BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang prosedur pemberian kredit umum di PD. BKK Karanganyar yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur pemberian kredit di PD. BKK Karanganyar terdiri dari 6 tahapan, yaitu, permohonan kredit, analisis kredit, rekomendasi persetujuan kredit, pemberian persetujan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit. 2. Dalam tahap analisis kredit di Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/DKBU memberikan gambaran rekam jejak calon debitur dari seluruh aktivitas perkreditan di bank lain, memberikan informasi hasil penelitian Sistem Informasi Debitur (SID) dan penerapan kredit sindikasi. B. Saran Setelah mengetahui prosedur pemberian kredit umum di PD. BKK Karanganyar dan beberapa kekurangannya, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang semoga dapat menjadi pertimbangan PD. BKK Karanganyar dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit umum, yaitu:
1
1. Di dalam analisa kredit selain memuat tentang hasil survey usaha, rumah tinggal, pengelolaan usaha dan kondisi lingkungan, informasi hasil penelitian pada Sistem Informasi Debitur (SID) seharusnya digunakan oleh PD. BKK Karanganyar untuk menganalisa track record calon debitur melalui Bank Indonesia yang akan mengajukan pinjaman. 2. Dalam analisis kredit, seharusnya PD. BKK Karanganyar memberikan gambaran memberikan gambaran rekam jejak calon debitur dari seluruh aktivitas perkreditan di bank lain 3. Dalam kredit sindikasi, PD. BKK Karanganyar seharusnya menerapkan kredit sindikasi untuk tujuan risk sharing antar bank dalam pengajuan kredit umum skala besar dan dapat mengawasi debitur secara berasamaan antar bank.
2
DAFTAR PUSTAKA Alwi, Iskandar Z. 2008. Pasar Modal Teori dan Aplikasi. Jakarta: Yayasan Pancar Siwah.
Astuti, “Analisis Kredit pada PT. BPR Restu Klaten Makmur Tahun 2007”. Tugas Akhir D3 Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta: 2009.
Dendawijaya, Lukman. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
Peraturan Bank Indonesia. 2012. Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 14 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR. Bank Indonesia: Jakarta.
Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sekretaris Negara: Jakarta.
Sarwoto; Rahardian Reza; Sinto Sunaryo. 2012. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Studi D3 Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Program Studi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
Sekaran, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
Suhardjono. 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Suryabrata, Sumadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
LAMPIRAN
WAWANCARA Transkrip wawancara saya sebagai mahasiswa D3 Manajemen Bisnis dengan Pimpinan Cabang PD. BKK Karanganyar Cabang Karanganyar (Bapak Sudiyoko, S.E) Mahasiswa : (M) Pimpinan Cabang : (PC)
M: Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur pemberian kredit umum pak, bisa dijelaskan secara jelas kalau di BKK sendiri seperti apa? PC: oiya mas langsung saya jawab aja, yang pertama itu calon debitur atau peminjam datang ke kantor kas, kantor cabang atau kantor pusat dengan melakukan permohonan kredit. Kemudian disediakan form oleh petugas kredit kami sampai diberikan bimbingan dalam pengisian. Beberapa syarat administrasi seperti , KTP, KK, ijazah, atau jaminan yang lain jika dibutuhkan. Berkas form diperiksa petugas kredit sekaligus melakukan survey lapangan. Bisa dilaksanakan di tempat kerja, rumah tinggal, atau menanyakan informasi tentang calon debitur terkait di masyarakat, jaminan yang digunakan harus berupa foto asli, selain bpkb/sertifikat dengan nota pembelian jika ada. Setelah dilakukan survey, aka nada analisa kredit menurut hasil survey dan pemeriksaan berkas permohonan kredit. Disitulah komite kredit menentukan layak tidaknya kredit untuk ke tahap selanjutnya. Jika layak, maka Pincab (Pimpinan Cabang) menyetujui melalui surat persetujuan pimpinan cabang, tetapi dalam catatan dibawah 25 juta atau maksimal 25 juta. Kredit diatas 25 juta harus mendapat rekomendasi Bagian Kredit Pusat. Kredit diatas 25 juta maksimal dana akan cair sebesar 60% dari nilai jaminannya. Misalkan, dengan agunan BPKB Toyota Innova dengan nilai 100 juta, maka maksimal akan didapatkan 60 juta. Setelah mendapat persetujuan pimpinan cabang, maka calon debitur mengisi perjanjian kredit, tanggal pencairan dan tanda tangan SPK. Setelah itu tinggal tunggu tanggal pencairan. M: oalah begitu ya pak, kalo misalkan mengajukan kredit di BKK langsung bisa cair hari itu juga pak? PC: tergantung mas, kalau disini kredit tanpa agunan (maksimal 3 juta) atau sistem pootoong gaji karyawan bisa sehari langsung cair, tetapi kalo dalam kategori besar dengan agunan minimal 3 hari baru bisa cair. M: jadi yang maksimal 3 juta tadi bisa one day service ya pak,kalau kritik dari nasabah terkait dengan prosedur peberian kredit umum disini seperti apa pak?
PC: selama ini belum ada yang komplain mas mengenai sistem dan prosedur yang kami terapakan, tetapi banyak mas yang komplain dan tidak diterima pengajuan kreditnya dengan beberapa pertimbangan. M: kalau di BKK sendiri sudah ada BI Checking/Sistem Informasi Debitur seperti bank lain pak? PC: belum ada mas, tetapi dalam hal pengembangan dan perbaikan akan kami tingkatkan dan evaluasi. M: nasabah kredit umum di BKK sendiri mayoritas bekerja apa pak? PC: kebanyakan pedagang UMKM mas, tetapi ada juga yang pengusaha besar, karyawan pabrik, pedagang asongan sampai tukang becak dan anak-anak SD SMP.
