
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daprah Kota Probolinggo
dan
Lampiran : SUMT EDARAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NoMoR
BLzp\ l4zs.203l20t
TANGGAL =:@Oktober20lt
L
Contoh Surat Pengantar Permohonan Keterangan Pendidikan dari Kepala SKPD KOP DINAS Probolinggo,
Perihal : Permohonan
Kepada
:
Keterangan yth. warikota probolinggo
Pendidikan
diPROBOLINGGO
Berdasarkan permohonan Keterangan pendidikan, bahwa pNS Nama
:
.r...r.....r...::r...rrr..r.r.!r!....rr.r!..rrrr
NIP Pangkat
labatan
/
Gol. Ruang
aaatta..a.t, aalaaaaatatattaartaaartaattaaataa!ataarrraattaaaaatrtaaattat
telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus jenjang ,..,,!,.
:::::::f:lilll ::::::'t;;,!iHl1]
-::
::
li::.
::iverstas
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dapat diterbitkan surat Keterangan Pendidikan atas PNS yang bersangkutan.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Copy STTB atau Ijazah; 2. Copy transkrip nilai akademik; 3. Copy Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (bagi yang diwajibkan mengikuti uji konpetensi); 4. Copy Keputusan Kenaikan pangkat Terakhir dan atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNSD; 5. Uraian Tugas Pokok ; 6. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan tentang status akreditasi dan ijin peneyelenggaraan.
Demikian atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah Ttd stempel NAMA
Pangkat
Tembusan
:
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
NIP
qIALII(OTA PROBO]LINGGO SALJITAN
PERATURAI{ UIALIKOTA PITOBOLIilGGO ITOMOR 24
TAIIU$ 2O''I
TENTAIYG
PE!IGAr(IA!I IJAZAH.' PENcar{TuMAil *ELIIR ar.oDEMrK DaN sEBurArv PROFESI, UJIA}I KEITAII(AII PAI{GI{AT PEITYESUAIAil IJAZITH
DAIT KETTAII(AIT PANGI(AT PETTYESUAIAN
IJAZAII
BAGI PEGA TAI }IEGERI SIPIL DAERAII DENGAIT RAHITAT TUHAN YANG I!{AIIA ESA
qTALIKOTA PROBO LXNcco,
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen kepegawaian yang terencana, terukur dan tertib administrasi serta sebagai upaya meningkatkan sta'dar kompetensi pegawai Negeri sipit Daerah Kota probolinggo, perru mengatur ketenhran pengakuan ljazah, Pencantuman Gerar Akademik dan sebuta' profesi, ujian Kenaikan Pangkat penyesuai an rjazah dan Kenaikan pangkat Penyesuaian rjaz.ah Bagr pegawai Negeri sipil Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Walikota.
: 1' undang-undang Nomor LT Tahun 19so
2.
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kec' dalam Lingkungarr Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 19SO); undang-undang Nomor B Tahun L9T4 tentaag pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor SS, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana terah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun lggg (*mbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g9O);
3'
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2oo3 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2003 Nomor 7g, Tarnbahan *mbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a3O
4'
M ::l
l
l.);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2'o4tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kari diubah,
terak'ir dengan undang-Undang Nomor L2 Tahun
200g
tentang perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 02 Tahun 2oo4 (Lembara. Negara Republik Indonesia ,fa'un 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor aga4); 5' undang-undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Ta.Lun 2OLL Nomor g2, Tarnbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S2S4); 6' Peraturan pemerintah Nomor g7 Tahun 2000 tentang Forrnasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor Ig4, Tambahan kmbaran
Negara
Repubrik Indonesia Nomor 401s) sebagaima'a telah diubah
dengan peraturan pemerintah Nomor (*mbaran Negara Repubrik Indonesia
7
'
54 Tahun
2oo3
Tahun 2o0g Nomor 122, Tambahan *mbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor ag*2);
Peraturan pemerintah Nomor gg Tahrrn 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil (Lembaral Negara Republik Ind'onesia Tahun 2o0o Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OlTl, sebagaimana terah diubah denga' pefaturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2092 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8'
Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 20oo tentang Pendidikan dan peratihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (*mbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oooNomor 19g, Tambahan kmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor aolg);
9' Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2003
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil (*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ls, Tambaha'Lembara'Negara Republik Indonesia Nomor 4265), sebagaimana telah diubah dengan Peratura' pemerintah Nomor 63 Tatr.un 2oog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164); 10' Peraturan presiden Nomor 1 Tahr:n 2oor tentang pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan perattrran perundangundangarr;
ll'Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2OO2 tentqng Ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2oo0 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri sip' sebagaimana tere*r diubah dengan pemerintah Peratural Nomor 12 Tahr:n 2OO2; 12.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor gO Tahr:n 2AO7 tanggar 27 Agustus 2007 pedomarr
tenta'g
Peia-ksanaan pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil.
IIIEMUTUSI(AN Menetapkan
:
PERATURAIV WALIKOTA TENTAT{G PENGAIil'AT{ WAZA,., PENCAITTT'IVIAN GEIJTR AI{ADEMIK DAI{ SEBUTAH PROtr'ESI, UJIAil ITENAII{AI{ PANGI(AT PEITYESUAIAI{ :f,TAZA]f DAIY ICD!{AII(AN PAT{GI(AT PEIIYDSUAIAIII wA%,H BAGI PEGAWAI NPGERI SIPIL DAERAII BAB
I
KETENTUAII UMUM Pasal Dalana Peraturan ini yang dimaksud dengan
1 :
1.
Daerah adalah Kota probolinggo;
2' 3. 4'
Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota probolinggo; Walikota adalah Walikota probolinggo; Pejabat Berwenang aclalah pejabat di Lingkungan pemerintah Kota probolinggo yang diberi delegasi wewenang.leh walikota untuk melaksanakan kegiata' dan atau menetapkan keputusa'atau surat lainnya di bidarrg kepegawaian;
r
Kerja Perangkat
Daerah vang selanjutrrya disingkat l** //u ::-:i SKPD' adalah Kepala satuan Kerja
Kepala Perangkat Daerah di lingkunga' pemerintah
Kota Probolinggo; 6. calon Pegawai Negeri
sipil /
pegawai Negeri ,sipil yang selanjutnya disingkat CPNS/PNS adalah CpNs/pNS Daerah probolinggo; Kota 7. Lembaga Pendidikan Tertentu adalah lembaga pendidikan
8'
9'
yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan atau tela]. teral
1o' Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaika:: pangkat pilihan yang
diberikan kepada PNsD-ya4g memperoleh surat Tanda Tamat Belajar/rjazah dari lembaga pendidikan tertentu dan telah memenuhi syarat kenaikan pangkat
penyesuaian Ijazah;
11' Formasi PNSD yang selanjutnya disebut formasi adalah pangkat PNSD yang diperlukan oleh Pemerintah
jumlah dan susunan Daerah untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi dalam satual kerja perangkat daerah unhrk jangka walrhr tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; 12'
uji Kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan r.*Sk mengqii dan mengetahui kompetensi PNSD yang telah lulus pend.id.ikan sesuai dengan latar belakang pendidika' atau surat randa Tamat Berajar/rjazah yang dimiliki dengan
kebutuhan kompetensi da-lam pelaksaraan turgas kedinasan yang dilaksanakan; 13' Layanan Administrasi Kepegawaial adalah pelayanan yang diberikan kepada PNSD karena adanya peningkatan pendid"ikan seperti pemberian .keterangan bel4jar' keterangan pendidikal, ujial kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah; 14' Gelar Akademik ad'alah gelar yang diberikan kepada lulusan pergurLlan tinggi yang menyelenggaraan pendidikan akademik; 15' sebutan Profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pend.id.ikan frofesionar.
42
BAB
II
TUEXSUO
DAII TUJUAN pasal 2
Peraturan walikota ini dimaksudka'untuk mengatr:r dan memberikan kepastiari proses administrasi dalam pemberian keterangan beiqjar, izin belaja;, keterangan pendidika'' pengakuan ijazah, pencantdman gerar akademik d.a' sebutan profesi, ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah bagi pNSD.
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan warikota ini adalah untuk menciptakan sta:edarisasi kompetensi pNSD cian mewujudkan tata kerola manajemen kepegawaian
yang terencana' terukur serta tertib administrasi di lingkungan pemerintah Daerah. BAB
III
PElIcArfitAt{ rJ Az,o' pENcAtrrIrMAN GELaR Ar(ADEII'K DAIT SEBUTAII PROFESI
Pasal 4 (1) PNSD yang telah menyelesai\an pendidikan serta memperoleh surat Tanda Tamat Belajar ria"ah
/
diberikan pengakuan iiaz,,hdapat menggunakan Gelar Akademik da' sebutan profesi sesuai ketentuan perature'r perundang_rrndangan; (2) Pengakuan riazah, Pencantuma' gelar akademik dan sebutan profesi pada dokumen kedinasan diiarrukan pada saat periode kenaikan pangkat pegawai, dengan ketentuan pangkat atau gr:longan ruang serendah-rendahnya diusurkan adalah untuk :
a'
Pengatur M'd'a (u/a) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan Diploma I / yangsetara;
b'
Pengatur Muda Tk' I (II/b) bagi pencantuman sebutan profesional l'rusan f)iploma II / yangsetara;
c' Pengatur (II/c) bagi pencantuman yang setara;
d'
'LTA/
sebuta:r profesionar rurusan Dipioma
III /
Penata Muda (iu/a) bagi pencantuman gelar akademik rurusan sarjana Diploma Iy / yangsetara;
/
e'
Penata Muda Tk' I (ul/b) bagr pencaatuman gelar akademik rurusan Magister / yutgsetara; dan
f'
Penata 0II/c) bagi pencanh-rman gelar akademik rr:lusan Dorrtor
/
ytgsetara.
,r
6) PNSD yang tidak memenuhi ketentua' sebagaima'a dimaksud pada ayat (l) dan'ayat (2) tidak dapat menggunakan Gelar Akademik dan sebutan profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah surat resmi pemerintah serta tidak mendapat layanan adrninistrasi kepegawaian. pasal S (1)
selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud d.alam pasal 4 Pengalruan ria:ah, Pencantuman Gelar Akademik dan sebutan profesi halas memenuhi syarat sebagai berikut: a' bagi Pendidika' sarjana, Diploma IV at^u yang sed.erajat wajib
Mempunyai standar Nilai Akadernik sekurang kurangnya memuaskan (IpK 2,oo _ 2,Ts) dari le"qbaga pendidikan yang terarcreditasi B keatas atau sekurang kura'gnya sangat memuaskan (IpK 2,76 3,oo) dari iembaga pendidikan -
yang teralcreditasi C kebawah; dan b. bad penaiaikan Dokter, Apoteker, fufagrster (S2), Spesialis I atau ya'g sederajat wqiib Mempunyai standar Nilai Akademik sekurang kurangnya memuaska' (IPK 2,75 - 3,40; dari lembaga pendidikan yang terakreditasi B keatas atau sekurang k'rangnya sangat memuaskan (IpK 3,41 - 3,7o) dari rembaga pendidikan yang teralrreditasi C kebawah. (2) PNSD yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau lernbaga pendidikan yang diikuii behim teratcreditasi, untuk mend.apat Pengakuan liaaa}., Pencantuman Gelar Akad.emik dan Sebutan profesi wajib lulus uji kornpetensi.. o
6
BAB TV UJIATI KTIIAIKAN PAIIGI(AT PENSESUAIAil IJAZ/$!T DAT{ I{TI{AII(AII PAITGIIAT PENSESUAIAil IJAZATI I
, '
Bagian Kesatu Ujian Kenaitmn pangkat penyesuaian Ijazah pasal 6 {1) PNS: yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan pangkat/golongan
ruang pangkat/golongan ruang arval dari pendidikan tersebut, dapat mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Prnye-suai an rjazah d.isesuaikan dengaa kebuhrhan forrnasi; masih_
diblYh
(2J ujiarr Kenaikan Pangkat Penyesuaianrjazah sebagaimana dimaksud. pada ayat dapat diikuti {1} dengan ketentuan memenuhi syarat umum : a' memiliki Keterangan Pendidikan atau Keterangan Belqiar atau Izin Belajar;
,f
b. nremiliki
c'
STTB
/
Ijaz.ah; dan
setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (sahr) tahrrn terat
selain harus memenuhi ketenruan dimaksud d.alam pasal 6, peserta ujian Kenaika'Pangkat Penyesuaian"J;il"r. Ijazah hanrs memenuhi persyaratan khusus : 1' memenuhi syarat Kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut : a' ujia' Kenaikan Pangkat Penyesuaia' Ijerzah setingkat sMp atau seder4iat paling rendah berpangkat Juru Mud,a, Gorongan Ruang r/a daxtsekura'g_ kurangnya telatr 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut; b' ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ljaz,ah setingkat sMA, Diploma I atau sederajat paring rendah berpangkat Juru, Golongan Ruang r/c dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun daiam pangkat tersebut; c' l4iian Kenaikan Pangkat Penyesuaian liazallsetingkat sGpLB, Diploma II atau sederqiat paring rendah berpangkat pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; d' ujian Kena*ain pangkat penyesuaian rjaz,,h setingkat sarjana Mud.a, Diploma III atau sederajat paring rendah berpangkat pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang . II/b; ,
e' ujian Kenaikan
pangkat penyesuaian
ljalh setingkat sarjana, Diploma IV atau seder4iat paring rendah berpangkat plngafur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun daram pa'gkat tersebut;
f' ujia'
Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah setingkat Dokter, Apoteker, Magister, spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat penata
Golongan Ruang III/a dan sekura'g-kurangnya telah pangkat tersebut; dari
Muda,
2 (dua) tahun dalam
g' ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah setingkat Dolitor (s3), spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang IIIlb dan sekurang-kurangnya tetah 2 (dua)
tersebut. 2.
oorr;;.*
pangkat
diangkat daram jabatan atau diberi tugas ya,,g memerrukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengaa riazahyang diperoreh, dengan ketenfuan sebagai
berikut:
a'
pendidikan y€ulg dim'iki termasuk pendidikan sebagai syarat jabatan dan syarat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau
,P
b' memqnuhi standar
kesesuaian T\rgas alau Jabatan dengag pengetatruan atau Keatrlian, yang diuk'r dari tingkat kesesuaian uraian tugas yang didasarka' pada ketentua'yang berlaku tenta'g uraian tugas pokok dan fungsi dengan Pengetahuan atau Keahlian yang didasarkan pada Transkrip Nilai Akademik yang memuat tentang 'bidang studi/mata
kulialr/mata
pelajaran. o
,
Pasal 8
(1) setiap Peserta ujia' Kenaikan pangkat penyesuaian ljazah melampirkan
persyaratan yang teiah dilegalisir oleh pejabat berwenang kecuali persyaratan asli, sebagai berikut:
a'
copy Keterangan Pendidikan atau Keterangan Belqiar atau lzin Belajar; copy STTB / Ijazah
b. c. copy Transkrip Nilai Akademik; d. copy SK Kenaikan pangkat Terakhir; e. eopy DP-3 Terakhir; dan
f.
surat Keterangan Uraian T\.rgas atau Jabatan.
(2) Ketentua' pelaksanaan
ujian Kenaikan pangkat penyesuaian
berdasarkan pada peratura4 perundang_undangan.
rjazah
Bagian ![edua KenaiLan pangkat penyesuaiaa Ijazah Paeal 9 PNSD yang telah lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat d.iberikan Kenaikan Pangkat penyesuai an ljaz;dt apabila :
a' pendirlikan yang dimiliki sesuai dengan kebutuha4 formasi dan tugas
pokok
PNSD pada SKPD yang bersangkutan; dan
b'
memenuhi.persyaratan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.
BAB V
KETENTUAN PENEr,irrEIr
Pasal 10 Dengan ditetapkannya peraturan ini maka : 1' PNSD yang telah rnemperoleh Izin Belajar sebelum diberlakukannya perahrra' Walikota ini dinyatakan tetap berlaku;
8/) (-
2.
PNSD y?ng sedans rrrenrilar+i .^^_ ,.,.r
lebih tinggi dan ridak berqir,r dapat memliki izin ryar sepanjan,g tnemenuhi ketentuan dipersy",rratkal kecuali yang persyaratan kep,rngkatan; , ,, PNSD ya,'g memiliki penclidikan rebih tin.g,gi yang diperoreh sesrrdah) diangkat cPNs dan tidak meniliki izin belajar atau keteia'gan Berqjar dapat diberikan Keterangan pendidikan seoa'j an g rnemenuhi kete:rtuan yang dipersyaratkan; Ketenturp sebagainrlna oimaksud pada ayat (21dan ayat (3) berlaku dalam waktu 6 (enam) buian.
ofiffi"*t ffiT-"'
?
4.
,\
BAB
\II
KETENTUA.}I PEiVUTUP
Pasai 11 Perar'ura'warikota ini rrglai berraku parda hngg.-rl diund.angkan Agar setiap orang mengetahuin;ra, memeiintaJrka' pengundangan peraturan vralikolr ini dengan penempata'nya oaram Berit'Daerarr Kota. proboringgo.
Ditetapkan rli probolinggo pada Lmggat t0 Oldob#
ti,.;
2oII
WALIKOTA PROBOLINGGO,
u
H.
Diundangkan di probolinggo pada tanggal 10 Ot
Zot
t{.
Ttd, BUCHOzu
f
SBKRETARIS DAERAH KOT,S. PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. JOHNy HARyANTO. M.Si pembina Ukrma Madva NIP. 1957042s rge+r0l rjor
B'zulh
DA.BRA]'I KOTA PROROLINGGO TAHUN 2O11 NOMOR 24
uai der:gan aslinya HUIiUM, a SEKI(ETA
Tingkat I
8r7 I992A3
1 016
9/)
r"
