REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG UTARA) TAHUN

PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG UTARA)

REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG UTARA) TAHUN 2013-2033 I. A.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kota Malang memiliki posisi yang cukup strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat. Hal tersebut diharapkan mampu menarik wilayah sekitarnya dalam pemerataan pembangunan. Menurut RTRW Nasiona.l, Kota Malang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Malang terdiri dari lima kecamatan meliputi Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota Malang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ada. Dalam rencana struktur ruang Kota Malang, BWP Malang Utara mempunyai fungsi primer sebagai pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya. Sedangkan fungsi sekunder BWP Malang Utara adalah perumahan, perkantoran, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau. BWP Malang Utara sudah mempunyai dokumen RDTR yang telah disusun pada tahun 2011, dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota, maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Malang Utara sebagai arahan dan pedoman dalam pengembangan wilayah Malang Utara. B.

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN RDTR Tujuan penyusunan RDTR BWP Malang Utara meliputi : a. Terwujudnya pengaturan pemanfaatan ruang zona lindung dan zona budidaya; b. Terwujudnya pemanfataan ruang yang berkualitas; dan c. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan adanya peraturan zonasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

1


C.

RUANG LINGKUP WILAYAH Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan terbagi menjadi enam BWP. BWP Malang Utara meliputi 13 kelurahan yakni Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Lowokwaru dan Kelurahan Penanggungan. Adapun batas – batas administrasi BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen, Kota Malang Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen, Kota Malang Sebelah Barat : Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF

2


Peta 1 Administrasi BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

3


II.

ARAHAN PENATAAN BWP MALANG UTARA BERDASARKAN KEBIJAKAN RTRW KOTA MALANG TAHUN 2010 - 2030 Arahan pencapaian yang ditetapkan berdasarkan RTRW Kota Malang terhadap BWP Malang Utara, antara lain: 1. Pusat BWP Malang Utara berada pada kawasan Mall Dinoyo dan sekitarnya serta Taman Krida Budaya dan sekitarnya dengan fungsi pelayanan primer yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya dan fungsi pelayanan sekunder yaitu perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. 2. Jaringan jalan provinsi yang melewati BWP Malang Utara yakni ruas Jalan Borobudur – Jalan Soekarno Hatta – Jalan MT. Haryono - Jalan Tlogomas. 3. Rencana jalan lingkar barat dengan jalur pergerakan meliputi Perempatan Institut Teknologi Nasional (ITN) – Pertigaan Sigura-gura (Poharin) dan Merjosari Sawah – Merjosari (dekat Kantor perumahan Graha Dewata). 4. Rencana pembangunan jalan tembus dengan jalur pergerakan meliputi rute jalan belakang Universitas Muhamadiyah – Jalan Saxophon – Tunggul Wulung – Jalan Candi Panggung – masuk sampai ruas Jalan Soekarno-Hatta. 5. Pelebaran jalan pada ruas Jalan Merjosari – tembus Pasar Dinoyo – tembus Kelurahan Tunggulwulung – terus sampai Karanglo dan pada ruas Jalan Gajayana – Jalan Sumbersari agar sesuai dengan persyaratan dimensi jalan kolektor sekunder. 6. Perbaikan ruas-ruas jalan yang kondisi jalannya bergelombang atau perkerasan jalannya tidak rata yakni ruas Jalan Kalpataru. 7. Pengembangan air bersih yakni Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tasikmadu dan Keluarahan Tunggulwulung. 8. Penambahan lokasi TPS pada Kelurahan Tasikmadu dan Kelurahan Tulusrejo. 9. Perbaikan saluran drainase pada Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono (DAS Brantas), Jalan Sukarno Hatta (DAS Bango) dan Jalan Terusan Borobudur. 10. Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat yaitu Jalan DI. Panjaitan dan Jalan MT. Haryono perlu dibuat sudetan ke Sungai Brantas. 11. Pengembangan Taman Pintar di kawasan Perumahan Permata Jingga. 12. Peningkatan kualitas Pasar Tawangmangu. 13. Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan Jalan MT. Haryono. 14. Pengembangan Malang Trade Centre diarahkan di antara Kelurahan Mojolangu dan Kelurahan Tunjungsekar atau kawasan LIK dan Jalan

RINGKASAN EKSEKUTIF

4


15.

16. 17. 18.

19. 20.

21. 22. 23.

III. A.

1. 2.

3.

4. 5.

Sukarno Hatta ke arah utara sampai Kelurahan Tasikmadu – Karangploso. Rencana pengembangan komplek industri dan pergudangan yaitu kawasan Industri keramik di sepanjang Jalan Majyend. Panjaitan dan Jalan Mayjend. Haryono. Pengembangan Taman Rekreasi Tlogomas Permai dan Sentra Industri Keramik Dinoyo. Rencana penyediaan dan pemanfaatan sektor informal pedagang makanan Jalan Gajayana dan di sekitar Taman Krida Budaya. PKL buku dikembangkan pada lokasi yang dekat dengan tempat pendidikan antara lain perguruan tinggi dengan lokasi di belakang Taman Singha. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi di sekitar Dinoyo – Sumbersari Pengembangan Lembaga pendidikan setara D1 atau D3 yang mengelompok di sekitar kawasan pendidikan tinggi dikembangkan secara terbatas dan diarahkan mendekati Perguruan Tinggi. Pengembangan fasilitas umum pendidikan tinggi yakni sekitar Kelurahan Tasikmadu – Kelurahan Tunjungsekar. Pengembangan rumah sakit. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta jaringan utilitas dan pengembangan zona pedestrian pada sentra mebel di Tunjungsekar dan sentra industri kerajinan keramik di Dinoyo. ISU STRATEGIS POTENSI Potensi yang terdapat di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : Perumahan oleh pengembang menyebar pada beberapa wilayah baik rumah sederhana maupun rumah mewah. Memiliki potensi sebagai pusat perbelanjaan di Jalan Veteran, terdapat dua pasar tradisonal yang dapat mendokrak ekonomi mikro yaitu Pasar Merjosari dan Pasar Tawangmangu serta pusat perbelanjaan terpadu Dinoyo. Terdapat sarana pendidikan skala regional seperti Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Isalam Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Institut Negeri Malang dan Universitas Negeri Malang. Keberadaan sarana pendidikan, memberikan dampak perkembangan BWP Malang Utara antara lain menjamurnya sektor-sektor perdagangan dan jasa, rumah kos, sarana kesehatan dan olahraga. Terdapat rumah sakit skala kota yaitu Rumah Sakit Unisma yang terdapat di Jalan MT. Haryono. BWP Malang Utara sebagai akses utama menuju Kota Batu.

RINGKASAN EKSEKUTIF

5


B.

MASALAH Permasalahan yang terdapat di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : 1. Munculnya rumah kost yang kurang tertata. 2. Meningkatnya perdagangan dan jasa di sekitar area pendidikan. 3. Meningkatnya volume lalu lintas karena bangkitan aktivitas pendidikan. 4. Meningkatnya pergerakan internal dari atau ke kawasan permukiman pada akses utama. 5. Meningkatnya pergerakan eksternal dari atau ke Kota Batu C.

URGENSI Berikut merupakan urgensi penanganan yang terdapat di BWP Malang Utara antara lain : 1. Membuka akses-akses jalan alternatif menuju Kota Batu. 2. Penataan intensitas bangunan untuk rumah kost di sekitar area pendidikan. 3. Penataan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan. 4. Pengembangan sarana pendukung untuk kegiatan pendidikan. 5. Pengembangan dan rehabilitasi RTH. IV. A.

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP MALANG UTARA TUJUAN PENATAAAN BWP Tujuan penataan ruang BWP Malang Utara adalah “Mewujudkan BWP Malang Utara sebagai pusat pendidikan tinggi dan perdagangan dengan prinsip berkelanjutan”. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka prinsip penataan ruang BWP Malang Utara meliputi: a. Tersedianya akses eksternal dan internal BWP Malang Utara; b. Tertatanya intensitas bangunan untuk zona perumahan di sekitar area pendidikan; c. Berkembangnya perdagangan dan jasa skala kota; dan d. Tersedia dan tertatanya RTH. B.

RENCANA POLA RUANG 1. RENCANA ZONA LINDUNG a) Zona Perlindungan Setempat 1) Sub Zona Sempadan Sungai Rencana sub zona sempadan sungai meliputi : a. Sempadan sungai besar ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung sungai sedangkan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan luas total sempadan sungai seluas 304,82 (tiga ratus empat koma delapan puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh Sub BWP; b. Pada seluruh area sempadan sungai ini harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan

RINGKASAN EKSEKUTIF

6


zona lindung sempadan sungai menjadi zona budidaya yang menggunakan bangunan; dan c. Pengelolaan area sempadan sungai meliputi :  Sempadan sungai yang belum terdapat bangunan digunakan untuk RTH;  Sempadan sungai yang terdapat bangunan dan bukan merupakan area rawan bencana banjir dan longsor tidak dapat dikembangkan lebih lanjut; dan  Sempadan sungai yang terdapat bangunan serta merupakan area rawan bencana banjir dan longsor harus dipindahkan.

Gambar 1 Sub Zona Sempadan Sungai di BWP Malang Utara 2) Sub Zona Sempadan SUTT Rencana sub zona sempadan SUTT ditetapkan 20 meter dari titik tengah jaringan seluas 0,63 hektar meliputi Sub BWP II dan Sub BWP III. b) ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1) Sub Zona RTH Pekarangan a. Sub Zona RTH Pekarangan Rumah Sub zona RTH pekarangan rumah tersebar di seluruh pekarangan rumah yang terdapat di seluruh BWP Malang Utara dengan luas total RTH pekarangan rumah sebesar 267,98 Ha.

Gambar 2 Sub Zona RTH Pekarangan Rumah di BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

7


b. Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran Sub zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di BWP Malang Utara meliputi kantor Kecamatan Lowokwaru, Kantor Kelurahan, Polsek, Koramil dan kantor swasta seluas 1,62 Ha. Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan perkantoran adalah penambahan luas RTH pada masing – masing bangunan perkantoran yaitu minimum 10 % dari luas perkantoran.

Gambar 3 Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran di BWP Malang Utara c. Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan Jasa Sub zona RTH pekarangan perdagangan dan jasa meliputi halaman pertokoan, ruko dan tempat usaha seluas 21,59 hektar yang terdapat di tiap Sub BWP. Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan pertokoan adalah penambahan luas RTH pada masing – masing bangunan pertokoan yaitu minimum menyediakan 10% persen di kawasan komersial pada halaman depan yang sekaligus berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.

Gambar 4 Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan Jasa di BWP Malang Utara d. Sub Zona RTH Sarana Pelayanan Umum Sub zona RTH pekarangan sarana pelayanan umum seluas 78,55 hektar yang terdapat di tiap Sub BWP. Pada lahan dengan KDB di atas 90% dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

8


Gambar 5 Sub Zona RTH Pekarangan Sarana Pelayanan Umum di BWP Malang Utara 2) Sub Zona RTH Taman Sub Zona RTH taman yang terdapat di BWP Malang Utara seluas 4,42 Ha yang meliputi Taman Tata Surya di Sub BWP II, taman Soekarno-Hatta di Sub BWP III, taman Puspo di Sub BWP III, taman sarangan dan taman Soekarno Hatta di Sub BWP III dan Sub BWP IV, taman singha di Sub BWP II serta taman di Sub BWP IV. Rencana sub zona RTH taman BWP Malang Utara adalah peningkatan peran masyarakat termasuk pengembang dalam penyediaan taman di lingkungan masing-masing. RTH taman di BWP Malang Utara meliputi : a. Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW Sub zona RTH Taman Lingkungan Taman RT/RW terdapat di tiap Sub BWP. Arahan penyediaan RTH Taman Lingkungan Taman RT/RW adalah sebagai berikut :  Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatansosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m2 per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.  RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan 2 luas minimal 1.250 m , lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

9


Gambar 6 Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW di BWP Malang Utara b. Sub Zona RTH Taman Kelurahan Sub zona RTH Taman Kelurahan terdapat di tiap Sub BWP. Arahan penyediaan RTH Taman Kelurahan adalah sebagai berikut :  RTH kelurahan disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2.  Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. c. Sub Zona RTH Taman Kecamatan/Kota Sub zona RTH kecamatan terdapat di Sub BWP II blok II-F. Arahan penyediaan RTH kecamatan adalah sebagai berikut :  RTH taman kecamatan berfungsi juga sebagai taman kota disediakan dalam bentuk taman kota di Sub BWP II blok II-F seluas 29.012 m2.  Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Gambar 7 Sub Zona RTH Taman Kelurahan (Taman Singha di Sub BWP II)

RINGKASAN EKSEKUTIF

10


3) Sub Zona Jalur Hijau Jalan a. Sub Zona RTH Median Jalan Sub zona RTH Jalur Hijau Jalan berupa pulau jalan dan median jalan yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV dengan luas total seluas 5,78 Ha.

Gambar 8 Sub Zona RTH Median Jalan di BWP Malang Utara b. Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan Sub zona RTH jalur hijau jalan berupa sepanjang jalur jalan yang terdapat di seluruh BWP Malang Utara seluas 125,92 Ha.

Gambar 9 Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan di BWP Malang Utara 4) Sub Zona RTH Fungsi Tertentu a. Sub Zona RTH Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sub zona RTH SUTT meliputi Sub BWP II dan Sub BWP III. Luas sub zona RTH SUTT di BWP Malang Utara sebesar 0,63 Ha. b. Sub Zona RTH Sempadan Sungai Sub zona RTH sempadan sungai meliputi sempadan sungai Brantas dan RTH sempadan anak sungai Brantas dengan luas 304,82 Ha yang terdapat di tiap Sub BWP. c. Sub Zona RTH Pemakaman Sub zona RTH pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan

RINGKASAN EKSEKUTIF

11


air, pelindung, pendukung ekosistem dan pemersatu ruang kota sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Sub zona RTH pemakaman pada BWP Malang Utara seluas 12,73 Ha yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV. c) Zona Cagar Budaya Zona cagar budaya yang terdapat di wilayah Utara meliputi : a. Punden Watu Gong di Sub BWP II; b. Situs Watu Gong di Sub BWP I; c. Situs Bale kambang di Sub BWP II; d. Kumpulan Umpak di Sub BWP II; e. Kumpulan Yoni di Sub BWP I; f. Punden Beji Sari/ Situs Candi Panggung di dan g. Situs Karuman di Sub BWP II. Rencana zona cagar budaya meliputi : a. Pelestarian dan perawatan terhadap benda yang ada; dan b. Melakukan herigristrasi ulang benda cagar ada di dalam persil penduduk.

BWP Malang

Sub BWP III;

cagar budaya budaya yang

d) Zona Rawan Bencana 1) Sub Zona Rawan Bencana Longsor Sub zona rawan bencana longsor terdapat di Sub BWP I blok I-H dan Sub BWP II blok II-H. Rencana penanganan sub zona rawan rawan longsor meliputi: a. Pembangunan plengsengan di sekitar sungai; b. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati jalanjalan utama serta tempat evakuasi bencana diarahkan untuk menempati fasilitas umum meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olahraga; dan c. Bangunan yang berada di sempadan sungai serta merupakan area rawan bencana longsor harus dipindahkan. 2) Sub Zona Rawan Bencana Kebakaran Sub rawan bencana kebakaran terdapat di Sub BWP blok ID, blok I-E dan blok I-G, Sub BWP II blok II-F dan Sub BWP IV blok IV-G . Rencana penanganan sub zona rawan rawan kebakaran meliputi : a. Penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran; b. Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam dan dilewati petugas pemadam)

RINGKASAN EKSEKUTIF

12


sebagai jalur mitigasi bencana; dan c. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati jalanjalan utama serta tempat evakuasi bencana diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olahraga. 2. RENCANA ZONA BUDIDAYA a) Zona Perumahan 1) Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi Rencana sub zona rumah kepadatan tinggi meliputi : a. Sub zona rumah kepadatan tinggi yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-D, blok I-E, blok I-F, blok IG, Sub BWP II blok II-F, Sub BWP IV blok IV-E dan blok IV-G; b. Sub zona rumah kepadatan tinggi berupa rumah susun dan rumah sederhana yang akan dikembangkan di Sub BWP III blok III-B dan Sub BWP V blok V-D; dan c. Perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi Sub BWP I blok I-D, blok I-E dan blok I-G, Sub BWP II blok II-F dan Sub BWP IV blok IV-G. 2) Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang Rencana sub zona rumah kepadatan sedang meliputi : a. Sub zona rumah kepadatan sedang yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan Sub BWP I blok I-D dan blok I-H, Sub BWP II blok II-C dan blok II-H, Sub BWP III blok III-A, blok III-B, blok III-C, blok III-E, blok III-F dan blok III-G, Sub BWP IV blok IV-A, blok IV-B, blok IV-C, blok IV-D, blok IV-E dan blok IV-F dan Sub BWP V blok V-A, blok V-B, blok V-C, blok V-D dan blok V-E; c. Rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos yang akan dikembangkan di Sub BWP I blok I-C dan blok I-D, Sub BWP II blok II-A, blok II-B, blok II-D, blok IIE, blok II-F dan blok II-H dan Sub BWP V blok V-E; d. Perbaikan kualitas lingkungan di Sub BWP I blok I-G dan blok I-H dan Sub BWP II blok II-H dan blok II-I; dan e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub BWP I blok I-D dan blok I-E serta di Sub BWP IV blok II-D dan blok II-G.

RINGKASAN EKSEKUTIF

13


3) Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah Rencana sub zona rumah kepadatan rendah meliputi : a. Sub zona rumah kepadatan rendah yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-D, Sub BWP III blok III-B, III-C, blok III-F dan blok III-G dan Sub BWP IV blok IV-A dan blok IV-F; b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan Sub BWP II blok II-C, Sub BWP III blok III-A dan blok III-C dan Sub BWP V blok V-B; c. Rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos yang akan dikembangkan di Sub BWP II blok II-B, blok II-C dan blok II-D dan Sub BWP V blok V-D; dan d. Akses utama menuju rumah kepadatan rendah dilengkapi dengan median jalan yang berfungsi sebagai RTH. b) Zona Perdagangan dan Jasa 1) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal Rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal meliputi: a. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan meliputi : 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-F dan Sub BWP II blok II-F; dan 2. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang akan dikembangkan di Sub BWP II blok II-B dan blok II-H, Sub BWP III blok III-B dan blok III-D dan Sub BWP V blok V-A. b. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pasar lingkungan meliputi: 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-A dan Sub BWP IV blok IV-F; dan 2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. c. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya meliputi : 1. Sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada setiap blok dan Sub BWP. d. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa tunggal.

RINGKASAN EKSEKUTIF

14


2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret Rencana sub zona perdagangan dan jasa deret meliputi : a. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan ruko yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-A, blok I-B, blok I-C, blok I-D, blok I-E, blok I-F, blok I-G dan blok I-H, Sub BWP blok II-F, blok II-G, blok II-H dan blok II-I, Sub BWP III blok III-B, blok III-E dan blok III-F dan Sub BWP IV blok IV-A, blok IV-B, blok IV-C, blok IV-D, blok IV-E, blok IV-F dan blok IV-G; dan b. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan ruko dikembangkan di Sub BWP I blok I-B, blok I-C, blok I-D, blok I-E, blok I-F, blok I-G dan blok I-H, Sub BWP II blok II-A, blok II-B, blok II-C, blok II-D, blok II-E, blok II-F, blok II-G, blok II-H dan blok II-I, Sub BWP III blok III-A, blok III-B, blok III-C, blok III-E, blok III-F dan blok III-G, Sub BWP IV blok IV-A, blok IV-B, blok IV-C, blok IV-D, blok IV-E, blok IV-F dan blok IV-G dan Sub BWP V blok V-A, blok V-B, blok V-D dan blok V-E; dan c. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa deret. c) Zona Perkantoran 1) Sub Zona Perkantoran Pemerintah Rencana sub zona perkantoran pemerintah meliputi : a. Sub zona perkantoran pemerintah berupa kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor dinas yang tersebar di tiap Sub BWP; dan b. Sub zona perkantoran pemerintah yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. 2) Sub Zona Perkantoran Swasta Rencana sub zona perkantoran swasta meliputi : a. Sub zona perkantoran yang sudah ada berupa bank yang terdapat di Sub BWP I blok I-E, Sub BWP III blok III-E dan Sub BWP IV blok IV-C dan kantor radio di Sub BWP III blok III-B; dan b. Sub zona perkantoran swasta berupa kantor konsultan, kantor notaris dikembangkan menyatu dengan kawasan perumahan dan kawasan perdagangan tersebar di tiap Sub BWP. d) Zona Industri 1) Sub Zona Industri Kecil Rencana sub zona industri kecil meliputi : a. Sub zona industri kecil yang sudah ada terdapadi Sub BWP I blok I-H dan Sub BWP III blok III-G; dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

15


b. Sub zona industri kecil yang sudah ada dipertahankan keberadaannya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya dan memberikan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. e) Zona Sarana Pelayanan Umum 1) Sub Zona Pendidikan Rencana sub zona pendidikan meliputi : a. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanakkanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanakkanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman kanakkanak, sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikembangkan di tiap Sub BWP terutama pada perumahan baru. b. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dikembangkan di Sub BWP II blok II-C. c. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. d. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat meliputi : 1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-A, blok I-B, blok I-C, blok I- D dan blok I-E, Sub BWP II blok II-E, blok II-I dan blok II-H, Sub BWP III blok III-E, Sub BWP IV blok IVA dan blok IV-B dan Sub BWP V blok V-E; dan 2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang sudah ada dipertahankan keberadaannya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

16


2) Sub Zona Transportasi Rencana sub zona transportasi meliputi : a. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal meliputi : 1. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-B dan Sub BWP V blok V-E; dan 2. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal dikembangkan di Sub BWP II blok II-C dan Sub BWP V blok V-C.

Gambar 10 Rencana Sub Zona Transportasi Berupa Sub Unit Terminalmdi BWP Malang Utara b. Sub zona transportasi berupa halte meliputi : 1. Sub zona transportasi berupa halte yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-E dan blok I-F dan Sub BWP III blok III-E; dan 2. Sub zona transportasi berupa halte dikembangkan di Sub BWP I blok I-F, Sub BWP II blok II-D, blok II-H dan blok II-I.

Gambar 11 Rencana Sub Zona Transportasi Berupa Halte di BWP Malang Utara 3) Sub Zona Kesehatan Rencana sub zona kesehatan meliputi: a. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-H; dan 2. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit dikembangkan di Sub BWP I blok I-F dan Sub BWP III blok III-E.

RINGKASAN EKSEKUTIF

17


b. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin yang ada terdapat di Sub BWP I blok I-D, Sub BWP III blok III-B dan Sub BWP IV blok IV-C dan blok IV-G; dan 2. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit bersalin yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. c. Sub zona kesehatan berupa puskesmas meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa puskesmas yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-H, Sub BWP II blok II-E dan Sub BWP IV blok IV-C; dan 2. Sub zona kesehatan berupa puskesmas yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. d. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu meliputi : 1. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2. Sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu dikembangkan di Sub BWP II blok II-D.

Gambar 12 Rencana Sub Zona Kesehatan Berupa Puskesmas Pembantu di BWP Malang Utara 4) Sub Zona Olahraga Rencana sub zona olahraga meliputi : a. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan b. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan di Sub BWP II blok II-D dan Sub BWP IV blok IV-B, blok IV-C dan blok IV-D.

Gambar 13 Rencana Sub Zona Olahraga di BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

18


5) Sub Zona Sosial Budaya Rencana sub zona sosial budaya meliputi: a. Sub zona sosial budaya berupa gedung pertemuan yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-C dan Taman Krida Budaya terdapat di Sub BWP IV blok IV-C; dan b. Sub zona sosial budaya gedung pertemuan/balai warga dikembangkan tiap Sub BWP.

Gambar 14 Rencana Sub Zona Sosial Budaya Berupa Gedung Pertemuan/Balai Warga di BWP Malang Utara 6) Sub Zona Peribadatan Rencana sub zona peribadatan meliputi : a. Sub zona peribadatan berupa masjid dan langgar/musholla yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; b. Sub zona peribadatan berupa gereja yang sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-F dan Sub BWP IV blok IV-F, c. Sub zona peribadatan berupa vihara yang sudah ada terdapat di Sub BWP IV blok IV-E; dan d. Sub zona peribadatan berupa masjid, langgar/musholla dan gereja dikembangankan di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduknya. f) Zona Peruntukan Lainnya 1) Sub Zona Pertanian Rencana sub zona pertanian meliputi: a. Sub zona pertanian yang sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-A dan blok III-C dan Sub BWP V blok VA, blok V-B, blok V-C, blok V-D dan blok V-E; b. Sub zona pertanian dengan kegiatan pertanian lahan basah seluas 43 (empat puluh tiga) hektar dikembangkan di Sub BWP II blok II-E, Sub BWP III blok III-A, blok III-B, blok III-C, blok III-D dan blok III-E dan Sub BWP V blok V-A, blok V-B, blok V-D dan blok V-E; dan c. Pengembangan wisata edukasi dengan memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada.

RINGKASAN EKSEKUTIF

19


2) Sub Zona Pariwisata Rencana sub zona periwisata meliputi: a. Sub zona pariwisata buatan meliputi : 1. Sub zona pariwisata buatan yang sudah ada berupa pemandian dan area bermain anak yang terdapat di Sub BWP II-H; dan 2. Sub zona pariwisata buatan yang akan deikembangkan wisata edukasi di Sub BWP V. b. Sub zona pariwisata belanja meliputi : 1. Sub zona pariwisata belanja yang sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-F; dan 2. Sub zona pariwisata belanja dikembangkan di Sub BWP II blok II-H dan Sub BWP III blok III-B. c. Sub zona pariwisata kuliner meliputi : 1. Sub zona pariwisata kuliner yang sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-E dan Sub BWP IV blok IV-C; dan 2. Sub zona pariwisata kuliner dikembangkan lebih lanjut di Sub BWP III blok III-E dan Sub BWP IV blok IV-C. C.

RENCANA JARINGAN PRASARANA 1. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan a) Sistem Jaringan Jalan Berdasarkan hierarkinya, jaringan jalan di BWP Malang Utara dapat dibedakan menjadi : 1) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-I Rencana jalan arteri sekunder-I di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan arteri sekunder-I meliputi Jalan Mayjen Panjaitan dan Jalan Letjen Sutoyo. 2) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-II Rencana jalan arteri sekunder-II di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan arteri sekunder-II meliputi Jalan Ikan Piranha - Jalan Ikan Piranha Atas - Jalan Ikan Kakap - Jalan Ikan Gurami, Jalan MT Haryono Gang 13 Jalan Vinolia - Jalan Akordion, Jalan Gajayana - Jalan Sumbersari - Jalan Bendungan Sutami. 3) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-III Rencana jalan arteri sekunder-III di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan arteri sekunder-III meliputi Jalan Coklat Jalan Cengkeh - Jalan Kalpataru dan Jalan Cengger Ayam - Jalan Cengger Ayam I - Jalan Kendalsari Terusan - Jalan Sukarno Hatta Indah. 4) Jalan Kolektor Primer Rencana jaringan jalan kolektor pengembangan jalan kolektor primer

RINGKASAN EKSEKUTIF

primer meliputi

20

yaitu Jalan


Borobudur – Jalan Soekarno Hatta – Jalan MT. Haryono – Jalan Tlogomas. 5) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder-I Rencana jalan kolektor sekunder-I di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan kolektor sekunder-I meliputi Jalan Sudimoro - Jalan Ikan Tombro - Jalan Ikan Tombro Timur, Jalan Sudimoro - Jalan Ikan Lumba-Lumba, Jalan Bungur - Jalan Bungur (Tengah) - Jalan Melati, Jalan Bungur - Jalan Bungur (Tengah) - Jalan Mawar - Jalan Sarangan, Jalan Bungur - Jalan Bungur (Tengah) - Jalan Mawar - Jalan Sarangan - Jalan Tawangmangu - Jalan Kaliurang dan Jalan Veteran serta pengembangan jalan tembus menuju Karangploso dikembangkan di Jalan Sudimoro - Jalan Ikan Tombro. 6) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder-II Rencana jalan kolektor sekunder-II di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan kolektor sekunder-II meliputi Jalan Candi Panggung - Jalan Candi Panggung Barat Jalan Akordion Timur - Jalan Akordion Barat - Jalan Saxsophon dan Jalan Terusan Surabaya serta pengembangan jalan tembus menuju Pendem (Batu) dikembangkan di Jalan Candi Panggung - Jalan Candi Panggung Barat - Jalan Akordion Timur - Jalan Akordion Barat - Jalan Saxsophon. 7) Jaringan Jalan Lokal Sekunder Rencana jalan lokal sekunder di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Joyo Agung – Jalan Joyo Sari - Jalan Joyo Utomo – Jalan Joyo Tambaksari – Jalan Simpang Gajayana, Jalan Vila Bukit Tidar, Jalan MT. Haryono gg 12 – Jalan Mertojoyo – Jalan Mertojoyo Selatan – Jalan Sunan Kalijaga – Jalan Bendungan Sigura – Gura, Jalan Joyo Suko Timur - Jalan Perum Joyo Grand – Jalan Kanjuruhan – Jalan Tlogosuryo, Jalan Batu Permata – Jalan Topaz – Jalan Yakut – Jalan Topas –Jalan Tlogowulan – Jalan Tlogo Agung – Jalan Mertojoyo Barat, Jalan Pasar Dinoyo – Jalan Nusa Indah, Jalan Simpang Candi Panggung – Jalan Candi Panggung, Jalan Candi Agung – Jalan Candi Badut – Jalan Candi Sari Utara, Jalan Puncak Borobudur, Jalan Watu Gong – Jalan Kertosentono, Jalan Kertoraharjo, Jalan Tata Surya – Jalan Venus – Jalan Baiduri Bulan, Jalan MT. Haryono gg.8 – Jalan Gajayana gg.4, Jalan Tlogo Indah – Jalan Tlogo Suryo, Jalan Sasando – Jalan Arumba, Jalan Kendal Sari, Jalan terusan Candi Mendut, Jalan Kalpataru – Jalan Kedawung, Jalan Terusan Bantara – Jalan Bantaran Indah ,

RINGKASAN EKSEKUTIF

21


Jalan Bunga Dewandaru – Jalan Kumis Kucing, Jalan Bunga Merak- Jalan Semanggi Timur – Jalan Bunga Andong, Jalan Arumba, Jalan Sasando, Jalan Tlogomas gg.8, Jalan Sudimoro, Jalan Simpang Borobudur – Jalan Ikan Paus – Jalan Perum Permata Borobudur – Jalan Ikan Piranha Atas, Jalan Bendungan Kedung Ombo – Jalan Bendungan Wlingi – Jalan Bendungan Wonogiri – Jalan Terusan Sigura – Gura serta pengembangan jalan tembus menuju Tegalweru meliputi Jalan Joyo Sari – Jalan Joyo Agung. 8) Jalan Lingkungan Rencana jalan lingkungan di BWP Malang Utara adalah pengembangan jalan lingkungan meliputi Jalan Tlogomas Gang 3, Jalan Tlogomas Gang 6, Jalan Tlogomas Gang 9, Jalan Perum Bukit Hijau A – D, Jalan Baiduri Pandan I, Jalan Tlogomas Gang MIN, Jalan Tata Surya I-II, Jalan Venus,Jalan Bimasakti, Jalan Mars, Jalan Merkurius, Jalan Uranus, Jalan Pluto, Jalan Terusan Venus, Jalan Perum Griya Tunggul Asri, Jalan MT. Haryono Gang 9A - 9C, Jalan Watumujur II, Jalan Watuaji, Jalan Kertoraharjo, Jalan Kertorahayu, Jalan Kertosariro, Jalan Kertorejo, Jalan Kertoleksono, Jalan Senggani, Jalan Kesumba, Jalan Kesumba Dalam, Jalan Bendungan Tangga, Jalan Bendungan Darma, Jalan Bendungan Sempor, Jalan Terusan Bendungan Wonogiri, Jalan Bendungan Riam Kanan, Jalan Bendungan Jatiluhur, Jalan Bendungan Bening, Jalan Bendungan Sengguruh, Jalan Bendungan Batu Jahe, Jalan Terusan Sigura – Gura, Jalan Terusan Sigura – Gura A – D, Jalan Sigura – Gura I – V, Jalan Sumbersari Gang I- IV, Jalan Simpang Bogor, Jalan Sunan Ampel I, Jalan Sunan Ampel III, Jalan Sunan Ampel IV, Jalan Anyelir, Jalan Sri Rejeki, Jalan Gardena, Jalan Monstera Hijau, Jalan Simpang Monstera, Jalan Monstera, Jalan Bunga Renggali, Jalan Bunga Kaktus, Jalan Bunga Widuri, Jalan Bunga Raflesia, Jalan Bunga Camala, Jalan Puncak Cengkeh, Jalan Bunga Karet, Jalan Pinangsia, Jalan Kadaka, Jalan Simpang Bunga Coklat, Jalan Bunga Kopi, Jalan Pondok Kopi, Jalan Bunga Lada, Jalan Bunga Panili, Jalan Bunga Songgolangit, Jalan Bunga Kacapiring, Jalan Kendalsari Gang 1 – 6, Jalan Papa Hijau, Jalan Papa Biru, Jalan Papa Kuning, Jalan Papa Kuning I - II, Jalan Papa Merah, Jalan Papa Putih, Jalan Papa Ungu, Jalan Candi Sawentar, Jalan Candi Sawentar I – II, Jalan Candi Jolotundo, Jalan Candi Jolotundo II, IV, Jalan Perum Griya Shanta Permata, Jalan Candi Mendut Barat A – C, Jalan Candi Mendut Barat IV, Jalan Candi Mendut Barat IVA – IVD, Jalan Candi Sari, Jalan Candi Sari I – IV, Jalan Candi

RINGKASAN EKSEKUTIF

22


Mendut Utara, Jalan Candi Panataran, Jalan Candi Sewu, Jalan Candi Trowulan, Jalan Candi Badut, Jalan Candi Renggo, Jalan Griya Sejahtera 1- 5, Jalan Griya Sejahtera, Jalan Ikan Hiu, Jalan Ikan Piranha Bawah blok A – C, Jalan Ikan Piranha Bawah H – I, Jalan Ikan Piranha, Jalan Candi Kalasan, Jalan Candi Kidal, Jalan Candi Waringin Lawang, Jalan Candi Bajang Ratu 1 - 3, Jalan Candi Waringin Lawang dan Jalan Bantaran serta pengembangan jaringan jalan lingkungan dikembangkan pada perumahan baru.

RINGKASAN EKSEKUTIF

23


Peta 2 Rencana Pola Ruang BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

24


Peta 3 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

25


b) Sistem Jalur Pedestrian Rencana pengembangan jalur pedestrian di BWP Malang Utara meliputi : 1. Jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan 2. Jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan dimensi jalan masing-masing.

Gambar 15 Rencana Pedestrian di BWP Malang Utara c) Sistem Jalur Sepeda Rencana pengembangan jalur sepeda di BWP Malang Utara meliputi : 1. Jalan Piranha Atas, Jalan Sudimoro, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Candi Telogowangi, Jalan Candi Mendut, Jalan Terusan Mendut, Jalan Coklat, Jalan Cengkeh, Jalan Kalpataru, Jalan Bungur, Jalan Mawar, Jalan Sarangan, Jalan Tawangmangu, Jalan Kaliurang, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Mayjend Panjaitan, Jalan Bandung, Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sigur-Gura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Mertojoyo, Jalan Mertojoyo Blok L, Jalan Merjosari, Jalan Tlogo Indah, Jalan Tlogomas, Jalan Ijen, Jalan Jakarta, Jalan Bogor, Jalan Surabaya dan Jalan Terusan Surabaya; dan 2. Pengembangan jalur sepeda (bike line) melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud. d) Sistem Pelayanan Angkutan Umum Rencana sistem pelayanan angkutan umum meliputi : 1. Angkutan umum yang sudah ada berasal dari dan menuju Terminal Landungsari, sub unit terminal Tasikmadu dan sub unit terminal Merjosari dengan rute yang tersebar di tiap Sub BWP; dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

26


2. Penambahan rute angkutan umum menuju Tunjungsekar – Tunggulwulung, Jalan Saxsophon ke arah Pendem (Batu) dan Jalan Villa Bukit Tidar. e) Sistem Parkir Rencana sistem parkir di BWP Malang Utara meliputi : 1. Pembatasan parkir secara on street sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder. 2. Penyediaan parkir off street di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan basement. 2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : a. Pengembangan jaringan distribusi primer berupa jaringan SUTT yang ada melewati Jalan Joyo Asri – Jalan Kanjuruhan tembus ke Jalan Permata Hijau serta dari pengembangan jalan baru – Jalan Borobudur Agung Barat VII - Jalan Borobudur Agung Timur IX – Jalan Taman Borobudur Utara – Jalan Simpang Borobudur II – Jalan Simpang Borobudur Utara. b. Pengembangan jaringan distribusi sekunder meliputi : 1) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang ada melewati Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana - Jalan Bendungan Sutami Jalan Terusan Surabaya, Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana - Jalan Veteran - Jalan Bandung, Jalan Simpang Gajayana – Jalan Joyo Tambaksari – Jalan Joyo Utomo – Jalan Joyo Sari – Jalan Joyo Agung, Jalan Simpang Gajayana – Jalan Joyo Tambaksari – Jalan Joyo Utomo – Jalan Joyo Sari – Jalan Joyo Taman Sari - Jalan Joyo Asri, Jalan Tlogo Indah – Jalan Tlogo Suryo, Jalan Batu Permata – Jalan Topaz Jalan Yakut – Jalan Kecubung - Jalan Berlian, Jalan Kerto Raharjo, Jalan Borobudur – Jalan Soekarno Hatta - Jalan MT. Haryono – Jalan Tlogomas, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru – Jalan Kedawung, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh - Jalan Dewandaru Jalan Kumis Kucing, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru – Jalan Cengger Ayam, Jalan Sendang Biru – Jalan Sumber Waras – Jalan Lebaksari, Jalan Letjend Sutoyo, Jalan Pisang Kipas – Jalan Vinolia – Jalan Simpang Candi Panggung - Jalan Akordion, Jalan Candi Panggung – Jalan Candi Panggung Barat, Jalan Permata Hijau Blok C, Jalan Baiduri Pandan, Jalan Baiduri Bulan, Jalan Jupiter, Jalan Terusan Venus, Jalan Merkurius – Jalan Bima Sakti – Jalan Tata Surya, Jalan Bukit Cemara

RINGKASAN EKSEKUTIF

27


Tujuh, Jalan Griyashanta Blok I-J, Jalan Griyashanta Blok A-B, Jalan Griyashanta Blok K-L, Jalan Bunga Kemujung, Jalan Kembang Turi, Jalan Terusan Candi Mendut – Jalan Candi Mendut, Jalan Bukirsari, Jalan Candi Mendut Selatan VII – Jalan Candi Mendut Selatan – Jalan Bantaran V, Jalan Simpang Borobudur, Jalan Puncak Borobudur, Jalan Sudimoro – Jalan Ikan Kakap – Jalan Ikan Piranha Atas, Jalan Tunjungsekar, Jalan Ikan Mujair IV – Jalan Ikan Mujair, , Jalan KH. Yusuf, Jalan Ikan Gurami dan Jalan Atletik; 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati Jalan Bulutangkis, Jalan Ikan Mes I dan Jalan Ikan Mas Raya dan pengembangan penerangan jalan umum di ruas Jalan Sudimoro – Jalan Ikan Tombro – tembus ke arah Karangploso, Jalan Simpang Borobudur – Jalan Borobudur Agung Barat VII mengikuti jalur jaringan SUTT hingga ke arah barat serta jalan dari arah selatan ke utara yang melewati Jalan Joyo Asri hingga Jalan Permata Hijau; 3) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang ada terdapat di seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. butir 1); dan 4) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada pengembangan perumahan baru. c. Pengembangan penerangan jalan umum melewati Jalan Joyo Asri – Jalan Kanjuruhan tembus ke Jalan Permata Hijau serta dari pengembangan jalan baru – Jalan Borobudur Agung Barat VII - Jalan Borobudur Agung Timur IX – Jalan Taman Borobudur Utara – Jalan Simpang Borobudur II – Jalan Simpang Borobudur Utara. 3. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon meliputi : 1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Malang Utara; dan 2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V. b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel meliputi : 1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu Base Transfer Station (BTS) yang ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang tersebar di tiap Sub BWP; dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

28


2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V. c. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN. 4. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM Rencana pengembangan jaringan air minum di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut: a. Jaringan air minum berupa PDAM meliputi : 1) Jaringan air minum berupa PDAM yang ada terdapat di tiap Sub BWP; dan 2) Jaringan air minum berupa PDAM dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V. b. Jaringan air minum dengan sistem komunal meliputi : 1) Jaringan air minum dengan sistem komunal yang ada di Sub BWP II; dan 2) Jaringan air minum dengan sistem komunal dikembangkan di Sub BWP III dan Sub BWP V. c. Bak penampungan dan reservoir meliputi: 1) Bak penampungan dan reservoir yang ada meliputi tandon Betek, tandon Tlogomas dan tandon Mojolangu; dan 2) Tandon air dikembangkan di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V. 5. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE Rencana pengembangan jaringan drainase di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : a. Jaringan Drainase Primer Jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase primer yang berupa sungai, yaitu Sungai Brantas.

Gambar 16 Kondisi Jaringan Drainase Primer di BWP Malang Utara b. Jaringan Drainase Sekunder Jaringan drainase sekunder meliputi saluran Jalan Tlogomas saluran Jalan MT. Haryono, saluran Jalan Soekarno Hatta, saluran Jalan Borobudur, saluran Jalan Mayjend Panjaitan,

RINGKASAN EKSEKUTIF

29


saluran Jalan saluran Sumbersari, saluran Jalan Gajayana dan saluran Jalan Veteran. c. Jaringan Drainase Tersier Jaringan drainase tersier di BWP Malang Utara berupa saluran yang terdapat di tiap-tiap perumahan.

Gambar 17 Kondisi Jaringan Drainase Tersier di BWP Malang Utara d. Pengelolaan drainase di BWP Malang Utara meliputi : 1) Pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai. 2) Penanganan saluran meliputi : a) Normalisasi; b) Pelebaran saluran; c) Pembuatan gorong-gorong; d) Perbaikan inlet; e) Pembuatan outlet; f) Pembuatan elevasi saluran lebih rendah daripada elevasi jalan; g) Penerapan sistem drainase terpisah; dan h) Pembuatan inlet. 3) Peresapan air dalam tanah meliputi : a) Sumur resapan air hujan; b) Biopori; dan c) Bozem. 6. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR LIMBAH Rencana pengembangan jaringan air limbah di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut: a. Penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis; b. Penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS; dan c. Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja direncanakan di luar area yakni di Supit Urang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

30


7. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA a. Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Rencana pengembangan sistem persampahan di BWP Malang Utara adalah sebagai berikut : 1) Sistem persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada sebanyak 13 (tiga belas) unit; dan 2) Pengembangan sistem persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V. b. Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Di BWP Malang Utara rawan terhadap bencana longsor dan bencana kebakaran. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana meliputi : 1) Penanganan rawan bencana longsor berupa penanganan rawan bencana longsor sepanjang Sungai Brantas; dan 2) Penanganan rawan bencana kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana meliputi : 1) Rencana rute evakuasi bencana meliputi :  Jalan Tlogomas – Jalan MT. Haryono – Jalan Mayjend Panjaitan;  Jalan Tlogomas – Jalan MT. Haryono – Jalan Sukarno Hatta – Jalan Borobudur;  Jalan Tlogomas – Jalan MT. Haryono – Jalan Gajayana – Jalan Sumbersari – Jalan Veteran – Jalan Bandung; dan  Jalan Tlogomas – Jalan MT. Haryono – Jalan Gajayana – Jalan Sumbersari – Jalan Bendungan Sutami. 2) Rencana tempat evakuasi korban bencana alam diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan olah raga.

RINGKASAN EKSEKUTIF

31


D.

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA Berdasarkan hasil perhitungan, Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama pendidikan dan perdagangan dan jasa dan Sub BWP V dengan fungsi utama pendidikan, perumahan dan perdagangan dan jasa. Kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi : 1. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2. Penataan intensitas bangunan; 3. Penyediaan RTH koridor jalan; 4. Pengembangan perabot jalan (street furniture); 5. Pengaturan sistem perparkiran; dan 6. Penataan sistem drainase. Kebutuhan penanganan Sub BWP V meliputi : 1. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2. Peningkatan aksesibilitas; 3. Penataan intensitas bangunan; 4. Penyediaan RTH koridor jalan; dan 5. Penyediaan perdagangan dan jasa.

RINGKASAN EKSEKUTIF

32


Peta 4 Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP Malang Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

33


E.

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 1. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG DI BWP MALANG UTARA a) Perwujudan Rencana Zona Lindung di BWP Malang Utara Perwujudan rencana zona lindung di BWP Malang Utara meliputi : 1) Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi. 2) Mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan. 3) Memelihara benda cagar budaya. 4) Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana alam. b) Perwujudan Zona Budidaya di BWP Malang Utara Perwujudan rencana zona budidaya di BWP Malang Utara meliputi : 1) Pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Malang Utara. 2) Zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Malang Utara. 3) Zona perkantoran berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah. 4) Zona industri meliputi berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona industri kecil. 5) Pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Utara 6) Pengembangan zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Utara. 2. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA DI BWP MALANG UTARA Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana di BWP Malang Utara meliputi : a. Penetapan sistem jaringan pergerakan. b. Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan. c. Penetapan sistem jaringan telekomunikasi. d. Penetapan sistem jaringan air minum. e. Penetapan sistem jaringan drainase. f. Penetapan sistem jaringan air limbah. g. Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya. 3. PROGRAM PERWUJUDAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama pendidikan dan perdagangan dan jasa dan Sub BWP V dengan fungsi utama pendidikan, perumahan dan perdagangan dan jasa.

RINGKASAN EKSEKUTIF

34


a. Kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi : 1) Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2) Penataan intensitas bangunan; 3) Penyediaan RTH koridor jalan; 4) Pengembangan perabot jalan (street furniture); 5) Pengaturan sistem perparkiran; dan 6) Penataan sistem drainase. b. Kebutuhan penanganan Sub BWP V meliputi : 1) Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL; 2) Peningkatan aksesibilitas; 3) Penataan intensitas bangunan; 4) Penyediaan RTH koridor jalan; dan 5) Penyediaan perdagangan dan jasa. F.

PERATURAN ZONASI Pada dasarnya peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai: a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Peraturan zonasi bermanfaat untuk : a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan; b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan c. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. Selanjutnya Materi Peraturan Zonasi dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni materi wajib dan pilihan. Materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi. Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

RINGKASAN EKSEKUTIF

35


1. MATERI WAJIB a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas :  Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.  Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; 2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; 3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.  Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

36


 Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan. b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi : 1) KDB Maksimum KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. 2) KLB Maksimum KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan. 3) Ketinggian Bangunan Maksimum 4) KDH Minimal KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan ruang, antara lain meliputi : 1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum 2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum 3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum 4) Kepadatan Penduduk Maksimal. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

RINGKASAN EKSEKUTIF

37


c. Ketentuan Tata Bangunan Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas : 1) GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika; 2) Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana; 3) Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan 4) Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e. Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan terdiri atas : 1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL. 2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi

RINGKASAN EKSEKUTIF

38


kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan. 3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar. 2. MATERI PILIHAN a. Ketentuan Tambahan Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar. b. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi : 1) Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP); 2) Zona cagar budaya atau adat; 3) Zona rawan bencana; 4) Zona pertahanan keamanan (Hankam); 5) Zona pusat penelitian; 6) Zona pengembangan nuklir; 7) Zona Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); 8) Zona gardu induk listrik; 9) Zona sumber air baku; dan 10) Zona BTS.

RINGKASAN EKSEKUTIF

39


Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zonazona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. c. Standar Teknis Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan dan/atau standar lain. Tujuan standar teknis adalah memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona. d. Ketentuan Pengaturan Zonasi Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar. Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.

RINGKASAN EKSEKUTIF

40

REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG UTARA) TAHUN

Recommend Documents