EXECUTIVE SUMMARY RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) BWP MALANG TIMUR TAHUN

EXECUTIVE SUMMARY RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) BWP MALANG TIMUR TAHUN 2013 – 2033 I. A.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kota Malang memiliki posisi yang cukup strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat. Hal tersebut diharapkan mampu menarik wilayah sekitarnya dalam pemerataan pembangunan. Menurut RTRW Nasional, Kota Malang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Malang terdiri dari lima kecamatan meliputi Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota Malang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ada. Dalam rencana struktur ruang Kota Malang, BWP Malang Timur mempunyai fungsi primer sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan. Sedangkan fungsi sekunder BWP Malang Timur adalah perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau. BWP Malang Timur sudah mempunyai dokumen RDTR yang telah disusun pada tahun 2011, dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota, maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Malang Timur sebagai arahan dan pedoman dalam pengembangan wilayah Malang Timur. B.

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN RDTR Tujuan penyusunan RDTR BWP Malang Timur meliputi : a. Terwujudnya pengaturan pemanfaatan ruang zona lindung dan zona budidaya; b. Terwujudnya pemanfataan ruang yang berkualitas; dan c. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan adanya peraturan zonasi.

C.

RUANG LINGKUP WILAYAH Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan terbagi menjadi enam BWPBWP Malang Timur meliputi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Kedugkandang, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Cemorokandang. Wilayah BWP Malang Timur di Kota Malang merupakan BWP Malang Timur. BWP Malang Timur terletak pada : 112o 36’ 14” - 112o 40’ 42” Bujur Timur dan 077o 36’ 38” 008o 01’ 57” Lintang Selatan. Secara adminisrtasi, wilayah BWP Malang Timur berbatasan dengan :  Utara : Kabupaten Malang  Timur : Kabupaten Malang  Selatan : Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang  Barat : Kecamatan Blimbing

1

EXECUTIVE SUMMARY II.

ARAHAN PENATAAN BWP MALANG TIMUR BERDASARKAN KEBIJAKAN RTRW KOTA MALANG TAHUN 2010 - 2030 Arahan pencapaian yang ditetapkan berdasarkan RTRW Kota Malang terhadap BWP Malang Timur, antara lain: 1. Pusat BWP Malang Timur berada pada kawasan perumahan Sawojajar dan sekitarnya dengan fungsi pelayanan primer adalah perkantoran, sarana olahraga, industri, dan perumahan. Fungsi sekundernya antara lain Perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau. 2. Rencana Jalan Tembus, yaitu menghubungkan ruas jalan antara Perumahan Puncak Buring Permai di Kelurahan Cemorokandang dengan permukiman di Kelurahan Kedungkandang. 3. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri primer meliputi Jalan Lingkar Timur berada di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan Mayjen Sungkono. 4. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri sekunder meliputi jalan Jalan Ranu Grati – Jalan Danau Toba 5. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan kolektor sekunder di Ruas Jalan Muharto 6. Pengembangan sumber air PDAM siap minum dari keran di Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Lesanpuro, dan Kelurahan Kedungkandang dan HIPAM di Kelurahan Cemorokandang dan Kelurahan Kedungkandang. 7. Pengembangan TPS di Kelurahan Sawojajar sebanyak 2 (dua) unit;Pengembangan TPS di Kelurahan Madyopuro sebanyak 1 (satu) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Lesanpuro sebanyak 1 (satu) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Kedungkandang sebanyak 2 (dua) unit; Pengembangan TPS di Kelurahan Cemorokandang sebanyak 2 (dua) unit. 8. Perbaikan dan pelebaran inlet pada saluran drainase tertutup di Pertigaan Jalan Ki Ageng Gribig (depan Masjid Madyopuro); 9. Membuat inlet di sekitar daerah genangan dan membersihkan saluran yang tertutup sampah di Jalan Ki Ageng Gribig (Kelurahan Lesanpuro); 10. Memperdalam saluran drainase dan pembersiHan saluran di Jalan Ki Ageng Gribig (Madyopuro Gang V); 11. Normalisasi saluran di Jalan Danau Sentani (depan Kantor Telkom). 12. Pengembangan Taman Pintar di kawasan Perumahan Permata Jingga. 13. Penataan intensitas bangunan pada Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Madyopuro; 14. Penempatan hidran pada Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Kedungkandang; 15. Penyediaan ruang evakuasi berupa kantor Kelurahan dan lapangan pada masing-masing Kelurahan 16. Pengembangan jalur sabuk hijau dengan tujuan melindungi kawasan pertanian dan sebagai buffer kawasan industri yang ada serta sebagai perlindungan terhadap ruas – ruas jalan baru 17. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan meliputi pengembangan kegiatan usaha industri menengah dan kecil.

2

EXECUTIVE SUMMARY 18. Pengembangan sawah irigasi teknis dengan minimal luasan sebagai berikut: Kelurahan Cemorokandang dengan luas 84,95 Ha; 19. Mempertahankan kawasan pertanian irigasi teknis dari pengkonversian lahan menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir. 20. Wisata belanja yang meliputi pusat perbelanjaan Giant dan pertokoan di Jalan Danau Toba; 21. Wisata sejarah/budaya meliputi wisata bangunan dan lingkungan cagar budaya antara lain Ziarah Makam Ki Ageng Gribig di Kelurahan Madyopuro dan Punden Mbah Gareng di pinggiran sungai Bango di Kelurahan Sawojajar; 22. Wisata buatan meliputi Taman Rekreasi Kota dan Playground di areal taman GOR Velodrom. 23. Pengembangan fasilitas pendidikan skala kota di wilayah perencanaan; di Kelurahan Cemorokandang dan Kelurahan Kedungkandang; 24. Pengembangan fasilitas pendidikan skala lingkungan pada msing-masing unit lingkungan di masing-masing Kelurahan 25. Peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang ada terutama fasilitas dengan skala pelayanan kawasan/lingkungan (puskesmas – puskesmas pembantu) di sekitar kawasan permukiman. 26. Peningkatan fasilitas skala lokal atau lingkungan di tiap Kelurahan (Puskesmas Pembantu, Polides, Praktek Dokter/Bidan) dan di tiap lingkungan (Praktek Bidan, Praktek Mantri, Posyandu). III. A.

ISU STRATEGIS POTENSI Potensi yang terdapat di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : 1. Letak kawasan perumahan, kawasan pendidikan dan olah raga di Sub Wilayah Kota Malang Timur menyebabkan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum akan berkembang di kawasan ini. 2. Selain itu, di beberapa lokasi kawasan permukiman maupun dilokasi sekitar velodrom banyak terdapat lahan-lahan kosong maupun ‘terlantar’ yang dapat dirancang sebagai Ruang Terbuka Hijau dan dapat difungsikan sebagai areal konservasi. 3. BWP Malang Timur merupakan areal yang sangat menarik dalam penanaman investasi, khususnya sektor perdagangan dan jasa.

B.

MASALAH Permasalahan yang terdapat di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya volume lalu lintas karena minimnya ruas jalan dan areal parkir yang masih memanfaatkan badan jalan. 2. Minimnya daerah resapan dan sempitnya saluran drainase mengakibatkan sering terjadi banjir seperti halnya dikawasan Sawojajar. 3. Minimnya lahan parkir yang disediakan oleh setiap pengelola areal perdagangan, mengakibatkan para pengguna memanfaatan jalur pedestrian sebagai tempat parkir

3

EXECUTIVE SUMMARY C.

URGENSI Berikut merupakan urgensi penanganan yang terdapat di BWP Malang Timur antara lain : 1. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri primer meliputi Jalan Lingkar Timur berada di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan Mayjen Sungkono 2. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko modern, dengan pembatasan toko modern di ruas Jalan Ki Ageng Gribig, kompleks pertokoan di Jalan Raya Sawojajar, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Kerinci dan Jalan Danau Sentani IV. A.

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP MALANG TIMUR TUJUAN PENATAAAN BWP Tujuan penataan ruang BWP Malang Timur adalah “Mewujudkan BWP Malang Timur sebagai pusat sarana pelayanan umum olahraga yang didukung oleh perdagangan dan jasa”. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka prinsip penataan ruang BWP Malang Timur meliputi: a. Tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan; b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi zona pelayanan umum; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa skala kota; d. Tersedianya RTH yang memadai sebagai penciri wilayah Malang Timur Terkendalinya pertumbuhan wilayah melalui peraturan zonasi

B.

RENCANA POLA RUANG 1. RENCANA ZONA LINDUNG a) Zona Perlindungan Setempat 1) Sub Zona Sempadan Sungai Rencana sub zona sempadan sungai meliputi : a. Sempadan sungai besar ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung sungai sedangkan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan luas total sempadan sungai seluas 304,82 (tiga ratus empat koma delapan puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh Sub BWP; b. Pada seluruh area sempadan sungai ini harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan zona lindung sempadan sungai menjadi zona budidaya yang menggunakan bangunan; dan c. Pengelolaan area sempadan sungai meliputi :  Sempadan sungai yang belum terdapat bangunan digunakan untuk RTH;  Sempadan sungai yang terdapat bangunan dan bukan merupakan area rawan bencana banjir dan longsor tidak dapat dikembangkan lebih lanjut; dan  Sempadan sungai yang terdapat bangunan serta merupakan area rawan bencana banjir dan longsor harus dipindahkan.

4

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 1 Sub Zona Sempadan Sungai di BWP Malang Timur 2) Sub Zona Sempadan SUTT Rencana sub zona sempadan SUTT ditetapkan 20 meter dari titik tengah jaringan seluas 0,63 hektar meliputi Sub BWP II dan Sub BWP III. b) ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1) Sub Zona RTH Pekarangan a. Sub Zona RTH Pekarangan Rumah Sub zona RTH pekarangan rumah tersebar di seluruh pekarangan rumah yang terdapat di seluruh BWP Malang Timur dengan luas total RTH pekarangan rumah sebesar 110 Ha.

Gambar 2 Sub Zona RTH Pekarangan Rumah di BWP Malang Timur b. Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran Sub zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di BWP Malang Timur meliputi Kecamatan Kedungkandang, Kantor Kelurahan, Polsek, Koramil dan Kantor Swasta. Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan perkantoran adalah penambahan luas RTH pada masing–masing bangunan perkantoran yaitu minimum 10 % dari luas perkantoran.

5

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 3 Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran di BWP Malang Timur c. Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan Jasa Sub zona RTH pekarangan perdagangan dan jasa meliputi halaman pertokoan, ruko dan tempat usaha yang terdapat di tiap Sub BWP. Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan pertokoan adalah penambahan luas RTH pada masing – masing bangunan pertokoan yaitu minimum menyediakan 10% persen di kawasan komersial pada halaman depan yang sekaligus berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.

Gambar 4 Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan Jasa di BWP Malang Timur d. Sub Zona RTH Sarana Pelayanan Umum Sub zona RTH pekarangan sarana pelayanan umum yang terdapat di tiap Sub BWP. Pada lahan dengan KDB di atas 90% dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. 2) Sub Zona RTH Taman Sub Zona RTH taman yang terdapat di BWP Malang Timur yang meliputi Taman Perumahan Real Estate, taman GOR Velodrom, taman Bermain di Perumahan Puncak Buring. Rencana sub zona RTH taman BWP Malang Timur adalah peningkatan peran masyarakat termasuk pengembang dalam penyediaan taman di lingkungan masing-masing. RTH taman di BWP Malang Timur meliputi :

6

EXECUTIVE SUMMARY a. Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW Sub zona RTH Taman Lingkungan Taman RT/RW terdapat di tiap Sub BWP. Arahan penyediaan RTH Taman Lingkungan Taman RT/RW adalah sebagai berikut :  Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatansosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m2 per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.  RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m2, lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Gambar 5 Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW di BWP Malang Timur b. Sub Zona RTH Taman Kelurahan Sub zona RTH Taman Kelurahan terdapat di tiap Sub BWP. Arahan penyediaan RTH Taman Kelurahan adalah sebagai berikut :  RTH kelurahan disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2.  Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. c. Sub Zona RTH Taman Kecamatan/Kota Sub zona RTH kecamatan terdapat di Sub BWP II blok II-F. Arahan penyediaan RTH kecamatan adalah sebagai berikut :

7

EXECUTIVE SUMMARY  RTH taman kecamatan berfungsi juga sebagai taman kota disediakan dalam bentuk taman kota di Sub BWP II blok II-F seluas 29.012 m2.  Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Gambar 6 Sub Zona RTH Taman Kelurahan (Lapangan Olahraga di Perumahan Dirgantara) 3) Sub Zona Jalur Hijau Jalan a. Sub Zona RTH Median Jalan Sub zona RTH Jalur Hijau Jalan berupa pulau jalan dan median jalan yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II.

Gambar 7 Sub Zona RTH Median Jalan di BWP Malang Timur b. Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan Sub zona RTH jalur hijau jalan berupa sepanjang jalur jalan yang terdapat di seluruh BWP Malang Timur seluas 76,63 Ha.

Gambar 8 Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan di BWP Malang Timur

8

EXECUTIVE SUMMARY 4) Sub Zona RTH Fungsi Tertentu a. Sub Zona RTH Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sub zona RTH SUTT meliputi Sub BWP II dan Sub BWP III. Luas sub zona RTH SUTT di BWP Malang Timur sebesar 31 Ha. b. Sub Zona RTH Sempadan Sungai Sub zona RTH sempadan sungai meliputi sempadan sungai Bango, Sungai Amprong dan RTH sempadan anak sungai Brantas dengan luas 67 Ha yang terdapat di tiap Sub BWP. c. Sub Zona RTH Pemakaman Sub zona RTH pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem dan pemersatu ruang kota sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Sub zona RTH pemakaman pada BWP Malang Timur seluas 8 Ha yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II blok II-A, Sub BWP II, blok II-B dan Sub BWP III. c) Zona Cagar Budaya Zona cagar budaya yang terdapat di wilayah BWP Malang Timur meliputi : 1. Makam Ki Ageng Gribig di SBWP II blok-A; 2. Makam Bupati-Bupati Malang beserta gapura dan cungkup, berada di SBWP II blok-A. 3. Punden Mbah Gareng berupa sisa struktur bangunan dari batubata. Lokasi di SBWP I, lokasi tidak jauh dari aliran Sungai Bango Rencana zona cagar budaya meliputi : a. Pelestarian dan perawatan terhadap benda cagar budaya yang ada; dan b. Melakukan herigristrasi ulang benda cagar budaya yang ada di dalam persil penduduk. d) Zona Rawan Bencana 1) Sub Zona Rawan Bencana Longsor Sub zona rawan bencana longsor terdapat di Sub BWP I blok I-A, Sub BWP I blok D dan Sub BWP II.. Rencana penanganan sub zona rawan rawan longsor meliputi: a. Pembangunan plengsengan di sekitar sungai; b. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama serta tempat evakuasi bencana diarahkan untuk menempati fasilitas umum meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olahraga; dan c. Bangunan yang berada di sempadan sungai serta merupakan area rawan bencana longsor harus dipindahkan.

9

EXECUTIVE SUMMARY 2) Sub Zona Rawan Bencana Kebakaran Sub rawan bencana kebakaran terdapat di di Sub BWP I, Sub BWP II blok II-A dan Sub BWP II blok II-C. Rencana penanganan sub zona rawan rawan kebakaran meliputi : a. Penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran; b. Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam dan dilewati petugas pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana; dan c. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama serta tempat evakuasi bencana diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olahraga. 2. RENCANA ZONA BUDIDAYA a) Zona Perumahan 1) Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang Rencana sub zona rumah kepadatan sedang meliputi : a. Sub zona rumah kepadatan sedang yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan Sub BWP I blok I-A, blok I-B, blok I-C dan blok I-D; SBWP II blok II-A, blok II-B dan blok II-C; SBWP III blok III-B, blok IIIC.; c. Rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos yang akan dikembangkan di setiap Sub BWP; dan d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap Sub BWP 2) Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah Rencana sub zona rumah kepadatan rendah meliputi : a. Sub zona rumah kepadatan rendah yang sudah ada terdapat di tiap SubBWP; b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan Sub BWP I blok I-A, blok I-B, blok I-C dan blok I-D; SBWP II blok II-A, blok II-B dan blok II-C; SBWP III blok III-B, blok IIIC; c. Akses utama menuju rumah kepadatan rendah dilengkapi dengan median jalan yang berfungsi sebagai RTH. b) Zona Perdagangan dan Jasa 1) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal Rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal meliputi : a. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan meliputi : 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-A; dan

10

EXECUTIVE SUMMARY 2. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang akan dikembangkan di SBWP I blok I-C. b. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pasar lingkungan meliputi: 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada terdapat di setiap Sub BWP; dan 2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. c. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya meliputi : 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada setiap blok dan Sub BWP. d. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa tunggal. 2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret Rencana sub zona perdagangan dan jasa deret meliputi : a. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan ruko yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-A, blok I-B, Sub BWP blok IIB, blok II-C, Sub BWP III blok III-A, blok III-C; dan b. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan ruko dikembangkan di Sub BWP I blok I-C, blok I-D; Sub BWP II blok II-A; Sub BWP III blok III-B; dan c. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa deret. c) Zona Perkantoran 1) Sub Zona Perkantoran Pemerintah Rencana sub zona perkantoran pemerintah meliputi : a. Sub zona perkantoran pemerintah berupa kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor dinas yang tersebar di tiap Sub BWP; dan b. Sub zona perkantoran pemerintah yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. 2) Sub Zona Perkantoran Swasta Rencana sub zona perkantoran swasta meliputi : a. Sub zona perkantoran yang sudah ada berupa bank yang terdapat di Sub BWP I dan Sub BWP II-C B; dan b. Sub zona perkantoran swasta berupa kantor konsultan, kantor notaris dikembangkan menyatu dengan kawasan perumahan dan kawasan perdagangan tersebar di tiap Sub BWP.

11

EXECUTIVE SUMMARY d) Zona Industri 1) Sub Zona Industri Kecil Rencana sub zona industri kecil meliputi : a. Sub zona aneka industri yang sudah ada terdapadi Sub BWP II blok II-B; dan b. Sub zona aneka industri yang sudah ada dipertahankan keberadaannya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya dan memberikan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. e) Zona Sarana Pelayanan Umum 1) Sub Zona Pendidikan Rencana sub zona pendidikan meliputi : a. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikembangkan di tiap Sub BWP terutama pada perumahan baru. b. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dikembangkan di Sub BWP I blok I-B, blok I-C. c. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. d. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-B, blok I-C; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. 2) Sub Zona Transportasi Rencana sub zona transportasi meliputi : a. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal meliputi :

12

EXECUTIVE SUMMARY 1. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-A; dan 2. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal yang sudah ada dipertahankan keberadaannya.. b. Sub zona transportasi berupa halte meliputi : 1. Sub zona transportasi berupa halte yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-A, blok I-B; dan 2. Sub zona transportasi berupa halte dikembangkan di Sub BWP I blok I-A blok dan blok I-B.

Gambar 9 Rencana Sub Zona Transportasi Berupa Halte di BWP Malang Timur 3) Sub Zona Kesehatan Rencana sub zona kesehatan meliputi : a. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin yang ada terdapat di Sub BWP I; dan 2. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. b. Sub zona kesehatan berupa puskesmas meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa puskesmas yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-B, Sub BWP II blok II-C; dan 2. Sub zona kesehatan berupa puskesmas yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. c. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu dikembangkan di Sub BWP II blok II-A.

13

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 10 Rencana Sub Zona Kesehatan Berupa Puskesmas Pembantu di BWP Malang Timur

4) Sub Zona Olahraga Rencana sub zona olahraga meliputi : a. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga yang sudah ada terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II-A, Sub BWP II-B, Sub BWP II-C dan Sub BWP III; dan b. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan di tiap Sub BWP.

Gambar 11 Rencana Sub Zona Olahraga di BWP Malang Timur 5) Sub Zona Sosial Budaya Rencana sub zona sosial budaya meliputi: a. Sub zona sosial budaya berupa gedung pertemuan yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan b. Sub zona sosial budaya gedung pertemuan/balai warga dikembangkan tiap Sub BWP.

Gambar 12 Rencana Sub Zona Sosial Budaya Berupa Gedung Pertemuan/Balai Warga di BWP Malang Timur

14

EXECUTIVE SUMMARY

6) Sub Zona Peribadatan Rencana sub zona peribadatan meliputi : a. Sub zona peribadatan berupa masjid dan langgar/musholla yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; b. Sub zona peribadatan berupa gereja yang sudah ada terdapat di Sub BWP I c. Sub zona peribadatan berupa pura yang sudah ada terdapat di SBWP I, SBWP II blok II-A dan SBWP III; dan d. Sub zona peribadatan berupa masjid, langgar/musholla dan gereja dikembangankan di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduknya. f) Zona Peruntukan Lainnya 1) Sub Zona Pertanian Rencana sub zona pertanian meliputi: a. Sub zona pertanian yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-A, Sub BWP blok II-B, Sub BWP blok II-C, dan Sub BWP III; dan b. Pengembangan sawah irigasi teknis dengan minimal luasan sebagai berikut: SBWP III dengan luas 84,95 Ha; dan c. Pengoptimalan lahan yang ada untuk meningkatkan produktivitas Hasil pertanian 2) Sub Zona Pariwisata Rencana sub zona periwisata meliputi : a. Sub zona pariwisata buatan meliputi : 1) Sub zona pariwisata buatan yang sudah ada berupa taman rekreasi dan playground yang terdapat di Sub BWP II-C; b. Sub zona pariwisata belanja meliputi : 1) Sub zona pariwisata belanja yang sudah ada terdapat di Sub BWP I; dan 2) Sub zona pariwisata belanja dikembangkan di Sub BWP I C.

RENCANA JARINGAN PRASARANA 1. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan a) Sistem Jaringan Jalan Berdasarkan hierarkinya, jaringan jalan di BWP Malang Timur dapat dibedakan menjadi : 1) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-I Rencana jalan arteri sekunder-I di BWP Malang Timur adalah pengembangan jalan arteri sekunder-I meliputi Jalan Danau Toba, Jalan Ranugrati, Jalan Mayjen Moh. Wiyono. 2) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-II Rencana jalan arteri sekunder-II di BWP Malang Timur adalah pengembangan jalan arteri sekunder-II meliputi Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Raya Sawojajar.

15

EXECUTIVE SUMMARY 3) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder-I Rencana jalan kolektor sekunder-I di BWP Malang Timur adalah pengembangan jalan kolektor sekunder-I meliputi Jalan Sawojajar XIII, Jalan Madyopuro, Jalan Band. Halim Perdana Kusumah, Jalan Band. Palmerah, Jalan Mayjen Sungkono IV dan Jalan Muharto. 4) Jaringan Jalan Lokal Sekunder Rencana jalan lokal sekunder di BWP Malang Timur adalah pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Danau Toba, Jalan Danau Kerinci, Jalan Mayjen Moh Wiyono Blok C. 5) Jalan Lingkungan Rencana jalan lingkungan di BWP Malang Timur adalah pengembangan jalan lingkungan meliputi Jalan Simpang Ranugrati, Jalan Danau Tondano Barat, Jalan Simpang Danau Tondano Barat III, Jalan Danau Tondano Dalam, Jalan Simpang Danau Tondano Dalam, Jalan Sawunggaling, Jalan Danau Mendana Barat, Jalan Danau Maninjau Tengah, Jalan Danau Maninjau Barat, Jalan Danau Maninjau Dalam, Jalan Danau Maninjau Barat dalam, Jalan Danau Diatas, Jalan Danau Dibaruh, Jalan Danau Bratan, Jalan Danau Maninjau Selatan, Jalan Danau Bratan, Jalan Danau Towuti, Jalan Danau laut Tawar, Jalan Danau Towuti Raya, Jalan Danau Poso, Jalan Danau Ranau, Jalan Narotama Barat, Jalan Danau Segara Anak, Jalan Danau Buyan, Jalan Ruko Sawojajar, Jalan Danau Maninjau, Jalan Danau Batur, Jalan Selat Karimata, Jalan Selat Bali, Jalan Selat Sunda, Jalan Selat Sunda Raya, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Terusan Wisnu Whardana, Jalan Danau Limboto Barat, Jalan Danau Limboto, Jalan Danau Limboto Utara, Jalan Simpang Danau Limboto Barat Dalam, Jalan Danau Tondano Barat, Jalan Danau Simpang Tondano, Jalan Danau Tondano Dalam, Jalan Danau Tondano, Jalan Simpang Danau Tondano Barat Dalam, Jalan Danau Limboto Timur dalam, Jalan Danau Ngebel, Jalan Danau Surueec, Jalan Danau Tondano Barat Dalam, Jalan Danau Metana, Jalan Danau Tempe, Jalan Danau Melintang, Jalan Danau Sarangan, Jalan Danau Paniai, Jalan Danau Kenambui, Jalan Danau Sembuluh, Jalan Danau Tigi, Jalan Danau Serang, Jalan Danau Genali, Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Semayang, Jalan Danau Towuti, Jalan Danau Ranau, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Tambingan, Jalan Danau Buyam, Jalan Danau Seriang, Jalan Danau Matur, Jalan Danau Sindereng, Jalan Danau Belayan, Jalan Danau Kelimutu, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau Singkarak, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Yamur, Jalan Melati, Jalan Simpang Kesatrian (ujung), Jalan Madyopuro Gg. 8, Jalan Simpang Kesatrian (pangkal), Jalan Eltari Tengah II (ujung), Jalan Eltari Tengah III (ujung), Jalan Eltari Tengah IV (ujung), Jalan Danau Sentarum, Jalan Danau Singkarak V, Jalan Danau Bedali, Jalan Danau Sentani, Jalan Selat Malaka, Jalan Tumbal Negara, Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Danau paniai Utara, Jalan Danau Paniai Utara, Danau Paniai Dalam, Danau Singkarak II, Danau Belayan, Jalan Danau Paniai Utara I, Jalan Danau Paniai Utara II, Jalan Danau Paniai Dalam III, Jalan Danau Paniai Utara IV, Jalan Danau amora, Jalan Danau Tursiah, Jalan Danau Gui,

16

EXECUTIVE SUMMARY Jalan Danau MaHalona, Jalan Danau Genali, Jalan Danau Semayang X, Jalan Danau Jongge, Jalan Danau Sentani Utara II, Jalan Danau kelimutu I, Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Sentani Utara, Jalan Danau Sentani Tengah, Jalan Danau Sentani Tengah I, Jalan Danau Sentani Tengah II, Jalan Danau Brata Timur, Jalan Danau Rawa pening Dalam I, Jalan Danau Rawa Pening I, Jalan Danau Rawa Pening II, Jalan Danau Rawa Pening III, Jalan Danau Rawa Pening IV, Jalan Danau Rawa Pening V, Jalan Danau Rawa Pening VI, Jalan Danau jempang, Jalan Simpang Hamid Rusdi, Jalan Danau Sentani Timur, Jalan Ki Ageng Gribig Gg. II, Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Melati, Jalan Dirgantara IV, Jalan Dirgantara, Jalan Simpang Dirgantara I, Jalan Simpang Dirgantara II, Jalan Simpang Dirgantara III, Jalan Simpang Dirgantara IV, Jalan Simpang Dirgantara V, Jalan Simpang Dirgantara VI, Jalan Simpang Simpang Dirgantara VII, Jalan Simpang Dirgantara VIII Dirgantara IX, Jalan Dirgantara I, Jalan Dirgantara II, Jalan Dirgantara III, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Lesanpuro VI, Jalan Lesanpuro II, Jalan Lesanpuro III, Jalan Lesanpuro IV, Jalan Lesanpuro V, Jalan Lesanpuro VI, Jalan Ki Ageng Gribig Gg. XII, Jalan Lesanpuro VI, Jalan Baran Tegaron, Jalan H.Ali. Nasrudin, Jalan Kyai Sofian Yusuf, Jalan Kedungkandang Gg. II, Jalan K.Abid FA, Jalan Mayjen Sungkono IV, Jalan Kedungkandang VII, Jalan KH. Malik Gg. VIII, Jalan Untung Sudiro, Jalan Sampurna Tengah, Jalan Kemayoran I, Jalan Polonia, Jalan Kemayoran II, Jalan Kemayoran III, Jalan Kemayoran IV, Jalan Kemayoran V, Jalan Kemayoran VI, Jalan Kemayoran Tengah, Jalan Iswahyudi, Jalan Simpang Polonia, Jalan Kemayoran Atas I, Jalan Kemayoran Atas II, Jalan Kemayoran Atas III, Jalan Raya Desa Baran, Jalan Sampurna Barat, Jalan Danau Santoso, Jalan Juanda, Jalan Juanda I, Jalan Juanda II, Jalan Bandara Halim Perdana Kusumah, Jalan Bandara Palmerah, Jalan Bandara Eltari, Jalan Bandara Timika. b) Sistem Jalur Pedestrian Rencana pengembangan jalur pedestrian di BWP Malang Timur meliputi : 1. Jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan 2. Jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan dimensi jalan masing-masing.

Gambar 13 Rencana Pedestrian di BWP Malang Timur

17

EXECUTIVE SUMMARY c) Sistem Jalur Sepeda Rencana pengembangan jalur sepeda di BWP Malang Timur meliputi : 1. Ruas Jalan Ranu Grati – Jalan Danau Toba – Jalan Ki Ageng Gribig – Jalan Wisnuwardana; Ruas jalan Terusan Sulfat – Jalan Raya Sawojajar – Jalan Baru – Jalan Danau Jongge – Jalan Terusan Danau Sentani; Ruas Jalan Bandara Halim Perdana Kusuma - Jalan Cemorokandang – Jalan Madyopuro – Jalan Ki Ageng Gribig; dan 2. Pengembangan jalur sepeda (bike line) melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud. d) Sistem Pelayanan Angkutan Umum Rencana sistem pelayanan angkutan umum meliputi : 1. Peningkatan armada angkutan umum, Pengembangan rute angkutan umum di Kelurahan Cemorokandang Tembus ke Kelurahan Kedungkandang melewati jalan Bandara Halim Perdana Kusuma; dan 2. Pengembangan sistem angkutan umum missal e) Sistem Parkir Rencana sistem parkir di BWP Malang Timur meliputi : 1. Pembatasan parkir secara on street sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder. 2. Penyediaan parkir off street di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan basement. 2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : a. Pengembangan jaringan distribusi primer berupa jaringan SUTT yang ada melewati Sub BWP II dan Sub BWP III. b. Pengembangan jaringan distribusi sekunder meliputi : 1) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang ada melewati Jalan Danau Toba, Jalan Raya Sawojajar, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Sentani, Jalan Danau Jongge, Jalan Muharto, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Wisnuwardana, Jalan Madyopuro, Jalan Cemorokandang dan Jalan Bandara Halim Perdana Kusuma; 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati perumahan baru; 3) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang ada terdapat di seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. butir 1); dan 4) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada pengembangan perumahan baru. c. Pengembangan penerangan jalan umum melewati: Jalan Simpang Ragunawati Dalam, Jalan Simpang Danau Tondano Barat, Jalan Simpang Danau Tondano Dalam, Jalan Sawunggaling, Jalan Danau Mendana Barat, Jalan Danau Maninjau Dalam, Jalan Danau Diatas, Jalan Danau Dibaruh, Jalan Danau Maninjau Selatan, Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan

18

EXECUTIVE SUMMARY Dalam, Jalan Danau Poso, Jalan Danau Ranau, Jalan Narotama Barat, Jalan Danau Batur, Jalan Danau Buyan, Jalan Selat Bengkalis; Jalan Danau Limboto Utara, Jalan Simpang Danau Limboto Barat Dalam, Jalan Limboto Timur, Jalan Simpang Danau Tondano, Jalan Danau Ngebel, Jalan Danau Matana; Jalan Danau Sarangan, Jalan Danau Melintang, Jalan Danau Kenambui, Jalan Danau Tigi, Jalan Danau Serang, Jalan Danau Sembuluh, Jalan Danau Genali, Jalan Danu Buyam, Jalan Danau Seriang, Jalan Danau Tambingan, Jalan Danau Matur, Jalan Danau Sidereng, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau Yamur, Jalan Danau Tes, Jalan Madyopuro Gg. X, Jalan Simpang Kesatrian, Jalan Madyopuro VIII, Jalan Bandara Eltari Tengah, Jalan Danau Singkarak, Jalan Danau Bedali, Jalan Selat Malaka, Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Danau Paniai Utara; Jalan Danau Paniai Dalam, Jalan Danau Belayan, Jalan Danau Amora, Jalan Danau Tursiah, Jalan Danau Gui, Jalan Danau MaHalona, Jalan Danau Genali, Jalan Danau Semayang X, Jalan Danau Sentani Utara, Jalan Danau Kalimutu, Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Sentani Tengah, Jalan Danau Bratan Timur, Jalan Danau Rawa Pening Dalam, Jalan Danau Rawa Pening, Jalan Terusan Danau Bratan, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau Sentani Dalam, Jalan Simpang Hamid Rusdi, Jalan Melati, Jalan Simpang Terusan Danau Sentani, Jalan Danau Paniai Terusan, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Baran Tegaron, Jalan Kaserin, Jalan Simpang Dirgantara, Jalan H. Ali Nasrudin, Jalan Kyai Sofian Yusuf, Jalan Kedungkandang Gg. II, Jalan Kyai Abid FA, Jalan Mayjen Sungkono IV, Jalan Kedungkandang VII, Jalan KH. Malik Gg. VIII, Jalan Polonia, Jalan Iswahyudi III, Jalan Iswahyudi, Jalan Iswahyudi II, Jalan Simpang Polonia, Gg. Sukonadi V, Jalan Danau Santoso, Jalan Bandara Juanda, Jalan Bandara Eltari Tengah, Jalan Bandara Eltari, Jalan Bandara Timika. 3. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon meliputi : 1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Malang Timur; dan 2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II dan Sub BWP III. b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel meliputi : 1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu Base Transfer Station (BTS) yang ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang tersebar di tiap Sub BWP; dan 2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III. c. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN.

19

EXECUTIVE SUMMARY 4. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM Rencana pengembangan jaringan air minum di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : a. Jaringan air minum berupa PDAM meliputi : 1) Jaringan air minum berupa PDAM yang ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2) Jaringan air minum berupa PDAM dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II blok II-B, Sub BWP II blok II-C dan Sub BWP III. b. Jaringan air minum dengan sistem komunal meliputi : 1) Jaringan air minum dengan sistem komunal dikembangkan di tiap-tiap Sub BWP. c. Bak penampungan dan reservoir meliputi : 1) Bak penampungan dan reservoir yang dikembangkan ada di tiap-tiap Sub BWP; dan 2) Tandon air dikembangkan di tiap-tiap Sub BWP. 5. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE Rencana pengembangan jaringan drainase di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : a. Jaringan Drainase Primer Jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase primer yang berupa sungai, yaitu Sungai Bango dan Sungai Amprong.

Sungai Bango

Sungai Amprong

Gambar 14 Kondisi Jaringan Drainase Primer di BWP Malang Timur b. Jaringan Drainase Sekunder Jaringan drainase sekunder meliputi saluran Jalan Danau Toba, saluran pembuangan Sawojajar, sekunder Gribig Kanan sepanjang ± 1700 (lebih kurang seribu tujuh ratus) meter.

20

EXECUTIVE SUMMARY

Gambar 15 Kondisi Jaringan Drainase Sekunder di BWP Malang Timur c. Jaringan Drainase Tersier Jaringan drainase tersier di BWP Malang Timur berupa saluran yang berada pada jalan-jalan lingkungan dan lokal, yaitu Jalan Danau Maninjau Kiri, Jalan Danau Maninjau Kanan, Jalan Danau Kerinci Kanan, Jalan Danau Kerinci Kiri, Jalan Danau Ranau Kanan, Jalan Danau Ranau Kiri, Jalan Danau Sentani Kiri, Jalan Danau Sentani Kanan, Jalan Dirgantara Kanan dan Jalan Dirgantara Kiri dengan panjang ± 12700 (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus) meter.

Gambar 16 Kondisi Jaringan Drainase Tersier di BWP Malang Timur d. Pengelolaan drainase di BWP Malang Timur meliputi : 1) Pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai. 2) Penanganan saluran meliputi : a) Normalisasi; b) Pelebaran saluran; c) Pembuatan gorong-gorong; d) Perbaikan inlet; e) Pembuatan outlet; f) Pembuatan elevasi saluran lebih rendah daripada elevasi jalan; g) Penerapan sistem drainase terpisah; dan h) Pembuatan inlet. 3) Peresapan air dalam tanah meliputi : a) Sumur resapan air hujan; b) Biopori; dan c) Bozem.

21

EXECUTIVE SUMMARY

6. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR LIMBAH Rencana pengembangan jaringan air limbah di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : a. Penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis; b. Penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS; dan 7. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA a. Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Rencana pengembangan sistem persampahan di BWP Malang Timur adalah sebagai berikut : 1) Sistem persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada sebanyak 8 (delapan unit; dan 2) Pengembangan sistem persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.. b. Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Di BWP Malang Timur rawan terhadap bencana longsor dan bencana kebakaran. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana meliputi : 1) Penanganan rawan bencana longsor berupa penanganan rawan bencana longsor sepanjang Sungai Bango dan Sungai Amprong; dan 2) Penanganan rawan bencana kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona industri. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana meliputi : 1) Rencana rute evakuasi bencana meliputi :  Jalan Raya Sawojajar, sedangkan jalur evakuasi Sungai Amprong dipusatkan di Jalan Ki Ageng Gribig dan Jalan Baran Gribig 2) Rencana tempat evakuasi korban bencana alam diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olah raga. D.

PENETAPAN SUB BWP YANG DDIPRIORITASKAN PENANGANANNYA Berdasarkan hasil perhitungan, Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama perkantoran, sarana olahraga, industri dan perumahan. Kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi : 1. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2. Penataan intensitas bangunan; 3. Penyediaan RTH koridor jalan; 4. Pengembangan perabot jalan (street furniture); 5. Pengaturan sistem perparkiran; dan 6. Penataan sistem drainase.

22

EXECUTIVE SUMMARY E.

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 1. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG DI BWP MALANG TIMUR a) Perwujudan Rencana Zona Lindung di BWP Malang Timur Perwujudan rencana zona lindung di BWP Malang Timur meliputi : 1) Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi. 2) Mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan. 3) Memelihara benda cagar budaya. 4) Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana alam. b) Perwujudan Zona Budidaya di BWP Malang Timur Perwujudan rencana zona budidaya di BWP Malang Timur meliputi : 1) Pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Malang Timur. 2) Zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Malang Timur. 3) Zona perkantoran berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah. 4) Zona industri meliputi berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona aneka industri. 5) Pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Timur 6) Pengembangan zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Timur. 2. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA DI BWP MALANG TIMUR Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana di BWP Malang Timur meliputi : a. Penetapan sistem jaringan pergerakan. b. Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan. c. Penetapan sistem jaringan telekomunikasi. d. Penetapan sistem jaringan air minum. e. Penetapan sistem jaringan drainase. f. Penetapan sistem jaringan air limbah. g. Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya. 3. PROGRAM PERWUJUDAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama pendidikan dan perdagangan dan jasa dan Sub BWP V dengan fungsi utama pendidikan, perumahan dan perdagangan dan jasa. a. Kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi : 1) Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2) Penataan intensitas bangunan; 3) Penyediaan RTH koridor jalan; 4) Pengembangan perabot jalan (street furniture);

23

EXECUTIVE SUMMARY 5) Pengaturan sistem perparkiran; dan 6) Penataan sistem drainase. F.

PERATURAN ZONASI Pada dasarnya peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai : a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Peraturan zonasi bermanfaat untuk : a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan; b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan c. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. Selanjutnya Materi Peraturan Zonasi dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni materi wajib dan pilihan. Materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi. Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. 1. MATERI WAJIB a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas :  Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.  Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

24

EXECUTIVE SUMMARY Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; 2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; 3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.  Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.  Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan. b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi : 1) KDB Maksimum KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. 2) KLB Maksimum KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan. 3) Ketinggian Bangunan Maksimum 4) KDH Minimal KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

25

EXECUTIVE SUMMARY Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan ruang, antara lain meliputi : 1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum 2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum 3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum 4) Kepadatan Penduduk Maksimal. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. c. Ketentuan Tata Bangunan Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas : 1) GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika; 2) Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana; 3) Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan 4) Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e. Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan terdiri atas :

26

EXECUTIVE SUMMARY 1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL. 2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan. 3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar. 2. MATERI PILIHAN a. Ketentuan Tambahan Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar. b. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi : 1) Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP); 2) Zona cagar budaya atau adat; 3) Zona rawan bencana; 4) Zona pertahanan keamanan (Hankam); 5) Zona pusat penelitian; 6) Zona pengembangan nuklir;

27

EXECUTIVE SUMMARY 7)

Zona Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); 8) Zona gardu induk listrik; 9) Zona sumber air baku; dan 10) Zona BTS. Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. c. Standar Teknis Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan dan/atau standar lain. Tujuan standar teknis adalah memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona. d. Ketentuan Pengaturan Zonasi Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar. Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.

28