EVALUASlPROGRAMPENGEMBANGANMASYARAKAT Dl KELURAHAN BOJONGMENTENG Program PPK-IPM Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi untuk membantu usaha kecil melalui Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi merupakan program terintegrasi dengan program pembinaan usaha, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah diungkapkan pada deskripsi kegiatan di atas bahwa Pengembangan Usaha Kecil pengrajin boneka tersebut mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kota Bekasi di mana dari sekian puluh ribu UK-UKM, terdapat beberapa produk unggulan dengan produksi cukup besar dan menyerap tenaga keja. Diantaranya produk makanan minuman (Mamin), produk boneka, dan santa doge (sandal, tas, tali pinggang dan dompet). Semua diracik oleh home industri. Khusus produk Mamin sejak tahun 2007 ditingkatkan statusnya dengan mendapatkan sertifikat produk halal dan sehat. Sudah ada 50 produk. Tahun ini akan bertambah 40 UKM yang akan diajukan setiikat halal dan sehat. Upaya tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi benar-benar berupaya mengembangkan usaha kecil yang potensial untuk lebih maju lagi guna mendongkrak perekonomian rakyat di Kota Bekasi. Kedepan sebagaimana Renstra yang telah disusun, Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi akan meningkatkan minimal 5 produk dari makanan, boneka dan bordir untuk didaftarkan hak patennya (HAKI). Sementara pada tahun 2008 ini program paling baru adalah penilaian UK-UKM Berprestasi untuk kategori kecil dan menengah, monitoring dana bergulir peduli Bekasi yang masih memiliki tunggakan di UKM, mengikuti Pameran dan gelar produk, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti partisipasi di PRJ Jakarta, lKRA JCC, Yogya Expo, ke Malaysia dan ke China. Program tersebut sesuai dengan Visi Kota Bekasi yang baru, yakni Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, dan Bekasi Ihsan.
Namun di samping itu, Kota Bekasi sebagai wilayah bawahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya harus juga menjalankan programprogram yang dicanangkan oleh Pernerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 di tahun 2010. Akselerasi tersebut sangat diperlukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari pentingnya untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pencapaian IPM 80 juga sangat logis karena penguatan perekonomian Jawa Barat harus dibuktikan melalui kesejahteraan masyarakat daerahnya. Perhatian ini menjadi semakin besar ketika melihat kecenderungan historis yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memaksimumkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sektor layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010. Peluncuran PPK merupakan bagian dari realisasi sembilan jenis programkegiatan di Provinsi Jawa Barat, terutama butir pertama dan kedua, yang telah diterbitkan sebagai nota kesepakatan antara Gubernur dengan BupatiMlalikota meningkatkan KUKM di KabupatenlKota se-Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat fokus kegiatan PPK-IPM Provinsi Jawa Barat terdiri dari Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat, maka visi dan misi Kota Bekasi telah sejalan dengan kegiatan PPK-IPM, dan sukses atau tidaknya pelaksanaan visi dan misi tergantung pada kinerja aparatur Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan keselarasan antara visi dan misi Kota Bekasi dengan PPK-IPM Provinsi Jawa Barat, maka Walikota Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4001Kep.03-Satlak
PPK-IPM/1/2008 tentang
Pembentukan Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi (PPK)
Akselerasi Peningkatan lndeks Pembangunan Manusia 80 Jawa Barat di Kota Bekasi yang bertugas untuk melaksanakan PPK-IPM di Kota Bekasi dan di dalamnya ditunjuk 3 penanggung Jawab Program, diantaranya Penanggung Jawab Program Sigap Sehat Prima adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Penanggung Jawab Program Sigap Cerdas Usaha adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Penanggung Jawab Program Sigap Cipta dan Sigap Mitra ditunjuk Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi sebagai Ketuanya. Di dalam Satlak itu juga ditunjuk para Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan sebagai Fasilitator Kecamatan dan para Lurah sebagai Fasilitator Kelurahan. Satlak PPK-IPM Kota Bekasi merumuskan dan melakukan penilaian jenis kegiatan apa saja yang dapat dijadikan sasaran pelaksanaan kegiatan. Untuk program sigap Cipta dan Sigap Mitra setelah melalui seleksi yang ketat, maka pengembangan ikan hias, tanaman hias dan industri boneka menjadi produk unggulan yang akan dikembangkan, Penanggung jawab program bekerjasama dengan fasilitator kecamatan dan kelurahan mencari dan melakukan penilaian usaha kecil mana yang layak diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari PPK-IPM. Melalui proses seleksi yang cukup ketat dan hasil kerja keras Bpk. Duckry Nur Pujiono selaku koordinator kelompok pengrajin boneka, dengan difasilitasi oleh Lurah Bojongmenteng, Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Rawalumbu, maka kelompok pengrajin boneka di Kelurahan Bojongmenteng berhasil mendapatkan bantuan pendanaan sebesar Rp. 275.000.000,00 dari Program PPK-IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008. Mekanisme aliran dana yang diierima oleh kelompok pengrajin boneka pada Gambar 4
Gambar 4 Diagram Alir Mekanisme Aliran Dana. Usaha kelompok pengrajin boneka di Kelurahan Bojongmenteng secara konseptual dan secara praktis telah mendapatkan perhatian yang sangat besar, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bekasi, yakni melalui visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi serta rencana strategis unit kerja yang berfungsi sebagai leading sector pembinaan usaha kecil. Dengan dibantunya usaha kelompok pengrajin boneka dari PPK-IPM yang mekanisme pengusulannya dimulai dari bawah, baik dari tingkat Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi, sampai diusulkannya kelompok pengrajin boneka ke Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan bantuan dan pembinaan, menunjukkan bahwa usaha kelompok pengrajin boneka telah tersentuh oleh Kebijakan Sosial dan Perencanaan Sosial yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UPZK-PKK) Banyak program
pemberdayaan perempuan di
Kota
Bekasi,
diantaranya UP2K-PKK di Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. UP2K-PKK adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok yang modalnya bersumber dari lnpres Bantuan Pembangunan Desa dan atau bantuan lainnya dari Pemerintah, bantuan luar negeri, maupun dari modal swadaya
masyarakat.
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga UP2K-PKK merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang merupakan bagian dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, sebagai usaha bersama guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka usaha untuk mencapai keluarga sejahtera. Program UP2K di Kelurahan Bojongmenteng sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 19&4 dengan modal awal sebesar Rp. 145.000,OO dan kini berkembang menjadi Rp. 13.400.000,OO. Perkembangan modal tersebut didapat dari laba hasil usaha dan bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi pada saat dilaksanakannya Program P2WKSS di Kelurahan Bojongmenteng pada tahun 2005. Pengurus UP2K Kelurahan Bojongmenteng terdiri dari lima orang yang terdiri dari: 1) Ketua, Ny. Aryati Susilowati; 2) Sekretaris, Ny. Tjinung Riswono; 3) Bendahara, Ny. Ribkah; dan 4) dua orang anggota, yaitu Ny. Siti Komalasari dan Ny. Julaeha. Kepengurusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bojongmenteng Nomor 161KeplPKW1112006 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Poksus UP2K-PKK) Kelurahan Bojongmenteng dan kepengurusan tersebut diperbaharui 4 tahun sekali. UP2K ini melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberian pinjaman modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang melakukan usaha informal, seperti pedagang kelontong, pedagang sayuran, pedagang kain, pedagang kaki lima, penjual indomi
rebus, dan bahkan untuk peningkatan klinik kesehatan. Adapun mekanisme pengembaliannya adalah dengan cicilan bulanan dengan bunga yang sangat rendah. Penerima bantuan tersebut terdiri dari kelompok-kelompok usaha tersebut terdiri dari 3 orang anggota dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000,OO. Sesuai dengan data yang penulis peroieh dari lapangan didapati data bahwa jumlah peserta program UP2K di Kelurahan Bojongmenteng terdiri dari 27 orang, peserta dikelompokkan berdasarkan kesamaan jenis usaha, diantaranya pedagang kelontong, pengrajin makanan, penjual sayur-sayuran, pedagang pakaian, pedagang indomie rebus, penjual kosmetik, usaha warung tegal, dan sewis elektronik. Para peserta masing masing mendapatkan bantuan 2 Rp. 500.000,OO dan pola usahanya adalah pola gotong-royong. Di mana mereka sebisa mungkin membeli bahan makanan dari lingkungan setempat dan memasarkan di tempat itu pula. Misalnya pedagang indomi rebus dan usaha warung tegal akan membeli bahan dari penjual sayur, dan begitu pula sebaliknya penjual sayur akan membeli makanan atau membeli pakaian dari peserta UP2K lainnya. Pengembangan program UP2K ini sudah memanfaatkan potensi dan modal sosial yang ada, juga sudah memenuhi asas-asas pengembangan ekonomi lokal, yaitu asas holistik. Namun pengembangan ekonomi lokal tersebut baru hanya sebatas komunitas yang ada, belum merambah keluar komunitas, oleh karena perlu dilakukan upaya-upaya agar peserta UP2K dapat menembus pasar di luar komunitas yang ada. lkhtisar Program PPK-IPM merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat unrtuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan keselarasan antara visi dan misi Kota Bekasi dengan PPK-IPM Provinsi Jawa Barat, maka Walikota Bekasi rnengeluarkan Keputusan untuk membentuk Satlak PPK-IPM yang bertugas untuk melaksanakan PPK-IPM di Kota Bekasi dan di dalamnya ditunjuk 3
penanggung Jawab Program, Fasilitator Kecamatan dan
Fasilitator
Kelurahan. Satlak PPK-IPM Kota Bekasi merumuskan dan melakukan penilaian melakukan penilaian usaha kecil mana yang layak diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari PPK-IPM. Melalui proses seleksi yang cukup ketat akhirnya kelompok pengrajin boneka di Kelurahan Bojongmenteng berhasil mendapatkan bantuan pendanaan sebesar Rp. 275.000.000,00 dari Program PPK-IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008. Di samping program PPK-IPM, di Kelurahan Bojongmenteng juga dilaksanakan program UP2K-PKK merupakan suatu bentuk kegiatan usaha usaha bersama guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka usaha untuk mencapai keluarga sejahtera.
Program UP2K mulai
dilaksanakan tahun 1984 dengan modal awal sebesar Rp. 145.000,OO dan kini berkembang menjadi Rp. 13.400.000,00.
Pengurus UP2K Kelurahan
Bojongmenteng terdiri dari lima orang dan dilakukan peremajaan 4 tahun sekali. UP2K ini melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberian pinjaman modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang melakukan usaha infomlal, seperti pedagang kelontong, pedagang sayuran, pedagang kain, pedagang kaki lima, penjual indomi rebus, dan bahkan untuk peningkatan klinik kesehatan. Adapun mekanisme pengembaliannya adalah dengan cicilan bulanan dengan bunga yang sangat rendah. Penerima bantuan tersebut terdiri dari kelompok-kelompok usaha tersebut terdiri dari 3 orang anggota dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000,OO.
