PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 562682, 515865 Fax. 520332 Email : [email protected]: HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [email protected] WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR. 48 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAAKARTA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

: 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

8.

Peraturan Dearah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KESATU

: Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta

KEDUA

Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari : 1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta ini.

KETIGA

KEEMPAT

KEEMPAT

: Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta ini. : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI Tembusan : Yth . 1. Walikota Kota Yogyakarta sebagai Laporan; 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY; 3. Inspektur Kota Yogyakarta; 4. PPID Kota Yogyakarata; 5. PPID Pembantu Kota Yogyakarta

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 48 /SEKDA/2014 TANGGAL : 2 September 2014

No

JENIS INFORMASI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SKPD/UNIT BENTUK INFO WAJIB WAJIB WAJIB KERJA YG TERSEDIA DIUMUMKAN DIUMUMKAN DISEDIAKAN PENGAMPU SECARA SERTA MERTA SETIAP SAAT BERKALA

Informasi tentang Profil Badan Publik yang wajib diumumkan secara serta berkala 1

Kedudukan domisili beserta alamat lengkap

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2

Ruang lingkup kegiatan

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3

Visi dan Misi

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

4

Maksud dan tujuan

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

5

Fungsi dan tugas

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

6

Struktur organisasi

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

7

Gambaran umum setiap satuan kerja

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

8

Profil singkat pejabat struktural a. nama;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

b. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

c. alamat unit/satuan kerja pejabat;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

d. laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

e. latar belakang pendidikan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

f. penghargaan yang pernah diterima

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik 9

Nama program dan kegiatan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

10

Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

11

Target dan/atau capaian program serta kegiatan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

12

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

13

Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya. 14

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan 15

Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hakhak masyarakat;

SKPD/UK Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

1. Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

4. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

5. Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

6. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

7. Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya.

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hakhak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Ansuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak atau petani di suatu daerah. 16

Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi

17

18

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi: 1. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendididikan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

4. Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

5. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

6. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima.

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

1. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Efisiensi dana yang dicapai;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:

3. Dukungan SDM dan anggaran untuk

mencapai

target

tertentu dalam kurun waktu satu tahun kedepan;

19

20

21

4. Laporan seluruh program dan kegiatan yg telah dijalankan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

5. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

6. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

7. Data statitik tentang kegiatan bila ada

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Neraca;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

4. Daftar aset dan investasi.

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

1. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3. Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

4. Alasan penolakan informasi

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurangkurangnya terdiri atas:

Informasi

tentang

peraturan

dan/atau

keputusan

yang

mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

2. Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan;

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

3. Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

Pemkot Yk

Tertulis

Berkala

-

-

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 26

Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau bendabenda angkasa;

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

27

Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

28

Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

29

Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

30

Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

31

Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pemkot Yk

Tertulis

-

Serta merta

-

Jenis Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 32

Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

33

Masukan-masukan dari berbagai keputusan atau kebijakan tersebut

peraturan,

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

34

Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

35

Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

36

Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

37

Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

38

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 PP 61 Tahun 2010 tentang UU No 14 tahun 2008 ttg KIP;

Pemkot Yk

Tertulis

-

-

Setiap saat

pihak

atas

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 48 /SEKDA/2014 TANGGAL : 2 September 2014 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KONSEKUENSI

  NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA

MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP

1

3

4

5

6

7

1.

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

-Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP

 

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga

- Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 ttg KIP

 

a. Data Pribadi pelamar umum pegawai

- UU No. 8 tahun 1974 ttg Pokokpokok Kepegawaian jo. UU. No. 43 tahun 1999

- Selama proses rekruitmen pegawai

- Mengungkap data pribadi - Menjaga privasi pelamar yang bersifat - Melindungi dari rahasia penyalahgunaan data infromasi yang bersangkutan

 

b. Biodata Pegawai

- UU No. 8 tahun 1974 ttg Pokokpokok Kepegawaian jo. UU. No. 43 tahun 1999

- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

- Mengungkap data pribadi - Menjaga privasi pelamar yang bersifat - Melindungi dari rahasia penyalahgunaan data infromasi yang bersangkutan

 

2. Riwayat, kondisi dan - Pasal 17 huruf h angka 2 UU perawatan, pengobatan kesehatan no.14 Tahun 2008 ttg KIP fisik, dan psikis seseorang

 

a. Data rekam medis pasien rumah sakit/poliklinik

- Hingga pasien meninggal dunia

- Mengungkap data pribadidaftar informasi

- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan

- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

- UU No. 39 Tahun 1999 ttg Hak - Apabila mendapat persetujuan Asasi Manusia yang bersangkutan - PP No. 26 Th. 1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS -Permenkes No. 269/mankes/PER/III/2008 ttg Rekam Medis - Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 12 tahun 2010 ttg Penanggulangan HIV dan AIDS

publik pasien yang bersifat rahasia

- Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi

 

b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai

- PP No. 26 tahun 1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS

- Selama menjadi pegawai - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi yang pasien yang bersifat rahasia bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi

 

c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling

- Peratturan Ka. BKN No. 11 - Selama menjadi pegawai Tahun 2008 ttg Pedoman Penilaian - Apabila mendapat persetujuan Kompetensi PNS Jabatan yang bersangkutan Struktural

- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi yang pasien yang bersifat rahasia bersifat rahasia

 

d. Hasil Pengukuran Kompetensi - Peratturan Ka. BKN No. 11 - Selama menjadi pegawai Pegawai Tahun 2008 ttg Pedoman Penilaian Kompetensi PNS

 

3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan Rekening bank seseorang

 

a. Laporan Keuangan yang belum - Kepmendagri ttg transparansi diaudit Pengelolaan keuangan daerah

- Sampai audit selesai

- Belum terjaminnya kebenaran informasi

- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos

 

b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai

- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE Pasal 1 angka 6

- Selama kode masih digunakan

- Penyalahgunaan oleh pihak lain

- Menjaga keamanan rekening Bank

 

4. Hasil-hasil Evaluasi

- Pasal 17 huruf h angka 4 UU

- Mengungkap data pribadi - Menjaga suasana konusif di pasien yang bersifat rahasia lingkungan kerja

- Pasal 17 huruf h angka 3 UU no.14 Tahun 2008 ttg KIP

sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

no.14 Tahun 2008 ttg KIP

 

a. Daftar nilai DP3 Pegawai

- PP 10 Th 1979 ttg Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6

- Selama 3 periode penilaian

- Mengungkap data pribadi - Melindungi data pribadi PNS PNS yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia

 

b. Data usulan pemindahan, - PP No. 9 Th. 2003 ttg Wewenang - Sampai diterbitkannnya SK pengangkatan dan pemberhentian Pengangkatan, Pemindahan, dan PNS dari jabatan fungsional Pemberhentian pegawai tertentu dan fungsional umum

- Akan menghambat proses - Menjaga suasana kondusif di pemindahan dan lingkungan kerja pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

 

c. Data usulan Pemindahan dan - PP nomor 13 Th 2002 ttg Pengangkatan PNS dalam jabatan Pengangkatan PNS dalam Jabatan structural Struktural

- Akan menghambat proses - Menjaga suasana kondusif di pemindahan dan lingkungan kerja pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

2

Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial

3

Rincian Harga perkiraan Sendiri - Perpres No. 54 tahun 2010 ttg (HPS) Pengadaan Barang dan Pengadaan barang dan jasa pasal Jasa 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa

4

Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

5

Kode Akses elektronik aplikasi

- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah

- Peraturan Gubernur DIY No. 30  - Hingga proses surat tersebut Tahun 2011 ttg Tata Naskah Dinas  selesai  di Prov. DIY, Permendagri Nomor  54 Tahun 2009 tentang Tata  Naskah Dinas di Lingkungan  Pemerintah Daerah

­ Menghambat kebijakan  Pimpinan,  ­ Merugikan keamanan,  keselamatan, kerugian  Negara dan disintegrasi  bangsa 

­ Menjaga suasana kondusif di  lingkungan kerja’  ­ Menjaga keamanan,  keselamatan, kerugian Negara  dan disintegrasi bangsa

- Selama proses pengadaan barang/jasa

- Menimbulkan penilaian yang tidak objektif

- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

- Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa

- Selama proses pengadaan barang/jasa

- Muncul persaingan tidak sehat

- Dapat menjaga objektivitas penilaian

- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE

- Selama kode masih digunakan

- Penyalahgunaan oleh

- Menjaga keamanan data yang

Pasal 1 angka 6

pihak lain

bersifat rahasia

- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku

- Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

6

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang

- Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun - Sesuai peraturan perundang2009 ttg KIP undangan yang berlaku

7 

Data Pasien HIV/AIDS 

Perda Provinsi DIY No.2 Tahun  Apabila mendapat persetujuan dari  Mengungkap data pribadi  - Melindungi data pribadi pasien  2010 tentang Penanggulangan HIV  yang bersangkutan  pasien yang bersifat rahasia  yang bersifat rahasia  dan AIDS  - Melindungi penderita dari  tindakan diskriminatif dan  stigmatisasi

8 

Dokumen kependudukan yang  meliputi :  a. Biodata Penduduk  b. KK  c. KTP  d. Surat Keterangan  Kependudukan  e. Akta Pencatatan Sipil 

- UU .23/2006 tentang  Adminitrasi  Selama yang bersangkutan masih  Kependudukan pasal 79 dan 84;  hidup  - Perda Kota Yogyakarta No.8/2012  tentang penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan;  - Perwal  Kota Yogyakarta  No.90/2012 tentang petunjuk  pelaksanaan 

Mengungkap data pribadi  yang bersifat rahasia 

- Menjaga privasi  - Melindungi dari  penyalahgunaan data/informasi  ybs

9 

Besaran Pajak dan Wajib Pajak 

Perda Nomor 1 Tahun 2011  tentang Pajak Daerah 

- Selama menjadi Wajib Pajak;  - Apabila mendapat persetujuan  Wajib Pajak  - Diperlukan untuk kepentingan  Pengadilan 

Mengetahui rahasia  Perusahaan yang  bersangkutan 

Menjaga privasi Perusahaan

10 

Data identitas pelapor kejadian  tidak baik 

Perda Kota Yogyakarta No.10  Tahun 2008,  Perwal Kota  Yogyakarta No. 88 Tahun 2008 

Tidak terbatas 

Terjadinya konflik dalam  masyarakat 

Keamanan pelapor terlindungi

11 

Berita Acara Pemeriksaan  Penerbitan Angka Importir 

Permendag RI. No.27/M­ DAG/PER/5/2012, Tentang  Ketentuan Angka Pengenal  Importir 

Selama yang bersangkutan menjadi  Merugikan yang  Menjaga Rahasia yang  Importir  bersangktan karena  bersangkutan merupakan Rahasia Negara 

12 

Hasil Putusan Badan Sengketa  Konsumen (BPSK) 

SOP BPSK 

Tidak terbatas 

Akan mempengaruhi  Menjaga hubungan baik bagi  image kedua belah pihak ,  keduanya  

baik pelaku usaha maupun  konsumen   13 

Pengumuman, Penutupan dan  Hingga dilaksanakan oleh Menteri  Penyalahgunaan  data oleh  Menjaga suasana kondusif pada   - Pasal 40­47 &57, UU No.  Pencabutan Status Daerah Wabah  18/2009 tentang Peternakan dan  pihak lain  wilayan yang terserang wabah  Zoonosa  zoonoza. Kesehatan Hewan.   - Pasal 3,4 & 10, UUNo. 4/1984  tentang Wabah Penyakit  Menular.  - PP No. 4 Tahun 1991 tentang   Penanggulangan Wabah  Penyakit 

14 

Usulan Besaran UMK dari  Dewan Pengupahan Kota 

- UU No. 13/2003 tentang   Ketenagakerjaan;  - Kepres No.107/2004 tentang  Dewan Pengupahan 

Sampai dikeluarkan Rekomendasi  UMK dari Walikota ke Gubernur 

Dapat menimbulkan Demo,  Menjaga suasana Hubungan  unjuk rasa/gejolah  Industrial yang kondusif

15 

Mediasi perselisihan Hubungan  Industrial 

UU No.2/2002 tentang   Penyelesaian Perselisihaan  Hubungan Industrial 

Selama proses mediasi 

Dapat mengungkap data  Menjaga suasana Hubungan  para pihak yang berselisih  Industrian yang kondusif yang bersifat rahasia 

16 

Proses Evaluasi Andalalin 

PP.No.32/2011, tentang  Selama proses Evaluasi  Manajemen dan Rekayaasa,  Analisis Dampak serta Manajemen  Kabutuhan Lalulintas 

Mengungkap data  Perusahaan (Pemrakarsa)  yang bersifat rahasia 

Menjaga/melindungi data/  informasi dari penyalahgunaan   oleh pihak lain dan menjaga  suasana kondusif  lingkungankerja.

17 

Hasil Evaluasi Kajian Andalin 

PP.No.32 Tahun 2011 tentang  Apabila ada persetujuan  Manajemen dan Rekayasa, Analisis  pemrakarsa  Dampak serta Manajemen  Kebutuhan Lalulintas 

Mengungkap data  perusahaan (Pemrakarsa)  yang bersifat raaahasia 

Menjaga privasi, melindungi dari  penyelahgunaan data/informasi  oleh pihak lain serta menjaga  suasana kondusif di lingkungan  kerja

18 

Nama, Alamat Wajib Uji 

Perda No.16 Tahun 2009 tentang  Pengujian Kendaraan Bermotor;  Perda No.05 Tahun 2013 tentang  Jasa Umum 

Mengungkap data Wajib  Uji yang  bersifat rahasia 

Melindungi data Wajib Uji dari  penyalahgunaan oleh pihak lain

Sesuai masa berlaku masa uji  kendaraan 

19 

Data identitas pemilik kendaraan  Peraturan Walikota Yogyakarta  tidak bermotor (KTB)  No.25 Tahun 2010 

Selama KTB masih beroperasi 

Penyalahgunaan oleh pihak  Melindungi dari penyalahgunaan  lain  data/informasi oleh pihak lain    

20 

Hasil studi audit menara  telekomunikasi di wilayah Kota  Yogyakarta 

UU No.36 Tahun 2009 tentang  Telekomunikasi 

Sampai hasil studi tersebut selesai  diverifikasi oleh instansi terkit 

Dapat menimbulkan bias  informasi 

21 

Identitas tersangka pelanggaran  lalulintas angkutan Jalan 

KUHAP 

Sampai ada vonis yang sudah  Dapat menganggu proses  mempunyai kekuatan hukum yang  hukum  tetap 

22 

Dokumen Perizinan 

Perwal Nomor 11 Tahun 2011  ­ Selama izin masih dipergunakan  tentang penyelenggaraan perizinan  ­ Apabila mendapat persetujuan  pada pemerintah Kota Yogyakarta  dari pemegang izin  ­ Apabila perlukan untuk  kepentingan pemeriksaan yang  berwenang 

Mengungkapkan data  pribadi pemegang izin 

Menjaga privasi dari pemegang  izin

23 

Pengaduan 

­ Perda SOTAKER  ­ Perwal Rintug  ­ Perwal 11/2011 tentang  penyelenggaraan perizinan pada  pemerintah Kota Yogyakarta 

Mengungkapkan data  pribadi pihak lain yang  melakukan pengaduan 

Menjaga suasana kondusif selama  proses izin berlangsung

24 

Izin Perceraian PNS 

UU No. 8/1974 ttg Perkawinan SE  Proses perizinan sampai dengan  Walikota No. 472/016/SE/2010 ttg  penjatuhan keputusan  Izin Perkawinan/Perceraian PNS 

Pihak luar campur tangan 

Kelancaran proses perceraian

25 

SPJ, SPM, SPP, SP2D 

UU No. 17 Th 2003 ttg Keuangan  Masa pelaksanaan pekerjaan  Negara, UU No. 1 Th 2004 ttg  Perbendaharaan Negara 

Mengungkap data  ketidakwajaraan 

Menjaga kerahasiaan  pembelanjaan

26 

KTP  KK  Sertifikat Tanah 

Pasal 64 ayat 3 UU no 23 Th 2006  Selama masih berlaku 

Mengungkap data pribadi 

­ Menjaga privasi  ­ Melindungi dari    penyalahgunaan data

daftar informasi publik 

 

27 

Keputusan Pengadilan baik    TUN/Perdata yang berkaitan  dengan permasalahan Pemerintah 

Selama proses pengaduan selesai 

 

Melindungi penyalahgunaan  informasi Perlindungan oknum

Kota Yogyakarta.  28 

Berkas­berkas perkara hukum    yang melibatkan Pemerintah Kota  Yogyakarta. 

 

 

 

29 

Dokumen Usulan PPK ­ BLUD 

Pemendagri No. 61 Tahun 2007 

Selama SKPD/ unit kerja menjadi  PPK ­ BLUD 

Menimbulkan penilaian  yang tidak obyektif 

Dapat menjaga obyektifitas  penilaian

30 

Rencana Stategi Bisnis (RSB) 

Pasal 17 huruh b UU No. 14 tahun  Selama RSB masih digunakan   2008 tentang KIP 

31 

Data Aplikasi MDK  UU 52 Th. 2009  (Pemutakhiran Data Keluarga) by  name by address 

Yang bersangkutan meninggal  dunia 

Penyalahgunaan oleh  pihak­pihak yang tidak  berkepentingan 

Melindungi data pribadi yang  bersifat rahasia

32 

Data Kegagalan dan Komplikasi  UU 52 Th. 2009  KB 

Yang bersangkutan meninggal  dunia 

Penyalahgunaan oleh  pihak­pihak yang tidak  berkepentingan 

­ Melindungi data pribadi yang  bersifat rahasia  ­ Mengamankan program KB

33 

Informasi mengenai Data Korban  UU No. 22 Tahun 2003 mengenai  Selamanya   Kekerasan dan Pelecehan Seksual  Hak­hak Perlindungan Anak  pada anak yang melakukan  pengaduan Mitra Keluarga di  Tingkat Kecamatan dan  Kelurahan se Kota Yogyakarta 

Mengungkapkan data  Korban/Pelapor yang  menjadi Rahasia 

Menjaga privasi dan keamanan  Korban dari hal­hal yang tidak  diinginkan seperti: ancaman, dll

34 

Informasi mengenai rekapan data  Kode etik penanganan kasus  permasalahan masyarakat yang  masuk dalam pendataan Mitra  Keluarga di Tingkat Keluarahan  dan Kecamatan, antara lain  kasus/permasalahan: Rumah  Tangga, Ekonomi, Kesehatan,  dan permasalahan lain yang  dilaporkan oleh pelapor atau  korban 

Mengungkap data  Korban/Pelapor tang  menjadi Rahasia 

Menjaga privasi dan keamanan  korban dari hal­hal yang tidak  diinginkan seperti: ancaman, dll

35 

Dokumen rekam medis 

 

 

Selamanya 

4. UUKIP No. 14 tahun 2008   

Dapat disalahgunakan oleh  Menjaga kerahasiaan stategi  pihak­pihak kompetitor  bisnis Taman Pintar Taman Pintar 

Pasal 17  5. Permenkes RI No.  269/Menkes/Per/III/2008/  Tentang Rekam Medis  6. Undang­undang No. 29  Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran  36 

Laporan Hasil Pemeriksaan 

1. Peraturan Menteri  Mendapat persetujuan Pihak yang  Sekretaris Negara RI No 5  Berwenang  Tahun 2006  2. Peraturan Mendagri No 51  Tahun 2010 

Menimbulkan stigmatisasi  yang tidak pas karena  perbedaan persepsi atas  suatu pernyataan/penilaian  antara birokrasi dan  masyarakat pada umumnya 

Rekomendasi/Pernyataan yang  dimuat dalam LHP dapat lebih  efektif dan kondusif untuk  adanya perbaikan sistem tata  kelola

37 

Data Penerimaan PAD dari  masing­masing Juru  Parkir/Tempat Khusus Parkir  (TKP) 

Perda No. 18 Tahun 2009 tentang  Penyelengaraan Perparkiran,  Perwal No. 76 Tahun 2013  Tentang Perubahan Peraturan  Walikota Yogyakarta Nomor 16  Tahun 2011 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan Peraaturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun  2009 Tentang Penyelenggaraan  Perparkiran 

Hanya Pemeriksa dari Inspektorat  Menghambat Kebijakan  Menjaga suasana kondusif di  dan BPK yang diperbolehkan  Pimpinan daftar informasi  Lingkungan Malioboro melihat penyetoran pendapatan by  publik  name juru parkir/Tempat Khusus  Parkir (TKP) 

38 

Data PenerimaanPAD dari  masing­masing Juru  Parkir/Tempat Khusus Parkir  (TKP) 

Perda No. 18 Tadaftar informasi  publikhun 2009 tentang  Penyelenggaraan Perparkiran,  Perwal No. 76 Tahun 2013  Tentang Perubahan peraturan Wali  Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun  2011 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun  2009 Tentang Penyelenggaraan  Perparkiran 

Hanya Memeriksa dari Inspektorat  Menghambat Kebijakan  dan BPK yang diperbolehkan  Pimpinan  melihat penyetoran pendapatan by  name juru parkir/ Tempat Khusus  Parkir (TKP) 

Menjaga suasana kondusif di  Lingkungan Malioboro

39 

Laporan pemeriksaan oleh tim  Auditor (Bank  Indonesia/OJK/Akuntan Publik) 

UU No. 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan atas UU No. 7 Tahun  1992 tentang Perbankan ayat 33 

Tidak terbatas 

Mengungkap data  perusahaan yang bersifat  rahasia 

Melindungi dari penyalahgunaan  data/informasi yang bersangkutan

40 

Keterangan data nasabah  penyimpan dan simpanannya 

UU No. 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan atas   UU No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan ayat 40 

Sampai batas waktu yang diatur  dalam Undang­undang 

Mengungkap data pribadi  nasabah yang   bersifat rahasia 

­ Menjaga privasi  ­ Melindungi dari  penyalahgunaan data/informasi  yang bersangkutan

41 

Data EX Tapol G 30 S/PKI 

Intruksi Mendagri No. 32 Tahun  1981 

Sampai terbitnya Regulasi Baru 

Memicu konflik antar  masyarakat 

Menghindari konflik antar  masyarakat

42 

Dokumen pertanahan 

UU Pertanahan No. 10 Th. 1960 

Selama pemilikan tidak berubah 

Kerahasiaan hak pemilikan  Penyalahgunaan kewenangan

43 

Penilaian Kinerja Pegawai 

Peraturan Walikota No. 23 Tahun  Selama Periode  2007  

Mengungkap data pribadi  pegawai 

Menjaga kerahasiaan pegawai

44 

Hukuman Disiplin Pegawai 

PP NO. 56 tentang Hukuman  Disiplin Pegawai 

Seterusnya 

Mengungkap data pribadi  pegawai 

Menjaga kerahasiaan pegawai

45 

Penilaian Prestasi Kerja PNS  (mulai th 2014) 

PP 46 Th. 2011 tentang Penilaian  Prestasi Kerja Pegawai Negeri  Sipil  

Bersifat terbuka dalam proses  manajemen, tetapi tidak untuk  dipublikasikan (terbatas untuk  manajemen kepegawaian) 

Mengungkap data pribadi  Melindungi data pribadi PNS  PNS yang bersifat rahasia  yang bersifat rahasia

           

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

                 TITIK SULASTRI