EVALUASI PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BKK MOJOGEDANG
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun Oleh:
Restu Rikasari Yulianingsih F.3607076
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sektor perbankan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini . Berdirinya Lembaga atau Bank Perkreditan, maka akan terjadi peningkatan investasi oleh masyarakat dan peningkatan produktifitas usaha. Kebijakan dalam penyaluran kredit bagi masyarakat melalui jasa perbankan merupakan upaya pemerintah dalam membantu peningkatan produktifitas usaha terutama bagi usaha kecil, menengah, dan usaha rumah tangga. Modal dari para pengusaha kecil pada umumnya tidak mampu menopang kegiatan produksinya, jadi peranan bank dalam hal ini PD. BKK Mojogedang diharapkan dapat membantu pengusaha kecil tersebut. Didirikannya PD. BKK Mojogedang ini juga bertujuan untuk memberantas sistem praktik rentenir yang keberadaannya merugikan pengusaha kecil. Tugas utama dari PD. BKK Mojogedang yaitu memberi kredit pada masyarakat. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Mulyono (10 : 1993)
Sumber dana PD. BKK Mojogedang yang digunakan untuk pemberian kredit bagi masyarakat diperoleh dari pinjaman dari bank lain maupun simpanan nasabah yang kelebihan dana dan diputar kembali kepada nasabah yang kekurangan dana, dalam keadaan seperti ini PD. BKK Mojogedang akan mempunyai resiko cukup besar, yaitu apakah pinjaman kredit beserta bunganya akan kembali seperti awal perjanjian kredit. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dalam pemberian kredit, maka PD. BKK Mojogedang sebagai pemberi kredit harus bisa berhati-hati dalam mengucurkan dananya. Dengan adanya kredit bermasalah yang terjadi pada PD. BKK Mojogedang penulis akan mengamati pelaksanaan pemberian kredit dan menuliskannya dalam bentuk laporan dengan judul ”EVALUASI PROSEDUR
PEMBERIAN
KREDIT
PADA
PD.
BKK
MOJOGEDANG”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit pada PD. BKK Mojogedang?
2.
Apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Prosedur Pemberian Kredit telah diterapkan di PD. BKK Mojogedang?
C. Tujuan Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk
mengetahui
Prosedur
Pemberian
Kredit
pada
PD.
BKK
Mojogedang. 2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit telah diterapkan di PD. BKK Mojogedang.
D. Manfaat Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diberikan yaitu: 1. Bagi Perusahaan Memberikan masukan pada manajemen yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem perkreditan. 2. Bagi Penulis Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh progam Ahli Madya jurusan Keuangan dan Perbankan pada Universitas Sebelas Maret serta menambah pengetahuan mengenai dunia perbankan. 3. Bagi Pihak Lain Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat juga dijadikan sebagai bahan kepustakaan guna menambah pengetahuan pembaca.
E. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memilih menggunakan suatu desain
kasus
yang
apabila
dilakukan
menimbulkan
pertanyaan
“bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi/analisis/sintesis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. 2. Objek penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor PD. BKK Mojogedang yang berlokasi di Jalan Mojogedang - Karanganyar Km.01. 3. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah : a. Interview Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk melengkapi data tentang unsur-unsur yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang. b. Dokumentasi Dokumentasi yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sistem yang diterapkan dalam pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang.. c. Observasi Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : a) Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. b) Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian. Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang menyangkut tentang sistem pemberian kredit. d. Teknik Pembahasan Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan suatu study kasus dengan metode analitis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan keadaan yang sebenarnya kemudian
menginterprestasikan data yang diperoleh untuk dibuat kesimpulan dan dibandingkan data dengan teori yang relevan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian Prosedur Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi : 2001 : 5) Menurut Zulkifli Amsyah (2000 : 33) dinyatakan bahwa prosedur adalah aturan main, aturan bekerjasama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efektif dan efisien. Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urut-urutan dari pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam suatu bagian atau lebih yang terkoordinasi dan berinteraksi untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi-transaksi yang berulangulang dalam perusahaan.
B. Pengertian Kredit Pengertian Kredit menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan yang diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud kredit adalah :
”penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Sedangkan menurut Suyatno, kredit merupakan kepuasan untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diterima atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Suyatno (2003 : 137). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang berlandaskan kepercayaan bahwa pihak debitur akan melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
C. Unsur-unsur Kredit Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Suyatno (2003 : 14) adalah sebagai berikut: 1.
Kepercayaan Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2.
Waktu Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3.
Resiko Resiko yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antarapemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
4.
Prestasi Prestasi bisa disebut juga objek kredit itu tidak bisa diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa.
D. Tujuan dan Fungsi Kredit Menurut Suyatno (2003 : 15) tujuan pemberian suatu kredit adalah: 1.
Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2.
Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3.
Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.
Fungsi kredit menurut Suyanto (2003 : 16-17) adalah sebagi berikut: a.
Meningkatkan daya guna uang Pemberian kredit tersebut dapat berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit serta dapat memberikan penghasilan tambahan pada pemilik dana.
b.
Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru serepti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan cek, giro bilyet, dan wesel, maka akan dapat meningkatkan uang giral.
c.
Meningkatkan daya guna dan peredaran uang Dengan adanya kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
d.
Alat stabilitas ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, bantuan kredit yang diberikan kepada masyarakat dari bank akan dapat menambah jumlah uang yang diperlukan masyarakat.
e.
Meningkatkan kegairahan berusaha Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurang mampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
f.
Meningkatkan pemerataan pendapatan Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.
g.
Alat untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam
hal
meningkatkan
pinjaman
internasional
dapat
meningkatkan hubungan kerejasama dibidang lainnya, sehingga dapat tercipta perdamaian dunia.
E. Jenis Kredit Beragam jenis usaha menyebabkan beragam jenis pula kebutuhan dana yang mengakibatkan jenis kredit menjadi beragam. Menurut Suyatno (2003 : 2529) jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat tersebut antara lain : 1.
Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya Kredit ini terdiri atas: a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. c. Kredit Perdagangan, kredit yang diberikan dengan tujuan membeli barang-barang untuk dijual lagi.
untuk
2.
Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya Kredit ini terdiri atas: a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
3.
Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya Kredit ini terdiri atas: a. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. b. Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan. Jaminan tersebut bisa berwujud dan tidak berwujud.
4.
Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaannya Kredit ini terdiri atas: a. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
F. Prinsip Penilaian Kredit Dalam pertimbangan suatu permohonan kredit, pertimbangan utamanya adalah apakah kredit yang diberikan itu akan mampu dilunasi atau tidak. Pada umumnya para analisis kredit dalam mempertimbangkan permohonan kredit memilliki kerangka analisis kredit yang dikenal dengan sebutan ”prinsip 6C” seperti yang dikemukakan Mulyono (1993 : 11-17) adalah sebagai berikut : 1.
Character Character merupakan moral, watak, sifat pribadi seseorang. Manfaat dari penilaian ini untuk mengetahiu sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur.
2. Capacity Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukanya yang akan dibiayai dengan kredit dari Bank. 3. Capital Capital yaitu sejumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 4. Collateral Collateral yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam / debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
5. Condition of Economy Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu
saat
maupun
untuk
suatu
kurun
waktu
tertentu
yang
kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. 6. Constraint Constrain yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bussines di suatu tempat.
G. JAMINAN KREDIT Jaminan adalah penyerahan kekayaan dari debitur kepada kreditur sebagai pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali suatu hutang. (Suyatno : 2003 : 88) Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang diberikan mengalami kegagalan dalam pengembalian kredit, oleh karena itu para analisis kredit harus lebih jeli dan teliti dalam penilainan barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Secara umum menurut Mulyono (2001 : 291), jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai sudut antara lain :
1. Dari pemilik barang itu sendiri: a. Dapat berupa kekayaan dari debitur yang bersangkutan b. Dapat berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk mengambil kredit. 2. Dari status kekayaan tersebut didalam suatu perusahaan. a. Dapat sebagai current asset, antara lain berupa piutang, stock persediaan. b. Dapat juga sebagai fixed asset, yaitu kekayaan / alat produksi dari debitur yang bersangkutan seperti tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan alat transportasi. 3. Dari wujud barang jaminan itu sendiri : a. Jaminan yang berupa tangible asset yaitu barang-barang yang ada wujudnya secara fisik. b. Jaminan dalam bentuk intangible asset yaitu jaminan kredit yang tidak ada wujudnya secara fisik. 4. Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan : a. Jaminan utama, barang yang diperoleh dari kredit yang dijaminkan. b. Jaminan tambahan, barang jaminan lainnya dengan maksud sebagai tambahan alat pengaman. 5. Dari jumlah kreditur : a. Jaminan tunggal, suatu kekayaan hanya ada pengikatan jaminan dengan satu bank saja.
b. Jaminan gabungan, diikat sebagai barang jaminan oleh beberapa kreditur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur yang bersangkutan. 6. Dari kestabilan nilai jaminan : a. Akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu. b. Akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu. 7. Dari penguasaan barang jaminan : a. Secara fisik dikuasai oleh bank dan disimpan digudang. b. Secara fisik dikuasai dan digunakan kembali oleh pihak debitur. 8. Dari resiko barang jaminan : a. Kekayaan yang mengandung resiko tinggi. b. Kekayaan yang tidak mengandung resiko. 9. Dari sudut yuridis : a. Jaminan kebendaan, dibagi atas : 1) Benda bergerak, mempunyai ciri-ciri
yang sifatnya tidak
bergabung dengan tanah (misalnya : hak atas surat berharga). 2) Benda tidak bergerak, mempunyai ciri-ciri yang tidak bergerak (misalnya : tanah, bangunan), ditentukan oleh undang-undang (misalnya hak guna bangunan), BPKB atau bukti pemillik kendaraan bermotor, deposito dimana bagian kredit dari bank yang memberi pinjaman memblokir deposito bank lain milik debitur.
H. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001 : 163) adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akutansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah : 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akutansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Mulyadi ada empat Sistem Pengendalian Intern. Keempat sistem tersebut adalah : 1. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip–prinsip berikut ini : a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntasi. b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 2. Sistem
wewenang
dan
prosedur
pencatatan
yang
memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari
pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. Cara-cara yang umum ditempuh untuk menjamin praktik yang sehat sebagai berikut ini : a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. b. Pemeriksaan mendadak yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. d. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga indepedensi
pejabat
dalam
penyelewengan dapat dihindari.
melaksanakan
tugasnya,
sehingga
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. g. Pembentukan unit organisasi
yang bertugas untuk mengecek
keefektivan unsur-unsur sistem pengendalian intern. 4. Karyawan yang cakap dan mempunyai mutu dibidangnnya. Tingkat kecakapan karyawan mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, antara lain sebagai berikut : a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.
BAB III PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan PD. BKK Mojogedang Berdirinya PD. BKK Mojogedang bukan hanya merupakan prakasa Pemerintah
Kecamatan
Mojogedang
saja,
melainkan
berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 tanggal 16 April 1981, yang intinya berisi intruksi Kepada Bupati di seluruh Jawa Tengah, agar di setiap Kecamatan di bentuk BKK, yang kemudian dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.4 tahun 1995 dikukuhkan menjadi BPR BKK. Badan Kredit Kecamatan di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah, yaitu : Tanggal, 4 September 1969 Nomor : Dsa.G.226/1969 8/2/4 Tanggal, 19 November 1969 Nomor : Dsa.G.323/1969 12/19/24 Dengan status BKK saat ini sebanyak proyek yang berarti pada saat harus berakhir. Keadaan ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat golongan ekonomi lemah sangat mendambakan bantuan permodalan untuk meningkatkan usahanya.
Bertolak dari keadaan semacam inilah maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Tengah. Untuk memantapkan dasar hukum BKK menjadi Peraturan Daerah No. 11 tahun 1981, yang kemudian merubah status proyek menjadi Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai pembina dan Pengawas teknik BKK. Adanya kebijakan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan sebutan ”PAKTO 88” memberikan peluang dan kesempatan bagi BKK yang statusnya
merupakan
lembaga
dana
dan
kredit
pedesaan
bisa
meningkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengukuhan ijin usaha BKK menjadi BPR ditandai dengan penyerahan SK Menteri Keuangan RI No. 315 sampai 516/km.131/1991 tanggal 8 Oktober 1991.
2. Lokasi dan Wilayah Kerja PD. BKK Mojogedang a. PD. BKK Mojogedang berlokasi di Jalan Mojogedang - Karanganyar Km.01. b. Wilayah Kerja PD. BKK Mojogedang Untuk lebih mendekatkan diri kepada para nasabah dan juga untuk melayani masyarakat secara lebih dekat, maka PD. BKK Mojogedang membuka pos-pos pelayanan :
a) Di Pos Induk Kecamatan Mojogedang, setiap hari kerja b) Di Pos Munggur setiap pasaran Wage c) Di Pos Kaliboto setiap pasaran Legi d) Di Pos Jambangan setiap pasaran Pahing e) Di Pos Gebyok setiap pasaran Legi
3. Stuktur Organisasi PD. BKK Mojogedang Dalam rangka menunjang aktifitas dan hubungan yang sangat baik dalam organisasi, dalam hubungan-hubungan kerja baik antara orangorang maupun fungsi-fungsinya ditetapkan, diatur dan disusun sehingga merupakan kerangka yang mempunyai pola tetap dan susunan yang logis dan teratur atau lebih dikenal dengan tata gara organisasi atau struktur organisasi. PD. BKK Mojogedang dipimpin oleh Direksi / Pimpinan yang sebanyak-banyaknya terdiri dari seseorang Direktur / Wakil Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris / Badan Pembina PD. BKK Mojogedang dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Sekretariat Dewan Komisaris / Badan Pembina BKK yang akan didirikan oleh Pemegang Saham. Adapun susunan organisasi PD. BKK Mojogedang adalah sebagai berikut:
STUKTUR ORGANISASI
Komisaris
Direksi SPI
Kabag Pemasaran
Kabag Pelayanan
Kasie Kasir Kas
Ka. Sie Pembukuan
Ka. Sie Kredit
Ka. Sie/Pers/Umum
Ka. Sie Dana
Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi PD. BKK Mojogedang
Adapun fungsi dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut: a. Komisaris 1) Mengawasi dan mengamati tindakan direksi dan menjaga agar supaya tindakan tidak merugikan perseroan. 2) Memberi nasehat kepada pengurus atau sekedar ikut dalam kepengurusan perseroan, misal : setiap peminjam uang dibuat oleh direksi harus lebih dulu mendapat persetujuan dari dewan komisaris secara tertulis. 3) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi atau pengurus pengawasan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pengawasan Preventif dengan maksud untuk menjaga agar sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan perseroan. b) Pengawasan Represif untuk menguji perbuatan direksi apakah perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam akte pendiriannya atau ketentuan yang berlaku dan segala petunjuk yang dianut. b. Direksi Secara umum tugas direksi adalah : 1) Mengurus segala urusan yang berakaitan di bidangnya. 2) Menguasai kekuasaan perseroan 3) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam pasal 1765 KUH Perdata yaitu:
a) Memindah tangankan barang-barang b) Membebaskan hipotek pada barang-barang c) Melakukan perbuatan lain d) Melakukan perwakilan baik di muka atau di luar pengadilan Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu bahwa tugas direksi adalah : 1) Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga Selama direksi bertindak keluar atas nama PT dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, segala perbuatannya tidak bertentangan dengan maksud PT maka direksi tidak terikat oleh tindakan keluar dari direksi tersebut melampaui batas kekuasaannya, bertentangan dengan dasar PT maka dalam hal yang demikian direksi pribadi terikat oleh tindakannya itu dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga. 2) Tanggung jawab direksi mengenai penuaian tugas yang diserahkan kepadanya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Setahun sekali direksi harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dalam jangka waktu setahun dihadapan RUPS dengan jalan membuat laporan tahunan serta neraca dan daftar rugi laba secara lengkap dengan penjelasannya. Sedangkan penetapan tugas direksi dalam anggaran dasar PD. BKK Mojogedang adalah :
a) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan di bagianbagian kantor bank. b) Memimpin rapat staf untuk membahas persoalan yang timbul dalam operasional bank keseluruhan, masalah strategi dan taktik pemasaran dan sistem kontrol. c) Membina motivasi, disiplin kerja, moral dan loyalitas para staf dan karyawan serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan intern maupun ekstern. d) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serat rencana kerja dan berusaha mewujudkan hal-hal yang tercantum dalam rencana kerja anggaran. e) Memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat pemerintah atau daerah, instansi pemerintah dan daerah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain. c. SPI Secara umum tugas SPI adalah : 1) Membuat struktur organisasi perusahaan. 2) Membuat daftar gaji pegawai sesuai dengan masa kerjanya. 3) Memback-up data-data mutasi harian atau arsip, surat-surat dinas yang masuk dan keluar.
d. Kepala Bagian Pemasaran Secara umum tugas Kepala Bagian Pemasaran adalah : 1) Membantu direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemasaran. 2) Memantapkan sasaran dalam penempatan dana dan rencana pemasarannya di bagi dalam tahap-tahap kuantitas kredit dan jadwal pencapaiannya. 3) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahan yang telah di tetapkan, baik mengenai penempatan dana maupun pengumpulan dana. 4) Mengawasi kelancaran pinjaman yang telah diberikan serta kelengkapan surat persyaratan pinjaman. e.
Kasie Kas Secara umum tugas Kasie Kas adalah : 1) Melayani penerimaan dan pengeluaran secara kas ataupun tunai. 2) Mencatat transaksi masuk dan keluar. 3) Menghitung dan menyusun sisa uang dalam brankas. 4) Menyimpan uang dalam brankas dengan baik dan aman.
f. Kasie Kredit Secara umum tugas Kasie Kredit adalah : 1) Mencari dan menghubungi sasaran kredit yang potensial. 2) Menerima permohonan kredit. 3) Mencari, memeriksa usaha dan menganalisa kredit.
4) Mengelola dan mengawasi kredit agar tetap terjaga kualitasnya. 5) Mengadministrasi kredit dengan tertib. g. Kasie Dana Secara umum tugas Kasie Dana adalah : 1) Mencari dan menghubungi sumber-sumber dana dari masyarakat dan lainnya. 2) Melayani setoran dan pengambilan tabungan wajib dan tabungan masyarakat. 3) Menghitung tabungan wajib dan tabungan masyarakat desa. 4) Mengelola dan mengadministrasikan dana-dana dari masyarakat. 5) Lain-lain yang berhubungan dengan penghimpunan dana. h. Kabag Pelayanan Secara umum tugas Kabag Pelayanan adalah : 1) Membantu pimpinan dalam bidang: a) Pembukuan, personalia dan umum. b) Menyusun rencana kerja anggaran dan mengevaluasi serta bertanggung jawab untuk mencapainya. c) Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan. d) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan petugas dibawahnya. 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kabag Pelayanan bertanggung jawab kepada direksi.
i. Kasie Pembukuan Secara umum tugas Kasie Pembukuan adalah : 1) Menjurnal atas seluruh transaksi harian. 2) Mengarsip dokumen transaksi harian dengan tertib dan aman. j. Kasie Personalia / Umum Secara umum tugas Kasie Personalia / Umum adalah : 1) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar serta menyimpan dengan baik. 2) Menyimpan bahan-bahan untuk penyelenggara rapat. 3) Merawat inventaris kantor dengan baik. 4) Pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. 5) Mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian. k. Staf Pengawas Intern Secara umum tugas Staf Pengawas Intern adalah : 1) Melakukan audit atas keuangan bank. 2) Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan bank. 3) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. 4) Melaksanakan kas opname secara insidentil. 5) Membantu direksi dalam hierarki di bidang tugasnya. 6) Mengadakan
pengawasan
pendapatan maupun biaya.
atas
pelaksanaan
anggaran
baik
7) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja di seluruh unit kerja di kantor menurut kebutuhan yang berlaku serta meninjau efisiensi kerja maupun efisiensi dana.
4. Produk-produk PD. BKK Mojogedang a. Kredit 1) Kredit Umum Kredit umum adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif seperti : untuk membeli kendaraan, rumah, dan lain-lain. Syarat-syarat kredit umum: a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku c) Surat jaminan asli (BPKB, Sertifikat) d) Maximal pinjaman Rp. 3.000.000,e) Bunga 2.5% per bulan 2) Kredit Mingguan Kredit mingguan adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dan angsurannya disetor tiap seminggu sekali.
Syarat-syarat kredit mingguan: a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Maximal pinjaman Rp. 500.000,c) Bunga 3% per minggu 3) Kredit Karyawan / Potong Gaji Kredit Karyawan / Potong Gaji adalah kredit yang dikeluarkan oleh bank khusus utuk para karyawan. Syarat-syarat kredit Karyawan / Potong Gaji : a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku c) Fotocopy SK (Surat Kepegawaian) d) Maximal pinjaman Rp. 5.000.000,e) Bunga 1.5% per bulan b. Tabungan 1) Tabungan wajib Tabungan wajib adalah tabungan yang dikeluarkan oleh bank yang diwajibkan untuk para nasabah yang mengambil kredit mingguan. 2) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) adalah tabungan yang bersifat umum yang diperuntukkan untuk semua masyarakat.
3) Tabungan Deposito Tabungan Deposito yaitu jenis simpanan yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan di awal perjanjian, misal dalam jangka waktu 3 bulan dengan bunga 11% per tahun, 6 bulan dengan bunga11.5% per tahun, dan 12 bulan dengan bunga 12% per tahun.
Contoh perhitungan kredit karyawan : Pinjaman Pada tanggal 01 Januari 2009 Tn. Surya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dan akan direalisasikan tanggal 03 Januari 2010. Dengan pelunasan pinjaman yang akan dilakukan dalam 12x angsuran perbulan, dengan bunga 1.5% per bulan ? Pertanyaan : a) Berapa jumlah angsuran pinjaman? b) Berapa jumlah uang yang diterima Tn. Surya pada saat penerimaan pinjaman uang? c) Berapa jumlah uang yang harus dibayar jika Tn. Surya akan melunasi sisa angsuran selama 3 bulan?
Penyelesaian : a) Jumlah angsuran : Pinjaman
= Rp. 1.000.000,-
Potongan provisi & adm
= Rp.
Uang yang diterima Tn. Surya
= Rp.
980.000,
Angsuran pokok Rp. 1.000.000,- / 12 bulan
= Rp.
83.350,-
Bunga
= Rp.
15.000,- +
= Rp.
98.350,-
20.000,- -
b) Jumlah uang yang diterima Tn. Surya : Pinjaman
: Rp. 1.000.000,-
Jangka
: 12 bulan
: Rp.1.000.000,- X 1.5% / bulan
Jadi jumlah angsuran pinjaman
c) Jumlah uang yang harus dibayar jika Tn. Surya : Sisa angsuran selama 3 bulan : = (Rp. 98.350,- x 3 bulan) + bunga 1 bulan = Rp. 259.050,- + Rp. 15.000,=Rp. 274.050,Jadi sisa angsuran yang harus dibayar selama 3 bulan Rp.274.050,-
B. LAPORAN MAGANG KERJA 1. Produk-produk PD. BKK Mojogedang a. Kredit 1) Kredit Umum Kredit umum adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif seperti : untuk membeli kendaraan, rumah, dan lain-lain. Syarat-syarat kredit umum: a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku c) Surat jaminan asli (BPKB, Sertifikat) d) Maximal pinjaman Rp. 3.000.000,e) Bunga 2.5% per bulan 2) Kredit Mingguan Kredit mingguan adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dan angsurannya disetor tiap seminggu sekali. Syarat-syarat kredit mingguan: a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Maximal pinjaman Rp. 500.000,c) Bunga 3% per minggu
3) Kredit Karyawan / Potong Gaji Kredit Karyawan / Potong Gaji adalah kredit yang dikeluarkan oleh bank khusus utuk para karyawan. Syarat-syarat kredit Karyawan / Potong Gaji : a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku c) Fotocopy SK (Surat Kepegawaian) d) Maximal pinjaman Rp. 5.000.000,e) Bunga 1.5% per bulan b. Tabungan 1) Tabungan wajib Tabungan wajib adalah tabungan yang dikeluarkan oleh bank yang diwajibkan untuk para nasabah yang mengambil kredit mingguan. 2) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) adalah tabungan yang bersifat umum yang diperuntukkan untuk semua masyarakat. 3) Tabungan Deposito Tabungan Deposito yaitu jenis simpanan yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan di awal perjanjian, misal dalam jangka waktu 3 bulan dengan bunga
11% per tahun, 6 bulan dengan bunga11.5% per tahun, dan 12 bulan dengan bunga 12% per tahun.
STUKTUR ORGANISASI
Komisaris
Direksi SPI
Kabag Pemasaran
Kabag Pelayanan
Kasie Kasir Kas
Ka. Sie Pembukuan
Ka. Sie Kredit
Ka. Sie/Pers/Umum
Ka. Sie Dana
Gambar 3.2 Stuktur Organisasi PD. BKK Mojogedang
Adapun fungsi dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut: a. Komisaris 1) Mengawasi dan mengamati tindakan direksi dan menjaga agar supaya tindakan tidak merugikan perseroan. 2) Memberi nasehat kepada pengurus atau sekedar ikut dalam kepengurusan perseroan, misal : setiap peminjam uang dibuat oleh direksi harus lebih dulu mendapat persetujuan dari dewan komisaris secara tertulis. 3) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi atau pengurus pengawasan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pengawasan Preventif dengan maksud untuk menjaga agar sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan perseroan. b) Pengawasan Represif untuk menguji perbuatan direksi apakah perbuatan
yang dilakukannya tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam akte pendiriannya atau ketentuan yang berlaku dan segala petunjuk yang dianut. b. Direksi Secara umum tugas direksi adalah : 1) Mengurus segala urusan 2) Menguasai kekuasaan perseroan 3) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam pasal 1765 KUH Perdata yaitu:
1) Memindah tangankan barang-barang 2) Membebaskan hipotek pada barang-barang 3) Melakukan perbuatan lain 4) Melakukan perwakilan baik di muka atau di luar pengadilan Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu bahwa tugas direksi adalah: 1) Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga Selama direksi bertindak keluar atas nama PT dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, segala perbuatannya tidak bertentangan dengan maksud PT maka direksi tidak terikat oleh tindakan keluar dari direksi tersebut melampaui batas kekuasaannya, bertentangan dengan dasar PT maka dalam hal yang demikian direksi pribadi terikat oleh tindakannya itu dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga. 2) Tanggung jawab direksi mengenai penuaian tugas yang diserahkan kepadanya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Setahun sekali direksi harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dalam jangka waktu setahun dihadapan RUPS dengan jalan membuat laporan tahunan serta neraca dan daftar rugi laba secara lengkap dengan penjelasannya. Sedangkan penetapan tugas direksi dalam anggaran dasar PD. BKK Mojogedang adalah :
a) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan di bagianbagian kantor bank. b) Memimpin rapat staf untuk membahas persoalan yang timbul dalam operasional bank keseluruhan, masalah strategi dan taktik pemasaran dan sistem kontrol. c) Membina motivasi, disiplin kerja, moral dan loyalitas para staf dan karyawan serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan intern maupun ekstern. d) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serat rencana kerja dan berusaha mewujudkan hal-hal yang tercantum dalam rencana kerja anggaran. e) Memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat pemerintah atau daerah, instansi pemerintah dan daerah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain. c. SPI Secara umum tugas SPI adalah : 1) Membuat struktur organisasi perusahaan. Membuat daftar gaji pegawai sesuai dengan masa kerjanya. 2) Memback-up data-data mutasi harian atau arsip, surat-surat dinas yang masuk dan keluar.
d. Kepala Bagian Pemasaran Secara umum tugas Kepala Bagian Pemasaran adalah : 1) Membantu direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemasaran. 2) Memantapkan sasaran dalam penempatan dana dan rencana pemasarannya di bagi dalam tahap-tahap kuantitas kredit dan jadwal pencapaiannya. 3) Melaksanakan rencana kerja dan aggaran perusahan yang telah di tetapkan, baik mengenai penempatan dana maupun pengumpulan dana. 4) Mengawasi kelancaran pinjaman yang telah diberikan serta kelengkapan surat persyaratan pinjaman. e.
Kasie Kas Secara umum tugas Kasie Kas adalah : 1) Melayani penerimaan dan pengeluaran secara kas ataupun tunai. 2) Mencatat transaksi masuk dan keluar. 3) Menghitung dan menyusun sisa uang dalam brankas. 4) Menyimpan uang dalam brankas dengan baik dan aman.
f. Kasie Kredit Secara umum tugas Kasie Kredit adalah : 1) Mencari dan menghubungi sasaran kredit yang potensial. 2) Menerima permohonan kredit. 3) Mencari, memeriksa usaha dan menganalisa kredit.
4) Mengelola dan mengawasi kredit agar tetap terjaga kualitasnya. 5) Mengadministrasi kredit dengan tertib. g. Kasie Dana Secara umum tugas Kasie Dana adalah : 1) Mencari dan menghubungi sumber-sumber dana dari masyarakat dan lainnya. 2) Melayani setoran dan pengambilan tabungan wajib dan tabungan masyarakat. 3) Menghitung tabungan wajib dan tabungan masyarakat desa. 4) Mengelola dan mengadministrasikan dana-dana dari masyarakat. 5) Lain-lain yang berhubungan dengan penghimpunan dana. h. Kabag Pelayanan Secara umum tugas Kabag Pelayanan adalah : 1) Membantu pimpinan dalam bidang : a) Pembukuan, personalia dan umum. b) Menyusun rencana kerja anggaran dan mengevaluasi serta bertanggung jawab untuk mencapainya. c) Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan. d) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan petugas dibawahnya. 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kabag Pelayanan bertanggung jawab kepada direksi.
i. Kasie Pembukuan Secara umum tugas Kasie Pembukuan adalah : 1) Menjurnal atas seluruh transaksi harian. 2) Mengarsip dokumen transaksi harian dengan tertib dan aman. j. Kasie Personalia / Umum Secara umum tugas Kasie Personalia / Umum adalah : 1) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar serta menyimpan dengan baik. 2) Menyimpan bahan-bahan untuk penyelenggara rapat. 3) Merawat inventaris kantor dengan baik. 4) Pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. 5) Mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian. k. Staf Pengawas Intern Secara umum tugas Staf Pengawas Intern adalah : 1) Melakukan audit atas keuangan bank. 2) Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan bank. 3) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. 4) Melaksanakan kas opname secara insidentil. 5) Membantu direksi dalam hierarki di bidang tugasnya. 6) Mengadakan
pengawasan
pendapatan maupun biaya.
atas
pelaksanaan
anggaran
baik
7) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja di seluruh unit kerja di kantor menurut kebutuhan yang berlaku serta meninjau efisiensi kerja maupun efisiensi dana.
2. Aktivitas Magang Kerja Dalam melaksanakan kegiatan aktivitas magang kerja penulis mengikuti aturan kerja PD. BKK Mojogedang yakni disesuaikan dengan jam kerja staf karyawan dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut : 1)
Senin s/d Jum’at
: Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
2)
Sabtu
: Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
3)
Ketentuan jam istirahat : Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB
Tabel 3.1 Laporan Aktivitas Magang No
Kegiatan
Tanggal kegiatan
Divisi Magang
1.
Minggu Pertama
5 s/d 10 April 2010
Bagian PBB dan Pencairan Kredit.
2.
Minggu Kedua
12 s/d 17 April 2010
3.
Minggu Ketiga
19 s/d 24 April 2010
4.
Minggu Keempat
26 s/d 30 April 2010
Bagian Angsuran dan Bagian Pencairan Kredit. Bagian PBB, Bagian Tabungan, dan praktek lapangan. Bagian PBB, praktek lapangan.
Keterangan tiap-tiap bagian: a. Bagian Angsuran. Pada bagian ini kegiatan yang penulis lakukan ialah membantu melayani angsuran pinjaman langsung dari debitur, yaitu dengan bunga Flat sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian b. Bagian Tabungan. Kegiatannya seperti mengisi slip formulir Tanda Terima Buku Tabungan sesuai dengan data nasabah, tanda Terima Buku Tabungan ini diberikan kepada nasabah sebagai bukti atas pembukaan rekening tabungan pada PD. BKK Mojogedang. c. Bagian pencairan kredit Pada bagian ini kegiatan yang penulis lakukan ialah membantu menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan di bagian kredit jika ada nasabah yang ingin mengajukan kredit ke PD. BKK Mojogedang. d. Bagian PBB Pada bagian ini kegiatan yang penulis lakukan ialah membantu nasabah dalam pembayaran angsuran rutin PBB. e. Praktek lapangan Di bagian ini yang penulis lakukan adalah ikut terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses survey pengajuan kredit dan juga dapat mengetahui bagaimana sifat / watak nasabah. Selain itu juga membantu para karyawan dalam penarikan tabungan secara langsung.
C. PEMBAHASAN MASALAH 1. Evaluasi Prosedur pemberian Kredit pada PD. BKK Mojogedang a. Syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pada PD. BKK Mojogedang, calon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di PD. BKK Mojogedang, antara lain sebagai berikut : 1. Calon debitur harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja bank, yaitu berada di Kecamatan Mojogedang dan begitu pula dengan agunan harus berada di wilayah yang sama dengan calon debitur. 2. Calon debitur mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman. 3. Calon debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 4. Calon debitur bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang terlampir dalam formulir permohonan pinjaman dan surat perjanjian kredit. b. Dokumen / persyaratan yang harus dilampirkan bersama formulir permohonan pinjaman dibedakan berdasarkan jenis kredit, yaitu sebagai berikut : 1) Kredit Umum Syarat-syarat kredit umum: a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku
c) Surat jaminan asli (BPKB, Sertifikat) 2) Kredit Mingguan Syarat-syarat kredit mingguan adalah hanya Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) 3) Kredit Karyawan / Potong Gaji Syarat-syarat kredit Karyawan / Potong Gaji : a) Fotocopy KTP (fotocopy suami-istri yang sudah menikah) b) Fotocopy KK yang masih berlaku c) SK pengangkatan terakhir dan kartu pegawai
2. Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dapat disebutkan sebagai berikut ini : a. Pimpinan Direksi Pimpinan direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 1) Memberikan keputusan terhadap permohonan pinjaman yang diberikan dengan melakukan kelayakan terhadap calon debitur. 2) Memberikan persetujuan atas formulir permohonan pinjaman dan surat kuasa menjual yang diajukan oleh calon debitur dengan menandatangani dokumen tersebut. 3) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat.
4) Bertugas mengawasi dan mengotorisasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. b. Bagian kredit Bagian kredit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 1) Menerima pengajuan kredit dari calon kreditur. 2) Menyiapkan formulir permohonan pinjaman dan surat kuasa menjual untuk diisi dan diotorisasi oleh pimpinan PD. BKK Mojogedang. 3) Membantu membuatkan dokumen untuk memperlancar proses pemberian kredit. Dokumen tersebut termasuk kartu pinjaman. 4) Melekukan survey ke lapangan berkaitan dengan pengajuan kredit calon debitur, mengisi formulir analisa kredit yang terlampir pada formulir permohonan pinjaman, dan kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk dinilai kelayakan calon debitur. 5) Menerima agunan dari nasabah dan menilainya bersama pimpinan dan selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk disimpan. c. Bagian kasir Bagian kasir mempunyai tanggung jawab sebagi berikut : 1) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas dan memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar telah diterima nasabah yang mengajukan kredit.
2) Membuat bukti pengeluaran umum dan bukti mutasi kas harian untuk mencatat seluruh pengeluaran kas dan membuat bukti setoran pinjaman untuk mencatat setoran angsuran dari debitur. 3) Menyimpan surat kuasa menjual dan agunan yang diterima debitur dalam brankas. d. Bagian Pembukuan Bagian pembukuan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 1) Bertanggung jawab atas pembukuan seluruh transaksi yang ada di PD. BKK Mojogedang terutama yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut. 2) Bertugas membuat rekapitulasi mutasi kas dan melakukan penghapusan dokumen-dokumen. 3) Membuat sistem akutansi dan menyiapkan laporan keuangan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
3. Dokumen yang digunakan Dokumen
yang
digunakan
untuk
mempermudah
pelaksanaan
pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang adalah sebagai berikut : a. Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) Formulir ini diisi oleh petugas bank serta mendapat pengesahan dari Kepala Desa di mana calon debitur bertempat tinggal. Formulir ini berisi tentang identintas calon debitur secara lengkap, jumlah
pinjaman, keterangan usaha, dan jenis agunan yang dijaminkan untuk memperoleh kredit. b. SPK (Surat Perjanjian Kredit) Surat ini dilampirkan pada agunan yang dijaminkan dengan materai Rp. 6000,-. Surat ini digunakan untuk memperkuat posisi PD. BKK Mojogedang apabila terjadi kredit macet. Maka apabila pelaksanaan angsuran kredit dari calon debitur tidak lancar, pihak PD. BKK Mojogedang mempunyai wewenang untuk menjual atau melelang agunan yang dijaminkan. Apabila penjualan yang diperoleh melebihi kreditnya, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dokumen ini juga terlampir Surat Pernyataan Kuasa Menjual. c. Kartu Pinjaman (KP) Kartu ini berisi tentang nama peminjam, beserta angsuran,dan bunga yang dibayarkan. Kartu ini dibuat rangkap dua, dimana lembar pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua diarsip oleh bagian kredit. Bagian kredit ini yang mencatat dalam Kartu Pinjaman apabila debitur tersebut akan mengangsur pinjaman. d. Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1) Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur, apabila debitur telah disetujui sebagi penerima kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur,
lembar kedua diberikan ke bagian kredit, dan lembar ketiga disimpan oleh bagian kasir. e. Bukti Penerimaan Umum (BPU 2) Bukti ini berisi jumlah uang yang akan diterima oleh bank dari debitur, yang isinya mengenai pembayaran administrasi / provisi setelah debitur tersebut disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan ke bagian kredit, dan lembar ketiga disimpan oleh bagian kasir. f. Bukti Setoran Pinjaman (BSP) Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur untuk melunasi angsuran pinjaman. Bukti ini dibuat rangkap dua, lembar pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua disimpan oleh bagian pembukuan.
4. Catatan Akutansi yang digunakan a. Jurnal Umum atau Jurnal Harian Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada pada PD. BKK Mojogedang, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. b. Mutasi Kas Harian Catatan ini digunakan oleh bagian kasir, untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi.
Gambar 3. 2 BAGAN ALIR DOKUMEN PINJAMAN NASABAH
Sumber : PD. BKK. Mojogedang
5. Prosedur Kredit Prosedur pemberian
kredit
yang dilaksanakan di PD. BKK
Mojogedang adalah sebagai berikut : a. NASABAH Untuk nasabah baru maka harus mendaftar dahulu sebagai calon debitur
untuk
mendapatkan
kartu
anggota
di
PD.
BKK.
Mojogedang. Setelah mendapatkan kartu anggota itu, selanjutnya meminta formulir pinjaman kepada bagian kasie kredit. Setelah mendapat
formulir
pinjaman
tersebut,
nasabah
mengisinya
kemudian menyerahkan kembali kepada bagian kasie kredit. b. KASIE KREDIT 1) Bagian kasie kredit memeriksa formulir pinjaman, kemudian menyerahkan ke bagian survey. 2) Membuatkan Slip Pinjaman dan diserahkan ke Pimpinan untuk Acc. 3) Mengolah data pinjaman nasabah dan membuatkan laporan. Kemudian memberikan laporan pinjaman nasabah lembar ke 2 ke pimpinan untuk diarsip, laporan ke 3 diberikan kasir. Menyerahkan slip pinjaman lembar ke 1 dan kartu pinjaman kepada nasabah bersama dengan uang pinjamnan. Sementara slip pinjaman lembar ke 2 dan laporan lembar ke 1 diarsip kasie Kredit.
c. BAGIAN SURVEY Bagian survey melakukan survey kelayakan pinjaman. Jika disetujui maka formulir permohonan pinjaman diserahkan ke bagian Kasie kredit, dan jika tidak diterima maka dokumennya diarsip dan selesai. d. PIMPINAN Pimpinan Acc dan tanda tangan formulir pinjaman kemudian formulir pinjaman diserahkan ke Kasir. e. KASIR Setelah slip pinjaman di Acc oleh pimpinan, kasir memeriksa dan memberikan uang, kemudian mengarsip slip pinjaman lembar ke 3. Sementara slip pinjaman lembar ke 1 dan lembar ke 2 diserahkan kepada bagian kasie kredit bersama uang.
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian kredit Unsur sistem Pengendalian Intern dalam pemberian kredit yang diterapkan oleh PD. BKK Mojogedang adalah sebagai berikut: a. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas Stuktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian
tanggung jawab fungsional di PD. BKK Mojogedang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut : 1) Telah ada pemisahan fungsi antara bagian kasir yaitu membuat bukti pengeluaran umum, bukti mutasi kas harian, dan membuat bukti setoran pinjaman dengan bagian pembukuan yang melaksanakan pencatatan rekapitulasi dan slip jurnal atas bukti pengeluaran umum dan penerimaan umum. 2) Telah ada pemisahan antara bagian kasir yaitu membuat bukti pengeluaran umum, bukti mutasi kas harian, membuat bukti setoran pinjaman, dan menyimpan agunan dalam brankas dengan bagian kredit yaitu bagian yang melaksanakan tugasnya mulai dari calon debitur, penilaian kelayakan kredit, sampai dengan disetujuinya permohonan kredit tersebut dengan mendapatkan otorisasi dari direksi. b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan Untuk menjaga kekayaan organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pegawai yang mempunyai wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi di PD. BKK Mojogedang didasarkan pada hal-hal berikut : 1) Bendahara PD. BKK Mojogedang untuk memberikan otorisasi blanko pernyataan pinjaman yang diserahkan oleh bagian simpan pinjam.
2) Bagian simpan pinjam memberikan otorisasi terhadap bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas yang berkaitan dengan transaksi pemberian kredit. Prosedur pencatatan transaksi dibuat dalam catatan akutansi. Formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi. Prosedur pencatatan transaksi yang dilaksanakan oleh PD. BKK Mojogedang adalah sebagai berikut : a) Bagian juru buku melaksanakan pencatatan rekapitulasi dan slip jurnal atas bukti pengeluaran umum dan penerimaan umum. b) Bagian simpan pinjam melaksanakan pencatatan dalam kartu simpan pinjam atas dasar blanko pernyataan pinjaman, bukti pengeluaran umum, dan bukti penerimaan umum. c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat. Adapun praktik yang sehat pada PD. BKK Mojogedang adalah sebagai berikut : 1) Adanya pemeriksaan mendadak dari direksi kepada seluruh fungsi yang terkait dengan transaksi pemberian kredit terutama
bagian kasir untuk mencocokan jumlah uang yang tercantum dalam laporan keuangan dan yang ada di tangan kasir. 2) Adanya perputaran jabatan di PD. BKK Mojogedang untuk menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan. 3) Adanya pembentukan organisai yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur SPI. Unit tersebut disebut Satuan Pengawas Intern. 4) Adanya cuti wajib bagi karyawan yang merupakan salah satu bentuk perhatian dari perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja dari karyawan. d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya Tingkat kecakapan pegawai merupakan unsur yang penting dalam Sistem Pengendalian Intern. Kualitas atau mutu karyawan yang dimiliki oleh PD. BKK Mojogedang telah sesuai dengan tanggung jawabnya. Banyak karyawan PD. BKK Mojogedang yang berpendidikan sampai dengan diploma atau sarjana. PD. BKK Mojogedang juuga sering mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang perbankan. Dengan demikian terdapat karyawan yang ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat menciptakan karyawan yang kompeten dan menghasilkan pertanggung jawaban yang dapat
diandalkan. Adapun karyawan PD. BKK Mojogedang yang berpendidikan sampai dengan diploma atau sarjana dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel III. 2 Daftar lulusan karyawan PD. BKK Mojogedang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NAMA Sutanto. HS, SE, MM Yuniarti, SE Rohwiyati, SE Eko Susilo, SE Sri Retnowati, SE Siti Maryami, SE Endyah Dwi. A, S.sos Eko Purwanto, SE Agus Wahyu N, SE Andrian Pugar W Saputro Dwi P Irawati Novi Agustin Eric Pamungkas Sri Hartanto, SH Diah Kusumadewi, SE
Lulusan Magister Manajemen Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Sosiologi Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi SMA/sederajat SMA/sederajat SMA/sederajat SMA/sederajat SMA/sederajat Sarjana Hukum Sarjana Ekonomi
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai sistem pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang, maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang sudah lengkap dan baik, yakni berupa formulir permohonan kredit, kartu identitas, kartu angsuran, tanda terima barang jaminan, bukti pengeluaran kas, dan bukti penerimaan kas. 2. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada PD. BKK Mojogedang secara keseluruhan sudah baik, antara lain berupa jurnal, buku besar, buku bantu harian, dan neraca harian. 3. Prosedur pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan kredit sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur pembayaran juga sudah dilaksanakan dengan baik. 4. Berkaitan dengan Sistem pengendalian intern bahwa system pemberian kredit pada PD. BKK. Mojogedang sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, ini dapat dilihat dari dokumen yang digunakan, yaitu Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit hanya dibuat satu rangkap saja.
B. Saran Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit akan lebih baik lagi apabila jurnal yang digunakan tidak hanya satu. Sebaiknya setiap transaksi keuangan dibukukan tersendiri ke dalam jurnal khusus seperti jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. 2. Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit seperti bukti penerimaan kas, dan bukti pengeluaran kas sebaiknya diberi nomor urut cetak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengawasi pemakaiannya dan untuk memudahkan
identifikasi
dan
pencarian
kembali
dokumen
yang
diperlukan. 3. Adanya papan informasi prosedur pemberian kredit di kantor PD. BKK. Mojogedang.
DAFTAR PUSTAKA Muljono, Teguh Pudjo. 2001. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil. Edisi ketiga. Yogyakarta : BPFE. Mulyadi. Sistem Akuntansi,. Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat, 2001. Suyatno, Thomas, dkk. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003. Zulkifli, Amsyah, Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000. Undang-undang perbankan no.7 tahun 1992. Undang-undang perbankan no.10 tahun 1998.
